Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pekommas Jurnal Public Policy Journal I La Galigo : Public Administration Journal PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan PINISI Discretion Review Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Journal Publicuho Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Kasmad Kamal
Universitas Andi Djemma
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN Subair, Laola; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Puspitasari, Eka Putri
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah, khususnya yang dilakukan secara akta di bawah tangan, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Transaksi jual beli tanah secara akta di bawah tangan masih sering dilakukan di masyarakat meskipun regulasi yang ada mengamanatkan penggunaan akta yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini mengkaji pertentangan antara regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320-1338 yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Penelitian ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai akta yang sah dalam regulasi pertanahan dengan prinsip-prinsip dalam KUHPerdata terkait dengan syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan yang jelas dan formalitas hukum dalam transaksi jual beli. Penelitian ini mengadopsi asas lex specialis derogat legi generali, yang menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli tanah di bawah tangan diakui, namun pembuktian dan perlindungan hukum bagi pembeli tetap terbatas. Perlindungan hukum bagi pembeli dilakukan melalui upaya preventif dan represif oleh pihak berwenang, dengan memperhatikan kejelasan peraturan dan pengawasan dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanah
PERAN POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN POLRES LUWU) Karnaen, Ijul; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar; Salmi, Salmi
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polri dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Luwu. Fokus utama penelitian ini adalah memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran penyidik dalam penyidikan kasus yang melibatkan anak serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penyidikan, termasuk penyelidikan awal, pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pendampingan oleh pihak terkait, serta penerapan prinsip diversi dan restorative justice. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah penyidik khusus anak, fasilitas yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang dalam perlindungan anak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Polri telah berupaya menerapkan sistem penyidikan yang berorientasi pada perlindungan anak, masih terdapat berbagai kendala yang perlu segera diatasi guna memastikan penegakan hukum yang lebih humanis dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana anak.
PERAN POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN POLRES LUWU) Karnaen, Ijul; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar; Salmi, Salmi
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polri dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Luwu. Fokus utama penelitian ini adalah memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran penyidik dalam penyidikan kasus yang melibatkan anak serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penyidikan, termasuk penyelidikan awal, pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pendampingan oleh pihak terkait, serta penerapan prinsip diversi dan restorative justice. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah penyidik khusus anak, fasilitas yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang dalam perlindungan anak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Polri telah berupaya menerapkan sistem penyidikan yang berorientasi pada perlindungan anak, masih terdapat berbagai kendala yang perlu segera diatasi guna memastikan penegakan hukum yang lebih humanis dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana anak.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI TORAJA UTARA (Studi Kasus Polres Toraja Utara) Fanesa Rambo, Indhy; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2008

Abstract

Fundamentally, a bank is an institution that collects funds from the public in the form of deposits and redistributes them to the public in the form of credit. One indication that sometimes becomes a problem in banking is that it's not just about distributing credit, but how that credit can be returned according to the agreed-upon time period and interest rewards by both parties. This classifies a bank as healthy when both the distribution and return of credit can run smoothly and continue to experience improvements in terms of both quality and quantity. Non-performing loans represent one of the problems faced by banking institutions, including Bank Rakyat Indonesia (BRI), which can affect the bank's financial health, disrupt liquidity, and damage reputation. Non-performing loans occur when customers fail to pay installments according to the agreed-upon agreement. One approach that can be taken is the non-litigation route, which prioritizes peaceful resolution through negotiation and restructuring, without involving legal processes or courts. This non-litigation route has become an increasingly chosen alternative by banks in Indonesia, including Bank BRI, to address non-performing loans. The formulation of the problem in this thesis is how the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking works, particularly at Bank BRI, as well as the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans. Meanwhile, this research was conducted with the aim of understanding the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking, particularly at Bank BRI, and to identify the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI TORAJA UTARA (Studi Kasus Polres Toraja Utara) Fanesa Rambo, Indhy; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2008

Abstract

Fundamentally, a bank is an institution that collects funds from the public in the form of deposits and redistributes them to the public in the form of credit. One indication that sometimes becomes a problem in banking is that it's not just about distributing credit, but how that credit can be returned according to the agreed-upon time period and interest rewards by both parties. This classifies a bank as healthy when both the distribution and return of credit can run smoothly and continue to experience improvements in terms of both quality and quantity. Non-performing loans represent one of the problems faced by banking institutions, including Bank Rakyat Indonesia (BRI), which can affect the bank's financial health, disrupt liquidity, and damage reputation. Non-performing loans occur when customers fail to pay installments according to the agreed-upon agreement. One approach that can be taken is the non-litigation route, which prioritizes peaceful resolution through negotiation and restructuring, without involving legal processes or courts. This non-litigation route has become an increasingly chosen alternative by banks in Indonesia, including Bank BRI, to address non-performing loans. The formulation of the problem in this thesis is how the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking works, particularly at Bank BRI, as well as the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans. Meanwhile, this research was conducted with the aim of understanding the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking, particularly at Bank BRI, and to identify the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JALUR NON LITIGASI PADA BANK BRI (STUDI PENELITIAN BANK BRI UNIT LAMASI) Rahman Nur, Abdul; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Goali, Fahrul
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.962

