cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 175 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 12: Desember 2025" : 175 Documents clear
Hadis dalam Tinjauan Historis: Masa Nabi, Sahabat, Tabi' Tabiin dan Kontemporer: Hadith in Historical Review: The Age of the Prophet, Companions, Tabi' Tabiin and Contemporary Times Tenri Leleang, Andi; Abustani Ilyas; Tasbih
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9519

Abstract

Posisi hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam bertumpu pada al-Qur’an, konsensus ulama (ijma), dan nalar sehat. Studi ini meneliti perkembangan historis hadis, dari masa Nabi Muhammad saw., sahabat, tabi’in, hingga era kodifikasi dan kontemporer. Fokus telaah analisis proses transmisi hadis dalam menjaga otentisitas ajaran Islam, faktor pendorong kodifikasi dan pembukuan hadis, serta dampak kitab-kitab hadis terhadap otoritas hukum Islam. Hasil penelitian diperoleh pemahaman bahwa perkembangan hadis menunjukkan kesinambungan tradisi periwayatan dan pemeliharaan yang ketat, mengarah pada pembentukan sistem sanad dan matan yang menjadi pilar keaslian hadis. Kodifikasi hadis dipengaruhi faktor seperti, semangat literasi, melemahnya daya hafal, pemalsuan hadis dan perpecahan politik. Proses ini dimulai resmi di era Umar bin Abdul Aziz. Terbentuknya kitab-kitab hadis utama memperkokoh otoritas hadis sebagai sumber hukum kedua. Kajian kontemporer terus berkembang melalui kritik sanad-matan, kontekstualisasi, dan metodologi ilmiah.
 Sustainable Financial Management Practices and Firm Value: Evidence from Environmentally Responsible Companies in Indonesia Chandika Mahendra Widaryo; Margareth Henrika; Lusiana Desy Ariswati; Muhammad Ramadhani Kesuma; Ellen D. Oktanti Irianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9520

Abstract

This study examines how sustainable financial management practices (SFMP) influence firm value in environmentally responsible companies in Indonesia using a phenomenological qualitative approach. The research explores managers’ lived experiences in implementing green capital budgeting, green financing, and green investment, and how these practices shape long-term value creation. Data were gathered through in-depth semi-structured interviews with finance managers, sustainability officers, and key decision-makers, supported by document analysis and limited observations.The findings show that sustainability is embedded in financial decision-making, where investment evaluations consider environmental impact, regulatory compliance, and long-term ecological benefits. Green financing appears as both a structural challenge and a strategic facilitator. While strict ESG requirements demand extensive documentation and verification, they also provide lower capital costs and serve as external validation of sustainability commitments.The study further reveals that green investments are viewed as essential for reducing regulatory and environmental risks, enhancing corporate reputation, and attracting ESG-oriented investors. A cultural shift is evident within firms, characterized by cross-department collaboration, transparency, and a managerial mindset oriented toward sustainability in financial decisions. These changes reinforce governance structures and support institutionalization of sustainability across business functions.Overall, SFMP are perceived to enhance firm value by improving reputation, lowering long-term risks, strengthening investor confidence, and increasing organizational resilience in dynamic regulatory environments. The study concludes that sustainability-driven financial practices play a transformative role in shaping corporate strategy, governance, and market positioning.
Membangun Ketangguhan Pendidikan Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Di Sulawesi Tengah: Building Educational Resilience In The Face Of Disaster Threats In Central Sulawesi Darmansyah; Khairunnisa; Mansur; Sakina; Ferry Fayuhi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9528

Abstract

Pendidikan di daerah rawan bencana, seperti Kota Palu, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kualitasnya setelah bencana alam yang menghancurkan infrastruktur dan mengguncang stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dan pengalaman ketangguhan pendidikan di tengah krisis, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan emosional yang berperan dalam proses pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketangguhan pendidikan dibangun melalui hubungan sosial yang kuat antara anggota komunitas pendidikan, serta kapasitas mental dan emosional untuk menghadapi trauma dan ketidakpastian. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang ketangguhan pendidikan dengan menyoroti pentingnya kolaborasi antara pihak sekolah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan pasca-bencana. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ketangguhan dengan menekankan dimensi sosial dan emosional dalam pembentukan ketangguhan pendidikan di daerah rawan bencana, serta membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang peran komunitas dalam pendidikan pasca-bencana.
Optimasi Sistem Pendinginan Mesin Menggunakan Fluida Nanofluida Berbasis Air: Optimization of Engine Cooling System Using Water-Based Nanofluid Bambang Triono
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.6993

Abstract

Sistem pendinginan mesin memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas suhu kerja, mencegah kerusakan komponen, serta meningkatkan efisiensi dan umur pakai mesin. Fluida pendingin konvensional berbasis air memiliki keterbatasan utama pada nilai konduktivitas termal yang relatif rendah, sehingga kinerja perpindahan panas belum optimal, terutama pada kondisi kerja dengan beban tinggi. Perkembangan teknologi material nano mendorong pemanfaatan nanofluida sebagai alternatif fluida pendingin yang lebih efektif. Nanofluida merupakan suspensi partikel berukuran nanometer ke dalam fluida dasar, seperti air, yang mampu meningkatkan karakteristik termofisika fluida secara signifikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pemanfaatan nanofluida berbasis air dalam sistem pendinginan mesin, meliputi aspek teoritis, metode penelitian, serta aplikasinya dalam meningkatkan efisiensi termal. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai penelitian nasional yang membahas karakteristik nanofluida, pengaruh jenis dan konsentrasi nanopartikel, serta performa perpindahan panas pada sistem pendingin mesin. Hasil kajian menunjukkan bahwa penambahan nanopartikel tertentu, seperti Al?O?, SiO?, atau TiO?, ke dalam fluida berbasis air mampu meningkatkan konduktivitas termal dan koefisien perpindahan panas secara signifikan dibandingkan fluida konvensional. Peningkatan konsentrasi nanopartikel terbukti memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas sistem pendinginan, meskipun perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan peningkatan viskositas dan hambatan aliran yang berlebihan. Dengan demikian, penggunaan nanofluida berbasis air berpotensi menjadi solusi inovatif dalam optimasi sistem pendinginan mesin. Namun, diperlukan penelitian lanjutan terkait stabilitas suspensi, dampak jangka panjang terhadap komponen mesin, serta aspek ekonomi sebelum diterapkan secara luas dalam skala industri.
Tanggung Jawab Perdata Terhadap Platform Digital Terhadap Kerugian Konsumen: Civil Liability of Digital Platforms for Consumer Losses Andi Ismayana Wahid; Jamaluddin; Herman; Muh. Fachrur Razy Mahka; Karman Jaya
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7580

Abstract

Perkembangan pesat platform digital telah mengubah pola transaksi masyarakat dengan memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, serta menghadirkan kemudahan bagi konsumen. Namun demikian, kemajuan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait tanggung jawab perdata platform digital ketika konsumen mengalami kerugian. Dalam praktiknya, kerugian konsumen dapat timbul akibat kegagalan sistem, kelalaian pengelolaan platform, penipuan oleh pihak ketiga, maupun lemahnya mekanisme pengawasan terhadap mitra usaha. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang dialami konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum tanggung jawab perdata platform digital di Indonesia, mengkaji bentuk-bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada platform, serta mengidentifikasi tantangan pembuktian yang dihadapi konsumen dalam menuntut ganti rugi. Selain itu, artikel ini juga membahas kebutuhan reformasi regulasi guna memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum perdata, serta hasil penelitian dari jurnal-jurnal hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan adanya kecenderungan perluasan konsep tanggung jawab perdata terhadap platform digital, terutama ketika platform memiliki peran aktif dalam transaksi, seperti pengelolaan sistem pembayaran, kurasi penjual, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan dan ketidakjelasan norma hukum yang menyebabkan lemahnya kepastian hukum serta menyulitkan konsumen dalam memperoleh pemulihan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegasan tanggung jawab platform digital guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adil dan efektif dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
Pencegahan Penyebaran Hoax Di Media Sosial Pada Kalangan Siswa SMK Negeri 1 Kota Ternate: Preventing the Spread of Hoaxes on Social Media Among Students of State Vocational School 1, Ternate City Mahmud Hi. Umar; Fatma Faisal; Sri Indriyani Umra; Rasty Amalia Faroek
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7938

Abstract

Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja menimbulkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran informasi palsu (hoax), khususnya di lingkungan pelajar sekolah menengah kejuruan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesadaran hukum dan etika bermedia sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengenali, memverifikasi, serta mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan analisis studi aktual yang relevan dengan kehidupan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Ternate dengan melibatkan siswa kelas X dan XI. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait karakteristik hoaks, dampak sosial dan hukum penyebaran informasi palsu, serta pentingnya sikap kritis dalam menggunakan media sosial. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan verifikasi informasi dan belum optimalnya intergrasi literasi digital dalam pembelajaran sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan untuk membentuk budaya bermedia sosial yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.
Legalitas Monetisasi Data Pengguna Oleh Perusahaan Teknologi: Analisis Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perekonomian Nasional: The Legality of Monetizing User Data by Technology Companies: An Analysis of Consumer Protection and National Economic Law Christina Bagenda; Dwi Anindya Harimurti; Ana Maria Gadi Djou; Rustam; Yohanes Don Bosco Watu
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7939

