Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

ANALISIS PELAKSANAAN KERJA SATPOL PP KABUPATEN BUNGO DALAM PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS Fajar Ifan Dolly; Asma Handayani; m. chotib
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 6, No 2 (2022): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.346 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v6i2.243

Abstract

Seiring jumlah usaha rumah kos yang ada di wilayah Kelurahan Sungai Kerjan semakin banyak dan belum maksimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo, menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik maupun penyewa usaha rumah kos. Untuk menyelenggarakan usaha rumah kos yang sesuai dengan norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bungo menetapkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam implementasi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos di Kelurahan Sungai Kerjan. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bungo, tim koordinasi dalam penyelenggaraan usaha rumah kos, dan masyarakat Kelurahan Sungai Kerjan. Sampel yang diteliti adalah sebanyak 15 orang yang ditetapkan dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis yang digunakan adalah model berlangsung/mengalir oleh Miles dan Huberman.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha rumah kos di Kelurahan Sungai Kerjan belum dilaksanakan sesuai aturan, terlihat dari belum ada kegiatan sosialisasi terkait materi Perda oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Namun, kegiatan pemantauan, evaluasi, pemeriksaan langsung dan tanpa pemberitahuan ke kos, sampai kepada penertiban non yustisal telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bungo. Hambatan dalam implementasi, yaitu Perda ini ditetapkan bertepatan dengan mewabahnya virus covid-19. Tersebarnya informasi pelaksanaan razia. Keterbatasan Intelijen Satpol PP Kabupaten Bungo
Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kekayaan Desa (Studi Di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Jambi) Soleha Malik Munandar; Fajar Ifan Dolly; Muhammad Nasir
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 5, No 2 (2021): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.41 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v4i3.177

Abstract

Pengelolaan aset desa penting menjadi perhatian semua kalangan terutama pemerintah desa, karena pengelolaan kekayaan desa yang baik berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulung Rejo dalam mengelola kekayaan desa guna mengoptimalkan PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif, untuk penentuan sampel digunakan teknik purposive sampling, sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Desa Pulung Rejo belum berperan maksimal dalam mengelola kekayaan desa. Seperti belum maksimalnya dalam pengelolaan pasar desa, pengelolaan tanah desa yang ditanami kebun kelapa sawit, dan pengelolaan tanah pemakaman yang seharusnya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Sementara itu pemerintah Desa Pulung Rejo belum menerbitkan peraturan desa tentang pengelolaan desa. Pengelolaan aset desa di Pulung Rejo masih belum berkontribusi nyata dalam meningkatkan PAD. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya: (1). Belum ditetapkannya peraturan desa tentang pengelolaan aset desa Pulung Rejo. (2). tidak taat/patuhnya masyarakat desa dengan sistem pembagian hasil pengelolaan aset desa berupa tanah. Masyarakat masih menggunakan tanah desa untuk keuntungan pribadi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu merencanakan pembuatan peraturan desa tentang pengelolaan aset desa bersama dengan BPD dan menyelesaikan permasalahan mengenai tanah pemakaman desa yang sebagian tanahnya ditanami karet oleh masyarakat desa Pulung Rejo.
Pengelolaan Arsip Vital di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin, Jambi Darmiyanti -; Ikhsan Alfarisi; Fajar Ifan Dolly
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 5, No 2 (2021): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.947 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v4i3.187

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana pengelolaan kearsipan vital belum terpenuhi sebagaimana Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital. Arsip vital saat ini sudah menjadi kebutuhan dan menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi atau organisasi perangkat daerah termasuk digunakan dalam proses rekontsruksi apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Arsip Vital di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin dengan mengimplementasikan Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin sebagai unit kearsipan berkewajiban menyusun pedoman untuk mengatur pengelolaan arsip vital sesuai perundang-undangan serta berkewajiban menarik arsip-arsip vital dari SKPD lain di Kabupaten Merangin untuk disimpan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan arsip vital yang dimulai dari identifikasi, pendataan, pengolahan data, penentuan arsip vital, penyusunan daftar arsip vital, penyimpanan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, penyusutan, penyelamatan, dan pemulihan pengamanan arsip vital sebelum dan setelah terjadi gangguan dan bencana. Namun, dalam pelaksanaannya tidak bersesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan, karena masih mengadopsi aturan teknis yang lama.
PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU DUSUN SEBAGAI PENEGAK HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DUSUN TANAH PERIUK) Fajar Ifan Dolly; Ikhsan Alfarisi
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 7, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56957/jsr.v7i1.262

