Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.525
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Research Student Jurnal Sains Student Research JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Jurnal Intelek Insan Cendikia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Rayi Kharisma Rajib
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : jurnal multidisiplin ilmu akademik

 1 
Melangkah Menuju Lingkungan yang Berkelanjutan: Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Bumi Herjuno Putro; Delfika Intania Rosadi; Rifki Pebriananta; Rayi Kharisma Rajib
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i3.1368

Abstract

Abstrak. A sustainable environment faces various challenges in the modern era, such as global warming, forest destruction, air pollution, and decreasing water quality. To overcome this challenge, a holistic and targeted solution is needed. One of the main solutions is through wise management of natural resources, promotion of renewable energy, and protection of ecosystems. Apart from that, public awareness is also an important key in supporting efforts towards a sustainable environment. This research uses a qualitative descriptive approach to gain an in-depth understanding of the concept and implementation of sustainable environment. With this research method, it is hoped that a clear picture of the challenges and solutions can be obtained in an effort towards a sustainable environment as well as recommendations that can be applied to support environmental sustainability in the future. keywords: sustainable environment, challenges and solutions, earth's ecosystem Abstrak. Lingkungan yang berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan di era modern, seperti pemanasan global, kerusakan hutan, polusi udara, dan penurunan kualitas air. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan solusi holistik dan tepat sasaran. Salah satu solusi utamanya adalah melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, promosi energi terbarukan, dan perlindungan ekosistem. Selain itu, kesadaran masyarakat juga menjadi kunci penting dalam mendukung upaya menuju lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep dan implementasi lingkungan berkelanjutan. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tantangan dan solusi dalam upaya menuju lingkungan yang berkelanjutan serta rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan di masa mendatang. Kata kunci: lingkungan berkelanjutan, tantangan dan solusi, ekosistem bumi
Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran PT. Greenfields di Blitar Jawa Tengah Qinthara Nur Faza; Rezya Aprilia Nylam Fitriani; Rayi Kharisma Rajib
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i3.1372

Abstract

Abstrak. The article explores cases of environmental pollution caused by PT. Greenfields in Blitar, Central Java, the impact that occurs due to waste pollution from PT Greenfields in Blitar and analyzing the environmental law enforcement mechanisms carried out by the Indonesian government to overcome this problem. This case shows the importance of environmental law in protecting the welfare of society and the environment from the negative impacts of industry. Through case studies, this article tries to identify effective law enforcement strategies, as well as the challenges faced in the environmental law enforcement process in Indonesia. The results of the analysis show that fair and effective law enforcement requires cooperation between the government, society and the private sector. This article hopes to provide new insights into how environmental law can be strengthened and implemented to prevent and address environmental pollution problems in the future. Keywords: law enforcement, waste, environmental pollution Abstrak. Artikel ini mengeksplorasi kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT. Greenfields di Blitar, Jawa Tengah, dampak yang terjadi akibat pencemaran limbah PT Greenfields di Blitar dan menganalisis mekanisme penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Kasus ini menunjukkan pentingnya hukum lingkungan dalam melindungi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup dari dampak negatif industri. Melalui studi kasus dari literatur yang sudah ada,, artikel ini mencoba untuk mengidentifikasi strategi penegakan hukum yang efektif, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil dan efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Artikel ini berharap dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum lingkungan dapat diperkuat dan diterapkan untuk mencegah dan menangani masalah pencemaran lingkungan di masa depan. Kata Kunci: penegakan hukum, limbah, pencemaran lingkungan
Pendekatan Peran Hukum dalam Mendorong Transisi Energi Terbarukan Belinda Ayu Sabina Putri; Geraldo Virasakti Abiyyudha Saroy; Rayi Kharisma Rajib
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i3.1402