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perusahaan teknologi untuk menjadikan data pengguna sebagai salah satu aset ekonomi utama melalui praktik monetisasi data. Praktik ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi pengguna untuk kepentingan bisnis, seperti periklanan berbasis perilaku, analisis pasar, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas monetisasi data pengguna oleh perusahaan teknologi di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen serta implikasinya terhadap hukum perekonomian nasional. Pembahasan difokuskan pada kerangka regulasi perlindungan data pribadi, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum perusahaan teknologi, serta tantangan penegakan hukum di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh kajian pustaka terhadap jurnal-jurnal nasional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kepatuhan pelaku usaha maupun efektivitas pengawasan. Praktik monetisasi data yang tidak disertai transparansi dan persetujuan yang sah berpotensi melanggar hak konsumen serta menciptakan ketimpangan dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, dominasi perusahaan teknologi berbasis data juga dapat berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat dan melemahkan prinsip keadilan dalam hukum perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sinkronisasi antar-peraturan, serta peningkatan kesadaran hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen guna menciptakan sistem monetisasi data yang legal, beretika, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.
Sengketa Pilkades Dan Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kajian Transformasi Hukum Desa: Village Head Election Disputes and the Scope of the Constitutional Court's Authority: A Study of Village Law Transformation Deny; Khelda Ayunita; Yusuf; Mohammad Fajar Abdjul; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8032

Abstract

Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik demokrasi lokal dan mencerminkan masih adanya ketidakpastian hukum terkait forum penyelesaian sengketa yang berwenang. Ketidakjelasan ini muncul akibat belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dalam sistem hukum nasional, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran serta inkonsistensi penerapan hukum di berbagai daerah. Di sisi lain, perkembangan hukum desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan desa sebagai entitas hukum publik yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan dan politik lokalnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat menjangkau sengketa hasil Pilkades, mengingat Pilkades bukan bagian dari rezim pemilihan umum nasional maupun pemilihan kepala daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hasil politik lokal di tingkat desa, serta menganalisis implikasi transformasi hukum desa terhadap desain penyelesaian sengketa Pilkades. Penelitian ini menggunakan metode normatif-dogmatis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan, yang didukung oleh kajian pustaka terhadap literatur hukum dan jurnal nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum adanya lembaga peradilan khusus dan kejelasan forum penyelesaian sengketa Pilkades berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades melalui harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan lembaga peradilan, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada stabilitas pemerintahan desa.
Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecelakaan Kerja Pada Nelayan di Wilayah Kerja Puskesmas Betoambari Kota Baubau 2025: Analysis of Factors Related to Work Accidents Among Fishermen in the Working Area of Betoambari Health Center, Baubau City, 2025 Jumadi; Rininta Andriani; Andi Yaumil Bay R. Thaifur; Muhamad Asraf Muin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8091

Abstract

Latar Belakang: Kecelakaan kerja ialah sebuah kejadian tidak terduga yang berpotensi menimbulkan kerusakan maupun cedera. Kejadian ini dapat terjadi akibat kelalaian baik dari pihak perusahaan maupun pekerja. Tujuan: untuk mengetahui relasi antara umur, lama bekerja, pemahaman, perilaku, sikap, alat pelindung diri (APD) dan bising dan insiden akibat bekerja pada nelayan di wilayah kerja Puskesmas Betoambari Kota Baubau. Metode: Studi ini ialah kuantitatif dengan survey analitik. Adapun jumlah sampel pada penelitian yaitu 57 nelayan. Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuisioner, observasi dan dokumentasi. Hasil: ada hubungan antara umur dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0,016 (< 0,05), ada hubungan lama bekerja dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0,016 (< 0,05), ada hubungan pengetahuan dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0,012 (< 0,05), ada hubungan perilaku dengan kecelakaan kerja pada nelayan p = 0.002 (< 0,05), ada hubungan sikap dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0.004 (< 0,05), ada hubungan alat pelindung diri (APD) dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0.005 (< 0,05) dan tidak ada hubungan bising suara mesin kapal dengan kecelakaan kerja pada nelayan p-value = 0.187 (> 0,05). Kesimpulan: dapat disimpulkan ialah apabila pengetahuan nelayan baik maka sikap dan perilaku nelayan ikut baik dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja saat melaut.
Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Di Luar Pulau Jawa Dan Madura Berdasarkan Rbg Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Normative Review of the Execution Mechanism for Civil Cases Outside Java and Madura Based on the Regional Regulations and Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power Melani Indriana; Christina Bagenda; Herwantono; Wira Okta Viana; Liza Utama
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8405

Abstract

Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sistem peradilan perdata karena menjadi sarana konkret untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Tanpa pelaksanaan eksekusi yang efektif, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi kehilangan makna yuridis dan sosiologisnya. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, mekanisme eksekusi masih diwarnai oleh dualisme pengaturan berdasarkan wilayah berlakunya hukum acara, yaitu Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura serta Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang berlaku di luar wilayah tersebut. Perbedaan rezim hukum acara ini menimbulkan implikasi normatif dalam praktik eksekusi, khususnya berkaitan dengan kewenangan pengadilan, prosedur pelaksanaan eksekusi, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan putusan perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan RBg serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun RBg secara normatif masih memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan eksekusi perkara perdata di luar Jawa dan Madura, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala struktural, prosedural, dan geografis yang berdampak pada tidak optimalnya penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan pembaruan hukum acara perdata nasional guna mewujudkan sistem eksekusi putusan pengadilan yang lebih efektif, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Page 5 of 18 | Total Record : 175

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue