cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,078 Documents
 201   202   203   204   205 
Analisis Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga; Yuka, Catrina; Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah; Perera, Mirelle Elicia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6721

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan media sosial sebagai ruang interaksi baru yang terbuka dan dinamis. Kemudahan akses dan kebebasan berekspresi di media sosial sering kali menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindakan pencemaran nama baik di media sosial dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta bagaimana penerapan tanggung jawab perdata dalam bentuk ganti rugi dapat diberlakukan terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian korban. Penerapan tanggung jawab perdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, serta menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap kehormatan individu di ruang digital.
Rekonstruksi Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Dokumen Digital pada Era Transformasi Teknologi Hukum Bariq, Mochamad Rifqi; Santoso, Budi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6941

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi rekonstruksi kewenangan notaris dalam legalisasi dokumen digital di Indonesia akibat akselerasi transformasi digital. Perkembangan teknologi telah menggeser paradigma dokumentasi ke arah digital, sementara kerangka hukum notaris masih berorientasi pada dokumen fisik. Melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini mengidentifikasi kesenjangan regulasi antara UUJN yang mensyaratkan kehadiran fisik dengan UU ITE yang telah mengakui keabsahan dokumen elektronik. Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonsepsi “autentisitas dan “tempat akta dibuat” dalam konteks digital, serta pengembangan infrastruktur teknologi seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi, Public Key Infrastructure (PKI), dan penyimpanan berbasis blockchain. Penelitian merekomendasikan revisi UUJN menggunakan pendekatan principle-based regulation yang mengadopsi prinsip ekuivalensi fungsional, netralitas teknologi, dan otonomi para pihak, serta implementasi model hybrid sebagai transisi menuju digitalisasi penuh praktik kenotariatan di Indonesia.
Perlindungan Multidimensional Bagi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara Ramadhani P, Berthi; Ismail, Ismail; Nabilah, Eva Albatun; Ramadhani, Nur Aisyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6972

Abstract

Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural menunjukkan keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja layak sekaligus tingginya praktik perekrutan ilegal di Indonesia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk PMI non prosedural. Objek risetnya adalah PMI Non Prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan multidimensional oleh BP3MI Kaltara kepada PMI non prosedural serta mengidentifikasi upaya preventif pencegahan PMI non prosedural di perbatasan Kalimantan Utara, Indonesia Malaysia. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, observasi dan analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Kalimantan Utara memberikan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial melalui pengawasan jalur perbatasan, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial serta sosialisasi/edukasi migrasi yang aman. Namun demikian, keterbatasan fasilitas pelatihan, rendahnya pengetahuan teknologi digital dan cepatnya perkembangan jaringan perekrutan ilegal menjadi tantangan utama. Negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada PMI Non Prosedural berdasarkan prinsip non diskriminasi dan amanat konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi, peningkatan fasilitas pelatihan dan kolaborasi lintas sektor.
Dinamika Akad Ijarah: Implikasi Penyimpangan Praktik terhadap Keabsahan Akad dalam Fiqih Muamalah Rohma, Rohma Dita Mulia; Royyan, Royyan Ramadhani Djayusman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7765

Abstract

Dinamika kontrak ijarah di zaman modern menyoroti kesenjangan antara praktik normatif dan empiris dalam masyarakat. Dalam fiqh muamalah, kontrak ijarah merupakan instrumen untuk mentransfer hak penggunaan barang atau jasa melalui praktik sewa-menyewa. Keabsahan kontrak ijarah didasarkan pada pemenuhan pilar dan syarat yang dirumuskan dalam fiqh muamalah. Namun, pada kenyataannya, masih banyak praktik kontrak ijarah di lapangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan hukum positif Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI dan KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implikasi penyimpangan dalam praktik kontrak ijarah, bagaimana kerusakan yang ditimbulkannya, pembatalan kontrak, dan kapan timbulnya tanggung jawab, serta urgensi sinkronisasi yurisprudensi Islam dan hukum positif untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dengan meneliti sumber-sumber fiqh muamalah dan hukum positif berupa buku, fatwa, dokumen, dan jurnal terkait. Keterbatasan penelitian ini terletak pada objek lapangan, sehingga pendekatan empiris menggunakan sumber sekunder berupa jurnal, dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa.
Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Tidak Didaftarkan ke Dalam Program Jaminan Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Sitinjak, Tracy Abeliana; Nababan, Roida; Situmorang, Samuel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7788

Abstract

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap pekerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi tertentu yang mungkin dialami oleh tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja namun perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran iuran atau pendaftaran peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial menunjukkan bahwa perusahaan yang melanggar kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana, serta wajib memberikan kompensasi secara mandiri kepada pekerja setara dengan manfaat BPJS. Perlindungan hukum bagi pekerja diwujudkan melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan kewajiban perusahaan untuk membiayai seluruh biaya pengobatan serta santunan jika terjadi kecelakaan kerja di luar kepesertaan aktif. Upaya penegakan hukum melalui koordinasi antara BPJS, Dinas Tenaga Kerja, dan Kejaksaan menjadi kunci dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara optimal.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Ditinjau dari Perspektif Good Governance Magdalena, Try Intan Febrian; Pratiwi, Sherliana Ika; Clarisya, Nabilla Putri; Zamralita, Hanifa Ferlistya; Dien, Fairuz Nasywa; Benu, Soni Esrayanus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7769

Abstract

Artikel ini mengkaji pembentukan Kementerian Haji dan Umrah di Indonesia serta implikasinya terhadap hukum administrasi negara dan prinsip Good Governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis (1) potensi tumpang tindih kewenangan antara kementerian baru dengan Kementerian Agama dan lembaga terkait lainnya, serta (2) kesesuaian desain kelembagaan dengan asas efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil penelitian menunjukkan adanya risiko tumpang tindih kewenangan, terutama dalam pembinaan aspek keagamaan jamaah, koordinasi diplomatik dengan Kerajaan Arab Saudi, serta pengelolaan dana haji. Meskipun spesialisasi kelembagaan berpotensi memperjelas tanggung jawab dan fokus kebijakan, pembentukan kementerian baru juga berisiko bertentangan dengan agenda efisiensi anggaran negara akibat penambahan beban belanja pegawai dan operasional tanpa jaminan peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penyusunan peraturan pelaksana yang rinci untuk memperjelas pembagian kewenangan, pembentukan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang mengikat, penyederhanaan struktur birokrasi, serta optimalisasi tata kelola digital dan keterbukaan informasi publik. Evaluasi berkala dan penguatan pengawasan publik diperlukan guna memastikan terwujudnya Good Governance.
Layanan Aborsi Aman Bagi Korban Perkosaan : Tinjauan Viktimologi dan Tujuan Pemidanaan Satriawan, Bagas; Putri, Nella Sumika; Handayani, Irawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7782

Abstract

Pasal 463 ayat (2) KUHP 2023 memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi bagi korban perkosaan dengan batas usia kehamilan 14 minggu. Secara normatif, ketentuan tersebut dianggap sebagai langkah progresif karena mengakui hak korban untuk memperoleh layanan aborsi aman. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pasal tersebut masih belum dilakukan secara semestinya. Korban sering dihadapkan dalam hambatan yang membuat mereka mendapatkan viktimisasi sekunder dalam pelaksaanaan prosesnya, selain itu batas waktu 14 minggu juga berpotensi menjadikan korban yang ingin menggugurkan kandungannya menjadi dikriminalisasi apabila telah melewati batas waktu tersebut. Penelitian ini merupakan jenis yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, jurnal dan artikel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Pasal 463 ayat (2) memberikan ruang yang sah bagi korban perkosaan, dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan yang menyebabkan korban mengalami viktimisasi sekunder dari institusi penegakan hukum. Selain itu korban yang melebihi batas waktu 14 minggu sangat berpotensi dikriminalisasi sebagai pelaku tindak aborsi, hal ini menimbulkan beban psikologis yang lebih berat kepada korban dan juga perlakuan seperti ini tidak sesuai dengan teori gabungan pemidanaan dan teori kriminologi. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelaksanaan pasal 463 ayat (2) KUHP 2023 secara semestinya diperlukan peninjauan kembali terkait aturan pelaksana, sinkronisasi aturan antar-lembaga penegak hukum, menunjuk fasilitas kesehatan yang berwenang menangani kasus aborsi korban perkosaan serta penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia agar perlindungan terhadap korban perkosaan benar-benar dapat terwujud.
Implementasi Hukum Adat dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) di Kota Tidore Kepulauan Djafar, Muhammad Mufti M.; Fahria, Fahria; Budiono, Arief
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7786

