Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Ius Constituendum JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Darma Agung LEGAL BRIEF International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Law_Jurnal Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pencerah Bangsa Mahadi : Indonesia Journal of Law INSPIRING LAW JOURNAL
Sunarmi, Sunarmi
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 134 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : Law_Jurnal

 1   2 
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA Martuasah Tobing; Alvi Syahrin; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1129

Abstract

ABSTRAKPengungkapan kejahatan adalah salah satu tugas pokok Polri dalam rangka penegakan hukum. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang peristiwa yang terjadi dan menemukan pelakunya. Konsep kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan proses pengambilan data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dan prosedur penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bentuk penyajianya bersifat deskriptif analisis. Akhir kesimpulan di hasilkan bagaimana bukti-bukti elektronik sebagai kajian bukti yang sah dalam mengarahkan pertanggung jawaban pelaku atas tindak kejahatan yang dilakukan dalam menjerat pelaku telah sesuai dengan prosedur kewenangan, sebagaimanana Cek/Olah TKP; Permintaan Salinan CCTV; Permintaan Otopsi dan Uji Balistik; Permintaan Cloning Handphone ke Labfor Mabes Polri; dan Permintaan CDR ke Telkomsel sebagaimana aturan dasar dalam pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan ditambah dengan perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE.Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; teknologi informasi; pembunuhan berencana.
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK TUNA RUNGU (STUDI PADA POLRES LANGKAT) Ismawansa Ismawansa; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1130

Abstract

ABSTRAKPencegahan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur dengan pemberian perlindungan terhadap korban sekaligus memeberikan efek jera terhadap pelaku merupakan peranan penyidik. Sampel pada penilitian ini didapat dari laporan kepolisian di Polres Langkat. Kronologisnya tindak pidana perbuatan cabul terjadi pada hari Kamis, 04 Oktober 2018 pada pukul 14.00WIB di Jalan Kampung Kruni Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berlokasi di garasi rumah nenek korban. Pelaku yang melakukan perbuatan sodomi kepada korban belum diketahui. Pada mulanya korban MD tidak menandai siapa pelakunya dikarenakan tidak mengetahui nama pelaku namun ketika pihak keluarga korban MD memperlihatan foto barulah diketahui pelaku tersebut bernama Misdi Alias Mes Salon. Misdi melakukan perbuatan cabul dengan menyodomi korban MD hanya 1 (satu) kali. Kajian ini akan mengkaji serta menganalisis bagaimana aturan terkait penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, proses penyidikan dan penyelidikan Polres Langkat dalam mengungkap tindak pisdana pelecehan seksual dengan korban anak tuna rungu, serta kendala yang terjadi dalam penangkapan kejahan pelecehan seksual.Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; tindak pidana pencabulan; anak tuna rungu.
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 3135/PID.B/2014/PN.MDN Sondy Raharjanto; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1449

Abstract

ABSTRAKPerbuatan melawan hukum dalam perdata berbeda dengan perbuatan melawan hukum pidana, begitu juga konsep pertanggungjawabannya. Dimana proses penyelesaiannya memiliki sistem masing-masing. Dalam penelitian ini, mengkaji putusan pengadilan dimana konteks keperdataan diselesaikan dnegan ranah pidana. Majelis hakim yang memeriksa putusan di Pengadilan Negeri Medan dengan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn memutuskan melepaskan Terdakwa dari dakwan sebagaimana konsep putusan lepas. Putusan Pengadilan Negeri Medan ini yang diangkat sebagai objek penelitian ini tentang proses pertimbangan dalam mengambil keputusan yang memberikan pertimbangan bahwasanya kasus tersebut adalah kasus keperdataan, sehingga perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana.Kata Kunci: Perdata, pidana, bebas.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP DAN PUTUSAN NO. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP) Frengky Manurung; Alvi Syahrin; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i1.1451

