Articles
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ]]>
<![CDATA[Sri Jauharah Laily]]>;
<![CDATA[Ardiansah]]>;
<![CDATA[Iriansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/positum.v7i1.6632
<![CDATA[ABSTRAK Artikel ini “bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab seorang dokter terhadap kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik yang berlangsung antara dokter dan pasien berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penulisan dalam artikel ini merupakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada awalnya hubungan perikatan antara dokter dan pasien ini di sebut sebagai transaksi terapeutik merupakan hubungan kepercayaan bersifat paternalistik, saat ini hubungan tersebut merupakan sebuah perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapetik ini merupakan suatu perikatan usaha (inspanning verbintenis) dan bukan perikatan hasil (resultant verbintenis). Meskipun demikian, dokter sebagai komponen penyedia layanan kesehatan tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik ini, yang mungkin saja diakibatkan oleh kelalaian dokter tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa hingga saat ini masih terdapat kebingungan di Indonesia, apakah pertanggung jawaban dokter terhadap kerugian pasien ini didasarkan atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, meskipun perikatan antara dokter dan pasien ini merupakan suatu perikatan usaha” (inspanning verbintenis). Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian Terapetik; Kerugian Pasien. ABSTRACT This article “aims to explain how a doctor is responsible for the losses suffered by a patient in a therapeutic agreement that takes place between a doctor and a patient based on applicable law in Indonesia. The writing method in this article is a normative juridical method. The results showed that at first the engagement relationship between the doctor and the patient was referred to as a therapeutic transaction, which was a paternalistic trust relationship, now the relationship is an agreement between the doctor and the patient that creates rights and obligations between the two. The legal relationship between doctor and patient in this therapeutic transaction is a business engagement (inspanning verbintenis) and not a resultant engagement (resultant verbintenis). However, the doctor as a component of the health service provider is still responsible for all losses suffered by the patient in this therapeutic agreement, which may be caused by the doctor's negligence. The conclusion obtained from this study is that until now there is still confusion in Indonesia, whether the doctor's responsibility for the patient's loss is based on a default or an act against the law, even though the agreement between the doctor and the patient is a business engagement” (inspanning verbintenis). Keywords: Responsibility; Therapeutic Agreements; Patient Loss]]>
<![CDATA[Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa di Desa Empat Balai ]]>
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Silm Oktapani]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 1 No 2 (2021): JAMSI - November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Firmos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.17 KB)
|
DOI: 10.54082/jamsi.84
<![CDATA[Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mencermati sejauhmana tingkat pemahaman masyarakat Desa Empat balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar mengenai Badan Permustawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk ceramah. Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diminta mengisi kuisioner pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil kegiatan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Badan Permustawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini terlihat dari hasil penilaian kuisioner dan tanggapan peserta. Peserta telah memahami dasar hukum pendirian Badan Permustawaratan Desa, serta memahami tujuan, kewajiban dan larangan dari anggota Badan Permustawaratan Desa. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat lebih memahami fungsi dari Badan Permustawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa.]]>
<![CDATA[Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Rezki Amellya]]>;
<![CDATA[Sudi Fahmi]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.291
<![CDATA[The purpose of the establishment of the government is to provide the best service in the context of meeting the needs of the community, to realize this a professional, responsible, honest and fair state civil apparatus is needed. In carrying out their duties and responsibilities, the state civil apparatus always deals with state administrative affairs, but not all state civil servants have the ability to understand the administrative competence and authority they have, so that it often leads to legal problems, when a state civil apparatus faces legal problems when carrying out its duties. In its duties, the state must be present to provide guarantees of legal protection by taking into account the presumption of innocence. The provision of legal assistance to state civil servants in Pekanbaru City who are involved in legal problems has not been implemented as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, this is because the Pekanbaru City Government does not have regulations and strategic plans in providing assistance law against the state civil apparatus so that it is necessary to accelerate and assist in accelerating the preparation and making of regulations in the context of providing legal assistance to the state civil apparatus in Pekanbaru City.]]>
<![CDATA[Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ]]>
<![CDATA[Boy Muhammad Putra]]>;
<![CDATA[Ardiansah]]>;
<![CDATA[Bagio Kadaryanto]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.457 KB)
|
DOI: 10.46730/japs.v2i1.41
<![CDATA[Dalam perkembangannya pendistribusian minyak bersubsidi mengalami kelangkaan. Sementara mayoritas industri yang ada di masyarakat banyak mempergunakan BBM. Misalkan, kebijakan Subsidi BBM jenis solar kepada masyarakat menurut banyak kalangan merupakan hal yang dilematis. Disatu sisi masyarakat membutuhkannya namun subsidi justru menguntungkan industry besar yang masih menggunakan BBM jenis solar. Di tengah kondisi sulit yang di hadapi oleh Pemerintah, akibat semakin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa: pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi. Penelitian ini melihat menganalisis tinjauan normative terhadap penjualan BBM Subsidi dan menganalisis system pengawasan penyelewengan penjualan BBM Subsidi kepada industri yang dilakukan SPBU berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan melakukan tinjauan yang bersifat normative terhadap penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001. Sumber data berasal dari data sekunder, primer dan bahan Hukum Tertier. Pengumpulan data menggunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan. Hasil penelitian mendapati dalam UU No. 22 tahun 2001 telah termuat konsep penyelenggaraan kegiatan usaha migas, konsep penguasaan kemigasan, konsep penyediaan dan pemanfaatan kemigasan, konsep pengusahaan kemigasan dan konsep kelembagaan kemigasan. Sedangkan untuk implementasinya di Indonesia, penyediaan dan Pemanfaataan Gas Bumi dilaksanakan melalui berbagai aturan hukum yang telah ada]]>
<![CDATA[Legal Responsibility for Provision of Personal Protective Equipment for Health Workers in Handling the Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Welli Zulfikar]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>
<![CDATA[ Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 8, No 1: Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/shk.v8i1.3355
<![CDATA[Abstract: Since the beginning of 2020, COVID-19 has become a global health problem. In Indonesia, the number of COVID-19 continues to grow, including among health workers. Unfortunately, many died while taking care of those infected by this disease. The central government and local governments are responsible for providing the health workers with health service facilities, including personal protective equipment (PPE), to care for those infected by COVID-19 to break the chain of transmission. At the beginning of the spread of this disease, the number of PPE was limited even though the health workers urgently needed the equipment so they wouldn't be infected/exposed. This article will discuss the government's legal responsibility for providing PPE for medical staff to deal with the COVID-19 Pandemic.Keywords: Legal responsibility, COVID-19, PPE.Abstrak: Sejak awal tahun 2020, COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan global. Di Indonesia jumlah kasus terus bertambah, termasuk jumlah petugas kesehatan yang terpapar COVID-19. Banyak dari petugas pelayanan kesehatan yang meninggal dunia ketika membantu merawat pasien yang terpapar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan, termasuk alat pelindung diri (APD). Pada awal penyakit ini menyebar, jumlah APD sangat terbatas padahal pelayan kesehatan sangat membutuhkan perlengkapan ini agar tidak tertular/terpapar. Artikel ini akan membahas tanggung jawab hukum penyediaan APD bagi staf medis oleh Pemerintah untuk menangani Pandemi COVID-19.Kata kunci :Tanggungjawab hukum, COVID-19,Alat Pelindung Diri (APD).]]>
<![CDATA[Kedudukan Jaminan Perlindungan Terhadap Anak Diluar Perkawinan Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia: Position the Guarantee of Protection for Children Outside Marriage in Terms of Concept Human Rights ]]>
<![CDATA[Rahmi Anisa]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Bahrun Azmi]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 5 No. 2 (2022): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/doktrina.v5i2.6605
<![CDATA[A child is born from the result of a legal marriage between his parents. According to Article 1 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 it is stated that "marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead". It is known that marriage is something that must be done by both partners who like each other. Marriage can justify a biological relationship between a man and a woman to produce offspring so that a household can be upheld and fostered in accordance with religious norms and community life systems. The problem in this study is that in law the status of children is recognized in 2 ways, namely firstly the status of a legitimate child due to a legal marriage and secondly the status of a child due to an illegitimate/betelling marriage. born out of wedlock. This research is a normative legal research. The results of the study of this research are that the legal basis and regulations have been found that since the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010 has made the status of both legal children and children born out of wedlock equal. and this is in accordance with the principle of equality before the law and in line with the 1945 Constitution in particular Article 28.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBAYARAN CUKAI ROKOK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS NDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI ]]>
