p-Index From 2021 - 2026
7.818
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia al-Afkar, Journal For Islamic Studies Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Positum Ilmu Hukum Prima Law, Development and Justice Review Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madaniya SELODANG MAYANG Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JENTRE Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Collegium Studiosum Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Mizan: Journal of Islamic Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Improving The Understanding Of Riau Province Poltekkes Students' Understanding Of Health Legal Aspects: Pemahaman Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Provinsi Riau Tentang Aspek Hukum Kesehatan Ardiansah, Ardiansah; Eddy, Eddy Asnawi; Sudi, Sudi Fahmi
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i3.19381

Abstract

This community service activity was carried out by the Lancang Kuning University Postgraduate School Lecturer Team in the Riau Province Ministry of Health Polytechnic Meeting Room. The aim of this activity is for students to understand the legal aspects of health and understand the legal responsibilities of health workers in health services in hospitals. This community service uses lecture and interactive dialogue methods. In addition, participants filled out a pre-test questionnaire before the lecture and completed a post-test after the lecture. The results of this activity show that participants' understanding of legal counseling material has increased. The increase in participants' understanding was shown by the participants' answers, most of whom chose the correct answer regarding the 3 Main Actors, namely Hospitals, Health Workers and Patients who play a role in the hospital, Doctors/Health Personnel and Patients are legal subjects who have equal status, the rights of patients who has not been implemented, resulting in complaints due to complicated services, the Hospital can be sued if it does not provide good service, and the Hospital is responsible under administrative law for all losses arising from the negligence of health workers. Students from other universities need to receive knowledge regarding aspects of health law so they can understand the legal responsibilities of health workers in health services in hospitals.
A Pendekatan Hukum Sosiologis dalam Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru Pasca UU No. 20 Tahun 2023 Oktaviadi, Eko; Fahmi, Sudi; Ardiansah, Ardiansah
JENTRE Vol. 6 No. 1 (2025): JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38075/jen.v6i1.540

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan pendekatan hukum sosiologis. Fokus kajian diarahkan pada realitas penerapan sistem pembelajaran terintegrasi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan ASN di Loka Diklat Keagamaan telah mengadopsi model blended learning dan digitalisasi, namun masih menghadapi kendala signifikan seperti keterbatasan akses internet, beban kerja tinggi, dan kurangnya modul pelatihan kontekstual. Budaya birokrasi yang belum mendukung pembelajaran berkelanjutan dan resistensi terhadap digitalisasi juga menjadi hambatan utama. Dari sudut pandang hukum sosiologis, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan efektivitas sosialnya dalam membentuk perilaku organisasi. Upaya peningkatan telah dilakukan melalui pengembangan materi pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, integrasi nilai-nilai lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk pelatihan adaptif dan dialogis. Studi ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, reformasi kultural ASN, penguatan anggaran, serta pembangunan sistem coaching dan evaluasi berbasis kinerja nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan model pelatihan ASN yang lebih kontekstual dan transformatif sesuai dengan amanat reformasi birokrasi dan hukum administrasi publik.
Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Hendri, Hendri; Ardiansah, Ardiansah; fahmi, sudi
JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU Vol 4 No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtpm.v4i2.4234

Abstract

Regional Regulation Number 10 of 2006 contains policies regarding the obligation to build infiltration wells, it is clearly regulated that the obligation to construct infiltration wells is addressed to every person in charge. Responsible for the construction covering the ground surface and the number of infiltration wells made in accordance with the total land surface covered by the building. This rule is contained in Article 19 paragraph (4) of Regional Regulation Number 10 of 2006 which reads: "Every building that has been established and does not yet have an infiltration well is obliged to make a follow-up infiltration well". Region Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells is not implemented properly, there are still many building owners in Pekanbaru City who do not build infiltration wells. Barriers to the implementation of the construction of water infiltration wells in Pekanbaru City are the low level of public knowledge, lack of supervision and no sanctions and efforts to overcome obstacles to the implementation of water infiltration wells for flood prevention in Pekanbaru City based on Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Wells. The absorption is to carry out socialization and legal counseling, improve supervision and cooperate with related agencies.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Gunawan, Fendri; Ardiansah, Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20275

Abstract

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggarankendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal.Hambatan dari sisi aparatur penegak hukum adalah kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, kendaraan angkutan barang sebagian besar melintas di Kota Pekanbaru dari malam hingga dini hari, serta ringannya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota adalah menjalin kerja sama dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, serta mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi.