Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Pendampingan Beasiswa Kepada Kelompok Pemuda Mathla'ul Anwar Scholarship Mentoring for the Mathla'ul Anwar Youth Group Elly Nurlia; Wawan Wawan
Abdimas Galuh Vol 8, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v8i1.21373

Abstract

Tulisan ini membahas program pendampingan beasiswa yang ditujukan kepada kelompok pemuda Mathla’ul Anwar sebagai respon atas rendahnya akses pendidikan tinggi di kalangan generasi muda. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya informasi, keterampilan teknis, serta bimbingan yang memadai dalam proses pendaftaran beasiswa, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Program pendampingan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemuda melalui pemberian pemahaman, bimbingan, dan strategi efektif agar mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih beasiswa. Metodologi yang digunakan meliputi sosialisasi peluang beasiswa, pelatihan teknis penyusunan dokumen, bimbingan administratif, hingga mentoring berkelanjutan yang menekankan pada praktik langsung dan evaluasi. Berbagai jenis beasiswa yang diperkenalkan dalam program ini antara lain KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan, Beasiswa LPDP, Beasiswa Baznas, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Dikti, Beasiswa Santri Berprestasi, Beasiswa CSR perusahaan, serta beasiswa luar negeri seperti Chevening, Erasmus+, DAAD, MEXT, Fulbright, dan Australia Awards. Hasil pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai akses beasiswa, keterampilan dalam penyusunan berkas aplikasi, serta bertambahnya jumlah pemuda Mathla’ul Anwar yang berhasil memperoleh beasiswa. Selain itu, tulisan ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya pendamping dan tingkat kesiapan peserta, sekaligus menawarkan strategi keberlanjutan agar manfaat program dapat diperluas dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata.
Pemberdayaan Citizen journalism Kepada Komunitas Adat Kasepuhan untuk Meningkatkan Literasi sebagai Upaya Melestarikan Adat Mahpudin Mahpudin; Elly Nurlia; Rahmi Hidayati
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 8, No 2 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v8i2.4681

Abstract

Polemik mengenai hak ulayat di Indonesia mencerminkan ketegangan berkelanjutan antara komunitas adat, pemerintah, dan korporasi, terutama terkait kebijakan agraria dan proyek pembangunan. Kondisi ini juga dialami masyarakat adat Kasepuhan Citorek di Kabupaten Lebak, Banten, yang menghadapi ancaman kehilangan wilayah leluhur akibat ekspansi tambang, pengembangan pariwisata, dan pengelolaan hutan negara. Menyikapi situasi tersebut, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memperkuat literasi media melalui pelatihan jurnalisme warga sebagai strategi advokasi hak ulayat sekaligus pelestarian budaya. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) pada 2 Agustus 2025 di Desa Citorek Timur, diikuti 25 peserta yang terdiri atas tokoh adat, pemuda, dan perempuan. Materi pelatihan meliputi praktik jurnalisme warga, etika jurnalistik, penulisan berita, dokumentasi visual, literasi digital, serta strategi advokasi. Evaluasi menunjukkan hasil yang signifikan: 84% peserta mencapai tingkat pemahaman baik hingga sangat baik setelah pelatihan, meningkat tajam dari 28% sebelum kegiatan. Temuan ini menegaskan bahwa jurnalisme warga bukan hanya instrumen efektif untuk meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat serta menjaga keberlanjutan identitas dan budaya lokal.Kata kunci: Hak Masyarakat Adat, Hak Ulaya, Jurnalisme Warga, Kasepuhan Citorek, Literasi Media.
The Concept of Melayu Islam Beraja (MIB) as a Political Ideology and System of Governance in Brunei Darussalam Ezra Kalyla; Nathania Aulia Damayanti; Elly Nurlia
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 4 (2025): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17545469

