Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Petitum

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG YANG IKUT DALAM ASURANSI RISIKO PENERBANGAN Wulandari, Andi Sri Rezky
PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1165.975 KB)

Abstract

Terjadinya warisan kecelakaan yang menyebabkan tertanggug meninggal atau luka-luka. Pihak asuransi secara proaktif mendata dan menghubungi keluarga/ahli waris tertanggung, kemudian memberikan santunan/ganti kerugian sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan meskipun polis/bukti keikutsertaan asuransi risiko penerbangan dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan. Kedua polis membunyai arti yang besar bagi tertanggung/ahli warisnya sebagaimana ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang. Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung akan menjadi sulit dan terbatas. Tetapi meskipun tanpa bukti polis, pihak keluarg/ahli waris tetap bisa mngajukan klaim kepada pihak asuransi cukup dengan bukti sms pemberitahuan nomor polis dari tertanggung. Pihak asuransi kemudian akan mencocokkan nama dan nomor polis korban tersebut dengan data yang dimilikinya.
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UU NOMOR 34/1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT.JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MAKASSAR ANDI SRI REZKY WULANDARI TUAN YANG HENDAK DICAPAI MEMBERIKAN MEMERLUKAN Wulandari, Andi Sri Rezky
PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1284.287 KB)

Abstract

  Tujuan yang hendak dicapai memberikan memerlukan sebagai sumbangan pemikiran dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan periyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan di PT Jasa Rahara (Persero) Cabang Makassar serta kendaraan bermotor beroda dua untuk mengetahui tanggungjawab PT Jasa Rahara(Persem) Cabang Makassar terhadap korban kecelakaan kendaraan 9bermotomode dua dan mengetahui kendala-kendala dalam proses penyelesaian ganti rugiMetode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif kesimpulen menggunakan metode adeduktif. PT Jasa Rahara Persero) Cabang Makessa diharapkan d dalam melaksanakan pemberian ganti rugi Kepada korban kecelakean lalu-lintas jalanraya selalu mengutamakan prinsip kehati hatien saat menelit selunah permohonan ganti rugi Hal tersebut ditujukan supaya tercipta Suatu pemahaman antara masyarakat dan informasi kepada pembaca yang prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan pemerintah terhadap Diselenggarakan jaminan sosial danterhindar dan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MAKASSAR Wulandari, Andi Sri Rezky
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2359.419 KB)

Abstract

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil dari bahan hukum ini kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Dalam proses pnyelesaian ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan pemberian asuransi yang diberikan berupa ganti rugi sebagai akibat langsung dari kecelakaan dapat diberikan dalam batas waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan. Untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan, korban maupun ahli waris harus melalui tahapan-tahapan dan persyaratan yang ditentukan P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar. Setelah melalui tahapan melengkapi persyaratan yang ditentukan, serta penelitian yang seksama terhadap permohonan jaminan pertanggungan kecelakaan lalu-lintas jalan raya, Jasa Raharja berhak berwenang untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, diharapkan di dalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya selalu mengutamakan prinsip kehati- hatian saat meneliti seluruh permohonan ganti rugi. Hal tersebut ditujukan, supaya tercipta suatu pemahaman antara masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dan terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
TINJAUAN YURIDIS REKLAMASI PANTAI DAN IMPLIKASINYA DI ANJUNGAN PANTAI LOSARI MAKASSAR Wulandari, Andi Sri Rezky; H.M, Makkah.
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.929 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i1 April.459

Abstract

Kegiatan reklamasi pantai merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan wilayah pesisir dan lautannya. Reklamasi pantai adalah usaha pembentukan lahan baru dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang reklamasi dan Peraturan Menteri PU Nomor 40/PRT/M/2007/ dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengenai pengaturan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten dan kota, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Reklamasi Pantai dan Implikasinya di Anjungan Pantai Losari Makassar. Penelitian ini dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar dengan subjek penelitian adalah masyarakat yang tinggal disekitar Anjungan Pantai Losari Makassar.  Penentuan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan cara menetapkan jumlah dan kriteria sampel, sehingga jumlah dalam hal ini terbatas. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari sampel yang dihimpun dari masyarakat (responden) serta narasumber yang mengetahui lokasi peneltian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil melalui instansi pemerintah dan swasta serta buku-buku yang relevan dengan pokok masalah pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Rekomendasi penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Reklamasi Pantai.