Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Analisis Terhadap Prinsip Ultimum Remedium: Decriminalization and Recriminalization in the New Criminal Code: An Analysis of the Ultimum Remedium Principle Eko Budi Sariyono; Makkah HM; Iwan Rasiwan; Johannes Triestanto; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dekriminalisasi dan rekriminalisasi yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia serta keterkaitannya dengan prinsip ultimum remedium. KUHP Baru yang mulai berlaku pada awal 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam hukum pidana nasional, termasuk penghapusan beberapa delik lama yang dianggap tidak relevan dengan nilai sosial modern dan pengaturan pidana baru untuk mengantisipasi tantangan hukum kontemporer. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana KUHP Baru menegaskan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang diterapkan setelah mekanisme non-penal, seperti sanksi administratif, penyelesaian restoratif, atau mediasi, dinilai tidak memadai untuk menangani suatu perbuatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan studi pustaka terhadap KUHP Baru, literatur hukum nasional, serta artikel ilmiah yang membahas prinsip ultimum remedium dan reformasi KUHP. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah keseimbangan antara dekriminalisasi perbuatan yang tidak membahayakan masyarakat dan rek­ri­mi­na­li­sa­si delik baru yang dianggap penting bagi kepentingan publik, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru berupaya menjaga keseimbangan antara pembatasan over-kriminalisasi dan pemenuhan kebutuhan hukum yang dinamis, sekaligus menegaskan bahwa pidana harus digunakan secara proporsional dan selektif. Dinamika antara penghapusan delik kuno dan pengaturan delik baru ini memberikan implikasi signifikan terhadap penerapan prinsip ultimum remedium, menuntut aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam memilih langkah pidana sebagai upaya terakhir.
Analisis Korelasi Kepatuhan Hukum K3 Terhadap Produktivitas SDM Melalui Data Kecelakaan Kerja Nasional Portal Satu Data Mardiman Mardiman; Taufik Taufik; M Rizal Bagaskoro; Iwan Rasiwan
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the correlation between Occupational Safety and Health (OSH) legal compliance and Human Resource (HR) productivity using national workplace accident data from Indonesia's Single Labor Data Portal (2019-2024). A qualitative approach with documentary study design and thematic analysis was employed to identify relational patterns and causal mechanisms, using accident rates as a proxy for OSH compliance. Findings reveal a 152.7% surge in accident cases (from 182,835 to 462,241), indicating systemic enforcement deficiencies. Three causal pathways were identified: (1) reduced workforce capacity due to absenteeism (14-28 days recovery) and permanent disability (6.17% fatality rate); (2) 32% higher motivation and job satisfaction in companies with structured OSH systems; and (3) resource reallocation from accident cost savings (IDR 5-500 million/case) toward HR competency development. Results refute the assumption that OSH is a financial burden, confirming instead that safety investment is a prerequisite for sustainable productivity. Sectoral disparities (construction 29-32%, manufacturing 26%) and severe underreporting (94% in peripheral regions) reflect regulatory gaps, enforcement deficits, and cultural barriers. Policy recommendations include risk-based regulatory reform, digital supervision systems, and OSH integration into vocational curricula to transform compliance from procedural obligation into a strategic productivity driver. The study contributes empirical evidence linking legal compliance with tangible productivity outcomes in Indonesia's labor context.