Articles
<![CDATA[Juridical Review of the Decision on the Crime of Online Fraud against Job Vacancies ]]>
<![CDATA[Dirman, Martianus]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Social Politics Vol. 2 No. 2 (2024): Journal of Law and Social Politics ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Siber Cerdika Internasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jlsp.v2i2.28
<![CDATA[The rise of online fraud has now entered an alarming level. To solve this problem, it is necessary to know what are the factors that cause criminal acts of fraud and the efforts made by law enforcement officials in tackling criminal acts of fraud. This research method is Normative Juridical by using secondary and primary data. Factors causing the occurrence of Fraud are influenced by economic, environmental, socio-cultural factors, the ease of committing online fraud crimes, the minimal risk of being caught by the authorities. To prevent crime, preventive measures can be taken, namely carrying out counseling activities, increasing supervision of product sales, and providing appeals through the media. In addition, repressive efforts can be made in the form of prosecution efforts and the application of punishment for perpetrators as well as coaching efforts by correctional institutions. Other efforts that buyers can make are choosing a clear website, looking at pictures and prices carefully, paying attention to payment methods.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Kasus Perceraian Rumah Tangga Di Semarang ( Studi Kasus Putusan Nomor : 413/pdt.G/2023/PNSmg.) ]]>
<![CDATA[Saputri, Dita Ayu]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1577
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi testimonium De auditu dalam menjatuhkan putusan sekaligus menganalisis kekuatan pembuktian saksi Testimonium De Auditu untuk hakim dalam memberikan putusan pada sidang peradilan dalam kasus perceraian pada putusan Nomor 413/pdt.G/2023/PNSmg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi testimonium de auditu didasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 november 1959 bahwa testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden). Dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu yang di konstruksikan sebagai persangkaan merupakan bukti bebas, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi. Pada perkara ini walaupun keterangan saksi adalah de auditu, namun kesaksian tersebut terbukti penting dan saling bersesuaian sehingga hakim tetap mempertimbangkan dan menerima keterangan saksi tersebut sehingga para saksi de auditu berperan besar dalam dikabulkannya gugatan penggugat. Setiap teori pembuktian yang dipergunakan oleh hakim adalah untuk meyakinkan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan hukum perdata, untuk terpenuhinya teori tersebut diatas maka diperlukan alat bukti yang diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata yaitu 1. Alat bukti surat, 2. Saksi-saksi, 3. Persangkaan, 4. pengakuan, 5. Sumpah. Dan berbagai dasar hukum yang memiliki kaitan erat.]]>
<![CDATA[Pre-Emptive Law Enforcement Efforts of Community Policing in the Prevention of Terrorism Crimes Based on Justice Values ]]>
<![CDATA[Munasir, Aco Ardi Andi]]>;
<![CDATA[Soekorini, Noenik]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>
<![CDATA[ POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 4 No. 1 (2025): JANUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Transpublika Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55047/polri.v4i1.1517
<![CDATA[This research aims to: 1) Analyze the pre-emptive law enforcement efforts of Community Policing in the prevention of terrorism crimes based on the value of justice; 2) Analyze obstacles in efforts to enforce the pre-emptive law of Community Policing in the prevention of terrorism crimes based on the value of justice. The research method used is sociological juridical. The results of the study show that pre-emptive law enforcement efforts in the prevention of terrorism crimes have not been based on the value of justice, especially from the economic aspect, because the regulation of the pre-emptive policy model of community policing (Polmas) which is regulated in the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 concerning Community Policing (Polmas), has not regulated operational costs that should be allocated in order to carry out Polmas duties. Obstacles in the current pre-emptive law enforcement efforts to prevent terrorism crimes based on the value of justice are related to obstacles from legal substance, which include: unregulated operational costs, infrastructure, career path coaching, and reporting systems for Bhabinkamtibmas members.]]>
<![CDATA[Penerapan Pasal 11 Ayat 1 Huruf (a) Undang – Undang No 2 Tahun 2008 Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat (Studi Kasus : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Surabaya) ]]>
<![CDATA[Putri, Yustiti Krisna Eka]]>;
<![CDATA[Marwiyah, Siti]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.14506786
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan berbasis demokrasi yang membutuhkan partisipasi rakyat bagi kemajuan bangsa. Partai politik sendiri memegang peranan penting dalam menjalankan sistem tersebut sehingga partai politik haruslah menjalankan peran dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat agar tercipta kesatuan politik yang berintegritas. Partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat mempunyai kewajiban menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan isi Pasal 11 Ayat 1 Huruf (a) Undang – Undang No 2 Tahun 2008 yang berbunyi “Partai Politik berfungsi sebagai sarana : Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) sebagai salah satu partai pelopor yang menjunjung tinggi demokrasi selama ini telah mengambil banyak peran penting dalam panggung politik di Indonesia. Selama puluhan tahun PDIP mengawal jalanya demokrasi yang sesuai dengan konstitusi Indonesia. Dengan sistem kaderasi dalam menanamkan ideologi kebangsaan yang memiliki koneksi historis, dengan konsep Marhaenisme mengedepankan kesejahteraan rakyat kecil membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai banyak cara untuk memberikan pendidikan politik kebangsaan bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri pemilihan umum serentak diadakan pada tahun 2024 sehingga sering disebut masyarakat adalah tahun politik yang biasanya dipergunakan partai sebagai momentum dalam memperbanyak pendidikan politik bagi masyarakat di segala lapisan guna memperbanyak suara pemilih. Surabaya sebagai kota terbesar ke dua di Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa adalah lokasi yang sangat strategis dalam melakukan pendidikan politik,]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rizal, Moh]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada sektor pertambangan batu bara di Indonesia, serta kerangka hukum yang mengatur sanksi terhadap korporasi tersebut. Penelitian ini didasari oleh banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan batu bara, yang mencakup pencemaran udara, air, kerusakan lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan regulasi yang digunakan untuk menanggulangi masalah ini. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa korporasi seringkali mengabaikan peraturan lingkungan yang ada, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan. Kasus penting yang menjadi sorotan adalah putusan Mahkamah Agung 4068 K/Pid.Sus/2023 yang menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi mereka. Keputusan ini menunjukkan adanya langkah positif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan struktur perusahaan yang kompleks dan pengaruh politik serta keuangan yang besar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana korporasi, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan batu bara di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH YURIDIKSI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Herdiman, Herdiman]]>;
<![CDATA[Sidarta, Dudi Djaja]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>;
<![CDATA[Soekorini, Noenik]]>;
<![CDATA[Mannulusi, Andik]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v5i1.535
<![CDATA[This research analyzes the national legal policy in dealing with illegal fishing in Indonesian jurisdiction, particularly through the sinking of perpetrator vessels in accordance with the perspective of national and conventional law. Illegal fishing is an offense that not only harms the country's economy but also has a significant impact on the marine ecosystem. This research uses a descriptive-qualitative method with a normative legal approach to evaluate the effectiveness of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries' (MMAF) ship sinking policy. The results show that this policy, although controversial, has a strong legal basis, both in the Fisheries Law and the 1982 Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). In addition, this policy is proven to reduce the number of illegal fishing cases in a certain period. This research also highlights the importance of preventive efforts and international diplomacy in reducing cross-border violations, so that this policy can run more effectively and sustainably. Strict law enforcement but still respecting the principle of justice is the main key to protecting Indonesia's marine resources. Keywords : Illegal Fishing, Ocean Sovereignty, Legal Policy, UNCLOS, Ship Sinking]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Perusahaan Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/ 2023/PN Sby ]]>
<![CDATA[Sutopo, Sutopo]]>;
<![CDATA[Soekorini, Noenik]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>;
<![CDATA[Hartoyo, Hartoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1127
<![CDATA[Penggelapan dalam jabatan adalah tindak pidana yang sering terjadi di perusahaan, yang tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas. Masalah ini penting untuk diteliti karena penggelapan dalam jabatan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi bisnis dan berdampak negatif pada suasana investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PT Pajajaran Internusa Tekstil, berdasarkan Putusan PN No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis dokumen putusan, wawancara dengan praktisi hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, bukti-bukti yang ada, dan faktor-faktor yang memberatkan serta meringankan dalam menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa. Putusan ini dianggap cukup adil dan proporsional, tetapi perlu lebih memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban dan upaya rehabilitasi/reintegrasi bagi terpidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penggelapan di perusahaan, serta mendorong reformasi kebijakan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) BANK CENTRAL ASIA TUBAN PAYROLL DAN NON PAYROLL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Amauri, Varies]]>;
<![CDATA[Thoif, Mokh.]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v5i06.2011
<![CDATA[Metode Penelitian hukum yuridis empiris ini bertujuan untuk memahami tentang Tinjauan Hukum Perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank Central Asia (BCA) Payroll Dan Non Payroll Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Kredit Tanpa Agunan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila nasabah melengkapi syarat-syarat yang ditujukan untuk memperoleh verifikasi yang benar dalam tahap prosedurnya dan mempunyai hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Akibat hukum perjanjian Kredit Tanpa Agunan jika terjadi wanprestasi ini adalah perusahaan tempat bekerja nama nasabah tersebutakan di Blacklist dari Bank Indonesia (BI), ditambah tekanan terhadap keluarga sebagai ahli warisnya, tekanan dari perusahaan, sanksi pemecatan, serta adanya debt collector.Upaya Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan Bank Central Asia (BCA) jika wanprestasi dapat diselesaikan dengan kesepakatan mediasi antara bank dan debitur dengan HRD Perusahaan dan penyelamatan kredit berupa 3R yaitu (Rescheduling) Penjadwalan Kembali (Reconditioning) Persyaratan Kembali, dan (Restructing) Penataan Kembali. Bank Bank Central Asia (BCA) dalam pilihan alternatif yaitu upaya penyelesaian dapat melalui 2 (dua) cara di luar pengadilan (non litigasi) dan litigasi yaitu Pengadilan negeri, penyitaan piutang-piutang yang diistimewakan itu sebagai agunan (jaminan) diserahkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Rangga, Aldeo Zidane]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.456-461
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap pelaku Obstruction Of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia. Obstruction Of Justice, yang melibatkan tindakan-tindakan yang menghambat proses hukum, seperti menghalangi penyidikan atau penuntutan, sering kali memperumit pemberantasan korupsi. Studi ini mengkaji bagaimana penegakan hukum menghadapi hambatan-hambatan ini dan mengevaluasi efektivitas penerapan peraturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk memeriksa relevansi undang-undang terkait dan pendekatan konseptual untuk memahami dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi bagi tindakan Obstruction Of Justice, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala dalam penegakan hukum sering kali disebabkan oleh interpretasi hukum yang berbeda, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum serta revisi terhadap praktik hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku Obstruction Of Justice dapat lebih efektif, mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan memperkuat integritas sistem hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG PRIBADI MILIK TERDAKWA BERUPA MATA UANG ASING (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2804/PID.B/2022/PN.SBY) ]]>
<![CDATA[Ardiansyah, Rizal Firman]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v5i1.570
<![CDATA[Destruction of evidence usually occurs in drug cases such as narcotics, illegal drugs, traditional medicines without distribution permits, alcoholic drinks, and sharp weapons whose ingredients are very dangerous to the public. Legal findings which constitute injustice in the decision given to the defendant in the form of confiscation of assets. individuals in the form of foreign currency denominations that will be destroyed, which basically means the destruction of foreign currency denominations, and there is no legal product that regulates this matter. This research was designed using doctrinal legal research or normative law which analyzes library sources and secondary data. Includes legal approaches, conceptual approaches, and case study approaches which are useful for identifying legal products, legal principles, and legal concepts as the basis for answers to the legal problems faced. The findings of this research are that the judge issued a decision/decision against the defendant by only looking at it from a normative perspective without involving a sense of justice and applicable legal values. Therefore, the legal protection that can be carried out by the defendant and his legal representatives is appeal and cassation. So that the defendant's rights to his personal property can be restored.]]>
