p-Index From 2021 - 2026
9.157
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia al-Afkar, Journal For Islamic Studies Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Positum Ilmu Hukum Prima Law, Development and Justice Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madaniya SELODANG MAYANG Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JENTRE Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Collegium Studiosum Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law NuCSJo : Nusantara Community Service Journal World Health Digital Journal (wolgitj) Mizan: Journal of Islamic Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Larangan Membunyikan Compact Disc Suara Burung Walet di Luar Ketentuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir Wulandari, Retno; Fahmi, Sudi; ardiansah, ardiansah
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.24363

Abstract

Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin  Penangkaran Sarang Burung Walet, yang menyatakan bahwa: “Pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dilarang Membunyikan suara kaset/ Compact Disc (CD) suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB.” Namun larangan tersebut masih dilanggar. Tujuan penelitian: Untuk menganalisis implementasi larangan; Untuk menganalisis hambatan; serta Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/ empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan  pendekatan kasus dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pertama, Implementasi larangan dilanggar, dibuktikan tahun 2021 sampai 2023 masih ada pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet yang membunyikan Compact Disc suara burung walet pada siang dan malam hari selain pukul 16.00 s/d 19.30 WIB. Kedua, Hambatannya adalah: faktor aparat pemerintah daerah, faktor sarana/fasilitas, serta faktor masyarakat: Ketiga, upaya mengatasinya: dari faktor aparat pemerintah daerah sebaiknya: penegakan hukum bagi pelanggar; peningkatan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam pengawasan serta membuang ego sektoral; menyelenggarakan sosialisasi. Dari faktor sarana/fasilitas sebaiknya: Pemerintah Provinsi Riau membantu pendanaan di kabupaten; anggaran Dinas Lingkungan Hidup setempat difokuskan untuk pengawasan; anggaran Satuan Polisi Satpol PP setempat difokuskan untuk operasi yustisi. Dari faktor masyarakat sebaiknya: pengusaha memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat; menerapkan sanksi pencabutan izin kepada pelanggar; Masyarakat sekitar bangunan penangkaran melaporkan pelanggaran; melakukan sosilisasi Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin  Penangkaran Sarang Burung Walet.Kata Kunci: Larangan, Suara, Burung Walet
PROBLEMATIKA HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU Oktapani, Silm; Ardiansah, Ardiansah
UNES Law Review Vol. 3 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.175

Abstract

The existence of garbage is a very serious matter in Pekanbaru City, with the increasing population resulting in an increase in the amount of waste produced every day. It is a concern for the Pekanbaru City Government to be able to overcome the problems that are increasing day by day. Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning waste management is the basis for the implementation of the waste management policy. This study aims to see what are the legal problems for waste management in Pekanbaru City. The sociological law method is a method in this research to see how the law enforcement process is and how the law is enforced in society. The difficulty of changing people's habits in sorting organic and inorganic waste has made the waste management process unable to run optimally, and the lack of waste transport fleets is also one of the problems in waste management. The importance of the optimal role of the Pekanbaru City Government to the waste bank as an organization that helps the Pekanbaru City Government in its efforts to save money.
Improving The Understanding Of Riau Province Poltekkes Students' Understanding Of Health Legal Aspects: Pemahaman Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Provinsi Riau Tentang Aspek Hukum Kesehatan Ardiansah, Ardiansah; Eddy, Eddy Asnawi; Sudi, Sudi Fahmi
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i3.19381

Abstract

This community service activity was carried out by the Lancang Kuning University Postgraduate School Lecturer Team in the Riau Province Ministry of Health Polytechnic Meeting Room. The aim of this activity is for students to understand the legal aspects of health and understand the legal responsibilities of health workers in health services in hospitals. This community service uses lecture and interactive dialogue methods. In addition, participants filled out a pre-test questionnaire before the lecture and completed a post-test after the lecture. The results of this activity show that participants' understanding of legal counseling material has increased. The increase in participants' understanding was shown by the participants' answers, most of whom chose the correct answer regarding the 3 Main Actors, namely Hospitals, Health Workers and Patients who play a role in the hospital, Doctors/Health Personnel and Patients are legal subjects who have equal status, the rights of patients who has not been implemented, resulting in complaints due to complicated services, the Hospital can be sued if it does not provide good service, and the Hospital is responsible under administrative law for all losses arising from the negligence of health workers. Students from other universities need to receive knowledge regarding aspects of health law so they can understand the legal responsibilities of health workers in health services in hospitals.
A Pendekatan Hukum Sosiologis dalam Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru Pasca UU No. 20 Tahun 2023 Oktaviadi, Eko; Fahmi, Sudi; Ardiansah, Ardiansah
JENTRE Vol. 6 No. 1 (2025): JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38075/jen.v6i1.540

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan pendekatan hukum sosiologis. Fokus kajian diarahkan pada realitas penerapan sistem pembelajaran terintegrasi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan ASN di Loka Diklat Keagamaan telah mengadopsi model blended learning dan digitalisasi, namun masih menghadapi kendala signifikan seperti keterbatasan akses internet, beban kerja tinggi, dan kurangnya modul pelatihan kontekstual. Budaya birokrasi yang belum mendukung pembelajaran berkelanjutan dan resistensi terhadap digitalisasi juga menjadi hambatan utama. Dari sudut pandang hukum sosiologis, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan efektivitas sosialnya dalam membentuk perilaku organisasi. Upaya peningkatan telah dilakukan melalui pengembangan materi pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, integrasi nilai-nilai lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk pelatihan adaptif dan dialogis. Studi ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, reformasi kultural ASN, penguatan anggaran, serta pembangunan sistem coaching dan evaluasi berbasis kinerja nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan model pelatihan ASN yang lebih kontekstual dan transformatif sesuai dengan amanat reformasi birokrasi dan hukum administrasi publik.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Gunawan, Fendri; Ardiansah, Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20275

Abstract

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggarankendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal.Hambatan dari sisi aparatur penegak hukum adalah kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, kendaraan angkutan barang sebagian besar melintas di Kota Pekanbaru dari malam hingga dini hari, serta ringannya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota adalah menjalin kerja sama dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, serta mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi.
Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Hendri Hendri; Ardiansah Ardiansah; sudi fahmi
JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU Vol 4 No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtpm.v4i2.4234

Abstract

Regional Regulation Number 10 of 2006 contains policies regarding the obligation to build infiltration wells, it is clearly regulated that the obligation to construct infiltration wells is addressed to every person in charge. Responsible for the construction covering the ground surface and the number of infiltration wells made in accordance with the total land surface covered by the building. This rule is contained in Article 19 paragraph (4) of Regional Regulation Number 10 of 2006 which reads: "Every building that has been established and does not yet have an infiltration well is obliged to make a follow-up infiltration well". Region Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells is not implemented properly, there are still many building owners in Pekanbaru City who do not build infiltration wells. Barriers to the implementation of the construction of water infiltration wells in Pekanbaru City are the low level of public knowledge, lack of supervision and no sanctions and efforts to overcome obstacles to the implementation of water infiltration wells for flood prevention in Pekanbaru City based on Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Wells. The absorption is to carry out socialization and legal counseling, improve supervision and cooperate with related agencies.
Peningkatan Pemahaman Masyakakat di Kecamatan Marpoyan Damai Tentang Pengaturan Eksekusi  Jaminan Fidusia Yalid Yalid; Ardiansah Ardiansah; Rudi Pardede; Sandra Dewi
NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah (lppi) Yayasan Almahmudi Bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/nucsjo.v1i4.225

Abstract

Praktik tindakan perampasan objek jaminan fidusia secara paksa, seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar penarikan objek jaminan fidusia harus ada cidera janji yang telah disepakati para pihak, tidak bisa secara sepihak untuk menghindari kesewenang-wenangan. Tim pengabdian melihat situasi di  Kecamatan Marpoyan Damai banyak juga memanfaatkan pembiayaan dari pihak leasing (kreditur) untuk membeli kendaraan  atau untuk mendapat uang/modal. Tim pengabdi mengamati banyak masyarakat pada lokasi ini tidak memahami eksekusi jaminan fidusia, sehingga terkesan pasrah dan takut ketika menghadapi pihak debt collector yang diutus pihak penerima fidusia. Padahal tindakan merampas jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disinggung.   Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil kegiatan ini para mitra sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan (kuesioner). Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan terhadap mitra. Kemudian  kegiatan seperti ini layak untuk dilaksanakan pada  khalayak sasaran lainnya karena masyarakat banyak menggunakan pendanaan dengan memanfaatkan pengaturan fidusia dan sudah pasti akan menghadapi risiko eksekusi jaminan fidusia bilamana kesulitan menyelesaikan kewajibannya terhadap penerima fidusia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL YANG TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Samuel Edy Putra Tampubolon; Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.159

Abstract

Penegakan Hukum terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar di Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terjadinya kapal-kapal yang berlayar tanpa memiliki SPB, baik pada jalur pelayaran tradisional maupun di wilayah perairan yang pengawasannya relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif pengaturan mengenai kewajiban SPB telah jelas. Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan pelayaran, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi laut belum sepenuhnya tercapai. Hambatan dan Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Di Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum sebagian pemilik kapal dan nahkoda, keterbatasan personel serta sarana pengawasan di wilayah perairan yang luas, tekanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan belum optimalnya sistem pelayanan penerbitan SPB. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dan masih ditemukannya kapal yang berlayar tanpa SPB. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki SPB di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi penguatan koordinasi antara Syahbandar, Kepolisian Perairan, dan pemerintah daerah; peningkatan intensitas patroli dan pengawasan di wilayah perairan; serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pemilik kapal dan nahkoda.
IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA WARIS DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016 A. Mario Manalu; Ardiansah Ardiansah; Robert Libra
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.184