Abstract

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Lembaga Adat Melayu Bungo, salah satu wewenang Lembaga Adat Melayu adalah menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai adat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat, dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Purposive Sampling. Teknik analisis data penelitian ini meliputi: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan.Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat Melayu sudah menjalankan perannya dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana aturan adat yang berlaku. Peranan ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan secara langsung pengurus Lembaga Adat Melayu Dusun Tanah Periuk dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial seperti tindak pencurian buah-buahan dan sayuran, perkelahian, sengketa tanah adat dan kasus perselisihan suami istri. Peran lain yang dijalankan oleh Lembaga Adat Melayu di Dusun Tanah Periuk adalah menjadi mediator dan fasilitator serta bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan permasalahan sosial dengan berpedoman pada adat istiadat yang berlaku.
PENGELOLAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA MUARA NIRO KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO Fajar Ifan Dolly; H.M. Chotib; Rita Lestari
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2023): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56957/jsr.v7i2.269

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan program PAMSIMAS di Desa Muara Niro Kecamatan VII Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Aparatur Pemerintah Desa, Pengelolaan KPSPAMS dan Masyarakat Desa Muara Niro yang terkait. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 orang dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan program PAMSIMAS di Desa Muara Niro Kecamatan? VII Koto Kabupaten Tebo sudah baik dilihat dari indikator-indikator keberhasilan program PAMSIMAS ada beberapa masalah yang ditemukan dalam pengelolaan program yaitu masih kurangnya partisipasi dari masyarakat. Selanjunya hambatan ditemukan pipa yang masih kurang sehingga banyak masyarakat yang ingin melakukan penyambungan terhambat terbukti sampai dengan sekarang masih sedikit masyarakat yang mengikuti program hanya 48 dari 257 dan 209 KK yang tidak melakukan penyambungan. Dan upaya yang dilakukan dengan memberikan denda atau sanksi kepada masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dan memberikan bantuan pipa agar masyarakat bisa melakukan penyambungan.
Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangaan Pekerjaan (Studi Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo) Ayu Mustika; Fajar Ifan Dolly; Ikhsan Alfarisi
Jurnal STIA Bengkulu Vol 9 No 1 (2023): Januari
Publisher : STIA Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56135/jsb.v9i1.64

Abstract

The impact of the Covid-19 pandemic in Bungo Regency has resulted in many workers being laid off unilaterally by the company without any prior notification to the workers/laborers. The laid off workers/labourers have not been included by the company in the JKP program, so the laid-off workers/labourers do not benefit from the JKP program. The purpose of this study is to analyze the implementation and to find out the obstacles in the implementation of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Guarantee Program in Bungo Regency. The method used in this research is using a descriptive method with a qualitative approach. While the unit of analysis in this study amounted to 9 (nine) people using purposive sampling technique. Data collection techniques in this study were in the form of observation, interviews, and documentation. While the data analysis technique uses the model proposed by Miles and Huberman. The results of this study indicate that the implementation of the JKP program in Bungo Regency organized by BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo Branch has been running, but has not been in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Guarantee Program. The obstacles faced in the implementation of the JKP program in Bungo Regency, namely, the lack of cooperation carried out by the BPJS Ketenagakerjaan of the Muara Bungo Branch with relevant agencies, the lack of socialization carried out by the BPJS of Employment in the Muara Bungo Branch and the lack of company awareness regarding the social security programs that were facilitated. by BPJS Manpower.
Pengaruh Komunikasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PTPN VI Unit Usaha Rimbo Satu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Fajar Ifan Dolly; Tarjo Tarjo; Rifka Dwi Aulia
Jurnal STIA Bengkulu Vol 10 No 1 (2024): Januari
Publisher : STIA Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56135/jsb.v10i1.128

Abstract

This research was conducted to determine whether the effect of work communication on employee performance at PT. Perkebunan Nusantara VI Rimbo Satu Business Unit, effective communication is needed to maintain relationships with employees requiring effective communication. Continuous communication is a must because through communication various matters relating to organizational life are conveyed by one party to another. This study used a quantitative method, namely descriptive analysis with simple linear regression analysis. Data collection techniques used were questionnaires and observation.The population in this study were all employees of PT. Perkebunan Nusantara Rimsa Business Unit which will be sampled is 65 employees.Withdrawal of research samples using the total techniquesample fed up. The results of the study show that the work communication variable (X) has a significant effect on employee performance (Y) with tcount 12.076 > ttable1998 and a significant level of 0.000 ˂ 0.05. The contribution is quite large with a coefficient of determination of 69.8% which can be interpreted that the independent variable work communication (X) has a contribution of 69.8% to the employee performance variable (Y) and 30.2% is influenced by other factors outside the work communication variable (X).
PELATIHAN UMKM TENTANG PENGOLAHAN PELEPAH PISANG DI DESA SEKANCING ILIR KECAMATAN TIANG PUMPUNG KABUPATEN MERANGIN Joko Susanto; Ade Sofa; Yasmir Yasmir; Zepa Anggraini; Fajar Ifan Dolly; M. Chotib
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4, No 2 (2022): BUDIMAS : VOL. 04 NO. 02, 2022
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v4i2.6507