Abstract

ABSTRAK Disparitas putusan menjadi satu perdebatan dimana terhadap pelanhggran yang sama tethadap dua terdakwa yang berbeda memiliki perbedaan tintutan yang berbeda. penelitian ini merupakan hukum normatif, bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kedua putusan yang diangkat sebagai contoh kasus, berdasarkan teori disparitas pemidanaan sebenarnya secara hukum telah disidangkan, diproses dengan cara-cara yang berdasar hukum. Akan tetapi, hasilnya tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat; Sebaiknya, hakim yang menyidangkan perkara, sebaiknya menggali fakta-faktahukum yang lebih dalam agar menemukan kebenaran sejati dalam perkara yangdisidangkan; Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: a) Faktor hukum, terdapat multitafsir dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika; b) Faktor aparat penegak hukum, terdapat kewenangan diskresi hakim untuk menggunakan kewenangannya menemukan kebenaran sejati yang tidak digunakan oleh hakim pemutus; c) Faktor budaya hukum, terdapat budaya suap dan damai ditempat, serta pengurusan tuntutan dan putusan denganhukuman yang lebih ringan. Sebaiknya, Stakeholders, sebaiknya bersama-sama membuat “dekriminalisasi” terhadap tindak pidana pengguna narkotika dengan mengalihkannya kepada proses hukum administratif atau pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Disparitas; Putusan; Narkotika; Pengadilan Rantauprapat.
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PADA DIT.RESNARKOBA POLDA SUMUT) Hady Saputra Siagian; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Marlina Marlina
Law Jurnal Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i2.1814

Abstract

ABSTRAKPerkara tindak pidana narkotika yang ditangani Dit.Resnarkoba Polda Sumut sejak tahun 2014 s.d. bulan Oktober 2019 hanya berjumlah 8 (delapan) berkas tindak pidana. Anak tersebut ditangkap dikarenakan bersama-sama dengan tersangka dewasa melakukan tindak pidana narkotika. Penanganan perkara anak juga dilakukan di seluruh jajaran Polda Sumut, yaitu pada setiap polres dan polsek, sehingga perkara tindak pidana narkotika yang pelakunya ABH di bawah umur berjumlah sedikit. Salah satu contoh dalam penelitian ini yang mengangkat kasus anak pelaku tindak pidana narkotika yang masih berumur + 17 tahun di Dit.Resnarkoba Polda Sumut. Adapun pelakunya adalah Anak (“SJTN”) yang telah melakukan tindak pidana narkotika sesuai Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun alasan diangkatnya contoh kasus tersebut dikarenakan terdapat anak pelaku tindak pidana narkotika yang masih duduk di bangku sekolah. Anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli pil exstasy. Penelitian ini akan menguraikan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; anak pelaku, pidana narkotika;
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PUTUSAN PN.LUBUK PAKAM NO. 964/PID.B/2015/PN.LBP., TANGGAL 19 AGUSTUS 2015 Arfin Fachreza; Sunarmi Sunarmi; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi
Law Jurnal Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i2.1815

Abstract

ABSTRAKKasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan Laporan Polisi No. LP/43/I/2015/SU/Res.DS, tertanggal 23 Januari 2015 An. Pelapor Bank Mandiri yang berkas perkaranya didapat dari Satreskrim Polres Deli Serdang. Permasalahannya: pertanggungjawaban pegawai bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank terkait pembukaan rekening bank, akibat hukum tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian oleh pegawai bank dalam pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam, dan analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/PN.Lbp., tertanggal 19 Agustus 2015. Metode penelitian: jenis penelitian normatif bersifat deskriptif. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan induktif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tanggungjawab pegawai bank dalam pembukaan rekening bank pada Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian adalah dimulai sejak pengajuan formulir pembukaan rekening bank; 2) Akibat hukum tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian bank dalam pembukaan rekening bank adalah menimbulkan permasalahan hukum dan kerugian terhadap nasabah; 3) Majelis hakim PN.Lubuk Pakam telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH.Pidana sebagai orang yang membantu tindak pidana tersebut dilakukan.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; pegawai bank; prinsip kehati-hatian bank.
ANALISIS PIDANA KORUPSI DALAM INVESTASI MEDIUM TERM NOTES (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PN.MEDAN NO. 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN) Jhordy M.H. Nainggolan; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Law Jurnal Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i2.1816