Abstract

Implementasi Pajak Penghasilan pemindahan hak atas tanah/bangunan disebabkan warisan di Pelalawan menurut PP Nomor 34 Tahun 2016 tak terlaksana. Hambatan dalam implementasi PP Nomor 34 Tahun 2016 yang pertama yaitu ketidaktahuan ahliwaris adanya PP Nomor 34 Tahun 2016. Metode yang dipakai untuk riset yaitu Socio-Legal Research. Hambatan dalam implementasi PP Nomor 34 Tahun 2016 yang kedua yaitu kebiasaan Notaris PPAT di Pelalawan dan pegawai BPN Pelalawan. Upaya pertama yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu Kepala Pajak Pangkalankerinci dapat memberikan sosialisasi PP Nomor 34 Tahun 2016 kepada Notaris PPAT di Pelalawan dan BPN Pelalawan serta masyarakat Pelalawan. Upaya kedua yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu Ahli Waris yang dirugikan dapat menggugat Kepala Pajak Pangkalankerinci ke Pengadilan Pajak agar dana Pajak Penghasilan yang sudah terlanjur dibayarkan dikembalikan kepada Ahli Waris
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN INFEKSI LATEN TUBERKULOSIS (ILTB): ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN OBAT DI KABUPATEN KAMPAR Wirda Susanti; Ardiansah Ardiansah; Yeni Triana
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.6811

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Latent Tuberculosis Infection (LTBI) management policy and the government’s responsibility in providing medication for household contacts of tuberculosis patients in Kampar Regency. The study refers to Presidential Regulation Number 67 of 2021 on Tuberculosis Control and Minister of Health Regulation Number 67 of 2016 as the primary normative framework governing policy implementation. The research employs a socio-legal (empirical legal) approach to assess the conformity between legal norms and their practical implementation in the field. Data were collected through interviews with healthcare workers, families of TB patients, and local policymakers, supported by observations at healthcare facilities. The findings indicate that the local government has undertaken efforts to provide LTBI medication in accordance with technical guidelines; however, implementation remains constrained by structural and cultural barriers, including limited trained healthcare personnel, challenges in drug distribution, and low public awareness regarding the importance of preventive therapy. The study recommends strengthening cross-sector coordination, enhancing the capacity of healthcare personnel, and developing sustainable public education strategies to ensure the effectiveness of LTBI policy implementation and the fulfillment of the state’s responsibility in protecting public health.Keywords: Policy Implementation, Latent Tuberculosis Infection, Government Responsibility, Drug Provision
Co-Authors A. Mario Manalu Abdul Rifqi Ade Indah Pratiwi Afrita, Indra Agus Romeidin Aida, Zul Aliar Syam Andrizal Andrizal Andrizal, Andrizal Aristia Pradita Widasari Widodo Azmi, Bahrun Bagio Kadaryanto, Bagio Bahrun Azmi Bahrun Azmi Boy Muhammad Putra Das'at Zulhendra Dian Kristanti Budiastuti Dini Onasis DONI APRIALDI Eddy Asnawi Eddy Asnawi Fahmi, H. Sudi Fendri Gunawan Gunawan, Fendri Haris, Asep Hendri Hendri Hendri Hendri Hengki Hengki Iriansyah Iriansyah Iriansyah Iriansyah Ismail, Syaimak Ismal Ismal Juhartono, Juhartono Juni Rahmadhani Simatupang Kardaryanto, Bagio Khairul, Fatma Libra, Robert Lisno Saputra Luh Putu Ratna Sundari Maesyarifah, Agesti Absah Maggie Stella Hung Manita, Rehulina Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Muhammad Ashari Mursalin . Oktapani, Silm Oktapani, Silm Oktaviadi, Eko Perri Sibarani Poni Wahyudi Putra, Pajar Pratama Putri, Darma Rachmad Oky Saputra Rahmi Anisa Ramadhan Reski Retno Wulandari Rezki Amellya Rizki Hidayat Robert Libra Rudi Erwin Kurniawan Rudi Erwin Kurniawan Rudi Pardede Rufi'i S Samsul Hadi Samuel Edy Putra Tampubolon Sandra Dewi Sibarani, Perri Sihotang, Febrian Tamara Siregar, Cutra Andika Sitompul, Hasran Irawadi Sri Dharmayanti Sri Jauharah Laily Sudi Fahmi Sudi Fahmi sudi fahmi Sudi Fahmi Sudi Fahmi, Sudi Sudi, Sudi Fahmi Syafri Is Syahri, Alfi Syahrul Syahrul Tamsir, Muhamad Wan Taufik Hidayat Welli Zulfikar Widya Nengsih Winstar, Yelia Nathassa Wirda Susanti Yalid Yalid Yetti, Yetti Yohanes Iddo Adventa Yulhairi Yulhairi ⁠Indra Afrita