Abstract

Abstrak. In an effort to meet human living needs, rapid population growth will drive the development of industrial and transportation infrastructure. There will be a greater need for fuel, especially fossil fuels, along with the development of industry and transportation. The amount of energy available on earth will change if fossil fuels such as coal, oil, and natural gas are used extensively. The availability of fossil fuels is currently declining, especially oil. The world must face the possibility of energy shortages in the future due to the increasing difficulty in finding fossil fuels. Future human population expansion, high consumption, and widespread exploitation will negatively impact the supply of fossil fuels. Renewable energy-based technologies have a number of negative environmental impacts. The relatively small scale of deployment so far has obscured these environmental effects, but they could become a serious obstacle for larger scale changes. Technologies developed during the transition to renewable energy sources may focus on solar power, wind power, bioenergy, and hydropower in certain regions. Toxins can be produced during the fabrication process of solar energy modules, which use a lot of energy and resources to manufacture turbines. Wind energy can also negatively impact wildlife, aesthetics, and cause noise pollution where wind turbines are installed. Although bioenergy is known to have a greater environmental impact, it can be associated with a reduction in greenhouse gas emissions. Keywords: Population growth, Industrial infrastructure development, Transportation development, Fossil fuels, Industrial development, Transportation development. Abstrak. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, peningkatan populasi yang cepat akan memacu pembangunan infrastruktur industri dan transportasi. Akan ada kebutuhan yang lebih besar terhadap bahan bakar, terutama yang terbuat dari bahan bakar fosil, seiring dengan perkembangan industri dan transportasi. Jumlah energi yang tersedia di bumi akan berubah jika bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam digunakan secara ekstensif. Ketersediaan bahan bakar fosil saat ini semakin menurun, terutama pada minyak bumi. Dunia harus menghadapi kemungkinan kekurangan energi di masa depan karena semakin sulitnya menemukan bahan bakar fosil. Ekspansi populasi manusia di masa depan, konsumsi yang tinggi, dan eksploitasi yang meluas akan berdampak buruk pada pasokan bahan bakar fosil. Teknologi yang berbasis energi terbarukan memiliki sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan. Skala penyebaran yang relatif kecil hingga saat ini telah mengaburkan efek lingkungan ini, tetapi dapat menjadi hambatan serius untuk perubahan skala yang lebih besar. Teknologi yang diciptakan selama peralihan ke sumber energi terbarukan mungkin akan berpusat pada tenaga surya, angin, bioenergi, dan tenaga air di wilayah tertentu. Racun dapat dihasilkan selama proses fabrikasi modul energi surya yang menggunakan banyak energi dan sumber daya untuk memproduksi turbin, energi angin juga dapat memberikan dampak buruk bagi satwa liar, estetika, dan polusi suara di mana turbin angin dipasang. Meskipun bioenergi telah diketahui memiliki dampak lingkungan yang lebih besar, bioenergi dapat dikaitkan dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Kata Kunci: Peningkatan populasi, Pembangunan infrastruktur industry, Pembangunan transportasi, Bahan bakar fosil, Perkembangan industry, Perkembangan transportasi.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA MELALUI GUGATAN CLASS ACTION Nadia Sheila Majid; Rustiyah Setyaningsih; Rayi Kharisma Rajib
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i3.1414

Abstract

Abstract. This article discusses environmental dispute resolution through class action lawsuits in the context of civil law. Referring to “Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Indonesia”, the author explains the importance of environmental protection and entities' responsibility for environmental violations. The concept of class action lawsuits allows affected community groups to collectively file legal claims for the same environmental damage, speeding up legal processes, reducing costs, and ensuring justice for victims of environmental pollution or damage. Therefore, the implementation of class action lawsuits in environmental dispute resolution represents a progressive step in enforcing environmental law and ensuring environmental protection for current and future generations. Keywords: Law Enforcement, Class Action Lawsuit, Dispute Resolution, Environmental Protection. Abstrak. Artikel ini membahas penyelesaian sengketa lingkungan lewat gugatan class action dalam konteks hukum perdata. Dengan mengacu pada “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, penulis mengemukakan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab entitas atas pelanggaran lingkungan. Konsep gugatan class action memungkinkan kelompok masyarakat yang dirugikan untuk bersama-sama mengajukan tuntutan hukum atas kerusakan lingkungan yang sama, mempercepat proses hukum, mengurangi biaya, dan memastikan keadilan bagi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penerapan gugatan class action dalam penyelesaian sengketa lingkungan merupakan langkah progresif dalam menegakkan hukum lingkungan dan memastikan perlindungan lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan mendatang.
ANALISIS DAMPAK PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN BIDANG PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN Aprilia Wahidatul Hasanah; Anggita Oktaviana; Rayi Kharisma Rajib
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i3.1426