Abstract

ABSTRAKDalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana nasabah bank yang menyimpan uangnya di bank menggunakan uangnya. Salah satu contoh kasus adalah wanprestasi atas Medium Term Notes yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan. Kasus ini muncul karena MTN yang diterbitkan gagal bayar meski telah mendapat peringkat bagus dari lembaga pemeringkat, serta audit laporan keuangannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama. Medium-term note adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. SNP Finance mencapai Rp. Rp 4,07 triliun dari 14 bank sebagai kreditur. Mereka membayar 2,2 triliun dan 336 pemegang MTN senilai Rp. 1,85 triliun. Kasus Bank Sumut, PT MTN yang diterbitkan oleh. SNP dilakukan oleh PT. Bank Sumut Rp. 177 miliar. dan bank lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, antara lain bank mengelola dana nasabah, bagaimana menginvestasikan dana nasabah jika terjadi fraud, dan analisis korupsi dalam investasi MTN dalam Putusan Pengadilan Tipikor. nomor lapangan 42 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN.Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menerapkan proses analitis ilmiah. Data yang digunakan adalah data sekunder didukung data empiris. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data empiris dikumpulkan dengan teknik studi lapangan dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan ditarik dengan penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat. Meskipun bank berinvestasi dalam Medium Term Notes (MTN) untuk meningkatkan pendapatannya, investasi tersebut penting terkait dengan jumlah MTN yang diterbitkan bank. Peraturan terkait investasi MTN ini sebelum tahun 2019 hanya diatur berdasarkan KUHPerdata dan KUHPerdata, karena hubungan hukum antara MTN dengan penerima MTN bersifat perdata. POJK 30/2019 dirilis setelah kasus MTN mencuat; Jika terjadi penipuan terkait investasi bank dalam medium term notes (MTN), banyak pihak yang harus bertanggung jawab, antara lain: penerbit MTN, bank sebagai penjual produk, Pemeringkat, penjamin/perusahaan asuransi. Terkait dengan Penipuan Medium Term Notes (MTN) Bank.Kata Kunci: Tipikor; Investasi MTN; Bank Sumut.
PERBEDAAN PUTUSAN PRAPID P.N. TARUTUNG NO. 6/PID.PRA/2020 DAN PUTUSAN PRAPID P.N. MEDAN NO. 5/PID.PRA/2021 Jenda Riahta Silaban; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3103

Abstract

ABSTRACTDecision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 21/PUU-XII/2014,date. 28/04/2015, expanded the prepid object regarding "the validity of the determinationof the suspect". One of the cases regarding testing the validity of the suspectdetermination in this study was between the Pre-Trial Decision at the Tarutung DistrictCourt No. 6/Pid.Pre/2020, date. 31/08/2020 which is different from the Medan DistrictCourt No. 5/Pid.Pre/2021, date. 16/02/2021 An. Petitioner "P.S.H". The problems are:Factors that influence the disparity in the pretrial decision on the determination of differentcorruption suspects in the Prapid P.N.Trt Decision. No. 6/Pid.Pra/2020 with the Decisionof Prapid P.N.Mdn. No. 5/Pid.Pre/2021; and Analysis of legal considerations for thedisparity of the pretrial decision. This research is normative legal research, which isdescriptive analysis in nature. The Investigating Prosecutor at the North SumatraProsecutor's Office has done this and corrected the entire series of investigations andinvestigations, so the determination of the suspect he has determined is appropriate anddeclared valid by the pretrial judge at the Medan District Court. In the context of theinvestigation conducted by the Attorney General's Office Investigator HumbangHasundutan, it was actually only an error in the administration of investigations andinvestigations. The administrative error, by setting the suspect first, instead of findingsufficient evidence as ordered by law. Determination of suspects should be carried outbased on Article 183 jo. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code jo.Article 422 Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. PERJA-039/A/JA/10/2010 concerning Administrative and Technical Management of Cases ofSpecial Crimes.Keywords: Pretrial; The validity of the determination of the suspect; District Court.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUDI ONLINE DI POLDA SUMATERA UTARA KAITANNYA DENGAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK Taryono Raharja; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3100

