cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
kompilasihukumunram@gmail.com
Phone
+6287868565632
Journal Mail Official
kompilasihukumunram@gmail.com
Editorial Address
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram Kodepos 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Kompilasi Hukum
Published by Universitas Mataram
ISSN : 25025333     EISSN : 25986414     DOI : https://doi.org/10.29303/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law and justice in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 185 Documents
 12   13   14   15   16 
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyalahgunaan RT/RW Net Dengan Menggunakan Internet Broadband Yang Dijual Kembali Budi Wira Mojasa
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.194

Abstract

Internet broadband adalah jenis koneksi internet yang biasa digunakan di rumah, yang mana kecepatannya dibagi rata sesuai jumlah pengguna atau padatnya penggunaan internet. Keunggulan internet broadband adalah biaya langganan cenderung lebih murah, namun bila jumlah pengguna atau penggunaan internet sedang banyak, kecepatan yang didapat oleh setiap pengguna akan berkurang. Tulisan ini akan fokus membahas kriteria tindak pidana akses boradband tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi dan pertanggungjawaban pelaku usaha RT-RW Net yang menjual akses internet broadband tanpa izin pada perusahaan telkomunikasi. Mentode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawab pelaku usaha Rt/Rw Net yang menjual akses internet Broadband yaitu dengan cara menganti rugi pada konsumen yang telah memasang berlangganan RT/RW net selama berlangganan dan mencabut seluruh istalasi jaringan yang terpasang serta menerima sanksi dari pemerintah baik secara administrasi dan hukuman.
Model Pendelegasian Materi Muatan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Haeruman Jayadi; Sarkawi; Agung Setiawan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.195

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beragam jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki dan perbedaan dalam bentuk serta materinya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembentukan berbagai jenis peraturan, di antaranya Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda), dan lainnya. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah Peraturan Lembaga Negara setingkat Presiden yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) dan perubahannya. Pasal 8 ayat (1) UUP3 memberikan ruang bagi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara setingkat Presiden, namun tidak mengatur secara rinci mengenai materi muatan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis delegasi pengaturan materi muatan dalam Peraturan Lembaga Negara setingkat Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia serta mengidentifikasi materi muatan yang terkandung dalamnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jelas mengenai posisi dan substansi Peraturan Lembaga Negara setingkat Presiden dalam konteks sistem peraturan perundang-undangan Indonesia serta dampaknya terhadap kepastian hukum.
Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Haeruman Jayadi; Sarkawi; Rachman Maulana Kafrawi; Agung Setiawan; Rahmadani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.196

Abstract

Pembangunan desa sebagai bagian dari otonomi desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, di mana desa tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan otonomi desa adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang memiliki peran ganda, yakni sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan sebagai lembaga komersial yang mencari keuntungan. Namun, dalam implementasinya, BUMDes sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kerancuan posisi antara institusi sosial dan komersial, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan BUMDes, serta masalah kepemimpinan dan manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BUMDes dalam mewujudkan kemandirian desa serta mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran BUMDes dalam membangun desa yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Ihsan, Samsul; Harun, Rina Rohayu; Erwin , Yulias
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Tipologi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, Metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif yang mengkaji putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor agraria, terutama dalam penerbitan sertifikat tanah untuk nelayan, berdampak besar terhadap kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan analisis beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penerapan kepastian hukum dan keadilan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan pengembalian hak tanah yang diambil secara ilegal merupakan langkah penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak nelayan dan meningkatkan keadilan sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya menguntungkan pihak yang dirugikan langsung, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.Kata kunci: Tindak pidana; korupsi; agraria; kepastian hukum; keadilan.
Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik Yuliati, Dewi
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.206

Abstract

Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan pada Tahun 2025 sebagai payung hukum dalam penerapan kebijakan efisiensi anggaran diseluruh sektor pemerintahan termasuk di BAPPEDA Provinsi NTB. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran dan strategi yang digunakan untuk meminimalisir dampak efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik di BAPPEDA Provinsi NTB. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan efisiensi anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB terhadap pelayanan publik berupa terbatasnya anggaran operasional yang berdampak pada kinerja SDM, efektifitas koordinasi yang menurun, program pembangunan daerah yang terbatas, pengembangan sistem informasi terhambat, kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik menurun. Sedangkan strategi yang diterapkan oleh BAPPEDA NTB untuk meminimalisir dampak efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik berupa penguatan digitalisasi dan kerjasama dengan sektor swasta, program prioritas pembangunan diutamakan, menerapkan work flexibility, evaluasi secara berkala efktivitas program, koordinasi pemerintah pusat dan daerah ditingkatkan, dan melibatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah supaya pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat Provinsi NTB. Adapun rekomendasi dari penelitian ini, diharapkan BAPPEDA PROVINSI NTB dapat mengoptimalkan anggaran berbasis kinerja, digitalisasi pelayanan perencanaan dan pengawasan, kolaborasi dengan pihak eksternal, dan melakukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan.  
Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Wilayah Kelautan Dan Upaya Reformasi Kelembagaan Taufan, Taufan
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.197

