cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 867 Documents
 63   64   65   66   67 
Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi Fitria, Annisa; Apipah , Nur
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1537

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025 dan PP No. 10 Tahun 2025. Sebagai superholding pengelola aset negara, Danantara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, status kekayaan yang dipisahkan dari keuangan negara dan ketiadaan status penyelenggara negara bagi pejabatnya menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya pengawasan. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perolehan studi ini mengindikasikan bahwasanya mekanisme pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK masih terbatas, sehingga membuka celah korupsi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, keterlibatan DPR, serta transparansi publik sangat diperlukan untuk memastikan tata kelola Danantara berjalan akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Pengaruh Hukum Internasional terhadap Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut di Perairan Zee Widati, Raisa Aqila; Feriza , Gousta
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1538

Abstract

Sistem kabel telekomunikasi bawah laut merupakan segmen penting dari jaringan komunikasi global, di mana lebih dari 95% lalu lintas data internasional dibawa oleh jaringan kabel ini. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang didefinisikan sebagai wilayah maritim yang terletak di antara yurisdiksi kedaulatan negara pantai dan kebebasan laut lepas menimbulkan banyak masalah hukum tersendiri, khususnya ketika kabel dipasang oleh negara asing. Peraturan hukum internasional mengenai pemasangan kabel bawah laut di ZEE akan ditinjau bersama dengan tantangan terhadap penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS 1982 telah mengatur hak dan kewajiban negara dalam pemasangan kabel di ZEE, terdapat celah dalam penegakan hukum akibat lemahnya mekanisme perlindungan, potensi konflik yurisdiksi, serta minimnya kerja sama internasional. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan hukum internasional yang mengakomodasi prinsip kedaulatan terbatas dan kepentingan bersama global guna menciptakan kerangka perlindungan kabel bawah laut yang lebih efektif dan berkeadilan.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pasca Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 : (Studi Kasus BPJS Kesehatan) Alfiana, Rita; Aisyah, Nita Nur
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1542

Abstract

Di dunia digital saat ini, informasi pribadi menjadi suatu yang sanngat bernilai tetapi juga bisa disalahgunakan. Dengan berkembang teknologi yang pesat bisa mengumpulkan, mengelola dan menjual data pribadi. Karena itu privasi menjadi hal yang sangat penting dan harus di perhatikan. Privasi menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan. Untuk menghadapi masalah ini Indonesia telah membuat UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang merupakan langkah penting untuk menetapkan aturan jelas mengenai pengelolaa data pribadi. Penelitian ini membahas bagaimana UU PDP melindungi data pribadi dengan mempelajari berbagai peraturan, gagasan, dan tulisan terkait hukum. Menunjukan bahwa UU PDP mengadopsi kejujuran tanggung jawab dan pengumpulan data secukupnya. Undang-Undang ini memberikan hak kepada Masyarakat, hak mengetahui data pribadi mereka, bagaimana data tersebut digunakan. Selain itu UU PDP juga menjelaskan tugas yang harus dilakukan n oleh pihak yang mengendalikan dan memproses data serta konsekuensi jika melanggar ketentuan, menggunakan data tanpa izin atau kebocoran data. Meskipun UU PDP penting, Undang-undang ini masih menghadapi beberapa tantangan, kurangnya pemahaman masyarakat. Untuk mengatasi masalah pemerintah, perusahan dan masyarakat perlu bekerja sama menciptakan system yang kuat dan bekelanjutan untuk melindungi data pribadi.
Penerapan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber (Studi Kasus Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel) Billah, Rofila Salsa; Saragih, Horadin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1543

Abstract

Pertumbuhan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap kejahatan, dengan kejahatan siber menjadi salah satu tantangan hukum yang paling kompleks. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, kejahatan siber dilakukan melalui platform digital dan sering kali meninggalkan jejak elektronik yang mudah diubah atau dihapus. Karakteristik ini menimbulkan kesulitan dalam proses hukum, khususnya dalam penyajian alat bukti yang sah dan dapat diterima. Penelitian ini mengkaji pengaturan normatif mengenai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta penerapannya oleh hakim, dengan fokus pada Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.Sel. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah diakui secara formal dalam UU ITE, pengaturannya belum sepenuhnya terintegrasi dalam KUHAP. Dalam kasus yang dianalisis, hakim menerapkan sistem pembuktian hukum positif dengan mengandalkan bukti digital dan konvensional. Meskipun telah ada pengakuan hukum, masih terdapat tantangan terkait prosedur autentikasi, kemampuan forensik digital, dan konsistensi standar hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pembuktian yang integratif—menggabungkan bukti digital dan konvensional diperlukan untuk menjamin putusan yang adil, objektif, dan sesuai hukum. Reformasi hukum serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal penting dalam memperkuat praktik pembuktian di era digital.
Analisis Yuridis Kebocoran Data Pelanggan pada Platform Tokopedia dan Tanggungjawab terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Sadewa, Rayhan Wira; Feriza, Gousta
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1544

Abstract

Teknologi digital telah memberikan perubahan pada perspektif individu dalam menjalankan bisnis secara signifikan, terutama dengan munculnya platform online seperti Tokopedia. Meskipun teknologi ini sangat berguna, teknologi ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal menjaga keamanan informasi pribadi pengguna. Studi ini mengkaji aspek hukum dari pelanggaran data yang terjadi di Tokopedia pada Mei 2020. Fokusnya adalah pada kewajiban hukum yang dimiliki perusahaan dalam melindungi data pelanggan. Studi ini menggunakan pendekatan hukum dengan melihat undang-undang seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini menunjukkan bahwasanya pelanggaran data dapat dilihat sebagai kegagalan untuk melindungi data pribadi, yang melanggar hak privasi pengguna. Sebagai pengelola data, Tokopedia diwajibkan secara hukum untuk menjaga keamanan informasi pribadi pengguna. Oleh karena itu, kita membutuhkan undang-undang yang lebih kuat dan aturan yang lebih baik untuk melindungi data pribadi guna membangun lingkungan digital yang lebih aman, lebih transparan, dan bertanggung jawab di Indonesia.
Analisis Efektivitas Sistem Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kabupaten Nias dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 Waruwu, Setia; Waruwu, Sukaaro; Zega, Yamolala; Halawa, Odaligoziduhu
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1545

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan internal di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan, ketertiban administrasi, dan ketepatan waktu pelaporan, terutama pada tahap kampanye. Namun, efektivitasnya belum merata di seluruh kecamatan karena dipengaruhi oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pemanfaatan teknologi, birokrasi pelaporan yang rumit, dan distribusi pelatihan yang tidak merata. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain standarisasi pengawasan di seluruh wilayah, penyederhanaan administrasi, percepatan evaluasi, penerapan sistem digital terintegrasi, dan peningkatan kapasitas SDM secara berkala. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penguatan pengawasan internal Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Analisis Strategi Branding dalam Meningkatkan Penjualan Produk UD Lisna di Kota Gunungsitoli Lase, Tekun Luas Rejeki; Mendrofa , Yupiter; Harefa , Idarni; Zebua, Serniati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1546

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku konsumen telah mendorong pelaku usaha, termasuk usaha rumah tangga, untuk mengoptimalkan strategi branding dalam meningkatkan daya saing. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi branding UD. Lisna, sebuah usaha rumah tangga di Kota Gunungsitoli yang memproduksi keripik dan minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil), serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya di era digital. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi branding UD. Lisna masih tergolong sederhana dan belum terstruktur secara optimal, dengan identitas visual yang minim, promosi yang sporadis, dan distribusi terbatas. Meskipun kualitas produk mendapat apresiasi positif dari konsumen, keterbatasan kemasan, tidak adanya slogan, dan kurangnya promosi digital terencana menghambat perluasan pasar. Rekomendasi perbaikan meliputi pembaruan desain kemasan, perumusan slogan, komunikasi diferensiasi produk secara konsisten, promosi digital terjadwal, diversifikasi produk, serta perluasan jaringan distribusi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha rumah tangga dalam merancang strategi branding yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat citra merek.
Penegakan Hukum terhadap Investor Fiktif Warga Negara Asing: Analisis Yuridis dan Implikasi terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia Wijaya, Muhammad Farhan; Tambunan, Alrin; Purwanti, Maidah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1603

Abstract

Fenomena investor fiktif warga negara asing semakin marak seiring dengan meningkatnya arus investasi asing ke Indonesia. Modus ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perizinan, penyalahgunaan izin tinggal, serta lemahnya mekanisme verifikasi investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap investor fiktif asing, serta menilai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam melindungi kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta penelitian terdahulu terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum melalui Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Penanaman Modal, dan peraturan turunan lainnya, praktik penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama pada aspek koordinasi antar lembaga, keterbatasan pengawasan lapangan, serta kurangnya sanksi yang menimbulkan efek jera. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi verifikasi investasi, integrasi sistem informasi antar lembaga, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap investor fiktif agar dapat menjaga iklim investasi yang sehat di Indonesia.
Implikasi Hukum atas Penyalahgunaan e-Faktur oleh Wajib Pajak dan Badan Usaha: Aspek Pidana, Gugatan Perdata, dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Dirugikan Indriastuti, Desy; Jaya, Indra; Tridianto, Ari; Taberima, Victor Arthur; Rompas, Jopie Tommy; Hutauruk, Appe; Simanungkalit, Robert L.
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1604

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum multidimensi dari penyalahgunaan sistem e-Faktur, khususnya penerbitan faktur pajak fiktif yang merugikan negara dan pihak ketiga beritikad baik. Melalui pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis tiga aspek utama yaitu pidana, perdata, dan perlindungan hukum. Dari sisi pidana, penyalahgunaan e-Faktur merupakan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39A UU KUP. Namun, penegakan hukum seringkali hanya menyasar pihak penerbit. Penelitian ini mengusulkan penerapan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (medepleger) untuk menjerat penerbit dan pengguna faktur fiktif secara bersamaan guna menciptakan efek jera yang lebih kuat. Secara perdata, tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang memberi hak bagi pihak ketiga yang dirugikan, seperti pembeli yang ditolak kredit pajaknya, untuk menuntut ganti rugi. Namun, proses litigasi yang sulit menjadi kendala utama. Studi ini menyoroti adanya kekosongan hukum dalam melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Untuk mengatasinya, diusulkan solusi inovatif (1) merevisi UU KUP untuk menambahkan kewajiban ganti rugi otomatis kepada korban, (2) membentuk Dana Kompensasi Korban Pajak, (3) memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, dan (4) mengembangkan sistem deteksi anomali secara real-time. Kesimpulannya, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang proaktif dan memadai bagi korban untuk mewujudkan keadilan dan iklim usaha yang dapat dipercaya.
Efektivitas Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Betao Riase Putri, Helmalia
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1607

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektif penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelesaian proyek pembangunan infrastriktur di Desa Betao Riase.Populasi dari penelitian ini sebanyak 612 kepala keluarga dan sampel 86 responden yang di tentukan dengan menggunakan rumus slovin dan teknik purporsive sampling. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui melalio observasi,kuesioner,dan studi pustaka. Teknik analisis data yaitu dengan bantuan IMB SPSS statistic 26. Hasil penelitian ini efektivitas penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Betao Riase 81,6% berada pada kategori “Baik”. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Betao Riase perencanaan (81,6%) dan pelaksanaan program (93,4%), transparansi (93,4%), kejelasan laporan (96,0%), dan akuntabilitas penggunaan dana (93,4%).Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan, Efisiensi penggunaan dana yang optimal dengan capaian (93,4%), Ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan yang mencapai (90,8%), Kepemimpinan kepala desa dalam pengawasan (91,6%) serta dukungan efektivitas struktur organisasi (93,2%), Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program berjalan baik dengan indikator kejelasan laporan (96,0%) dan akuntabilitas (93,4%).

Page 65 of 87 | Total Record : 867

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3: Desember (2025) Vol 5 No 2: Agustus (2025) Vol 5 No 1: April (2025) Vol 4 No 3: Desember (2024) Vol 4 No 2: Agustus (2024) Vol 4 No 1: April (2024) Vol 3 No 3: Desember (2023) Vol 3 No 2: Agustus (2023) Vol 3 No 1: April (2023) Vol 2 No 3: Desember (2022) Vol 2 No 2: Agustus (2022) Vol 2 No 1: April (2022) Vol 1 No 3: Desember (2021) Vol 1 No 2: Agustus (2021) More Issue