Abstract

ABSTRACTSoccer betting and poker are electronic crimes, but in the process of snaring offenses they often stilluse the provisions of Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code, instead of referring to theprovisions of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The policyposition of Law no. 11 of 2008 is a special position according to the principle of "lex specialis derogatlex generalis". The gap in Article 63 paragraph (1) of the Criminal Code which still regulates theprovisions of special criminal rules is seen to overlap with the position of Article 27 of the ITE Lawwhich carries a penalty of six years in prison. So it is considered important to discuss the rules ofposition in the online gambling investigation procedure at the North Sumatra Regional Police. Thisresearch will examine and analyze 1) How is criminal law enforcement against online gamblingcrimes at the North Sumatra Regional Police; and 2) The validity of electronic evidence in provingonline gambling crime cases. The results of the research formulate where law enforcement againstonline gambling crimes prioritizes due process of law indicators; and regarding the validity ofelectronic evidence as digital evidence in uncovering criminal cases of online gambling, it must fullymeet the evidentiary requirements, so that it can be used at the investigative level.Keywords: Law enforcement; online gambling; North Sumatra Police
PENYIDIKAN KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN: STUDI PADA SATLANTAS POLRESTA DELI SERDANG M. Adityo Andri Cahyo Prabowo; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Marlina Marlina
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3101