Abstract

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya Ibu-Ibu PKK Desa Sekancing Ilir, Kecamatan Tiang Pumpung tentang pengolahan pelepah pisang yang akan dijadikan sebagai makanan ringan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah, praktek langsung, dan diskusi atau tanya jawab. Para peserta mempunyai minat yang besar dan antusias sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul dari peserta terkait dengan pengolahan pelepah pisang. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah bahwa para peserta Ibu-Ibu PKK mendapatkan pengetahuan yang baru terkait dengan pengeloaan pelepah pisang yaitu dengan memanfaatkan pohon-pohon pisang yang awalnya tidak tahu akan manfaat dari pelepah pisang tersebut dan ternyata setelah diolah bisa menjadi makanan ringan dan mempunyai nilai jual. Di samping itu peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian yaitu Ibu-Ibu PKK Desa Sekancing Ilir mempunyai keterampilan dalam membuat dan mengolah pelepah pisang sendiri di rumahnya masing-masing serta mengetahui bagaimana cara penjualan dari hasil pengolahan pelepah pisang yang dapat dijual langsung ke konsumen, dititipkan di warung-warung sembako maupun dijual secara online melalui media sosial.
Peranan Stakeholders ii Kabupaten Bungo, Jambi dalam Pencegahan Praktek Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian: Tinjauan dari Perspektif Governance Dolly, Fajar Ifan; Purnaweni, Hartuti; Kismartini, Kismartini; Susanti AS, Mey
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v8i1.301

Abstract

This paper elaborates about how the role of stakeholders viewed from the perspective of good governance, namely government, community and private sector in Bungo Regency, in preventing the conversion of agricultural land to other uses. This study uses qualitative methods and descriptive analysis. The results showed that importance of stakeholders in terms of a good governance perspectiveincluding : 1) The role of the Bungo Regency government in the principles of good governance, namely (1) legal certainty, including having prepared regulations to limit community activities in the use of agricultural land to other uses by assigning a regional regulation on land determination of sustainable agriculture (Perda Bungo Regency No. 7/2014), then every community or agency proven to have intentionally carried out the activity of converting productive agricultural land to get dis-incentives in the form of administrative sanctions and penalties from the Bungo Regency government. Furthermore, from the principles of good governance, namely (2) Accountability:Bungo Regency government has tried to maintain and protect active agricultural land in rural areas by making special restrictions on active horticultural agricultural land. The Bungo Regency Agriculture Service also continues to convey the progress of activities to the government in an effort to maintain agricultural land in villages close to urban areas. Next is the principle of good governance as seen from indicators (3) Transparency: including continuing to carry out FGD (Focuss Group Discussion) activities with agricultural stakeholders consisting of GAPOKTAN, farmers, Agricultural Counsellor Officers, and community in order to remind each other and coordinate not to use agricultural land for other uses. However, prevention efforts carried out by implementers in the field have not consistently enforced existing rules. Furthermore, the commitment of officers is still low so that the practice of land conversion is still often carried out by the community in the context of development and for plantation land. The Bungo Regency Agriculture Office is also overwhelmed by the people who own the land, who are difficult to work with. The role of the community (farmer groups, farmers, researchers, and agricultural observers) is only to help the government carry out early socialization of the positive values ​​of farming to the community, provide input and conduct supervision on other forms of agricultural land use activities to sub-district field officers. Meanwhile, the role of the private sector includes carrying out social responsibility and lobbying for cooperation with the Bungo Regency government.
PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN HOTEL SEMAGI MUARA BUNGO Fajar Ifan Dolly; Soleha Inka
Nusantara Hasana Journal Vol. 4 No. 2 (2024): Nusantara Hasana Journal, July 2024
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v4i2.1176

Abstract

The problems in this research include the lack of active interaction and reciprocal relationships between superiors and subordinates, such as inadequate training and guidance, providing encouragement and motivation to achieve goals. This is because there are no attractive rewards for employees. Another problem at the Semagi Hotel is that the working environment is not equipped with occupational health and safety (K3) standards for employees. The aim of this research is to determine the influence of motivation and work environment on the performance of Hotel Semagi Muara Bungo employees. This research uses quantitative research methods by distributing questionnaires and the data obtained will be processed using statistical calculations using multiple linear regression formulas. The collection technique used quota sampling with a sample size of 50 employees using a Likert scale as a measurement tool. High work motivation and an adequate and harmonious work environment can encourage employees to improve their performance. The results of this research indicate that there is a significant influence between work motivation and work environment on the performance of Hotel Semagi Muara Bungo employees. Based on the results of the f test, it is known that the significant effect of X1 and X2 simultaneously on Y is 0.001 < 0.05 and the calculated f value is 8.827 > 2.80. So it can be concluded that H3 is accepted, which means that there is a simultaneous influence of X1 and X2 simultaneously affects Y. Based on this, it can be concluded that there is a significant influence of work motivation and work environment together on the performance of Hotel Semagi Muara Bungo employees and it can be concluded that the third hypothesis is accepted.