Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : LEBAH

Optimasi Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dan Kebijakan Publik terhadap Perang Hibrida demi Kepentingan Nasional Harsono, Cecilia; Supriyadi, Adang; Harefa, Faonaso; Purwanto, Ignatius Joko
Lebah Vol. 18 No. 4 (2025): July: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v18i4.336

Abstract

Ancaman perang hibrida yang bersifat dinamis dan multidimensi memadukan instrumen militer dan non-militer seperti disinformasi, perang siber, perang tarif, serta hegemoni negara kuat di berbagai kawasan menuntut integrasi kebijakan pertahanan dan publik secara sistemik dan adaptif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh dimensi operasional non-militer terhadap persepsi publik mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi hybrid warfare, serta merumuskan urgensi strategi sinkronisasi kebijakan guna memperkuat ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah mixed methods, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pakar dan analisis kebijakan, serta pendekatan kuantitatif menggunakan regresi linear untuk mengukur persepsi publik. Hasil kualitatif menunjukkan pentingnya sinergi lintas kelembagaan pemerintah, penguatan penguasaan teknologi digital, dan tata kelola informasi yang responsif. Temuan kuantitatif mendukung hasil tersebut, dengan nilai determinasi yang sangat tinggi (R² = 0,965), menunjukkan bahwa kesiapan nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarlembaga, ketahanan sosial, dan kapasitas pemerintah dalam mengelola disinformasi. Novelty dari penelitian ini terletak pada penggabungan tiga perspektif teoritis Asymmetric Conflict, Security Governance, dan Resilienceke dalam satu kerangka model integrasi kebijakan pertahanan dan publik dalam konteks menghadapi perang hibrida. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai perang hibrida di Indonesia dengan menawarkan model kebijakan berbasis pendekatan whole-of-government dan whole-of-society. Implikasinya, strategi pertahanan masa depan perlu memperkuat adaptasi kelembagaan dan partisipasi publik di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan resiliensi terhadap ancaman hibrida yang terus berkembang dalam berbagai bentuk.
Health resilience of Indonesian Army using traditional medicine in high risk areas with limited services Harefa, Faonaso; Harsono, Caecilia F.
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.482

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini berangkat dari kondisi prajurit TNI-AD yang bertugas di wilayah rawan, pedalaman, dan daerah terluar yang menghadapi keterbatasan serius dalam akses layanan kesehatan sehingga mendorong penggunaan pengobatan tradisional sebagai strategi alternatif pengobatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengobatan tradisional digunakan prajurit sebagai bentuk ketahanan kesehatan di tengah minimnya fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan suplai obat maupun vitamin. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema dan pola temuan. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa akses kesehatan terbatas, kuatnya pengetahuan lokal, endemis malaria, serta minimnya dukungan medis formal membuat prajurit bergantung pada ramuan tradisional  dan praktik budaya setempat. Faktor sosial-budaya, persepsi risiko, dan konstruksi lokal tentang sehat-sakit menjadi determinan utama dalam perilaku pencarian pengobatan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketergantungan prajurit TNI-AD pada pengobatan tradisional di wilayah rawan terutama disebabkan oleh keterbatasan fasilitas kesehatan modern, kurangnya tenaga medis, tidak memadai¬nya suplai obat dan vitamin, serta dominannya pengaruh budaya lokal dalam memaknai sehat dan sakit. Praktik pengobatan tradisional menjadi strategi adaptif yang muncul secara alami untuk mengisi kekosongan layanan medis, sehingga penguatan dukungan kesehatan pertahanan dan peningkatan akses layanan kesehatan modern menjadi kebutuhan mendesak bagi prajurit dalam melaksanakan tugas operasi militer selain Perang
Legal and ethical governance of civil military health collaboration for disaster management: Health Law Harefa, Faonaso; Harsono, Caecilia F.
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.483

