Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.781
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia al-Afkar, Journal For Islamic Studies Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Positum Ilmu Hukum Prima Law, Development and Justice Review Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madaniya SELODANG MAYANG Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JENTRE Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Collegium Studiosum Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Mizan: Journal of Islamic Law
Ardiansah, Ardiansah
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
A Pendekatan Hukum Sosiologis dalam Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru Pasca UU No. 20 Tahun 2023 Oktaviadi, Eko; Fahmi, Sudi; Ardiansah, Ardiansah
JENTRE Vol. 6 No. 1 (2025): JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38075/jen.v6i1.540

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan pendekatan hukum sosiologis. Fokus kajian diarahkan pada realitas penerapan sistem pembelajaran terintegrasi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan ASN di Loka Diklat Keagamaan telah mengadopsi model blended learning dan digitalisasi, namun masih menghadapi kendala signifikan seperti keterbatasan akses internet, beban kerja tinggi, dan kurangnya modul pelatihan kontekstual. Budaya birokrasi yang belum mendukung pembelajaran berkelanjutan dan resistensi terhadap digitalisasi juga menjadi hambatan utama. Dari sudut pandang hukum sosiologis, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan efektivitas sosialnya dalam membentuk perilaku organisasi. Upaya peningkatan telah dilakukan melalui pengembangan materi pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, integrasi nilai-nilai lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk pelatihan adaptif dan dialogis. Studi ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, reformasi kultural ASN, penguatan anggaran, serta pembangunan sistem coaching dan evaluasi berbasis kinerja nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan model pelatihan ASN yang lebih kontekstual dan transformatif sesuai dengan amanat reformasi birokrasi dan hukum administrasi publik.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Gunawan, Fendri; Ardiansah, Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20275

Abstract

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelanggarankendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal.Hambatan dari sisi aparatur penegak hukum adalah kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, kendaraan angkutan barang sebagian besar melintas di Kota Pekanbaru dari malam hingga dini hari, serta ringannya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota adalah menjalin kerja sama dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, serta mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi.
Peningkatan Pemahaman Masyakakat di Kecamatan Marpoyan Damai Tentang Pengaturan Eksekusi  Jaminan Fidusia Yalid Yalid; Ardiansah Ardiansah; Rudi Pardede; Sandra Dewi
NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah (lppi) Yayasan Almahmudi Bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/nucsjo.v1i4.225

Abstract

Praktik tindakan perampasan objek jaminan fidusia secara paksa, seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar penarikan objek jaminan fidusia harus ada cidera janji yang telah disepakati para pihak, tidak bisa secara sepihak untuk menghindari kesewenang-wenangan. Tim pengabdian melihat situasi di  Kecamatan Marpoyan Damai banyak juga memanfaatkan pembiayaan dari pihak leasing (kreditur) untuk membeli kendaraan  atau untuk mendapat uang/modal. Tim pengabdi mengamati banyak masyarakat pada lokasi ini tidak memahami eksekusi jaminan fidusia, sehingga terkesan pasrah dan takut ketika menghadapi pihak debt collector yang diutus pihak penerima fidusia. Padahal tindakan merampas jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disinggung.   Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil kegiatan ini para mitra sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan (kuesioner). Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan terhadap mitra. Kemudian  kegiatan seperti ini layak untuk dilaksanakan pada  khalayak sasaran lainnya karena masyarakat banyak menggunakan pendanaan dengan memanfaatkan pengaturan fidusia dan sudah pasti akan menghadapi risiko eksekusi jaminan fidusia bilamana kesulitan menyelesaikan kewajibannya terhadap penerima fidusia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL YANG TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Samuel Edy Putra Tampubolon; Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.159

Abstract

Penegakan Hukum terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar di Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terjadinya kapal-kapal yang berlayar tanpa memiliki SPB, baik pada jalur pelayaran tradisional maupun di wilayah perairan yang pengawasannya relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif pengaturan mengenai kewajiban SPB telah jelas. Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan pelayaran, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi laut belum sepenuhnya tercapai. Hambatan dan Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Di Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum sebagian pemilik kapal dan nahkoda, keterbatasan personel serta sarana pengawasan di wilayah perairan yang luas, tekanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan belum optimalnya sistem pelayanan penerbitan SPB. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dan masih ditemukannya kapal yang berlayar tanpa SPB. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki SPB di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi penguatan koordinasi antara Syahbandar, Kepolisian Perairan, dan pemerintah daerah; peningkatan intensitas patroli dan pengawasan di wilayah perairan; serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pemilik kapal dan nahkoda.
Co-Authors Abdul Rifqi Ade Indah Pratiwi Afrita, Indra Agus Romeidin Aida, Zul Aliar Syam Andrizal Andrizal Aristia Pradita Widasari Widodo Azmi, Bahrun Bagio Kadaryanto, Bagio Bahrun Azmi Bahrun Azmi Boy Muhammad Putra Das'at Zulhendra Dian Kristanti Budiastuti Dini Onasis DONI APRIALDI Eddy Asnawi Fahmi, H. Sudi Fendri Gunawan Gunawan, Fendri Haris, Asep Hendri Hendri Hengki Hengki Iriansyah Iriansyah Iriansyah Iriansyah Ismail, Syaimak Ismal Ismal Juhartono, Juhartono Juni Rahmadhani Simatupang Kardaryanto, Bagio Khairul, Fatma Libra, Robert Lisno Saputra Luh Putu Ratna Sundari Maesyarifah, Agesti Absah Maggie Stella Hung Manita, Rehulina Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Muhammad Ashari Mursalin . Oktapani, Silm Oktapani, Silm Oktaviadi, Eko Poni Wahyudi Putra, Pajar Pratama Putri, Darma Rahmi Anisa Reski Retno Wulandari Rezki Amellya Rizki Hidayat Rudi Erwin Kurniawan Rudi Erwin Kurniawan Rudi Pardede Rufi'i S Samsul Hadi Samuel Edy Putra Tampubolon Sandra Dewi Sibarani, Perri Sihotang, Febrian Tamara Siregar, Cutra Andika Sitompul, Hasran Irawadi Sri Dharmayanti Sri Jauharah Laily Sudi Fahmi Sudi Fahmi Sudi Fahmi Sudi Fahmi, Sudi Sudi, Sudi Fahmi Syahri, Alfi Syahrul Syahrul Tamsir, Muhamad Wan Taufik Hidayat Widya Nengsih Winstar, Yelia Nathassa Yalid Yalid Yetti, Yetti Yohanes Iddo Adventa Yulhairi Yulhairi ⁠Indra Afrita