Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Islamic Circle Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat Journal of Islamic Law El Madani Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Mahmudin Hasibuan
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Mahmudin Hasibuan; Akhir Saleh Pulungan; Nur Hakima Akhirani Nasution; Mhd Romadhoni
MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : CV. Adiba Aisha Amira

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out the basis of Islamic law in family planning programs. And to find out about the Family Planning (KB) program in the study of maqashid sharia. This research was carried out using library research and paying attention to the field (Field Research). Literature study is a process of searching for various literature, study results related to the research to be conducted. Literature study can be likened to a key that will open everything that can help solve research problems. The results of the research show that the legal basis for the Family Planning (KB) program is the generality of the verses which indicate that it is permissible to follow the family planning (KB) program, such as Surah al-Baqarah verse 233, Surah Luqman verse 14, Surah an-Nisa verse 9. In verse al- Baqarah verse 233, explains that children must be breastfed for two full years, therefore it is hoped that the mother will not become pregnant again before the baby is two and a half years old or in other words, the child's birth should be spaced at least thirty months, so that the child can be healthy and protected from disease, because of milk. The mother is the best for the baby's growth. This indicates the importance of the Family Planning program in realizing these desires. and in Surah an-Nisa verse 9 it is stated that economic weakness, lack of stable physical health conditions, and children's intellectual weakness due to lack of nutritious food, are the responsibility of both parents. And another legal basis is qiyas to 'azl, because both are human endeavors or efforts to regulate birth. And the ulama who allow this family planning program are Imam al-Ghazali, Imam Ramli, Shaykh al-Hariri, Shaykh Syalthut, for the reason of maintaining the mother's health, avoiding maternal difficulties, and spacing children apart. The Family Planning (KB) program in the study of maqashid sharia is (1) hifdzul nasl, because it benefits the health or education of children if the child's birth distance is too close. Even protection against the harm (bad effects) of family planning must take priority over taking advantage of the benefits of family planning itself. And with a small family size, it will be easier to achieve family prosperity and happiness, especially regarding maternal and child health. (2) Hifdzul nafs, because it benefits the life safety or health of the mother. (3) din, because there is a mafsadat of narrowing livelihoods.
Transaksi Susu ASI dan Dampaknya pada Nasab Sesusuan Perspektif Hukum Islam Mahmudin Hasibuan
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v2i1.68

Abstract

Tujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli susu ASI. Dan untuk mengetahui dampak Bank ASI pada nasab sesusuan dalam Hukum Islam. Adapun metode penelitian adalah penelitian pustaka, dengan menelaah kitab-kitab terdahulu (turast), jurnal-jurnal terdahulu dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan tema. Hasil pembahasan adalah bahwa menjual air susu ini tidak diperbolehkan karena itu sama seperti menjual daging manusia. Dan Yusuf al-Qaradhawi mengatakan kalau untuk mewujudkan maslahat syari’iyyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi maka beliau membolehkannya. Karena bertujuan baik dan mulia dan didukung oleh Islam untuk memberi pertolongan kepada semua yang lemah. Apalagi berhubungan dengan bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Dan dampak Bank ASI pada nasab dalam hukum Islam adalah haram nikah karena sudah dianggap nasab sesusuan dengat syarat air susu berasal dari manusia, dan masuk ke dalam kerongkongan bayi, dan anak tersebut berusia di bawah dua tahun, dan terhitung lima isapan secara urf
Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Maqashid Syariah Mahmudin Hasibuan; Sorat Amal Daulay; Mhd. Romadoni
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v2i2.96

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dasar hukum Islam pada program keluarga berencana, dan untuk mengetahui program Keluarga Berencana (KB) dalam kajian maqashid syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (Library Research) dan memperhatikan lapangan (Field Research). Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum program Keluarga Berencana (KB) adalah keumuman ayat yang mengisyaratkan boleh mengikuti perogram keluarga berencana (KB), seperti surat al-Baqarah ayat 233, surat Luqman ayat 14, surat an-Nisa ayat 9. Dalam ayat al-Baqarah ayat 233, menjelaskan bahwa anak harus disusukan selama dua tahun penuh, karena itu diharapkan ibunya tidak hamil lagi sebelum bayinya berumur dua setengah tahun atau dengan kata lain penjarangan kelahiran anak minimal tiga puluh bulan, supaya anak dapat sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi. Hal tersebut mengisyaratkan pentingnya program Keluarga Berencana untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. dan dalam surat an-Nisa ayat 9 mengisayaratkan kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik, dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan makanan yang bergizi, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Dan dasar hukum lainnya adalah qiyas kepada ‘azl, sebab keduanya merupakan ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kelahiran. Dan ulama yang membolehkan program keluarga berencana ini adalah Imam al-Ghazali, Imam Ramli, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, dengan alasan untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak.Program Keluarga Berencana (KB) dalam kajian maqashid syariah adalah (1) hifdzul nasl, karena maslahat kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Bahkan proteksi mudarat (dampak buruk) KB harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari KB itu sendiri. Dan dengan jumlah keluarga yang kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. (2) Hifdzul nafs, karena maslahat keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. (3) din, karena ada mafsadat penyempitan penghidupan
Sistem Muzara’ah Dalam Membangkitkan Ekonomi Masyarakat Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Mahmudin Hasibuan; Asrul Hamid; Muhammad Safa'at; Andri Muda Nst
Islamic Circle Vol. 4 No. 1 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i1.1437

Abstract

Abstract: This research aims to find out the law of building a mosque with zakat in Islamic law. And to know that the mosque is included in the mustahik zakat group according to Islamic law. This research was conducted using field research, using descriptive qualitative research methods. Descriptive research is research conducted to collect data, test, or answer questions regarding the latest status of an object being studied. So this research can be concluded from the results of documentation, interviews and direct observation at the location. The research results show that the muzara'ah system that applies in Paringgonan Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency is in accordance with customs that do not conflict with the Al-Qur'an and Hadith. Because it is carried out on the basis of agreement and consent between the land owner and the land cultivator. And from an Islamic economic perspective, the muzara'ah system that applies in Paringgonan village is based on the principle of volunteerism, the principle of justice, and the principle of mutual assistance. That the muzara'ah system can revive the economy of the people of Paringgonan Baru Village, Ulu Barumun District, Padang Lawas Regency according to the percentage of each share. Without any harm to either party. Like Mr. Amin and Mr. Sutejo, as well as Mr. Zeri, before joining this system, his average income was only sufficient for his daily needs. Because the source of income for sharecroppers apart from doing muzara'ah cooperation is only as casual laborers whose results are uncertain. Meanwhile, Mr. Amin is able to provide for his daily life. Therefore, the people of Paringgonan Village, especially sharecroppers, are looking for additional funds or income through muzara'ah contracts or often called paroan paddy fields to increase their income so that sharecroppers can revive the economy of their respective families.
Peran Hatobangon dalam Mencegah Perceraian dalam Hukum Islam di Desa Gunung Baringin Barumun Tengah Nurfitryani Siregar; Mahmudin Hasibuan; Ranting Malina Hasibuan
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2025): MEI 2025
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/md3pgd51

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran hatobangon dalam mencegah perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah. Dan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran hatobangondalam mencegah perceraian di Desa Gunung Baringin Kecamatan Barumun Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian field Research (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan hasilnya, peran hatobangon dalam mencegah perceraian di Desa Gunung Baringin adalah menghadirkan kepala Desa, kahanggi, anakboru, mora dan keluarga pasangan suami istri untuk memberikan nasehatdan pendampingan. Dan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga. Sehingga dari 15 kasus perceraian di Desa Gunung Baringin, hatobangon berhasil mencegah 12 pasangan suami istri dengan melakukan musyawarah. Pandangan hukum Islam terhadap peran hatobangon dalam mencegah perceraian di Desa Gunung adalah sebagai hakam atau penengah (juru damai) yang bertugas mendamaikan pasangan tersebut.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan Fisabilillah dalam Mustahik Zakat (Studi Kasus Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru) Mahmudin Hasibuan; Nurfitriyani Siregar; Syawaluddin Hasibuan
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2025): MEI 2025
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/wzfh2p28

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Siapa saja kelompok fisabilillah sebagai mustahik zakat menurut hukum Islam, tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat kepada kelompok fisabilillah di Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru sesuai dengan asas hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Baru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh amil zakat di Desa Sabahotang sebanyak 4 (empat) orang, penerima zakat yang tergolong asnaf fisabilillah sebanyak 4 (empat) orang dan tokoh agama sebanyak 2 (dua) orang. Karena jumlahnya terbatas dan terjangkau maka penelitian ini menggunakan total sampling yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat fisabilillah di Desa Sabahotang sudah sesuai dengan hukum Islam. Pemberian zakat kepada individu yang dianggap berjuang untuk Islam, sesuai dengan pandangan ulama bahwa kategori fisabilillah tidak terbatas pada orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah SWT. Kelompok fisabilillah dalam mustahik zakat menurut syariat Islam adalah orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, namun ada beberapa pendapat dari ulama bahwa jihad ini bukan hanya jihad dalam perang saja tetapi juga jihad modern yang dapat dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik dengan cara mengajar dan berdakwah dalam rangka menghidupkan kembali Islam. Kelompok fisabilillah dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah guru MDA, guru mengaji, santri pondok pesantren dan juga santri. Pengelola zakat di Desa Sabahotang merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh masyarakat dan disetujui oleh pemerintah yaitu BAZNAS Padang Lawas sebagai UPZ (Amil Zakat). Mustahik zakat fisabilillah di Desa Sabahotang meliputi guru MDA, guru mengaji, santri pondok pesantren dan juga mahasiswa. Penyaluran zakat kepada santri belum terlaksana dengan alasan masih terdapat mustahik zakat yang lebih membutuhkan di Desa Sabahotang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qordhawi.
Tinjauan Hukum Islam pada Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Melaksanakan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan Ismail Nasution; Mahmudin Hasibuan; Nur Hasyanah Harahap
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2025): MEI 2025
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/tp3qn583

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1) pandangan hukum Islam terhadap peralihan wali nasab kepada wali hakim, 2) pandangan hokum Islam terhadap peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana yang disajidakn sebagai subjek dalam penelitian adalah peralihan wali nasab kepada wali hakim sedangkan objek yang akan diteliti adalah ketua kantor urusan agama (KUA), staf kantor urusan agaman (KUA), keluarga yang berstatus menikah dengan wali hakim yaitu bapak Ahmadi Saputra dan ibu Roselina Pane dan bakap Ganti Saputra dan ibu Lista Junia Hasibuan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa penyebab terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim ialah, tidak adanya restu dari orangtua wanita, tidak ada garis wali nasab, wali nasab adhol, wali nasab dicabut hak kewalianya oleh pemerintah. Kemudian faktor terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakin didasari oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.
Tradisi Upa Lakka Perkawinan di Desa Huta Bargot Aek Nabara Barumun dalam Hukum Islam Nur Hakima Akhirani Nasution; Mahmudin Hasibuan; Yuni Handayani Pulungan
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2025): MEI 2025
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/9ww98m38

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi upa lakka dalam perkawinan di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun. Dan untuk mengetahui pelaksanaan upa lakka dalam perkawinan di Desa  Huta Bargot. Dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang tradisi upa lakka dalam perkawinan di Desa Huta Bargot. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian  field Research (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menyimpulkan bahwa tradisi upa lakka di Desa Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun terjadi atas kesepakatan orang-orang terdahulu yang dilakukan secara turun-temurun. Dan pelaksanaan tradisi upa lakka dalam perkawinan di Desa Huta Bargot dilaksanakan pada saat pengantin laki-laki sudah mengantarkan emas ke rumah yang dilengkapi dengan dalihan natolu yaitu kahanggi, anak boru maupun mora dari natobang (yang lebih tua). Pandangan Hukum Islam tentang tradisi upa lakka dalam perkawinan baik dari Al-Qur’an maupun Hadist tidak ada yang melarang untuk dilaksanakan. Karena dalam pandangan Hukum Islam terhadap tradisi upa lakka dalam perkawinan menekankan bahwa pentingnya pemenuhan syarat-syarat syariah yang mencakup keadilan, kebebasan dan penghormatan.
Customary Violations in the Walimah al-'Urs Tradition: A Study in the Perspective of Islamic Law Mahmudin Hasibuan; Ebin Saleh Hasibuan; Alwi Hamdani Hasibuan; Maulana Ibrahim Ritonga
Islamic Circle Vol. 6 No. 1 (2025): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v6i1.2473

Abstract

This research examines customary violations in the walimah al-'urs tradition that contradict Islamic law, focusing on practices in Indonesian society. The background of the research shows that many local wedding traditions contain elements that are not in accordance with the principles of sharia, such as extravagance, discrimination, and entertainment that violate Islamic norms. The research method uses a qualitative approach through library research by analysing classical turats books such as Al-Muhazzab, Fathul Wahab, and sahih traditions from Sahih Bukhari-Muslim. Comparative analyses were conducted on the views of the four schools of fiqh as well as contemporary literature related to Islamic law and marriage traditions. The results identified three main forms of violations: entertainment practices involving gender mixing and forbidden music, discrimination in the treatment of invited guests, and extravagance that contradicts the Islamic principle of modesty. These findings are supported by qath'i propositions from the Quran and Sunnah. The discussion emphasises that Islam recognises valid customs (urf sahih) as long as they do not contradict clear texts. The study offers concrete solutions in the form of: replacing un-Islamic entertainment with halal alternatives, implementing hospitality protocols that comply with the Islamic principle of equality, and community education programmes involving religious and traditional leaders. The research conclusions present a framework for harmonising cultural traditions with sharia compliance in wedding celebrations, emphasising the supremacy of Islamic legal principles while valuing positive cultural elements. This research makes an important contribution in guiding Muslim communities to conduct sharia-compliant walimahs without losing good cultural values
Pandangan Masyarakat Desa Sigala-Gala terhadap Pemilihan Imam Tetap Masjid Menurut Hukum Islam Mahmudin Hasibuan; Laila Izza; Winun Arwiyah; Khoirul Ilham; Panaekan Hasibuan
JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 5 (2025): September
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/japm.v3i5.6551

Abstract

This study aims to examine the concept of permanent imam at the Sigala-gala Village Mosque in the perspective of Islamic law. The research subjects consisted of the people of Sigala-gala Village who live as many as four people, the village head, the customary leader, and the mosque imam. The object of research is the concept of determining a permanent imam in the mosque. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews. Data analysis is carried out with data reduction steps, data presentation, and conclusion drawing. To ensure data validity, credibility, transferability, dependability, and confirmability tests were used. The results showed that the concept of permanent priests in the Sigala-gala Village Mosque was not fully in accordance with the provisions of Islamic law. The determination of the imam is mostly based on the quality of recitation and a beautiful voice, without paying attention to the overall requirements set out in Islamic law, such as a deep understanding of prayer procedures, justice, and good character. In the perspective of Islamic law, the prayer imam must fulfill certain conditions, including being Muslim, puberty, male, fluent in reading the Qur'an, understanding the correct prayer procedures, no shar'i excuse, knowledgeable, fair, and good character. A comparison between the provisions of the Shari'ah and the existing practices in Sigala-gala Village shows a gap, so that improvements are needed in the determination of permanent imams to be in accordance with the guidance of Islamic law.
Co-Authors Akhir Saleh Pulungan Alwi Hamdani Hasibuan Andri muda Nst Asrul Hamid Ebin Saleh Hasibuan Ismail Nasution Khoirul Ilham Laila Izza Maulana Ibrahim Ritonga Mhd Romadhoni Mhd. Romadoni MIFTAHUL JANNAH Muhammad Safa'at Ningsih Ayuni Nur Hakima Akhirani Nasution Nur Hasyanah Harahap Nur Jamilah Nurfitriyani Siregar Nurfitryani Siregar Panaekan Hasibuan Ranting Malina Hasibuan Roimah Subuh Sorat Amal Daulay Syawaluddin Hasibuan Winun Arwiyah Yuni Handayani Pulungan