Abstract

Judul penelitian ini adalah: Implementasi Hukum Adat dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum adat dalam menanggulangi kenakalan remaja (juvenile delinquency) di Kota Tidore Kepulauan dan mengetahui jenis sanski adat yang di terapkan dalam penanganan kasus tersebut, serta efektivitasnya. Penelitiaan ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan terkhususnya wilayah atau tempat yang masih menerapkan hukum dan sanksi adat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara para bobato Adat Kesultanan Tidore serta beberaapa tetua adat yang wilayahnya diterapkan hukum adat, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kota Tidore Kepulauan, penanggulangan secara adat tidak secara keseluruhan, namun hanya di beberapa kelurahan saja, seperti di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara yang menanggulangi masalah kenakalan remaja secara adat, yakni dengan memberi sanksi hukum sasi. Selain Kelurahan Mareku, sebagian besar kelurahan di Kota Tidore kepulauan menyelesaikan masalahnya dengan memberi peringatan, nasihat, serta sanksi binaan yang kategorinya bukan sanksi fisik yang keras, sehingga masalah terkaitan dengan kenakalan remaja masih saja sering terjadi di Kota Tidore Kepulauan.
Analisis Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Seblak Duarr Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas Tantina, Faradilla Viore; Priyono, Ery Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7795

Abstract

Franchise berkembang pesat dalam bidang penyediaan barang dan membuka kesempatan kepada pengusaha. Perjanjian franchise menguntungkan franchisor daripada franchisee. Franchisor memiliki banyak hak dan sedikit kewajiban, sedangkan franchisee memiliki sedikit hak dan banyak kewajiban. Perjanjian franchise merupakan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pihak yang menyusun perjanjian tanpa sepengetahuan pihak lawan, hanya dapat menerima atau menolak perjanjian. Perjanjian franchise perlu memperhatikan penerapan asas proporsionalitas karena terdapat pasal yang tidak seimbang. Tujuan penulisan hukum untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian franchise Seblak Duarr ditinjau dari asas proporsionalitas, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pasal-pasal yang tidak menerapkan asas proporsionalitas dalam perjanjian franchise Seblak Duarr. Penulisan hukum menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif, jenis data sekunder berupa dokumen perjanjian franchise Seblak Duarr. Hasil penelitian memperlihatkan pasal perjanjian franchise Seblak Duarr belum menerapkan asas proporsionalitas, namun memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian dinilai sah dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak.
Kedudukan Sumpah Suppletoir Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian: Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Iswandi, Joni; Yul, Widiya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Sumpah Suppletoir sebagai alat bukti dalam perkara perceraian serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam Hukum Islam. Sumpah Suppletoir, sebagai sumpah pelengkap yang diberikan kepada salah satu pihak ketika alat bukti lain dinilai belum memadai, memiliki peran signifikan dalam penyelesaian sengketa perceraian, terutama ketika terjadi kekurangan bukti atau ketidakjelasan fakta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fikih, dan analisis putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh yang menerapkan Sumpah Suppletoir dalam proses pembuktian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Sumpah Suppletoir memiliki legitimasi dalam hukum positif Indonesia dan memiliki kesesuaian dengan konsep sumpah (al-yamin) dalam fikih, terutama sebagai instrumen untuk menguatkan kebenaran pihak yang lemah dalam pembuktian. Namun demikian, secara praktis penerapannya masih menimbulkan perdebatan terkait aspek keadilan, potensi penyalahgunaan, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Sumpah Suppletoir tetap relevan sebagai alat bukti, tetapi perlu diharmoniskan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan prosedural, dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah agar tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum yang adil dan berintegritas.

Page 203 of 208 | Total Record : 2078

 201   202   203   204   205 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue