Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Al-'Adl

TRANSFORMASI HUKUM ISLAM TENTANG QANUN AL DUALI DAN QANUN AL-DUSTURI Sitti Halimang
Al-'Adl Vol 6, No 1 (2013): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.684 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v6i1.193

Abstract

Motivasi dari judul adalah karena hukum Islam di Indonesia telah fluks dan refluks sedangkan hukum politik yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Selain dari mereka semua, ia berakar dari kekuatan sosial dan budaya berinteraksi dalam pengambilan keputusan kebijakan politik. Salah satu kondisi yang harus diperlukan dalam mentransformasikan nilai syariah dan norma dalam hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah filosofi dasar / islamic hukum phisosophy hukum Islam mengandung nilai moral dan etika. Diskusi ini adalah transformasi substansi hukum Islam dalam Qanun al-Duali bentuk dan qanun al-Dustu, proses transformasi hukum Islam dalam Qanun al-Duali dan qanun al-Dusturi. Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki kesempatan yang cerah dalam membangun hukum nasional, socioantropologisly dan emosional hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang sebagian besar dari mereka adalah Muslim. Hukum Islam juga bahan dalam membuat hukum nasional. Secara kuantitatif itu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. Prinsip dan aturan hukum Islam memiliki kesempatan untuk diubah ke hukum nasional (al-qanun al-Dusturi) Kata kunci: transformasi, Hukum Islam, qanun al-duali, qanun al-dusturi
Wawasan Gender Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia St. Halimang
Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.934 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v9i1.669

Abstract

Gender adalah Suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, hokum Islam tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan untuk berkipra karena masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban. Wujud wawasan gender dalam Perundang-undangan dapat dilihat dalam kedudukan sebagai istri, Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga,masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, juga terhadap harta bersama pun istri mempunyai hak yang seimbang dengan suami, hak terhadap anak tetap ada pada suami istri, jika seandainya perkawinannya putus, dalam Proses Perceraian, begitu juga kedudukan wanita dalam hukum kewarisan diharapkan supaya dalam menggali dasar-dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan gender supaya mengelaborasi antara hokum normative dengan hokum positif utamanya yang terkait perempuan, sehingga perempuan semakin mampu berperan secara lebih dinamis dalam kehidupan bermasyarakat.
PENDEKATAN ‘ILLAT HUKUM DALAM PENALARAN FIKIH St Halimang
Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.441 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v7i1.212

Abstract

Abstrakal- Illat yaitu keadaan yang dijadikan dasar dari ketentuan hukum ashal. Berdasarkanwujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal mengenaihukumnya. Pendekatan illat hukum dalam penalaran fikih dilakukan dengan pemahamantentang langkah-langkah penerapannya, yaitu: memastikan kebenaran illat suatu hukumsesuai dengan jalannya, memahami kaidah-kaidah Usul Fiqh yang berkaitan dengan illathukum dan memastikan keberadaan illat pada permasalahan terapan. Pendekatan illathukum dalam penalaran fikih adalah merupakan substansi ijtihad. bahkan merupakankeharusan atas ulama Islam untuk melakukan analogi atau qiyas ketika mendapatkan suatuhukum digantungkan kepada illat yang jelas.Kata kunci: Pendekatan, ‘illat, penalaran fikih dan hukum
Hukum Takziah dan Permasalahannya Halimang Halimang
Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1564.733 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v2i1.857

Abstract

In this article, studying concerning the meaning of Takziah, in aspect punish and problems of him, All Fuqaha mutually agree to that takziah is sunnah for everybody, good of woman and man, adult and moppet. The legal fundament of for example is Prophet hadis of Muhammad saw which isn’t it by Imam of IbnuMajah and Imam of al-Baihak :“ There no a Mukmin even also which was takziah to you of getting an accident, except Allah swt will put on dignity clothes him at doomsday”. Meaning of takziah according to language comes from the word ‘azza-yu’azzi-ta’ziah mean amusing and having patience with. Having patience with people who remained bypass away their family narrated things able to amuse and lighten the sorrow of them.
HUKUM SYARIAT METODE IJTIHAD AL-IMAM AL-GAZALI DALAM AL-MUSTASFA St. Halimang
Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.751 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v8i1.351

Abstract

Al-Gazāli merupakan salah seorang pemikir yang muncul pada masa pasca puncakkemajuan Islam. Sebagai pemikir besar Islam maka hasil pemikiran al-Gazālimasih tetap menjadi warisan umat Islam, meskipun sepuluh abad berlalu.Kebesaran pengaruh al-Gazāli tersebut dapat dilihat dalam gelar Hujjah al-Islam yang disandangnya. Berbagai pujian dilontarkan oleh penulis danpemikir terhadap al-Gazāli. Metode ijtihad imam al-Gazāli sangat tekstualberorientasi pada segala hukum syariat yang tidak terdapat pada dalil qat’i. denganpendekatan qiyasnya memiliki wawasan yang luas dengan mengemukakandialog imajiner dan kasuistik dengan mengangkat kasus-kasus yang terjadipada masa Nabi.
Sejarah Peradaban Islam Siti Halimang
Al-'Adl Vol 2, No 2 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (701.479 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v2i2.867

Abstract

Jurisdiction is one of the Institution in fulfilling intention live society in straightening of justice and law, has been recognized by before Islam. Nation Arab before Islam have owned qadi to finish all their dispute, but they not yet owned code/law written able to be made by hold all qadi. They verdict among them by corresponding to hereditary them habit, and from opinion of tribe heads or from their people who of wise approach is known as his opinion exact people who, and confiscate rights with marking and hunch, intelligence of their jurist is caused them more prioritize to decide law with marking and priest from at by means of…other evidence, like confession or eyewitness.            In study jurisdiction of Islam in Indonesia and jurisdiction in general, recognized by various special term or word which become device from a concept, among others religion court, the jurisdiction of Islam, the jurisdiction of Islam, justice of religion and so on. But to avoid by mistake of[is understanding of, if which meant “jurisdiction of Islam in Indonesia”, is “religion court” besides there are also other term related to that terms, both for having a meaning of-of a kind and related to him and become explain of position from each; every that term. That terms can know them by the meaning of in so many sources that are in dictionary, law and regulation and encyclopedia. All that term or words is told in different understanding. Is sometimes told also in is same understanding. That thing is to have jetty to form two more term of the public, that is justice and jurisdiction.
Umar's Policy Specifications in Constitutional Law in Review of Siyasah Dusturiyyah Aspects Halimang, St.
Al-'Adl Vol 16, No 1 (2023): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v16i1.4580

Abstract

The study aims to determine the specifications of Umar's policy in government from the perspective of siyasah dusturiyyah which is the development of Islamic legal thought. The results of the study show that the specifications of Umar's policy in government have the ability to direct the behavior of others, have certain skills that not everyone has, so that they can solve problems that arise in the life of mankind. Between the leader and the led there must be a synergy relationship, also between the people and the government in carrying out responsibilities. Umar's specifications in government have several principles, namely: (1) The application of legislation includes the benefit of the people (2) The principle of deliberation (3) The principle of justice (4) The principle of equality (5) The principle of responsibility (6) Obey the elected government de facto (real) (7) Build trust between them.