Abstract

Fokus penelitian ini adalah fungsi kelembagaan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana wilayah kelautan dan upaya reformasi kelembagaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi kelembagaan Kepolisian dilaksanakan oleh Ditpolairud. Terjadi pergeseran kewenangan, dari yang sebelumnya wilayah kewenangan hanya perairan, ditambah kemudian udara. Kewenangan kelembagaan terjadi tumpang tindih dengan adanya UU Kelautan dan UU Perikanan yang memunculkan berbagai kelembagaan. Polri telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang terbagi dalam tiga gelombang yaitu Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I Tahun 2004-2009, Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014 dan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019.
Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama Hariati, Sri
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.204

Abstract

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tentang Eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum putusan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan dan Untuk menganalisis kekuatan mengikat putusan Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana Eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum putusan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan? .2) Bagaimana kekuatan mengikat putusan Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Pembahasan: 1. Kompilasi Hukum Islam, meskipun ditulis, belum merupakan hukum tertulis. Karena Sistem Hukum Nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka KHI dapat mengisi kekosongan hukum bagi Penegak Hukum dan warga negara Indonesia yang beragam Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan Ijma’ Ulama Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang dijadikan pedoman/rujukan bagi Hakim Pengadilan Agama dan diakui dalam sistem hukum nasional. 2. Sebagai hukum Materil dan terapan di lingkungan Peradilan Agama maka kekuatan dan kedudukan  Kompilasi Hukum Islam sangat kuat sebagai salah satu dasar hakim pengadilan agama dalam menetapkan Putusan. Sekalipun materi Kompilasi hukum Islam diambil kitab fiqih klasik/konvensional juga dikutip dan merujuk dari peraturan – perundang - undangan yang berlaku, menuju keseragaman dan kepastian hukum baik penegak hukum maupun bagi umat Islam di Indonesia.
Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) dalam Perspektif Hukum: Implikasi Pandemi COVID-19 Hastarini, Arvita
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.220

Abstract

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menandai perubahan status hukum dan sosial seseorang, serta menjadi landasan pembentukan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pelaksanaan ijab qabul secara daring, terutama selama masa pandemi COVID-19, dengan studi kasus di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, di mana akad nikah dilangsungkan melalui sambungan telepon. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam), fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta yurisprudensi yang relevan. Data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka dan dokumen hukum, kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian praktik pernikahan daring dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun belum ada ketentuan eksplisit dalam hukum positif Indonesia yang mengatur pernikahan daring, praktik ini dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, termasuk adanya wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majelis—yang dalam konteks daring dapat difasilitasi melalui teknologi komunikasi. Pencatatan nikah tetap diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 KHI. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan secara daring, dalam kondisi tertentu seperti pandemi, dapat diterima baik secara syar’i maupun legal formal. Rekomendasi utama adalah perlunya regulasi khusus mengenai pernikahan daring dalam sistem hukum Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum, memastikan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan dengan metode tersebut.
Dampak Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Julianda, Adela; Wijaya, Ano Dwi; Fadhilah, Amanda Fathonah; Susanti, Pipi; Yamani, M.
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.224

Abstract

Artikel ini membahas urgensi dan konsekuensi hukum dari pelaksanaan mediasi sebagai prosedur wajib dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun, dalam praktiknya sering kali terdapat ketidaksesuaian dalam proses mediasi yang dapat menghambat kelanjutan proses hukum, seperti yang terjadi dalam Kasus Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, di mana Tergugat menyatakan bahwa ia tidak pernah dilibatkan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Penggugat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi bukan sekadar mekanisme alternatif, tetapi merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1), serta ditekankan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang PPHI yang mengharuskan adanya laporan mediasi atau konsiliasi sebagai lampiran dalam gugatan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini, baik oleh Penggugat maupun petugas yang gagal memverifikasi kelengkapan administrasi, dapat mengakibatkan gugatan dianggap prematur, tidak diterima, dan menyebabkan cacat prosedural yang memengaruhi keabsahan proses peradilan. Kegagalan untuk melaksanakan mediasi juga mengganggu prinsip keadilan prosedural, memperlebar kesenjangan kekuatan tawar antara pekerja dan pengusaha, serta merusak kredibilitas lembaga peradilan karena lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi secara sah dan benar tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga merupakan instrumen utama untuk memastikan proses hukum yang adil, cepat, dan murah yang berorientasi pada perlindungan hak pekerja dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
Penerapan Metode Omnibus Dalam Pembentukkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Sebuah Refleksi Setyowati, Ety Retno; Karyati, Sri; Sukarno, Sukarno; Ainuddin, Ainuddin
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi metode omnibus dalam proses penyusunan UU Kesehatan berdasarkan tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan dan bagaimana manfaat dan kelemahan metode omnibus dalam upaya penyederhanaan regulasi kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil kajian, menunjukkan bahwa implementasi metode omnibus dalam penyusunan UU Kesehatan belum memenuhi asas keterbukaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Manfaat dari metode omnibus dalam pembentukan UU Kesehatan yakni, menyederhanakan regulasi dan menjadi salah satu solusi dari hyper regulation di Indonesia, dan kelemahan dari metode omnibus dalam pembentukan UU Kesehatan yakni: a) Kurang demokratis, b) Kurang sistematis, c) Berpotensi merugikan nasional, membuka peluang besar bagi investor asing, d) Tidak menjamin keamanan dan hukum bagi tenaga medis; e) Berpotensi menyempitkan distribusi anggaran dana kesehatan, f) Berpotensi melanggar hak atas kesehatan, potensi komodifikasi layanan kesehatan dan potensi fraud sektor kesehatan, seperti kolusi dan gratifikasi peresepan obat.

Page 14 of 19 | Total Record : 185

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress) Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum More Issue