Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.818
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia al-Afkar, Journal For Islamic Studies Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Positum Ilmu Hukum Prima Law, Development and Justice Review Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madaniya SELODANG MAYANG Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JENTRE Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Collegium Studiosum Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Mizan: Journal of Islamic Law
Ardiansah, Ardiansah
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Kewenangan Mahkamah Partai Politik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif Siregar, Cutra Andika; Ardiansah, Ardiansah; Azmi, Bahrun
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3795

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Partai Politik terhadap penyelesaian perselisihan internal hasil pemilihan umum legislatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimanakah idealnya penyelesaian perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif oleh Mahkamah Partai Politik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa idealnya Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif terlebih dahulu barulah memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah. Jika tercapai kesepakatan, Mahkamah Partai Politik menuangkannya dalam penetapan Mahkamah Partai Politik yang sifatnya final dan mengikat. Jika tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya Mahkamah Partai Politik menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi “Menyatakan Mahkamah Partai Politik tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik hasil pemilihan umum legislatif”, dan “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”.
Implementasi Pelayanan Surat Rujukan Pasien Peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Manita, Rehulina; Fahmi, H. Sudi; Ardiansah, Ardiansah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15644

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji implementasi pelayanan surat rujukan bagi pasien BPJS di RSUD Bangkinang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Peraturan ini mengatur sistem rujukan untuk memastikan pasien mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai melalui mekanisme terstruktur dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan peraturan di RSUD Bangkinang, mengidentifikasi hambatan, dan upaya rumah sakit dalam mengatasinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di RSUD Bangkinang menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman prosedur rujukan, dan kendala teknis sistem informasi. Namun, RSUD Bangkinang telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan ini, termasuk pelatihan petugas kesehatan, penambahan fasilitas pendukung, dan optimalisasi teknologi informasi. Kerjasama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah juga ditingkatkan. Kesimpulannya, meskipun terdapat hambatan, RSUD Bangkinang telah berupaya signifikan menerapkan sistem rujukan. Rekomendasi meliputi pengawasan yang lebih ketat, penambahan sumber daya, dan peningkatan pemahaman petugas kesehatan tentang pentingnya sistem rujukan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya sistem rujukan pasien BPJS. Kata Kunci: Pelayanan Surat Rujukan Pasien, BPJS, Rumah Sakit Umum Daerah
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tanah Urug Tanpa Izin di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Hengki, Hengki; Fahmi, H. Sudi; Ardiansah, Ardiansah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15648

Abstract

AbstrakPotensi sumber daya alam berupa tanah urug di Kota Dumai merupakan modal besar dalam proses pembangunan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat mengelolanya dengan tetap mematuhi aturan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, perkembangan usaha pengerukan tanah urug di Kota Dumai sangat tinggi, dan banyak kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh masyarakat mengabaikan aturan yang berlaku. Akibatnya, tanah yang dikeruk menjadi berlubang dan dapat membahayakan lingkungan sekitar. Masalah utama adalah pengerukan tanah urug tanpa izin di Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Selatan yang berlangsung lama. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dan kendala terhadap pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan data primer dan sekunder, melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan banyak pelaku usaha pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai. Polres Dumai hanya menangani 3 kasus dari tahun 2020 hingga 2021. Kendala utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk pengamanan dan penyimpanan barang bukti ekskavator sebelum pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Dumai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai masih terhambat, terutama karena fasilitas yang tidak memadai. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan penegak hukum untuk menegakkan aturan secara efektif dan memberikan efek jera bagi pelanggar.Kata Kunci: Pertambangan, Tanah Urug, Penegakan Hukum
The Government Responsibility for Oil and Gas Management Based on Constitution of Indonesia Ardiansah, Ardiansah; Asnawi, Eddy; Fahmi, Sudi; Ismail, Syaimak
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1391

Abstract

On September 3, 2022, fuel prices were raised by President Joko Widodo, with advocates arguing that the increase is necessary to safeguard the State Revenue and Expenditure Budget. Dissenting groups contended the hike was inappropriate, citing a dissonance between the identified problem and the proposed solution. Therefore, this study aims to analyze the legal aspects, policies and the role of the government in ensuring the welfare of Indonesian citizens through oil and gas management. Using a normative legal study methodology, the study used both statutory and analytical methods. The results showed a discrepancy between the increase in fuel price and the principles outlined in Article 33 and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The government, as the representative of the state, holds the authority to manage the mining sector's economy, aiming to maximize prosperity for citizens. Adhering to the ideology of a welfare state, the responsibility to provide basic social needs and foster prosperity is assigned to the government.
Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Atas Putusan Arbitrase Untuk Pembangunan Nasional Ardiansah, Ardiansah; Yetti, Yetti; Onasis, Dini
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.92 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.146