Abstract

Abstract. The environment is a place where all living creatures on Earth, especially humans, exist. Natural resources such as minerals and coal are Indonesia’s natural wealth not created by humans. The enactment of Law Number 6 of 2023 on job creation has sparked much controversy since its inception. This research aims to determine and analyze the impact of the enactment of Law Number 6 of 2023 on job creation on environmental issues, specifically in the mining sector. The method used is normative juridical. The results and discussion of Law Number 6 of 2023 on job creation have brought about several changes to environmental and mining regulations, as well as impacts on society. Keyword: Approval, Omnibus Law on Job Creation, Environmental Issues Abstrak. Lingkungan merupakan suatu tempat yang di dalamnya terdapat semua makhluk hidup di Bumi, khususnya manusia. Sumber daya alam berupa mineral dan batubara adalah kekayaan alam Indonesia yang bukan hasil buatan manusia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang cipta kerja merupakan undang-undang yang dari dimunculkannya banyak menimbulkan polemik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis terkait dampak pengesahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang cipta kerja terhadap permasalahan lingkungan terkhusus di bidang pertambangan. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil dan pembahasan UU nomor 6 tahun 202$ tentang cipta kerja menimbulkan beberapa perubahan aturan lingkungan hidup dan pertambangan, serta menimbulkan dampak di masyarakat. Kata Kunci: Pengesahan, UU Ciptaker, Permasalahan Lingkungan
Lemahnya Pertanggungjawaban Korporasi Tambang terhadap Pencemaran Lingkungan: Solusi Penerapan Sanksi Hukum dan Pemulihan Ekologis Rayi Kharisma Rajib; Ahmad Munawar Nuril Ibtisan; Euclid Abraham Pasaribu
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 2 (2026): JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA)  April 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i2.9853

Abstract

The mining sector in Indonesia makes a significant contribution to the national economy, but at the same time causes serious environmental impacts, including water pollution, land degradation, and the loss of biodiversity. Although Indonesia has a comprehensive legal framework through Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), its implementation in practice is still far from optimal. This study aims to analyze the factors hindering the implementation of mining corporations’ accountability for environmental pollution, as well as to assess the effectiveness of legal sanctions and ecological restoration mechanisms in enhancing corporate accountability. The research findings indicate that the weakness of mining corporations’ accountability stems from three primary factors: the lack of oversight and institutional capacity among law enforcement agencies, low corporate compliance with environmental regulations, and a significant gap between regulations and their implementation on the ground. Furthermore, the multi-tiered sanction system under the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) which includes administrative, civil, and criminal sanctions is normatively adequate but has failed to produce a tangible deterrent effect, as the sanctions imposed are often disproportionate to the corporations’ economic gains. Mechanisms for ecological restoration through reclamation, rehabilitation, and ecological compensation have also not been optimally implemented due to weak post-mining oversight. This study concludes that the effectiveness of environmental law is not solely determined by the comprehensiveness of regulations, but by the consistency of enforcement and the commitment of all stakeholders to ensuring ecological sustainability.
Implikasi Yuridis Status Onwaardig Ahli Waris terhadap Hak Penggantian Tempat (Plaatsvervulling) Melalui Indignité Successorale Rayi Kharisma Rajib; Restu Dwi Helnida Wati; Nisya Kanaya
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.9986

Abstract

Hubungan antara status onwaardig (ketidakpatutan mewaris) dan hak penggantian tempat (plaatsvervulling) merupakan persoalan normatif dalam hukum waris perdata Indonesia yang belum diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 838 KUHPerdata mengatur alasan seseorang kehilangan hak mewaris, sedangkan Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata mengatur mekanisme penggantian tempat oleh keturunan. Namun, KUHPerdata tidak menegaskan apakah keturunan dari ahli waris yang dinyatakan onwaardig tetap berhak menerima warisan melalui mekanisme tersebut. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis status onwaardig terhadap hak penggantian tempat dalam perspektif indignité successorale serta merumuskan konstruksi pengaturan yang ideal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus, termasuk analisis konflik pewarisan dalam film Knives Out. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status onwaardig merupakan sanksi yang bersifat personal, sehingga hanya menghapus hak waris pelaku dan tidak secara otomatis menghilangkan hak keturunannya. Dalam perspektif indignité successorale, keturunan dari ahli waris yang tidak patut tetap dapat memperoleh warisan melalui mekanisme representasi. Oleh karena itu, keturunan dari ahli waris yang berstatus onwaardig pada dasarnya tetap berhak mewaris melalui plaatsvervulling. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, diperlukan reformulasi KUHPerdata yang secara tegas menegaskan bahwa ketidakpatutan tidak menghapus hak ahli waris pengganti.
Co-Authors Abyan Farras Adilano Adiansyah Virgusta Adinda Najwa Ramadhani Ahmad Munawar Nuril Ibtisan Alicia Angelica Asmara Putri Alifaya Najla Abdini Ananda Putri Agustin Hikmawati Aneira Taqi Rayudya Ahsani Anggia Khalidi Sriadiputra Anggita Oktaviana Aniqah Hana Hanifah Aprilia Wahidatul Hasanah Ardan Agniya Darmawan Ariani Nurhanifah Putri Wasistha Aulia Faiza Az-Zahra Belinda Ayu Sabina Putri Brina Aspasia Nugraena Caesar Al Fatur Rohman Careno Bafaleo Carinna Aulia Ramadani Claudya Mareshky Darian Ezra ‘Aabidah Delfika Intania Rosadi Denta Nia Aprilya Dias Mutik Rahayu Dimas Andrianto Kusuma Euclid Abraham Pasaribu Evani Fairuz Laylatul Sya’ban Fadhil Citra Darmakusuma Fadia Ardian Adisty Fadlan Nur Azizil Fakhri Fadhlurrohman Riyanto Fathin Kamaluddin FATHUR ROHMAN fauziah indriani Fellyssa Ayumi Fuzia Reihani Zahara Geraldo Virasakti Abiyyudha Saroy Hafila Azzafi Daskarata Hanara Levina Hasna Hamiidah Zhafirah Firjatullah Helena Adinda Nabila Herjuno Putro Hizkia Orvellino Slamet Husniyyah, Ulfa Ihsanudin Herry Setyawan Intan Yonanda Iqbal Aji Saputra Iqbal Tama Segara Hutabarat Jasmina Fahira Rizkiyanti Kanaya Ayudya Putri Keren Yemima Manalu Kevin Marihot Marpaung Krisna Mukti Wibowo Lovhersha Mabelle Velzanya M Zidan Ramadhan M. Falahul Akbar Machaini Bintang Buayoma Marta Syifa Maswa Elfa Karomi Maulana Iqbal Adiyatma Maydya Wimbuh Harahap Mirza Raditya Akmal Moh Hikmal Adnan Moh Rafli Dela Umala Moh Sabil Oktaviano Mokhamad Fajar Zihady Faturrahman Muh. Fadly Rafi Syahlevi Muhammad Afrizal Habibi Muhammad Andy Prananto Muhammad Evan Kurnia Muhammad Fathurrahman Muhammad Riziq Aji Haidar Mutiara Kartika Sari Damanik Nabil Farrel Rochman Nadia Sheila Majid Nadya Agustina Naila Azzahra Amelia Putri Nailis Nurul Hikmah Nauval Athalah Ramadhani Ngesti Mukti Rezeki Nisya Kanaya Nita Ayuningsih Noor Hamzah Syihabuddin Nurul Baitii F Wahid Oemar Atallah Prasida Alya Putri Putri Jaita Sri Ulina Beru Karo Putri Na’ilah Zulfah Qinthara Nur Faza Rafka Raditya Kurniawan Raka Shan Wirayuda Ramos Kurnia Panggabean Rani Rosita Sari Raya Zahira Ghaitza Restu Dwi Helnida Wati Rezya Aprilia Nylam Fitriani Rian Rambu Raya Ribka Sri Rezeki Simanjuntak Rifki Pebriananta Rizal Al Birra Rustiyah Setyaningsih Sabrina Assyahra Aisyah Lira Safa Sasikirana Firjatullah Sahala Sahat Amudi Sagala Salsabila Isma Jannata Salwa Khatami Fauzi Shakila Ayu Dwi Lestari Siti Zahroh Soultan Athar Ubaidillah Kamal Vania Aulia Vera Desti Puspitasari Widya Lailatul Hana Wisnu Indra Setiawan Yefta Felixcio Wiranata Pangaribuan Yusuf Abdurahman Faiz