<![CDATA[Rizki Hidayat]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Bagio Kadaryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12173
<![CDATA[Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai istitusi Kepabeanan yang diselengarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah Kepabeanan Cukai merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Pajak tembakau adalah retribusi atas cukai yang dipungut oleh pemerintah dan tarif pajak tembakau adalah 10 persen dari cukai tembakau. Jadi, setiap produk tembakau akan mendapat pajak dua kali, yaitu 40 persen dan 10 persen Maraknya rokok ilegal di negara Indonesia khususnya di kabupaten inhil juga menjadi sorotan, karena pada saat itu rokok illegal beredar bebas, mulai dari penggunaan, Perubahan tarif cukai rokok yang sudah terjadi empat kali dalam lima tahun terakhir dan terus menerus meningkat menjadi hambatan atau kendala dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil Perubahan tersebut dinilai memberatkan bagi perusahaan rokok khususnya bagi perushaan rokok kecil dan yang menjadi upayanya adalah DJBC hendaknya perlu mengkaji ulang astas kenaikan tarif cukai rokok tersebut supaya tiak ada lagi perusahaan pengusa rokok yang mengeluhkan tentang kenaikan cukai rokok.]]>
<![CDATA[Implementasi Kewajiban Pelaporan Tenaga Kerja Bagi Pelaku Usaha Toko Swalayan di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Silm Oktapani]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1025.571 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i2.2291
<![CDATA[The existence of supermarkets that have penetrated into settlements is an attraction for the people of Pekanbaru City. However, the number of supermarkets is apparently not directly proportional to the attitude of businesses in fulfilling the obligation to report the number of workers. This study aims to identify barriers and explain the solution to the implementation of the obligations of business operators to report the number of workers in each semester ordered by the Pekanbaru City Regulation on Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. This type of empirical legal research is used in this study, wherein a study that looks at law in society. By using data collection methods by observation, questionnaire, interview and literature review. From the results of the research conducted it can be concluded that business actors do not report the number of workers due to their ignorance of the Pekanbaru City Regional Regulation on Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. Efforts that need to be done are related institutions need to synchronize perceptions and disseminate local regulations to business actors in order to carry out their labor reporting obligations and send letters to business actors regarding the deadline for submitting reports on the number of workers in each semester.]]>
<![CDATA[Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rudi Erwin Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Sudi Fahmi]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17173
<![CDATA[This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic and to know the Ideal Concept of Implementing COVID-19 Vaccination Against Citizens in Indonesia This study uses a normative research method in juridical research. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community, there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore, Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic that someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed, which also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life.Keywords: Vaccination; COVID-19; Citizen AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19 dan mengetahui konsep Ideal Pemberlakuan Vaksinasi COVID-19 Terhadap Warga Negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat.Kata Kunci : Vaksinasi; COVID-19; Warga negara]]>
<![CDATA[Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Silm Oktapani]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.303
<![CDATA[Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru yang terletak di Pulau Sumatera terus berkembang pesat menuju Kota Metropolitan Madani. Jumlah penduduk kota Pekanbaru sebanyak 1.117.359 jiwa. Sedangkan jumlah timbunan sampahnya sekitar 1000 ton perharinya. Berdasarkan pengamatan bahwasanya di kota Pekanbaru masih banyak terdapat penumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak seharusnya, dengan sistem kumpul angkut yang berakhir di Tempat Pembungan Akhir (TPA) belum dapat mengurai masalah sampah di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 14 ayat (2) seharusnya permasalahan ini sudah dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini terkategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencermati proses bekerjanya hukum dalam masyarakat Dalam penelitian akan melihat langsung bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat mengenai implementasi kewajiban pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurangi sampah. Dari berbagai fakta yang telah dicermati akan dianalisis untuk mengatasi masalah pengurangan sampah yang menjadi kewajiban pemerintah kota Pekanbaru. Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terlaksananya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga akan berdampak pada pengurangan sampah di kota Pekanbaru.]]>