Abstract

Tulisan ini menganalisis tentang perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPerdata tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan persepsi bisa diselesaikan bila ada kesepahaman diantara berbagai lembaga. Bagaimanapun, kepentingan negara harus lebih diutamakan. Dirjen Pajak perlu bekerjasama dengan BANI agar mendapatkan informasi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Seterusnya, Pemerintah perlu membuat aturan khusus mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keragu-raguan bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.
Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Hendri, Hendri; Ardiansah, Ardiansah; fahmi, sudi
JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU Vol 4 No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtpm.v4i2.4234

Abstract

Regional Regulation Number 10 of 2006 contains policies regarding the obligation to build infiltration wells, it is clearly regulated that the obligation to construct infiltration wells is addressed to every person in charge. Responsible for the construction covering the ground surface and the number of infiltration wells made in accordance with the total land surface covered by the building. This rule is contained in Article 19 paragraph (4) of Regional Regulation Number 10 of 2006 which reads: "Every building that has been established and does not yet have an infiltration well is obliged to make a follow-up infiltration well". Region Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells is not implemented properly, there are still many building owners in Pekanbaru City who do not build infiltration wells. Barriers to the implementation of the construction of water infiltration wells in Pekanbaru City are the low level of public knowledge, lack of supervision and no sanctions and efforts to overcome obstacles to the implementation of water infiltration wells for flood prevention in Pekanbaru City based on Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Wells. The absorption is to carry out socialization and legal counseling, improve supervision and cooperate with related agencies.
Pengawasan Penyetoran Retribusi Parkir Daerah Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Pesisir Putra, Pajar Pratama; Ardiansah, Ardiansah; Oktapani, Silm
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.342

Abstract

Undang-undang No. 9 tahun 2015 menetapkan mengenai Pemerintahan Daerah, mengatur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada kegiatan pembangunan sebagai hasil dari dana suatu daerah, yang menjadi komponen pajak daerah. Pajak dan retribusi sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi yang luas, pemungutan retribusi daerah dilakukan oleh jasa pelayanan pemerintahan daerah, bersifat memaksa karena menghasilkan hubungan timbal balik negara dengan penduduk. Salah satu pengolahan retribusi daerah di tepi jalanan umum, dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, dengan menggunakan sistem manajemen koordinator terhadap titiktitik parkir melalui Surat Perintah Tugas (SPT), koordinator menginstruksikan tugas teknis kepada juru parkir di lapangan, guna menarik retribusi dari pengguna jasa parkir. Terkhusus di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, retribusi parkir dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Sosiologis Hukum, hubungan korelasi (sebab-akibat) antara hukum dengan masyarakat. Hasil penelitian adalah masih adanya juru parkir yang melakukan penyelewengan uang retribusi parkir, demi kepentingan pribadi, karena kendala tersebut maka diperlukannya pengawasan retribusi parkir yang lebih ketat oleh Dinas Perhubungan dan pengawas parkir, dengan cara menerapkan sanksi tegas sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
PENGAWASAN KEUANGAN DESA DALAM KONTEKS ISLAM DAN OTONOMI LOKAL: Studi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau Tamsir, Muhamad; Ardiansah, Ardiansah; Kadaryanto, Bagio
Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/nusantara.v20i1.35864

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi pengawasan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan pendekatan hukum tata negara dan nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan publik. Studi ini berlandaskan pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme pengawasan keuangan desa dan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam Islam. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan peran pengawasan guna mencegah penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan studi kasus pada beberapa desa di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti Desa Panglima Raja, Desa Teluk Dalam, Desa Saka Rotan, Desa Simpang Tiga, dan Desa Pelanduk. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen keuangan desa dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan keuangan desa oleh BPD masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman regulasi oleh anggota BPD, lemahnya transparansi dalam pelaporan keuangan, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Dalam perspektif Islam, kelemahan dalam pengawasan ini berpotensi menyalahi prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan hadis.
Perlindungan Hak terhadap Anak sebagai Korban Ekploitasi Narkotika di Provinsi Riau Sihotang, Febrian Tamara; Fahmi, Sudi; Ardiansah, Ardiansah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25644