Abstract

In many developing countries, there are still many public sector institutions that do not yet have the capacity to provide good quality public services. The Provincial Government of D.I. Yogyakarta is one of the institutions that is currently intensively carrying out various public service improvements throughout innovations. One of many innovations that has been implemented is an application called Jogjaplan, which is an e-planning (electronic planning) system that is also capable in not just actualizing, but also making improvement in public participation through open access towards information and by creating a public forum for aspirations regarding development planning. This study aims to determine the role of innovation in the form of the Jogjaplan application in increasing community participation in the governance of the Province of D.I. Yogyakarta. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of literature studies based on relevant books, scientific journals, news articles, and official government websites. Based on this research, Jogjaplan was proven to be capable of simplifying the planning process in terms of processing data and documents. However, the use of the Jogjaplan application in the context of public participation is still not optimal. The number of people who access and provide suggestions regarding program planning in D.I.Y is still relatively low. This is due to the lack of socialization carried out by the local government to the public which is also exacerbated by the low responsiveness of the government towards the inputs made by the public.
ANALISIS PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN LUWU TIMUR Haedar Djidar; Kasmad Kamal; Indra Wijaya
Journal Publicuho Vol. 7 No. 4 (2024): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i4.534

Abstract

This research aims to find out and analyze how the implementation of land acquisition for development for public interest in East Luwu Regency. To find out what are the obstacles in the implementation of land acquisition for development in the public interest in East Luwu Regency. This research was conducted using the Normative Empirical legal research method, research was conducted in East Luwu Regency. The implementation of land acquisition in East Luwu Regency is carried out in accordance with applicable laws and regulations. Where the implementation process is carried out by planning, preparation, implementation and then delivery of results. Obstacles in implementing land acquisition in East Luwu Regency are related to the lack of budget funds in procuring capital expenditures, as well as the amount of compensation determined by the government based on an assessment, which is binding.
HAKIKAT PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ismail, Ismail; Salmi; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/jn9d7543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, bertujuan untuk memberikan pengaturan hukuman mati yang diatur dengan mekanisme baru yang mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), dengan kajian pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang  Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP,hakikat penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hukum pidana,eksistensi dan implikasi hukuman mati pasca KUHP baru.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA(Studi Penelitian Kantor PMD Kab. Luwu Timur) Rahman Idris, Andi Fathur; Salmi; Laola Subair; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/kcyjj561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keberadaan DPMD sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara dan dokumentasi di lingkungan DPMD. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainnya dengan implementasi peran DPMD di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, perangkat desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran DPMD dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi regulasi, serta sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, akuntabel, dan berkeadilan.
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI TENGAH KABUT EPISTEMIK Fachruddin, Andi Juana; Haedar Djidar; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/rdmvj030

Abstract

Penerapan asas ultimum remedium dalam penanganan penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi isu sentral dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, terutama ketika proses pembuktian di lapangan kerap terhalang oleh kabut epistemik berupa ketidakjelasan informasi, tumpang tindih regulasi, serta kompleksitas teknis pengadaan. Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif dan perdata dilakukan, namun dalam praktiknya sering terjadi kriminalisasi atas kesalahan administratif karena rendahnya kualitas data, minimnya kejelasan standar, dan subjektivitas auditor maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana asas ultimum remedium seharusnya diterapkan untuk membatasi penggunaan hukum pidana, sekaligus menelaah bagaimana kabut epistemik mempengaruhi penilaian atas adanya kerugian negara dan unsur perbuatan melawan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas ultimum remedium secara konsisten dapat meningkatkan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian epistemik, serta mendorong penggunaan instrumen administratif sebagai mekanisme korektif utama. Penataan regulasi, peningkatan kapasitas teknis aparatur, dan transparansi sistem pengadaan menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa sanksi pidana hanya digunakan pada tindakan yang benar-benar memenuhi karakteristik tindak pidana koruptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demikian, asas ultimum remedium berfungsi bukan hanya sebagai prinsip penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menembus kabut epistemik yang selama ini menghambat objektivitas dan akurasi penilaian dalam penyelesaian perkara pengadaan pemerintah.
Co-Authors Abdul Rahman Nur Abdul Rahman Nur Abu Bakar Ayub Kasim Dandi Darmadi Fachruddin, Andi Juana Faisal Faisal Fanesa Rambo, Indhy Filia Bustam Goali, Fahrul Haedar Djidar Indra Wijaya Iqbal Aidar Idrus, Iqbal Aidar Ishak Runi Ismail Ismail Karnaen, Ijul Puspitasari, Eka Putri Rahman Idris, Andi Fathur Rahman Nur, Abdul Randi Tambing Rhamadan, Aldian Ris Akril Nurimansjah Riska Firdaus Saenal Saenal Salmi Salmi Salmi Salmi Salmi Salmi, Salmi Subair, Laola Syah, Syahiruddin Syahiruddin Syah