Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.818
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia al-Afkar, Journal For Islamic Studies Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Positum Ilmu Hukum Prima Law, Development and Justice Review Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madaniya SELODANG MAYANG Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JENTRE Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Collegium Studiosum Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Mizan: Journal of Islamic Law
Ardiansah, Ardiansah
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap Mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Ashari, Muhammad; Ardiansah, Ardiansah; Andrizal, Andrizal
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 3 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i3.1615

Abstract

The implementation of the presidential threshold in Indonesia has long been debated for its impact on political representation and democratic fairness. As a response to ongoing criticism, the Constitutional Court issued Decision No. 62/PUU-XXII/2024, which annulled Article 222 of Law No. 7 of 2017 concerning the requirement for political parties or coalitions to meet a minimum seat or vote percentage to nominate presidential and vice-presidential candidates. This study explores the legal consequences of that ruling on Indonesia’s presidential nomination system. Using a normative juridical method with qualitative analysis, the research is based on constitutional interpretation, relevant statutory provisions, and scholarly perspectives on constitutional law and judicial review. The ruling emphasizes the incompatibility of the threshold with the principle of popular sovereignty and reaffirms the Constitutional Court’s function as the guardian of constitutional rights. The elimination of the threshold opens broader access for political parties to participate in presidential nominations, increases leadership choices for voters, and challenges the dominance of major parties. Nevertheless, the decision also demands prompt legislative reforms and institutional readiness to ensure a smooth transition toward a more inclusive and democratic electoral process.
Implementasi Penanganan Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Ade Indah Pratiwi; Ardiansah; Yelia Nathassa Winstar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2451

Abstract

Fenomena pengungsi lintas negara menjadi isu global yang terus meningkat, salah satunya adalah pengungsi Rohingya yang mengalami diskriminasi sistematis dan kehilangan kewarganegaraan di Myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan tempat penampungan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru berdasarkan regulasi tersebut serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk menggambarkan penerapan kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal. Masih banyak pengungsi yang tidak memperoleh tempat penampungan yang layak sesuai ketentuan hukum, disertai dengan minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas, dan resistensi sosial dari masyarakat sekitar. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional dalam memastikan perlindungan hak asasi pengungsi secara komprehensif dan berkelanjutan
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Haris, Asep; Ardiansah, Ardiansah; Asnawi, Eddy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14673

Abstract

Pelaksanaan sewa aset tanah barang milik daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang milik daerah, dimana fakta dilapangan masih banyaknya pemamfaatan aset tanah tersebut oleh pihak ketiga tidak memiliki izin sewa dari Pemerintah daerah. Penelitian adalah peranan struktur Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terutama masalah izin sewa barang milik daerah berupa aset tanah di wilayah kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Sosiologis yang berlokasi di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Sumber Data menggunakan data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuisioner dan kajian pustaka. Penulis juga menggunakan metode berfikir secara induktif yakni cara berfikir yang menarik dari suatu kesimpulan dari surat penyataan oleh dalil yang bersifat Khusus, menjadi suatu atau kasus yang bersipat umum. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa implementasi terhadap izin sewa barang milik daerah belum dilakukan secara optimal. Hambatan yang dihadapi adalah bahwa para pihak ketiga sebagai pengelola aset tanah milik pada umumnya belum mengetahui tentang peraturan tentang standar operasional prosedur perizinan sewa barang milik daerah. Upaya yang dilakukan adalah melakukan kegiatan sosialisasi dan implementasi tentang izin sewa barang milik daerah kepada pihak ketiga sebagai calon mitra pengelola aset tanah barang milik daerah.
Inkonsitensi Hukum Pembatalan Peraturan Daerah yang Bermasalah dalam Hukum Indonesia Rohim, Rohim; Fahmi, H. Sudi; Ardiansah, Ardiansah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sebaran pulau-pulau ini, secara administratif ditata dan dikelompokkan menjadi beberapa wilayah yang disatukan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik RI tahun 2023, negara Indonesia terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) wilayah yang disebut atau berstatus sebagai daerah provinsi, 416 (empat ratus enam belas) yang berstatus sebagai daerah kabupaten, dan 98 (sembilan puluh delapan) yang berstatus sebagai kota.Atau, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Daerah Tingkat I (provinsi) dan 514 Daerah Tingkat II (kabupaten/kota). Jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang relatif besar ini tentu menjadi modal penting dan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk terus bergerak menuju negara maju di tengah persaingan global yang semakin kompleks dan kompetitif.Pasal 18 UndangUndang Dasar 1945 (naskah asli sebelum amendemen) memberikan sebuah pengingatan dan pedoman, bahwa "pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undangundang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.Pembagian dan distribusi kewenangan yang diatur dan tercermin di dalam konstitusi (UUD 1945) maupun sejumlah peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah, khususnya kebijakan dalam membuat dan menetapkan PerDa dan PerKaDa, dalam praktiknya mengalami berbagai problem, terutama yang berhubungan dengan persoalan kewenangan pencabutan dan/atau pembatalan suatu Perda/perkada
A Pendekatan Hukum Sosiologis dalam Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru Pasca UU No. 20 Tahun 2023 Oktaviadi, Eko; Fahmi, Sudi; Ardiansah, Ardiansah
JENTRE Vol. 6 No. 1 (2025): JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38075/jen.v6i1.540

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan pendekatan hukum sosiologis. Fokus kajian diarahkan pada realitas penerapan sistem pembelajaran terintegrasi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan ASN di Loka Diklat Keagamaan telah mengadopsi model blended learning dan digitalisasi, namun masih menghadapi kendala signifikan seperti keterbatasan akses internet, beban kerja tinggi, dan kurangnya modul pelatihan kontekstual. Budaya birokrasi yang belum mendukung pembelajaran berkelanjutan dan resistensi terhadap digitalisasi juga menjadi hambatan utama. Dari sudut pandang hukum sosiologis, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan efektivitas sosialnya dalam membentuk perilaku organisasi. Upaya peningkatan telah dilakukan melalui pengembangan materi pelatihan berbasis kebutuhan jabatan, integrasi nilai-nilai lokal, serta pemanfaatan teknologi untuk pelatihan adaptif dan dialogis. Studi ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, reformasi kultural ASN, penguatan anggaran, serta pembangunan sistem coaching dan evaluasi berbasis kinerja nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan model pelatihan ASN yang lebih kontekstual dan transformatif sesuai dengan amanat reformasi birokrasi dan hukum administrasi publik.
Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dari Perspektif Hukum Indonesia Aida, Zul; Ardiansah, Ardiansah; Afrita, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9580

Abstract

Tindakan operasi pembedahan dalam praktik medis menuntut dokter untuk mengemban tanggung jawab hukum yang sangat penting, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi aspek kunci dari tanggung jawab tersebut, dengan fokus pada kewajiban informatif dokter terhadap pasien, proses perolehan consent pasien, standar profesional yang harus diikuti, dan implikasi hukum terkait kesalahan medis selama operasi. Kewajiban dokter untuk memberikan informasi komprehensif sebelum operasi bertujuan memastikan pemahaman pasien mengenai risiko, manfaat, dan alternatif prosedur. Consent pasien menjadi dasar legal, dan analisis mendalam dilakukan terhadap proses perolehannya serta dampaknya pada pertanggungjawaban dokter. Artikel juga menyoroti urgensi menjaga standar profesional dalam tindakan operasi, dengan penelitian terhadap konsekuensi hukum apabila standar tersebut dilanggar. Kesalahan medis selama operasi, termasuk sanksi hukum dan tuntutan ganti rugi yang mungkin dihadapi dokter, menjadi sorotan utama. Dalam konteks etika profesional, artikel menekankan pentingnya dokter menjalankan praktik medis sesuai dengan kode etik profesi, dengan pelanggaran dapat memiliki implikasi hukum dan profesional. Perlindungan hak dan kepentingan pasien menjadi fokus khusus, dengan analisis terhadap kewajiban dokter dalam mengutamakan kesejahteraan pasien. Artikel ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan operasi pembedahan di Indonesia, menjadi sumber berharga bagi praktisi hukum, dokter, dan pihak terkait. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Tindakan Operasi, Dokter.
Implementasi Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Khairul, Fatma; Fahmi, H. Sudi; Ardiansah, Ardiansah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9584

Abstract

Penelitian sosiologis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dinamika sosial dalam implementasi kebijakan kepemilikan Surat Tanda Registrasi Perawat (STR) di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, sejalan dengan peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana interaksi sosial antara perawat, pihak rumah sakit, dan faktor-faktor sosial lainnya memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan perawat, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika sosial memainkan peran kunci dalam implementasi kepemilikan STR di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Tantangan yang dihadapi meliputi ketidakmerataan pemahaman di kalangan perawat, kurangnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan STR, dan kendala administratif yang mempengaruhi interaksi sosial di lingkungan rumah sakit. Selain itu, perbedaan interpretasi terkait tata cara pendaftaran dan perpanjangan STR menciptakan dinamika yang kompleks dalam hubungan sosial. Dalam konteks sosiologis, temuan penelitian ini menyoroti aspek-aspek dinamika sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan di lingkungan rumah sakit. Rekomendasi penelitian ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perawat melalui pendekatan sosial, seperti pengembangan program pelatihan yang melibatkan interaksi sosial, kampanye penyuluhan yang memperhitungkan faktor sosial, dan peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memahami dampak sosial dari implementasi kebijakan.
IMPLEMENTATION OF COMPENSATION FOR LOSS OF OFFICIAL VEHICLES IN ROKAN HILIR DISTRICT syahri, alfi; ardiansah, ardiansah; Kadaryanto, Bagio
EKSEKUSI Vol 6, No 1 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i1.27531

Abstract

Article 7 of Government Regulation Number 38 of 2016 concerning Procedures for Compensation Claims for State/Regional Losses Against Non-Treasurer Civil Servants or Other Officials, states that: "Based on the verification results report as intended in Article 5 paragraph (3), the State/Regional Loss Settlement Official must resolve State/Regional Losses by carrying out Compensation Claims." However, in the Rokan Hilir Regency government environment, the implementation is not yet underway because the demand for regional compensation for 4 non-Treasurer Civil Servants who lost two-wheeled official vehicles has not been implemented. The aim of this research is to analyze the implementation of compensation for loss of official vehicles in Rokan Hilir Regency, to analyze the obstacles and efforts. This type of research is sociological/empirical legal research. The results of the research show that the implementation of compensation for loss of official vehicles in Rokan Hilir Regency based on Government Regulation Number 38 of 2016 concerning Procedures for Claiming State/Regional Compensation Against Non-Treasurer Civil Servants or Other Officials has not been implemented in accordance with applicable legal provisions. This was proven by 4 non-treasurer civil servants who lost their two-wheeled official vehicles, causing regional financial losses, but their demands for regional compensation for losses have not yet been implemented.Keywords: Official Vehicles, Losses, Claims
Implementasi Larangan Membunyikan Compact Disc Suara Burung Walet di Luar Ketentuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir Wulandari, Retno; Fahmi, Sudi; ardiansah, ardiansah
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.24363

Abstract

Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin  Penangkaran Sarang Burung Walet, yang menyatakan bahwa: “Pemegang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet, dilarang Membunyikan suara kaset/ Compact Disc (CD) suara burung walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 16.00 s/d 19.30 WIB.” Namun larangan tersebut masih dilanggar. Tujuan penelitian: Untuk menganalisis implementasi larangan; Untuk menganalisis hambatan; serta Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/ empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan  pendekatan kasus dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pertama, Implementasi larangan dilanggar, dibuktikan tahun 2021 sampai 2023 masih ada pelaku usaha pemegang izin penangkaran sarang burung walet yang membunyikan Compact Disc suara burung walet pada siang dan malam hari selain pukul 16.00 s/d 19.30 WIB. Kedua, Hambatannya adalah: faktor aparat pemerintah daerah, faktor sarana/fasilitas, serta faktor masyarakat: Ketiga, upaya mengatasinya: dari faktor aparat pemerintah daerah sebaiknya: penegakan hukum bagi pelanggar; peningkatan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam pengawasan serta membuang ego sektoral; menyelenggarakan sosialisasi. Dari faktor sarana/fasilitas sebaiknya: Pemerintah Provinsi Riau membantu pendanaan di kabupaten; anggaran Dinas Lingkungan Hidup setempat difokuskan untuk pengawasan; anggaran Satuan Polisi Satpol PP setempat difokuskan untuk operasi yustisi. Dari faktor masyarakat sebaiknya: pengusaha memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat; menerapkan sanksi pencabutan izin kepada pelanggar; Masyarakat sekitar bangunan penangkaran melaporkan pelanggaran; melakukan sosilisasi Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin  Penangkaran Sarang Burung Walet.Kata Kunci: Larangan, Suara, Burung Walet
PROBLEMATIKA HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU Oktapani, Silm; Ardiansah, Ardiansah
UNES Law Review Vol. 3 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v3i3.175

Abstract

The existence of garbage is a very serious matter in Pekanbaru City, with the increasing population resulting in an increase in the amount of waste produced every day. It is a concern for the Pekanbaru City Government to be able to overcome the problems that are increasing day by day. Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning waste management is the basis for the implementation of the waste management policy. This study aims to see what are the legal problems for waste management in Pekanbaru City. The sociological law method is a method in this research to see how the law enforcement process is and how the law is enforced in society. The difficulty of changing people's habits in sorting organic and inorganic waste has made the waste management process unable to run optimally, and the lack of waste transport fleets is also one of the problems in waste management. The importance of the optimal role of the Pekanbaru City Government to the waste bank as an organization that helps the Pekanbaru City Government in its efforts to save money.
Co-Authors Abdul Rifqi Ade Indah Pratiwi Afrita, Indra Agus Romeidin Aida, Zul Aliar Syam Andrizal Andrizal Aristia Pradita Widasari Widodo Azmi, Bahrun Bagio Kadaryanto, Bagio Bahrun Azmi Bahrun Azmi Boy Muhammad Putra Das'at Zulhendra Dian Kristanti Budiastuti Dini Onasis DONI APRIALDI Eddy Asnawi Fahmi, H. Sudi Fendri Gunawan Gunawan, Fendri Haris, Asep Hendri Hendri Hengki Hengki Iriansyah Iriansyah Iriansyah Iriansyah Ismail, Syaimak Ismal Ismal Juhartono, Juhartono Juni Rahmadhani Simatupang Kardaryanto, Bagio Khairul, Fatma Libra, Robert Lisno Saputra Luh Putu Ratna Sundari Maesyarifah, Agesti Absah Maggie Stella Hung Manita, Rehulina Masri Masri Maulana Ghalib As Shidqie Muhammad Ashari Mursalin . Oktapani, Silm Oktapani, Silm Oktaviadi, Eko Pardede, Rudi Poni Wahyudi Putra, Pajar Pratama Putri, Darma Rahmi Anisa Reski Retno Wulandari Rezki Amellya Rizki Hidayat Rohim Rohim, Rohim Rudi Erwin Kurniawan Rudi Erwin Kurniawan S Samsul Hadi sandra dewi Sibarani, Perri Sihotang, Febrian Tamara Siregar, Cutra Andika Sitompul, Hasran Irawadi Sri Dharmayanti Sri Jauharah Laily Sudi Fahmi Sudi Fahmi Sudi Fahmi Sudi Fahmi, Sudi Sudi, Sudi Fahmi Syahri, Alfi Syahrul Syahrul Tamsir, Muhamad Wan Taufik Hidayat Widya Nengsih Winstar, Yelia Nathassa Yalid Yalid Yetti, Yetti Yohanes Iddo Adventa Yulhairi Yulhairi ⁠Indra Afrita