Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.157
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia al-Afkar, Journal For Islamic Studies Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Positum Ilmu Hukum Prima Law, Development and Justice Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madaniya SELODANG MAYANG Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JENTRE Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Collegium Studiosum Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law NuCSJo : Nusantara Community Service Journal World Health Digital Journal (wolgitj) Mizan: Journal of Islamic Law
Ardiansah
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA TELEMEDICINE BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA Juni Rahmadhani Simatupang; Ardiansah; Sudi Fahmi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7183

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of the use of telemedicine media according to the positive laws that apply in Indonesia and Malaysia. This study uses normative juridical research methods using secondary data. The results of the study show that the use of telemedicine media based on Law Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities is only limited to Health Service Facilities. Meanwhile in Malaysia based on the Telemedicine ACT 1997 the use of telemedicine media is only for medical practitioners who have telemedicine certificates. Conclusion in Indonesia and Malaysia have similarities and differences in the use of telemedicine media. Laws governing health care need to be updated both from data privacy laws and the use of telemedicine media. Keywords: Telemedicine; Indonesia; Malaysia
IMPLEMENTASI PENUTUPAN USAHA KULINER AKIBAT PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA PEKANBARU Poni Wahyudi; Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.629-639

Abstract

Penerapan protokol kesehatan dibuat pemerintah untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Masyarakat berperan dalam menerapkan protokol kesehatan. Sanksi administratif diberikan kepada setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Permasalahan penelitian adalah implementasi penutupan usaha kuliner akibat pelanggaran prokes di Kota Pekanbaru dan hambatan dan upaya mengatasinya. Penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian adalah implementasi penutupan usaha kuliner akibat pelanggaran prokes di Kota Pekanbaru sudah dijalankan yang awalnya pelaku usaha diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan denda. Hambatan dan upaya mengatasinya adalah Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019, kualitas kebijakan yang masih lemah terlihat dari sanksi yang diberikan, kualitas pengawasan masih rendah dan upaya yang dilakukan melalui sosialisasi rutin dan menyeluruh kepada seluruh pelaku usaha, memanfaatkan waktu patroli secara maksimal dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa mencegah masalah keterbatasan jumlah petugas.
Implementasi Pemberian Tanggapan Keberatan Pemohon Informasi Publik Pada Komisi Informasi Di Sumatera Barat Maulana Ghalib As Shidqie; Ardiansah; Bagio Kadaryanto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang dunia usaha (swasta). Selama ini kecenderungan dunia usaha yang justru lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka terhadap kinerja usahanya kepada publik. Namun seiring waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi suatu fenomena global. Untuk itulah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi di Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kebebasan memperoleh informasi publik merupakan elemen penting mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel. Kebebasan dan kemudahan untuk memperoleh informasi adalah sebagai sarana kehidupan berdemokrasi. Untuk itu kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Maka dengan demikian sudah semestinya rakyat juga berhak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah. Untuk menyongsong sebuah masyarakat yang demokratis memerlukan dukungan perangkat hukum dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Salah satu cara memperkuat kontrol masyarakat itu adalah dengan adanya jaminan untuk memperoleh informasi.
PEMBINAAN KECAMATAN KINERJA PERINGKAT TERENDAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Ismal Ismal; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 9 No 1 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i1.292

Abstract

In granting the government authority to the regions, it indirectly brings consequences for the central government to the regions and also adds responsibility to the regions themselves. Thus a leader and head of government in the region must be able to manage and regulate the organizational affairs of his government agencies. The purpose of this research is to analyze the Lowest Performance Subdistrict Development, obstacles, and solutions in coaching in the field and analyze the efforts made to overcome obstacles in its implementation in the field. The research method is sociological legal research; the approach used in addition to the statutory regulation approach is an approach by conducting interviews. The results of this study are to find out sanctions and guidance or administrative reprimands for failure to take care of their government households for low-ranked sub-districts. Dalam pemberian kewenangan pemerintah kepada daerah, secara tidak langsung membawa konsekuensi pemerintah pusat terhadap daerah dan juga menambah akan tanggung jawab kepada Daerah itu sendiri. demikian seorang pemimpin dan kepala pemerintahan di daerah harus bisa sedemikian rupa untuk mengelola dan mengatur urusan organisasi instansi pemerintahannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Pembinaan Kecamatan Kinerja Peringkat Terendah, hambatan dan solusi dalam Pembinaan dilapangan dan menganalisis upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam pelaksanaanya dilapangan. Metode penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, pendekatan yang digunakan selain pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan wawancara. Hasil Penelitian ini untuk mengetahui sanksi dan pembinaan atau teguran administratif terhadap kegagalan mengurus rumah tangga pemerintahannya kepada kecamatan yang berperingkat rendah.
Kepatuhan Hukum Pejalan Kaki terhadap Penggunaan Sarana Penyeberangan di Kota Pekanbaru Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto; Silm Oktapani
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.898 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i1.261