Abstract

ABSTRACTThe process of handling traffic violation cases often experiences obstacles, especially in theinvestigation of traffic violation cases that cause fatalities. This study deliberately raises theObstacles faced by the Deli Serdang Police Traffic Unit in investigating and investigating casesof traffic violations that caused the death of motorized vehicle drivers, and the efforts of the DeliSerdang Police Traffic Unit in overcoming obstacles to investigations and investigations intocases of traffic violations that lead to the death of motorists. This research is a legal researchthat is descriptive in nature. Using a statutory approach. The results of the study show that:Obstacles faced by Sat Then investigators in investigating cases of violations that lead to death.The efforts made by the investigators are a process of raising awareness for Motorized Vehicledrivers to prioritize safety when driving on traffic roads that do not have road dividers. Wherethe driver's awareness and understanding efforts when overtaking the vehicle in front shouldtake into account the speed, space and time of the motorized vehicle being driven to avoidtraffic accidents; and the public should provide direct witness testimony in the field where thecrime scene (TKP) was conducted to the Traffic Unit Officer of the Deli Serdang Police who wason duty because to maintain the integrity of the information obtained from witnessing a trafficaccident as a whole.Keywords: Violation; death; Deli Serdang Traffic Unit
Co-Authors Aben Bintang Manondang Situmorang Ade Nona Halawa Ade Yuliany Siahaan Adi Saputra Adji Suryapranata Agnest Elga Margareth Agung Anugrah Lubis Agusmidah Agusmidah Aida Nur Hasanah Alemina Alemina Aloysius Supriyadi Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amanda Serena Andreas Iriando Napitupulu Anthonius Ginting Arfin Fachreza Ashri Azhari Baeha Aulia Annisa Balqis Siagian Bismar Nasution Bismar Nasution Bismar Nasution BUDIMAN GINTING Chandra Purnama Charles Silalahi Citra Valentina Nainggolan Dara Qurratu’ Aini Yusuf Dede Aquari Irawan Surbakti Dedi Harianto Delfani Febryana Lubis Deliana Simanjuntak Dezky Muji Setyo Diah Ayu Oktriningsih Dwi Putri Rezky Sihite Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Edy Ikhsan Edy Suranta Tarigan Edy Yunara Efendi Tambunan Ekaputra Ekaputra Ekaputra, Mohammad Endame Suranta Ginting Eri Lukmanul Hakim Pulungan Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Faisal Anshari Dwana Fatimah Islamy Nasution Ferawati Br.Tarigan Fernando Enrico Fermi Partahi Finita Serena Hutabarat Fitri Yanni Dewi Siregar Frans B.S. Siagian Frengky Manurung Gusfen Alextron Simangunsong Hady Saputra Siagian Hanifah Azizah Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasim Purba Hasyim Purba Hendra Adiwijaya Hendra Eko Triyulianto Hermoko Febriyanto Ilham Rohjadina Iman Rahmat Gulo Imastian Chairandy Siregar Indah Chairani Saragih Indra Sakti Iqbal Ramadhan Satria Prawira Ismawansa Ismawansa Ivan Jovi Hutauruk Jelly Leviza Jenda Riahta Silaban Jhordy M.H. Nainggolan Jimmy Donovan Joharlan Hutagalung Juni Kristian Telaumbanua Jusmadi Sikumbang Kamaluddin Pane Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar Kristi Emelia Pasaribu Kuo Bratakusuma Laurentia Ayu Kartika Putri Lisa Andriansyah Rizal M Febriyandri Satria M Yamin Lubis M. Adityo Andri Cahyo Prabowo M. Ekaputra M. Hamdan M. Hamdan M. Ichsan Rouyas Sitorus M. Ulul Azmi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Manambus Pasaribu Maranatha Purba Marlina Marlina Marlina, Marlina Martuasah Tobing Mayanti Mandasari Sitorus Melati Fitri Mhd Edwin Prananta Surbakti Mirza Nasution Muhammad Aulia Rizki Agsa Muhammad Ekaputra Muhammad Firdaus Muhammad Hamdan Muhammad Haris Muhammad Hendra Razak Muhammad Husairi Muhammad Iqbal Muhammad Ridwanta Tarigan Muhammad Syarif Muhammad Zhafran Nanda Lucya Gultom Nanin Aprilia Fitriani Novrilanimisy Novrilanimisy Nur Istiono Nurjannah Siregar O.K Saidin Omar Akbar Aldian Pinem Prayogo Hindrawan Putra Rizki Akbar Rachmat Aribowo Rahmat Anshar Hasibuan Ridho Ansari Simanjuntak Rina Alamanda Nasution Robert, Robert Ruben Tambunan Rudi Haposan Siahaan Rudy Rudy Rumondang Hotmayuliance N Runtung Runtung Sheila Miranda Hasibuan Simon Simon Sinulingga, Tommy Aditia Sondy Raharjanto Sri Endhayani Ginting Suka Sudarma Setiawan Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhdi Maulana Nst Suherman Nasution Sukarja, Detania Sukses M. P. Siburian, Sukses M. P. Sumurung P Simaremare Suranta Ramses Tarigan Surtan Harista Muda Hasibuan Surya Ari Wibowo Susi Muliyanti Sutan Sinomba Parlaungan Harahap Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syafruddin Sulung Hasibuan T Keizerina Devi Azwar T. Devi Keizerina Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tan Kamello Taryono Raharja Taufik Taufik Tedi Franggoes Andri Siburian Tengku Keizerina Devi Teuku Fathir Mustafa Tri Murti Lubis Tumpal Utrecht Napitupulu Tunggul Yohannes Ucox Pratua Nugraha Utari Maharany Barus Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Venia Utami Keliat Vina Trinanda Dewi Wahyu Simon Tampubolon Wibowo, Bagus Firman Widodo Ramadhana Yahya Ziqra Zam Zam Jamilah Zulkarnain Zulkarnain