Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.521

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Hukum Positum Ilmu Hukum Prima Law, Development and Justice Review Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madaniya SELODANG MAYANG Mizan: Journal of Islamic Law Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia jurnal administrasi politik dan sosial Innovative: Journal Of Social Science Research

Ardiansah, Ardiansah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning

Author-ID : 935515

Religion Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA TANJUNG KARANG Ardiansah Ardiansah; Silm Oktapani
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Telah diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa adalah sebagai pedoman terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang serta memudahkan tercapainya suatu tujuan di pedesaan. Tentu saja menjadi dasar dalam pengenaan sanksi atau hukuman. Penyelenggaraan pengabdian ini bertujuan untuk dapat melihat sejauhmana masyarakat Desa mengetahui dan memahami Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkhususnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat Desa. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk ceramah. Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diminta mengisi kuisioner pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil kegiatan tampak bahwa meningkat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . Hal ini terlihat dari hasil penilaian kuisioner dan tanggapan para peserta. Peserta telah dapat memahami akan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat Desa serta dapat membedakan antara hak dan kewajiban sebagai masyarakat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat lebih memahami ketentuan dari setiap Undang-Undang.

Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Lisno Saputra; Sudi Fahmi; Ardiansah
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i2.20

Pada kenyataannya banyaknya kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, yang menggunakan ponsel atau telepon genggam pada saat berkendara/ karena pada saat berkendaraan dapat mengganggu konsenterasi pengendara. Seperti yang dapat kita lihat di kota pekanbaru dimana pengendara kendaraan roda dua yang menggunakan ponsel seperti ojek online salah satu nya Grab, Gojek dan Maxim. Hal tersebut sangat berbahaya bagi si pengendara atau pun orang lain dan bisa terjadi kecelakaan serta di dalam Pasal tersebut sudah dengan jelas mengatakan setiap pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggar Pasal tersebut tidak ada diberikan sanski serta efek jera oleh pihak yang berwajib dan sampai pada saat sekarang ini pengendara kendaraan masih tetap menggunakan telepon pada saat berkendaraan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah belum terlaksana dengan secara efektif karena penerapan denda yang dibuat dalam surat kesepakatam bersama tersebut belum memberikan efek jera kepada si pelanggar dan akibat dari penerapan denda yang ada didalam surat kesepakatan tersebut membuat si pelanggar melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah dari faktor subtansi hukum dimana peraturan terkait hanya mengenakan pidana denda bagi pelanggaranya, hal ini dirasa tidak mengakibatkan efek jera bagi para pelanggar terutama bagi masyarakat yang berasal dari golongan mampu. Faktor masyarakat pun turut berperan penting, yakni para pengendara sepeda motor masih banyak sekali yang tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan mengenai lalu lintas. Upaya Dalam Penerapan denda tersebut adalah upaya pre-emtif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, serta dengan meningkatkan faktor Internal dan faktor Eksternal diantaranya adalah memberikan tidakan pembinaan, pengawasan kepada anggota serta melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang.

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN WADAH SAMPAH DIRUANG TERBUKA PUBLIK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SILM OKTAPANI; ARDIANSAH ARDIANSAH
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.6539

Ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota merupakan area yang wajib disediakan oleh pemerintah kota. Selain menjadi paru-paru kota ruang terbuka hijau juga menjadi tempat berinteraksinya warga masyarakat, ruang terbuka hijau menjadi salah satu alternative tempat rekreasi bagi warga masyarakat. Sehingga menjadi perhatian penting bagi pemerintah kota dalam memfasilitasi ruang terbuka hijau agar menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat dan indah bagi penataan kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis dengan hasil akhir yang hendak dicapai dengan metode ini adalah apakah implementasi telah dilakukan secara benar berdasarkan norma hukum yang berlaku dan untuk menemukan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan norma hukum yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuisioner, wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan tidak sesuainya jumlah wadah sampah yang disediakan dengan luasnya ruang terbuka hijau serta dalam hal pemeliharaan fasilitas sehingga wadah sampah yang disediakan kebanyakan rusak atau hilang. Alokasi anggaran yang kurang menjadi salah satu kendala dalam penyediaan wadah sampah.

Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa atas Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan Wan Taufik Hidayat; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i1.6314

The village government as the lowest power body has the original authority to regulate its own household also has the authority and power as a gradual delegation from the government above it, namely the regional government and the central government. The purpose of this study was to analyze the implementation of the prohibition for the village head on misuse of village funds in Pelalawan district based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, analyze the obstacles to its implementation in the field and analyze the efforts made to overcome obstacles in its implementation in the field. The research method is a sociological legal research, the approach used in addition to the legislation approach is a case approach by analyzing cases of Misuse of Village Funds in Pelalawan Regency. The results of this study are that the implementation of the prohibition so that the village head is not corrupt, does not misuse the village fund budget through outreach activities, coordination meetings, technical guidance, binwas and monev both carried out by district and sub-district supervisory officers and facilitation carried out by village assistants, but in almost all villages none of the making templates or banners/billboards calling for the prohibition of such corrupt practices, as well as the lack of community participation in the development process from planning, implementation, supervision to accountability, which should prevent fraudulent acts by village officials.

Penyuluhan Larangan Pembakaran Hutan di Kampung Pinang Sebatang Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto; Silm Oktapani
Madaniya Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.486 KB)

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan, namun kenyataannya masih terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau sejak Januari hingga Maret 2019 seluas 1.178 hektar. Hal ini disebabkan masyarakat belum memahami aturan dan sanksi yang berlaku. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk ceramah. Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diminta mengisi kuesioner pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil kegiatan tampak bahwa meningkat pemahaman masyarakat mengenai larangan membakar hutan. Hal ini terlihat dari hasil penilaian kuesioner dan tanggapan peserta. Peserta telah memahami pengertian hutan larangan membakar hutan, penyebab kebakaran hutan, sanksi pidana dan denda bagi pelaku pembakaran hutan, dan sebagainya. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat lebih memahami ketentuan Undang-Undang Kehutanan.

MODEL PENGATURAN YANG EFEKTIF TERKAIT PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA Sudi Fahmi; Ardiansah; DONI APRIALDI
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i2.4311

Abstract, This study aims to discuss the existence of the regulation of the Minister of Trade No. 56/M.DAG/PER/9/2014 and analyze the implementation problems. This research is normative legal research (juridical normative) using a statutory approach and a conceptual approach where the analysis method is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the state must promote Indonesian national culture, one of which is to maintain and maintain traditional markets in Indonesia as a manifestation of cultural identity and one of Indonesia's national cultures. This is enshrined in the constitution based on Article 32 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. About the arrangement of traditional markets in Indonesia, specific and detailed arrangements relating to traditional markets are regulated by Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores was then followed up with Minister of Trade Regulation Number 70/MDAG/PER/12/2013 concerning Guidelines for Arrangement and Development of Traditional Markets, which was later updated with Minister of Trade Regulation No: 56/M/DAG /9 2014 the Year 2014. However, the Minister of Trade Regulation only regulates the arrangement of modern markets. The existence of people's markets or traditional markets which are in great demand by the community to this day still causes polemics in their management, so they are often considered not so necessary. Therefore, it is very important to pay attention to the interests of the community from all levels, especially government policies in the regulation and management of emerging markets. Because the Indonesian constitution has explained that the state is responsible for providing protection and is responsible for maintaining traditional markets in Indonesia. Keywords: Arrangement, Regulation, and Management, People's Markets or Traditional Markets Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas eksistensi dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 56/M.DAG/PER/9/2014 dan menganalisis problematika pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dimana metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini termaktub didalam konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Menteri Perdagangan No: 56/M/DAG/9 2014 Tahun 2014. Namun Permendag tersebut hanya mengatur terkait penataan pasar modern saja. Keberadaan pasar rakyat atau pasar tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat sampai hari ini masih menimbullkan polemik dalam pengelolaannya, sehingga sering kali dianggap tidak begitu diperlukan. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat dari segala tingkatan sangat perlu diperhatikan terutama kebijakan pemerintah didalm pengaturan dan pengelolaan pasar-pasar yang bermunculan. Karena konstitusi Indonesia telah menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bertanggung jawab mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia. Kata Kunci: Penataan, Pengaturan dan Pengelolaan, Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional

PENYULUHAN KEWAJIBAN MEMILIKI KTP-el DI DESA UJUNG BATU TIMUR KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto; Silm Oktapani
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2018): Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning bertempat di ruang pertemuan kantor Desa Ujung Batu Timur dengan judul Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Kewajiban Memiliki KTP-el Di Desa Ujung Batu Timur Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Penyampaian materi dilakukan dengan cara ceramah atau penyuluhan yang diawali dengan pengisian kuisioner pre test dan setelah tanya jawab di akhiri dengan kuisioner post test. Pentingnya kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami betul tentang pentingnya kepemilikan KTP-el berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya beberapa pertanyaan terlihat bahwa materi yang disampaikan mendapatkan perhatian yang serius dari peserta.

IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE VILLAGE HEADMAN IN VILLAGE DEVELOPMENT IN INDRAGIRI HILIR REGENCY BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES S Samsul Hadi; Sudi Fahmi; Ardiansah Ardiansah
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i1.410

Based on Article 26 paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages it is stated that the village headman is in charge of administering village government, carrying out village development, developing village communities, and empowering village communities. The method used in this research is sociological law research. The implementation of the village headman's duties in village development in Indragiri Hilir Regency has not been carried out as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The obstacles in implementing the duties of the village head in village development in Indragiri Hilir Regency are the low quality of human resources of the village apparatus in Indragiri Hilir Regency, the lack of village offices and representative meeting rooms, village infrastructure in Indragiri Hilir Regency looks inadequate, and the lack of facilities and infrastructure in the form of computer technology that can be used to facilitate administrative services for the development of village development.

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Sri Jauharah Laily; Ardiansah; Iriansyah
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i1.6632

ABSTRAK Artikel ini “bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab seorang dokter terhadap kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik yang berlangsung antara dokter dan pasien berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penulisan dalam artikel ini merupakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada awalnya hubungan perikatan antara dokter dan pasien ini di sebut sebagai transaksi terapeutik merupakan hubungan kepercayaan bersifat paternalistik, saat ini hubungan tersebut merupakan sebuah perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapetik ini merupakan suatu perikatan usaha (inspanning verbintenis) dan bukan perikatan hasil (resultant verbintenis). Meskipun demikian, dokter sebagai komponen penyedia layanan kesehatan tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik ini, yang mungkin saja diakibatkan oleh kelalaian dokter tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa hingga saat ini masih terdapat kebingungan di Indonesia, apakah pertanggung jawaban dokter terhadap kerugian pasien ini didasarkan atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, meskipun perikatan antara dokter dan pasien ini merupakan suatu perikatan usaha” (inspanning verbintenis). Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian Terapetik; Kerugian Pasien. ABSTRACT This article “aims to explain how a doctor is responsible for the losses suffered by a patient in a therapeutic agreement that takes place between a doctor and a patient based on applicable law in Indonesia. The writing method in this article is a normative juridical method. The results showed that at first the engagement relationship between the doctor and the patient was referred to as a therapeutic transaction, which was a paternalistic trust relationship, now the relationship is an agreement between the doctor and the patient that creates rights and obligations between the two. The legal relationship between doctor and patient in this therapeutic transaction is a business engagement (inspanning verbintenis) and not a resultant engagement (resultant verbintenis). However, the doctor as a component of the health service provider is still responsible for all losses suffered by the patient in this therapeutic agreement, which may be caused by the doctor's negligence. The conclusion obtained from this study is that until now there is still confusion in Indonesia, whether the doctor's responsibility for the patient's loss is based on a default or an act against the law, even though the agreement between the doctor and the patient is a business engagement” (inspanning verbintenis). Keywords: Responsibility; Therapeutic Agreements; Patient Loss

Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa di Desa Empat Balai Ardiansah Ardiansah; Silm Oktapani
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 1 No 2 (2021): JAMSI - November 2021
Publisher : CV Firmos

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mencermati sejauhmana tingkat pemahaman masyarakat Desa Empat balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar mengenai Badan Permustawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk ceramah. Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diminta mengisi kuisioner pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil kegiatan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Badan Permustawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini terlihat dari hasil penilaian kuisioner dan tanggapan peserta. Peserta telah memahami dasar hukum pendirian Badan Permustawaratan Desa, serta memahami tujuan, kewajiban dan larangan dari anggota Badan Permustawaratan Desa. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat lebih memahami fungsi dari Badan Permustawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa.

Co-Authors Abdul Rifqi Afrita, Indra Agus Romeidin Aliar Syam Aristia Pradita Widasari Widodo Asep Haris Bagio Kadaryanto, Bagio Bahrun Azmi Boy Muhammad Putra Dian Kristanti Budiastuti DONI APRIALDI Eddy Asnawi Fatma Khairul Fendri Gunawan H. Sudi Fahmi Iriansyah Iriansyah Ismal Ismal Juni Rahmadhani Simatupang Lisno Saputra Maggie Stella Hung Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Oktapani, Silm Poni Wahyudi Rahmi Anisa Rizki Hidayat Rohim Rohim Rudi Erwin Kurniawan Rudi Erwin Kurniawan S Samsul Hadi Sri Dharmayanti Sri Jauharah Laily Sudi Fahmi Sudi Fahmi Syahrul Syahrul Wan Taufik Hidayat Yohanes Iddo Adventa Yulhairi Yulhairi Zul Aida

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search