Abstract

Jika seseorang dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika, mereka dapat dikenai sanksi pidana yang berat. Pasal 76A undang undang ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau memanfaatkan anak dalam situasi yang melanggar hukum, termasuk dalam kasus narkotika. Hukuman bagi pelaku ini merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kejahatan narkotika. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Perlindungan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan dalam hak terhadap anak sebagai korban ekploitasi narkotika di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hak Terhadap Anak Sebagai Korban Ekploitasi Narkotika Di Provinsi Riau adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika di Provinsi Riau sehingga anak berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka tidak hanya mengalami dampak fisik dan psikologis akibat penyalahgunaan narkotika, tetapi juga menghadapi stigma sosial yang menghambat proses pemulihan mereka. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak anak korban sering kali terfokus pada aspek hukum, seperti penangkapan pelaku eksploitasi, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada pemulihan psikologis dan sosial anak. Hal ini menyebabkan banyak korban merasa diabaikan dan sulit untuk kembali menjalani kehidupan normal. Hambatannya adalah minimnya sinergi antar-lembaga terkait, adanya kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani anak korban eksploitasi narkotika, terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang khusus menangani anak-anak, kendala dalam mengungkap jaringan sindikat narkotika yang melibatkan anak-anak, ketakutan akan ancaman dari pelaku, dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi. Upaya mengatasi hambatan adalah aparat penegak hukum bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan dan lembaga sosial untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka sebagai korban memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada anak-anak korban, Program pemulihan yang melibatkan lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan lembaga rehabilitasi, koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait seperti Kepolisian, BNN, Dinas Sosial, dan lembaga rehabilitasi anak, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga sosial, menciptakan ruang aman bagi anak-anak untuk berbicara dan melaporkan apabila mereka menjadi korban, agar mereka merasa dihargai dan didengar, dan pendekatan yang lebih proaktif dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan hak anak sebagai korban eksploitasi narkotika. Sarannya adalah sebaiknya Aparat penegak hukum, bersama dengan lembaga pendidikan dan lembaga sosial, perlu memperkuat program penyuluhan dan edukasi mengenai hak-hak anak dan bahaya narkotika. Program ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran di sekolah-sekolah, komunitas, dan tempat-tempat umum, untuk memastikan anak-anak dan masyarakat tahu bahwa mereka berhak atas perlindungan. Selain itu, sosialisasi ini juga harus melibatkan orang tua, karena mereka berperan penting dalam mendukung anak anak dalam mengenali potensi bahaya narkotika dan eksploitasi.
ANALISIS PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEKANBARU Ardiansah, Ardiansah; Oktapani, Silm
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i2.5408

Abstract

Thearrangement of the green open space of the City of Pekanbaru has not been implemented as mandated by the Law on Spatial Planning. Because the rapid development of malls and offices is not comparable to the construction of green open spaces. This research is categorized as sociological legal research, namely research on the effectiveness of law in the community. The results of the study show that the Pekanbaru City Government has not yet fully organized and utilized green open space land. The barriers are structured due to the weak ability to control the land, limited funds, the absence of green open space planning, low private participation, low public awareness, expensive land prices, the ability of the government to only buy land according to the Tax Object Value, and not yet effective implementation of the green open space program. Regulatory efforts include preparing green open space, providing funding, collaborating with the private sector, limiting the construction of buildings and buildings, cooperating with investors, making regulations with strict sanctions on the conversion of green open spaces, synergies between government, the private sector, and community and a strategy for structuring green open space. The Pekanbaru City Government needs to show a strong commitment in structuring green open space.
Co-Authors Abdul Rifqi Ade Indah Pratiwi Afrita, Indra Agus Romeidin Aida, Zul Aliar Syam Andrizal Andrizal Aristia Pradita Widasari Widodo Azmi, Bahrun Bagio Kadaryanto, Bagio Bahrun Azmi Bahrun Azmi Boy Muhammad Putra Das'at Zulhendra Dian Kristanti Budiastuti Dini Onasis DONI APRIALDI Eddy Asnawi Fahmi, H. Sudi Fendri Gunawan Gunawan, Fendri Haris, Asep Hendri Hendri Hengki Hengki Iriansyah Iriansyah Iriansyah Iriansyah Ismail, Syaimak Ismal Ismal Juhartono, Juhartono Juni Rahmadhani Simatupang Kardaryanto, Bagio Khairul, Fatma Libra, Robert Lisno Saputra Luh Putu Ratna Sundari Maesyarifah, Agesti Absah Maggie Stella Hung Manita, Rehulina Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Muhammad Ashari Mursalin . Oktapani, Silm Oktapani, Silm Oktaviadi, Eko Pardede, Rudi Poni Wahyudi Putra, Pajar Pratama Putri, Darma Rahmi Anisa Reski Retno Wulandari Rezki Amellya Rizki Hidayat Rohim Rohim, Rohim Rudi Erwin Kurniawan Rudi Erwin Kurniawan S Samsul Hadi sandra dewi Sibarani, Perri Sihotang, Febrian Tamara Siregar, Cutra Andika Sitompul, Hasran Irawadi Sri Dharmayanti Sri Jauharah Laily Sudi Fahmi Sudi Fahmi Sudi Fahmi Sudi Fahmi, Sudi Sudi, Sudi Fahmi Syahri, Alfi Syahrul Syahrul Tamsir, Muhamad Wan Taufik Hidayat Widya Nengsih Winstar, Yelia Nathassa Yalid Yalid Yetti, Yetti Yohanes Iddo Adventa Yulhairi Yulhairi ⁠Indra Afrita