Abstract

AbstrakPemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan sarana penyeberangan, akan tetapi banyak pejalan kaki yang tidak menggunakan sarana penyeberangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala pejalan kaki tidak menggunakan sarana penyeberangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Simpulan menunjukkan bahwa pejalan kaki tidak menggunakan sarana penyeberangan karena terburu-buru ke tempat tujuan, letak sarana penyeberangan terlalu jauh, sarana penyeberangan sudah rusak, dan rendahnya kesadaran. Upaya yang perlu dilakukan ialah penertiban terhadap pejalan kaki yang tidak memanfaatkan sarana penyeberangan, mensosialisasikan aturan lalu lintas, menguraikan dampak negatif tidak menggunakan fasilitas penyeberangan, inovasi pembangunan sarana penyeberangan, menertibkan iklan di tempat penyeberangan, dan memasang lampu-lampu sarana penyeberangan.Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Kota Pekanbaru; Pejalan kaki. AbstractThe Government of Pekanbaru City has provided the crossing facilities, but many pedestrians do not use crossing facilities. This research aims to analyze the legal disobedience of pedestrians in the use of crossing facilities. This research is descriptive in nature with empirical juridical type through legislation approach with qualitative analysis methods. The conclusion shows that pedestrians do not use crossing facilities because of; they were in a hurry to their destination, the location of crossing facilities is too far, crossing facilities have been damaged, and the lack of interest and awareness of people using the crossing facilities. Eff orts that need to be carried out was controlling people who do not use the crossing facilities, socializing traffi c rules, describing the negative impacts of not using crossing facilities, innovating the construction of crossing facilities, well arrangement of the advertisements at the crossing facilities, and providing crossing facilities with the lights.
Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan Aristia Pradita Widasari Widodo; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16071

Abstract

This study aims to examine the problem of doctor identity counterfeiters and analyze law enforcement against doctor's identity counterfeiters according to positive law in force in Indonesia. This study uses a normative juridical research method using secondary data. The results of the study show that law enforcement against doctor's identity counterfeiters is based on RI Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, RI Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, RI Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the Book of the Republic of Indonesia. Criminal Law Act. In these laws and regulations there are regulations that prohibit the use of identities that give the impression of being a doctor as well as criminal threats for perpetrators of counterfeiting. Meanwhile, in law enforcement cases of falsification of doctors' identities in Indonesia, it is felt that it is not appropriate according to the perspective of justice. The conclusion of the study is that law enforcement against doctor's identity counterfeiters has been carried out based on the relevant legislation. However, the application of sanctions that are not fully based on the applicable laws and regulations and do not contain the principles of justice Keywords: Justice; Identity Forgers; Law enforcement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pemalsu identitas dokter dan menganalisa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat peraturan yang melarang penggunaan identitas yang menimbulkan kesan sebagai dokter serta ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan. Sedangkan dalam penegakan hukum kasus pemalsuan identitas dokter di Indonesia dirasakan belum sesuai menurut perspektif keadilan. Kesimpulan penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Akan tetapi penerapan sanksi yang belum sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan Kata kunci: Keadilan; Pemalsu Identitas; Penegakan Hukum.
Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 Rudi Erwin Kurniawan; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16072

Abstract

This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia, through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore. Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic, someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life. Keywords: Vaccination; COVID-19; Citizen AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Kata Kunci : Vaksinasi; COVID-19; Warga negara
Tanggung Jawab Dokter Gigi Atas Kelalaian Terhadap Pasien Dian Kristanti Budiastuti; Ardiansah Ardiansah; Yeni Triana
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16213

Abstract

The purpose of this study was to analyze the legal responsibilities of dental medical personnel to patients based on positive law laws in Indonesia and to analyze the legal consequences of the legal responsibilities of dental medical personnel to patients based on positive law laws in Indonesia. This research method is normative legal research. Data analysis used descriptive qualitative analysis. Where to use library data sources. The conclusion shows that there are still medical dentists in the provision of health services that are not in accordance with standard operating procedures, minimum service standards and do not respect the rights of patients contained in the informed consent. So that dentists who make a mistake, negligence and even medical malpractice can be punished by criminal law, civil law or administrative law. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga medis dokter gigi terhadap pasien berdasarkan undang-undang hukum positif di Indonesia serta menganalisis akibat hukum terhadap tanggung jawab hukum tenaga medis dokter gigi terhadap pasien berdasarkan undang-undang hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana menggunakan sumber data kepustakaan. Simpulan menunjukan masih ada tenaga medis dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal serta tidak menghargai hak-hak pasien yang terdapat dalam informed consent. Sehingga dokter gigi yang melakukan suatu kesalahan, kelalaian bahkan malpraktek medis dapat dihukum secara hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi. 
Perlindungan Hukum bagi Pasien Anak Kritis dari Kesepakatan Do Not Resuscitate (DNR) (Legal Protection Of Critical Children Patients From Do Not Resuscitate (DNR) Maggie Stella Hung; Ardiansah Ardiansah; Yeni Triana
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i2.6244