Abstract

This study aims to understand how Melayu Islam Beraja (MIB) functions as a political ideology within the context of Brunei Darussalam’s absolute monarchy, to analyze its formation and the core components of Malay identity, Islam, and monarchy, as well as to evaluate its implementation in public policy, the education system, and governance. Furthermore, this research seeks to explore how MIB sustains monarchical legitimacy and political stability amid global modernization, while also identifying its implications for transparency, public participation, and modern governance in Brunei Darussalam. This study employs a qualitative descriptive approach using a literature study method. Primary data were obtained from official government documents of Brunei Darussalam, while secondary data were derived from academic literature. The research instrument used was a literature data recording sheet designed to organize findings from the literature review. The analytical technique applied was content analysis, which systematically interprets the content of texts and documents. The findings reveal that the concept of Melayu Islam Beraja (MIB) represents a political ideology that integrates Islamic, Malay, and monarchical values to affirm Brunei Darussalam’s national identity. This ideology serves both as a symbol of nationhood and as a foundation of political and moral legitimacy that underpins the Sultan’s authority within the absolute monarchy. MIB internalizes cultural and religious values to foster social cohesion and political stability amid global uncertainty. The governance system of Brunei demonstrates that political stability can be achieved through ideological and moral legitimacy rather than through electoral processes as in democratic systems. This model places trust, obedience, and moral responsibility as the fundamental pillars of state governance, where monarchical power is perceived as a manifestation of the nation’s religious and cultural values.
ASEAN's Role in Addressing the Myanmar Crisis: Challenges and Prospects for Regional Peace Abiyyu Ahnaf Bayana Abi; Diwan Azka Purwananda Diwan Azka Purwananda; Muhammaad Daffa Pratama Muhammad Daffa Pratama; Muhammad Adjie Akbar Muhammad Adjie Akbar; Elly Nurlia Elly Nurlia
Synergy: Journal of Collaborative Sciences Vol. 1 No. 2 (2025): Interdisciplinary Perspectives on Education, Governance, Law, and Socio-Economi
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/synergy.v1i2.144

Abstract

The military coup in Myanmar on February 1, 2021, marked a critical setback for the country’s democratic transition and triggered one of the most severe political and humanitarian crises in Southeast Asia. This paper aims to analyze ASEAN’s effectiveness in addressing the Myanmar crisis through the implementation of the Five-Point Consensus (5PC). Using a qualitative approach and library research method, the study explores ASEAN’s normative and institutional limitations in responding to internal conflicts that have regional implications. The research employs Normative Institutionalism and Regional Security Complex Theory as analytical frameworks to explain how ASEAN’s fundamental principles particularly non-interference and consensus decision making shape the organization’s cautious and non-coercive diplomacy. The findings reveal that ASEAN’s response remains largely symbolic and lacks enforcement mechanisms, resulting in low implementation effectiveness. Factors such as institutional weaknesses, normative constraints, and divergent geopolitical interests among member states further hinder progress. The study proposes a Five-Point Consensus Plus (5PC+) model, emphasizing measurable indicators, independent monitoring, and civil society engagement to strengthen ASEAN’s peacebuilding capacity. In conclusion, ASEAN must undergo institutional reform and reinterpret its norms to enhance its credibility as a regional peace and security actor.
Strategi Adaptasi Perempuan Pesisir Sebagai Penopang Ekonomi: Studi Etnografis Perempuan Pesisir Pantai Karangantu Serang Banten Syahmaniar Fariski; Elly Nurlia
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika peran ganda perempuan pesisir di Karangantu, Serang, Banten, dalam konteks budaya patriarki dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat nelayan. Perempuan pesisir tidak hanya menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam aktivitas ekonomi untuk mendukung keluarga mereka, meskipun kontribusi mereka sering kali tidak diakui secara formal. Penelitian ini menggunakan teori Gender and Development dari Caroline Moser untuk mengkaji peran gender, akses dan kontrol terhadap sumber daya, serta partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yang melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pesisir memiliki peran penting sebagai penopang ekonomi keluarga di tengah ketidakpastian pendapatan nelayan. Namun, mereka masih menghadapi keterbatasan dalam akses, kontrol terhadap sumber daya, dan partisipasi publik. Dengan demikian, peran ganda perempuan pesisir merepresentasikan sekaligus bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi dan cerminan konstruksi sosial patriarkal. Kata Kunci: Perempuan Pesisir, Peran Ganda, Gender dan Pembangunan