Abstract

Latar Belakang: Indonesia yang rawan terjadinya bencana   dan dalam penangannya masih bervariasi interprestasi antara Kementerian Pertahanan-Indonesian Military dengan kementerian dan lembaga negara terkait yang memiliki otoritas penuh penanggulangan Bencana alam dan Bencana non alam tersebut sehingga muncul kebutuhan untuk memberikan kejelasan hukum, etika, dan prosedur dalam mekanisme dukungan kesehatan pertahanan.  Tujuan: Pentingnya kejelasan kolaborasi Sipil-Militer dalam penanggulanagan bencana di Indonesia. Metode: menggunakan yuridis normatif melalui kajian pustaka meliputi; perundang-undangan, pendekatan konseptual, perbandingan dengan analisis gramatikal, sistematis, dan teleologis. Temuan:  Penelitian ini menemukan bahwa adanya fragmentasi regulasi, ketidakjelasan batas kewenangan sipil-militer, dan ketiadaan Perjanjian Kerja Sama, dan    Standar Operasional Prosedur  (SOP) bagaimana dukungan kesehatan pertahanan dilakukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang hal ini dapat berpotensi  melanggar hukum nasional, prinsip etika pelayanan kesehatan, dan nilai-nilai budaya masyarakat terdampak. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan    Perjanjian Kerja Sama dan   Standar Operasional Prosedur  (SOP) antara Kemhan-TNI dengan BNPB    sebagai dasar hukum, etika, dan administratif agar Kesehatan Pertahanan-Kesehatan TNI secara hukum legal atau formal dalam memberikan dukungan Kesehatan Pertahanan-Kesehatan TNI kepada BNPB dalam Penanggulangan Bencana Alam
Technological and scientific collaboration in mitigating CBRNE threats in Indonesia Harefa, Faonaso; Harsono, Cecilia F.
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.491

Abstract

Latar Belakang dan Celah Riset: Ancaman Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive (CBRNE) bersifat tidak kasatmata, cepat menyebar, dan berdampak sistemik, sementara pemanfaatan teknologi deteksi modern dan integrasi data lintas sektor dalam sistem mitigasi CBRNE masih belum terkonseptualisasi secara utuh dalam kerangka sains pertahanan. Literatur yang ada cenderung membahas teknologi secara parsial tanpa mengaitkannya dengan tata kelola koordinasi dan respons nasional. Tujuan dan Metodologi: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perangkat deteksi modern dan integrasi data meliputi data sharing, Early Warning System (EWS), dan geospasial pertahanandalam meningkatkan koordinasi interinstansi dan kecepatan respons CBRNE. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur, dokumen internasional, teori pertahanan, serta temuan empiris mutakhir terkait integrasi sensor cerdas dan kecerdasan buatan dalam deteksi CBRNE. Temuan Konseptual dan Kontribusi Teoretis: Hasil analisis menunjukkan bahwa biosensor, detektor radiasi, drone berbasis AI, dan sistem geospasial secara konseptual meningkatkan akurasi identifikasi, jangkauan pemantauan, dan kecepatan pengambilan keputusan ketika diintegrasikan dalam sistem EWS dan data sharing lintas sektor. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan menegaskan bahwa efektivitas mitigasi CBRNE tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh integrasi teknologi tersebut ke dalam tata kelola sains pertahanan yang memungkinkan interoperabilitas, koordinasi, dan respons nasional yang cepat dan adaptif
Interoperability of civilian medical teams and TNI CBRN units to strengthen public health protection during CBRNE emergencies Harefa, Faonaso; Harsono, Cecilia F.
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.501

Abstract

Latar Belakang: Secara global, ancaman Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive (CBRNE) diakui sebagai enduring threat terhadap keamanan dan kesehatan publik. Namun, di Indonesia ancaman CBRNE belum dipersepsikan sebagai isu strategis yang secara langsung memengaruhi kesehatan publik dan pertahanan negara. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas koordinasi dan kolaborasi antara sektor kesehatan sipil, Satuan Nubika TNI, dan Kesehatan Pertahanan dalam merespons potensi ancaman CBRNE di Indonesia. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap regulasi dan dokumen kebijakan, serta data sekunder dari media massa daring yang relevan. Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif Creswell (2014), meliputi pengorganisasian data, pengkodean, penarikan tema, dan interpretasi temuan. Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons terhadap ancaman CBRNE di Indonesia belum menjadi prioritas nasional. Belum terdapat perjanjian kerja sama permanen antara sektor kesehatan sipil dan otoritas terkait seperti BAPETEN, BNPB, BNPT, dan Brimob Polri dengan Kesehatan Pertahanan dan Satuan Nubika TNI. Pola kolaborasi lintas sektor yang berjalan selama ini masih bersifat reaktif dan insidental. Kesimpulan: Efektivitas respons ancaman CBRNE di Indonesia hanya dapat ditingkatkan melalui penegasan pemerintah terhadap status CBRNE sebagai ancaman serius, yang diinstitusionalisasikan dalam regulasi serta diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor berbasis perjanjian kerja sama permanen