Abstract

Perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada mengenai pengambilan keputusan dalam hal penatalaksanaan medis, khususnya do not resuscitate (DNR) oleh mature minors, belum mencapai kesepakatan universal. Perundang-undangan Indonesia yang ada saat ini mencegah anak di bawah umur yang kompeten untuk diberikan kapasitas terkait pengambilan keputusan tindakan medis atas dirinya. Hal ini tidak sesuai dengan Konvensi Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Terlebih lagi masalah ini tampak terabaikan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitik, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Kesimpulan studi ini didapatkan melalui analisis mendalam terhadap perundang-undangan, tinjauan literatur dan artikel. DNR pada anak kritis dapat dilakukan, namun harus mempertimbangkan faktor otonomi dan paternalistik, serta kapasitas seorang anak. Disamping itu, praktik DNR di Indonesia masih memiliki aspek kekosongan hukum sehingga diperlukan penegakan hukum
PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN Yohanes Iddo Adventa; Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i1.4948

Abstract

ABSTRACTThe fulfillment of the right to health services is a constitutional right of every Indonesian citizen. Therefore, the purpose of this study is to analyze the fulfillment of the rights of participants in the Social Security Administering Body (BPJS) from the perspective of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance. This type of research is normative legal research. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal material in the form of statutory provisions, secondary legal material in the form of text books, literature and writings of experts in general. Data collection techniques in this study were carried out through library research. The rights of citizens to health insurance will not be fulfilled by the state if these citizens do not carry out their obligations in the form of paying contributions for health insurance. The ideal fulfillment of the rights of BPJS participants from the perspective of Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Health Insurance is that each participant must pay contributions no later than the 10th of each month. In addition, BPJS Health is required to record and collect arrears as BPJS Health receivables for a maximum of 24 (twenty four) months. Furthermore, ideally, BPJS Health will collect fines according to the number of months in arrears.ABSTRAKPemenuhan hak pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditinjau dari perspektif Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan. Hak warga negara atas jaminan kesehatan tidak akan dipenuhi oleh negara apabila warga negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dalam bentuk membayar iuran atas jaminan kesehatan. Pemenuhan hak peserta BPJS yang ideal ditinjau dari perspektif Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan adalah setiap peserta wajib membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Selain itu, BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan iuran sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 (dua puluh empat) bulan. Selanjutnya, idealnya, BPJS Kesehatan memungut denda kepada sesuai dengan jumlah bulan tertunggak.
Co-Authors A. Mario Manalu Abdul Rifqi Ade Indah Pratiwi Afrita, Indra Agus Romeidin Aida, Zul Aliar Syam Andrizal Andrizal Andrizal, Andrizal Aristia Pradita Widasari Widodo Azmi, Bahrun Bagio Kadaryanto, Bagio Bahrun Azmi Bahrun Azmi Boy Muhammad Putra Das'at Zulhendra Dian Kristanti Budiastuti Dini Onasis DONI APRIALDI Eddy Asnawi Eddy Asnawi Fahmi, H. Sudi Fendri Gunawan Gunawan, Fendri Haris, Asep Hendri Hendri Hendri Hendri Hengki Hengki Iriansyah Iriansyah Iriansyah Iriansyah Ismail, Syaimak Ismal Ismal Juhartono, Juhartono Juni Rahmadhani Simatupang Kardaryanto, Bagio Khairul, Fatma Libra, Robert Lisno Saputra Luh Putu Ratna Sundari Maesyarifah, Agesti Absah Maggie Stella Hung Manita, Rehulina Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Muhammad Ashari Mursalin . Oktapani, Silm Oktapani, Silm Oktaviadi, Eko Perri Sibarani Poni Wahyudi Putra, Pajar Pratama Putri, Darma Rachmad Oky Saputra Rahmi Anisa Ramadhan Reski Retno Wulandari Rezki Amellya Rizki Hidayat Robert Libra Rudi Erwin Kurniawan Rudi Erwin Kurniawan Rudi Pardede Rufi'i S Samsul Hadi Samuel Edy Putra Tampubolon Sandra Dewi Sibarani, Perri Sihotang, Febrian Tamara Siregar, Cutra Andika Sitompul, Hasran Irawadi Sri Dharmayanti Sri Jauharah Laily sudi fahmi Sudi Fahmi Sudi Fahmi Sudi Fahmi Sudi Fahmi, Sudi Sudi, Sudi Fahmi Syafri Is Syahri, Alfi Syahrul Syahrul Tamsir, Muhamad Wan Taufik Hidayat Welli Zulfikar Widya Nengsih Winstar, Yelia Nathassa Wirda Susanti Yalid Yalid Yetti, Yetti Yohanes Iddo Adventa Yulhairi Yulhairi ⁠Indra Afrita