cover
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles 848 Documents
Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Isu-Isu Global Terkait Green Building Waruwu, Hardiknas; Telaumbanua , Aprianus; Harefa , Envilwan Berkat; Telaumbanua , Arisman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1573

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi isu-isu global terkait green building di kelas X DPIB SMK Negeri 1 Tugala Oyo. Latar belakang penelitian ini didasari oleh rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran yang cenderung masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru. Model PBL dipilih karena diyakini dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penyajian masalah nyata yang mendorong siswa untuk aktif dalam proses analisis, diskusi, pemecahan masalah, dan refleksi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X DPIB SMK Negeri 1 Tugala Oyo, dengan jumlah sampel sebanyak 16 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes kemampuan berpikir kritis dan angket. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 22 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan linear, dengan hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara model PBL dan kemampuan berpikir kritis (r = 0,990). Nilai koefisien determinasi sebesar 98% menunjukkan bahwa variasi kemampuan berpikir kritis siswa dapat dijelaskan oleh penerapan model PBL. Selain itu, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan model PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa (nilai signifikansi 0,000 < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya dalam memahami isu-isu global terkait green building. Penelitian ini merekomendasikan agar guru menggunakan model PBL sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami materi yang kompleks dan kontekstual.
Tanggung Jawab Hukum Administratif Bagi Dokter dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan : Nomor 233 K/Pid.Sus/2021) Misbah, Ninda Aurelia; Saragih, Horadin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1574

Abstract

dr. Elisabeth Susana, M.Biomed menyuntikan hyaluronic acid ke hidung dan di area alis korban terhadap pasien Agita Diana Fitri tanpa memiliki sertifikasi kompetensi di bidang estetik medik, yang menyebabkan kebutaan hingga meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan di luar kewenangan praktik medis yang sah yang melanggar ketentuan perundang-undangan, dan menimbulkan kerugian serius bagi pasien, sehingga melahirkan isu hukum bagaimana seharusnya pertanggungjawaban hukum dari dokter yang melakukan tindakan malpraktik. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan dengan tujuan mengkaji bentuk tanggung jawab hukum administratif bagi dokter dalam kasus malpraktik serta mendorong perlindungan hukum terhadap pasien. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, Terdakwa dibebaskan karena dianggap tidak memenuhi unsur kesalahan. Namun, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi dan menjatuhkan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021. Studi ini menyimpulkan pentingnya penjatuhan sanksi administratif kepada dokter selain sanksi pidana, seperti pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) secara permanen sebagai upaya penegakan hukum yang lebih adil dan memberikan efek jera.
Pengaruh Kompensasi terhadap Turnover intention Karyawan di Museum Pusaka Nias Lestari Masa Derita Hulu; Ayler Beniah Ndraha; Delipiter Lase; Meiman Hidayat Waruwu
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1575

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap turnover intention karyawan di Museum Pusaka Nias. Fenomena tingginya turnover intention menjadi permasalahan penting karena dapat mengganggu stabilitas organisasi dan keberlangsungan fungsi museum dalam pelestarian budaya Nias. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan Museum Pusaka Nias sebanyak 45 orang, yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sensus. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert serta dokumentasi arsip internal museum. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap turnover intention karyawan dengan arah hubungan negatif. Semakin baik sistem kompensasi, maka semakin rendah kecenderungan karyawan untuk meninggalkan organisasi. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,435 mengindikasikan bahwa kompensasi mampu menjelaskan 43,5% variasi turnover intention, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain seperti kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan sistem kompensasi, baik finansial maupun non-finansial, guna menekan tingkat turnover intention dan meningkatkan loyalitas karyawan pada organisasi non-profit seperti Museum Pusaka Nias.
Understanding Customary Criminal Law in Indonesia Siswadi; Damaryanti, Henny; Astono, Agustinus; Meligun, Welhelmus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1576

Abstract

  Hukum pidana adat di Indonesia berakar pada nilai-nilai komunal yang menempatkan hukum sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan kosmis. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang menekankan kepastian dan sanksi retributif, hukum pidana adat lebih berorientasi pada pemulihan, rekonsiliasi, dan harmoni. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman mendalam mengenai hukum pidana adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman mendalam mengenai hukum pidana adat di Indonesia. Dengan menggunakan metode empiris dan pendekatan sosiologis. Temuan menunjukkan bahwa sanksi pidana adat lebih menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pengembalian harmoni, misalnya melalui pembayaran adat dan ritual tertentu, daripada pada penghukuman individual. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang kini berkembang dalam hukum nasional. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal kodifikasi, legitimasi formal, dan relasi dengan hukum negara, hukum pidana adat tetap relevan sebagai sumber nilai keadilan yang berakar pada budaya, serta memperkaya sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik.
Efektifitas Human Capital dalam Memediasi Community Agreeableness dan Knowledge Donating terhadap Business Sustainability Astuti, Anita Widi; Nugroho, Marno
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1580

Abstract

Knowledge Donating terhadap Human Capital serta implikasinya pada Business Sustainability pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Grobogan, Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih secara purposive. Instrumen penelitian telah melalui uji validitas dan reliabilitas, dan seluruh item dinyatakan layak untuk dianalisis. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Community Agreeableness dan Knowledge Donating berpengaruh positif dan signifikan terhadap Human Capital. Selain itu, kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Business Sustainability. Namun, Human Capital tidak berpengaruh signifikan terhadap Business Sustainability, yang menunjukkan bahwa keberlanjutan UKM lebih banyak ditentukan oleh kemampuan membangun jejaring sosial dan berbagi pengetahuan dibandingkan kemampuan modal manusia secara individual. Temuan ini menegaskan pentingnya membangun lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendorong budaya berbagi pengetahuan di antara pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing dan memastikan keberlangsungan usaha jangka panjang. Penguatan hubungan komunitas dan kepercayaan bersama dapat menciptakan sinergi yang memfasilitasi inovasi, adaptabilitas, dan ketahanan dalam menghadapi dinamika pasar. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur keberlanjutan UKM dengan menekankan dimensi sosial dan berbagi pengetahuan sebagai strategi utama keberlangsungan bisnis, serta memberikan implikasi praktis bagi pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan jaringan bisnis berbasis komunitas dalam mengembangkan program yang mendukung kerja sama, pembentukan kepercayaan, dan pertukaran informasi.
Peran Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional melalui Perdagangan Internasional Suhartien, Inten
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1582

Abstract

Ketahanan pangan menjadi tantangan penting bagi Indonesia, terutama karena tingginya ketergantungan pada impor bahan makanan utama seperti beras, gandum, kedelai, gula, dan daging sapi. Kenaikan harga global yang dipicu oleh situasi geopolitik, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina, semakin berpengaruh pada stabilitas dalam negeri dengan meningkatkan biaya yang mengganggu rantai pasokan. Data dari periode 2020 hingga 2023 menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam impor pangan strategis, sedangkan ekspor cenderung stagnan. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam kapasitas produksi nasional. Studi ini menyoroti peran penting diplomasi ekonomi sebagai alat strategis untuk mengatasi kerentanan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui negosiasi perdagangan, peningkatan cadangan pangan, dan kerja sama bilateral dengan negara-negara pemasok. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada ekspor dan keterlibatan multilateral, studi ini menjembatani kesenjangan dengan menganalisis hubungan langsung antara diplomasi ekonomi dan ketahanan pangan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kerangka konseptual yang mengaitkan kebijakan ekonomi internasional dengan strategi pangan nasional. Hasil tersebut menekankan betapa pentingnya mengintegrasikan diplomasi ekonomi dalam rencana jangka panjang untuk memajukan kedaulatan pangan di Indonesia.
Penerapan Fungsi Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kendari Wati, La; Brata, Joko Tri; Bariun, La Ode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1584

Abstract

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang signifikan di Indonesia. Tujuan Penelitian adalah untuk Menganalisis peran pemerintah dalam pengelolaan sampah khususnya Bank Sampah di Kota Kendari. Karena dalam upaya pengembangan kapasitas masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan program melalui edukasi dan pelatihan. Konsep Partisipasi Masyarakat, menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan  Bank Sampah, dimana keberlanjutan pengelolaan sangat bergantung pada factor peran pemerintah.Metode penelitian adalah dengan penelitian kualitatif, dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam serta Studi Dokumen, dan teknis analisis data menggunakan dokumen yang tersedia berkaitan pengelolaa sampah.hasil penelitian memperlihatkan bahwa permasalahan sampah yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.  dalam pengelolaan sampah di kota kendari, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengelolaan bank sampah, yang juga disebutkan dalam pasal 6 undang undang nomor 18 tahun 2008, dimana salah tugas pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang dipertegas dalam perda nomor 4 tahun 2015 pasal 27 menekankan bahwa dalam melaksanakan kegiatan 3r, pemerintah daerah kota kendari dapat menfasilitas pembentukan bank sampah, dan pembentukan kelembagaan pelaksanaan 3r melalui bank sampah yang berbentuk ; (a). koperasi; (b) yayasan; atau (c). badan layanan umum daerah  yang diatur dengan peraturan walikota. bank sampah berbasis masyarakat memiliki potensi besar dalam pengelolaan sampah, tetapi keberlanjutannya memerlukan dukungan dalam bentuk edukasi, fasilitasi, dan kerja sama multi-stakeholder. peran pemerintah dalam pengelolaan bank sampah adalah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator.Dalam rangka itulah, maka dalam pengelolaan bank sampah, memerlukan langkah keberlanjutan dengan dukungan edukasi, dan kerjasama multi pihak dan yang tidak kalah pentingnya adalah melibatkan sekolah dan lembaga pendidikan untuk kampanye lingkungan dengan upaya nyata membangun jejaring dengan stakeholder terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Implementasi Informed Consent pada Tindakan Medis Intubasi di Ruang IGD Rumah Sakit Ukrida Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Anestiya, Andita; Nurhayani
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1585

Abstract

Implementasi informed consent pada tindakan medis intubasi di Ruang IGD Rumah Sakit Ukrida Jakarta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Intubasi sebagai tindakan invasif berisiko tinggi memerlukan pemahaman menyeluruh pasien/keluarga sebelum tanda tangan persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penerapan informed consent serta mengevaluasi penerapan persetujuan sukarela dalam tindakan intubasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan data primer dari observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan dokter, perawat, dan keluarga pasien, serta penyebaran kuesioner terhadap 14 responden. Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen rumah sakit termasuk formulir informed consent dan SOP intubasi, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan informed consent telah dilaksanakan sesuai regulasi, mencakup penjelasan diagnosis, risiko, komplikasi, dan alternatif tindakan. Persetujuan diberikan secara tertulis setelah penjelasan komprehensif dan melalui double verification oleh tenaga medis. Meskipun demikian, temuan mengungkapkan bahwa 3 dari 14 responden (21,4%) merasa waktu pengambilan keputusan terbatas, dan satu kasus menunjukkan ketidaksadaran keluarga atas hak menolak. Secara keseluruhan, persetujuan diberikan secara sukarela tanpa paksaan, sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Tantangan utama adalah kurang optimalnya komunikasi akibat tekanan situasi gawat darurat. Oleh karena itu, rumah sakit perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dan sosialisasi hak pasien untuk memastikan pemahaman yang optimal.
Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Kota Kendari Ali, La; Brata , Joko Tri; Bariun, La Ode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1586

Abstract

Kehidupan masyarakat perkotaan umumnya terpusat dalam  pembangunan sektor formal, dan tidak jarang warga pedesaan merasa bahwa hidup di kota lebih menjanjikan dibandingkan hidup di desa.  Pedagang kaki lima merupakan suatu kegiatan bidang usaha yang pada umumnya diperuntuukan khususnya bagi golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan pembinaan untuk pertumbuhan dan perkembangan, implmentasi kebijakan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk ; (1) mengetahui Bagaimana Penanganan  Pedagang Kaki Lima  di Kota Kendari, (2) mengetahui Model Evaluasi Kebijakan Penanganan Pedaganag Kaki Lima di Kota Kendari, dan (3) mengetahui Pola Penanganan PKL seperti apakah yang tepat diterapkan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat  di Kota Kendari. Metode Penelitian adalah dengan penelitian Deskriptif dengan melakukan survey pada 3 lokasi sampel yaitu Kawasan Kendari Beach, Kawasan Jalan Lasandara dan Kawasan Bumi Praja sekitar Kantor Gubernur. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ; (1)  Model Evaluasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Kendari adalah ; (a) Memenuhi efektivtas.(b)  Memenuhi efisiensi. (c) Belum memenuhi kecukupan. Kebijakan penentuan lokasi, (d). Memenuhi kesamarataan, (e) Memenuhi responsivitas, dan (f) Memenuhi ketepatan. (2)  Berkaitan dengan Pola Penanganan yang diterapkan adalah mengkedapankan pola persatuan, dengan adanya kelompok, agar lebih mudah pengaturan serta  kepatuhan terhadap peraturan. Dari kesimpulan, Agar penanganan PKl lebih baik,  maka disarankan  ; (1)  Pemerintah perlu untuk menegaska dan mengakomodasi keinginan  PKL menjadi pedagang resmi  sebagai bentuk keseriusan dalam merangkul dan memberdayakan  ekonomi informal, (2) Pedagang  harus patuh pada peraturan. diterapkan adalah mengkedapankan pola persatuan, dengan adanya kelompok, agar lebih mudah pengaturan serta  kepatuhan terhadap peraturanDari kesimpulan, Agar penanganan PKl lebih baik,  maka disarankan  ;     (1)  Pemerintah perlu untuk menegaska dan mengakomodasi keinginan  PKL menjadi pedagang resmi  sebagai bentuk keseriusan dalam merangkul dan memberdayakan  ekonomi informal, (2) Pedagang  harus patuh pada peraturan.
Peran Kepemimpinan Kepala Puskesmas Pembantu dalam Meningkatkan Program Pencegahan Prevalensi Stunting di Desa Mazingo Tabaloho Vorti Karuniat Harefa; Ayler Beniah Ndraha; Sukaaro Waruwu; Meiman Hidayat Waruwu
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1587

Abstract

Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) dalam pencegahan stunting di Desa Mazingo Tabaloho. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan Kepala Pustu, bidan desa, kader posyandu, dan tokoh masyarakat, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Pustu berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pencegahan stunting. Kepemimpinan yang ditunjukkan cenderung transformasional, ditandai dengan keterlibatan langsung dalam penyuluhan gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, dan pelatihan kader. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, logistik, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepala Pustu menerapkan strategi adaptif seperti pendekatan personal pada keluarga berisiko, penguatan kapasitas kader, dan kemitraan lintas sektor. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan yang partisipatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap kondisi lokal.