cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 110   111   112   113   114 
Perbandingan Sistem Perlindungan Hukum Medis (PMH) Studi Kasus Indonesia dan Korea Selatan Dalam Konteks Tenaga Kesehatan Keisha Zahra Wibowo; Dinda Aurelia Rosi Nasution; Najla Azrijal Chosaf; Marcello Putra Toding Palilli; Syamhaikel Pavel Budiman; Nimrod Welly Belo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2915

Abstract

Medical legal protection is a crucial aspect in the world of healthcare, particularly amidst the rapid development of healthcare services and the increasing demand for ethical and legal professional services. Healthcare workers are the frontline workers who deal directly with patients, therefore an adequate legal protection system not only guarantees patient rights but also provides a sense of security and justice for healthcare workers in carrying out their duties. The purpose of this study was to compare medical legal protection systems. The research method used in this study was a literature review method. The results indicate that medical legal protection is an important foundation that every country must have to ensure the safety of healthcare workers and the quality of services to patients. From the comparison between Indonesia and South Korea, it is clear that although both have a high awareness of legal protection for healthcare workers, its implementation and mechanisms operate differently according to the social, cultural, and legal conditions of each country.
Analisis Yuridis Potensi Rampai sebagai Aset Indikadi Geografis Provinsi Lampung Azizah Debi Safitri; Siti Nurhasanah; Mohammad Wendy Trijaya; Kasmawati; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2916

Abstract

Potensi tanaman rampai sebagai aset Indikasi Geografis Provinsi Lampung melalui analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tanaman rampai, yang memiliki karakteristik khas wilayah, belum memperoleh perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis meskipun memiliki nilai budaya, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji kesesuaian karakter rampai dengan kriteria perlindungan Indikasi Geografis, mekanisme pendaftaran, serta implikasi hukumnya bagi pemangku kepentingan lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa rampai memenuhi unsur kekhasan geografis sebagaimana diatur dalam UU 20/2016, namun masih terdapat kendala pada aspek dokumentasi, kelembagaan, dan penguatan standar produksi yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Perlindungan Indikasi Geografis atas rampai berpotensi memberikan kepastian hukum, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta melestarikan keanekaragaman hayati Lampung. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi komunitas penghasil rampai untuk memenuhi persyaratan substantif dan administratif guna memperoleh pengakuan sebagai Indikasi Geografis resmi.
Peran Penegak Hukum (Timsus Sikat) dalam Pemberantasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberantasan (Curat) di Wilayah Kalianda I Nyoman Gita Semadi; Erna Dewi; Aisyah Muda Cemerlang; Rinaldy Amrullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2920

Abstract

Pencurian dengan pemberatan (curat) merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk memberantas kejahatan ini, Polres Lampung Selatan membentuk Timsus Sikat sebagai unit khusus penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji peran Timsus Sikat dalam menangani kasus curat serta faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer dari studi kepustakaan dan wawancara dengan Kasat Reskrim, Kasatgas Timsus Sikat, serta akademisi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Timsus Sikat memiliki peran strategis bukan hanya dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga dalam upaya pencegahan melalui kolaborasi lintas unit. Meski demikian, efektivitas tim masih terhambat oleh keterbatasan SDM, teknologi, minimnya partisipasi masyarakat, serta potensi kolusi, sementara faktor sosial ekonomi turut memicu tindak kejahatan. Rekomendasi mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan teknologi pengawasan, perbaikan sistem kontrol internal, serta kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kewaspadaan. Edukasi hukum dan penguatan jaringan informasi juga diperlukan untuk meningkatkan dukungan publik dan efektivitas pemberantasan curat.
Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Terkait Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Informasi Dalam Konteks Digital Allysa Dhini Rizalde; Abdul Halim Nst; Syerli Zahara Klara Larasati Boru Manalu; Alwi Saparizhan; Muhammad Rama Dhanu Jupri; Muhammad Habib Al Muqtadir; Munaf Andri Revanda Sembiring
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2925

Abstract

Kajian ini menyoroti tanggung jawab advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi hukum di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. Kemajuan sistem informasi menciptakan kerentanan baru dalam praktik hukum, termasuk potensi kebocoran data, penyadapan komunikasi digital, dan penyalahgunaan dokumen elektronik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis cakupan kewajiban kerahasiaan advokat pada era digital serta mengidentifikasi standar keamanan digital yang diperlukan untuk melindungi informasi hukum klien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan tidak hanya merupakan kewajiban etis, tetapi juga kewajiban hukum yang diperkuat oleh regulasi perlindungan data dan kerangka keamanan siber. Advokat wajib menerapkan protokol komunikasi yang aman, manajemen dokumen terenkripsi, serta langkah keamanan digital berbasis risiko guna memastikan integritas informasi klien. Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi teknologi dan kepatuhan terhadap regulasi tata kelola digital berpengaruh signifikan terhadap kualitas praktik kerahasiaan dalam layanan hukum. Kesimpulannya, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi mencerminkan integritas etis dan akuntabilitas profesi advokat dalam dinamika masyarakat digital modern.
Analisis Efektivitas Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Banten Nuraini, Idzma; Qotrun Nida
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2926

Abstract

Penelitian ini meneliti efektivitas sistem peradilan elektronik (E-Court) dalam meningkatkan layanan publik di Pengadilan Tinggi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak, manfaat, dan tantangan penerapan E-Court terhadap efisiensi administrasi, transparansi finansial, dan akuntabilitas layanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang meliputi wawancara dengan staf kepanitraan dan studi literatur mengenai digitalisasi peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Court dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi beban kerja pegawai, serta meningkatkan transparansi keuangan. Namun, terdapat kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital, yang memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi.
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Praktik Penolakan Pelayanan Medis Ngompat, Yohanes Leonardus; Filemon Fridolino Ngebos; Petrus Faot; Alfius Adika Jocta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2931

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pasien untuk memperoleh pelayanan medis atau kesehatan. Realitas menunjukkan masih terjadinya praktik penolakan pelayanan medis dengan alasan administratif, keterbatasan fasilitas, dan perbedaan latar budaya. Kasus yang menimpa masyarakat adat Suku Badui dan seorang ibu hamil di Jayapura memperlihatkan bahwa sistem pelayanan kesehatan masih bersifat kaku dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan dapat berpotensi menjadi tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus-kasus faktual penolakan pelayanan medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan kuat untuk melindungi pasien dari praktik penolakan pelayanan medis. Pasal 174 menegaskan larangan menolak pasien gawat darurat dan mendahulukan administrasi, sedangkan Pasal 189 huruf f mewajibkan rumah sakit menjalankan fungsi sosial, termasuk melayani pasien tidak mampu. Selain itu, Pasal 276 memberikan hak kepada pasien untuk memperoleh pelayanan bermutu sesuai kebutuhan medis. Dari sudut hukum pidana, penolakan pelayanan medis dapat dikategorikan sebagai kelalaian berat yang dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 304 dan 359 KUHP. Negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan penjamin pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Identitas Ekonomi Generasi Z Melalui Fenomena Side Hustle Culture Pada Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Shofiatul Habibah; Isa Anshori
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2932

Abstract

Studi ini mengkaji identitas ekonomi Generasi Z melalui fenomena budaya kerja sampingan di kalangan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Kecemasan akademik muncul akibat meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pekerjaan sampingan digital dan non-digital, yang tidak hanya bertujuan untuk menambah penghasilan tetapi juga membentuk citra diri, gaya hidup, dan orientasi ekonomi baru mereka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana identitas ekonomi generasi muda dibangun di tengah tekanan akademik, kebutuhan finansial, dan peluang digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen kegiatan kerja sampingan mahasiswa. Temuan menunjukkan bahwa kerja sampingan menjadi media untuk membangun identitas ekonomi yang menekankan kemandirian dan fleksibilitas. Terdapat pergeseran nilai dari sekadar mencari uang tambahan menjadi menciptakan "merek pribadi", dan mahasiswa membangun identitas ganda sebagai mahasiswa sekaligus pekerja kreatif dalam ekosistem ekonomi digital.
Peranan Kejaksaan Negeri Karawang Dalam Mengaktualisasikan Good Governance Eka Anjani Sapitri; Evi Priyanti; Rai Bhaka Ribowo; Azahra Raodhatul; Jannah; Elysia Damayanti; Alfiana Aginta Sebayang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2934

Abstract

Penelitian ini menganalisis peranan Kejaksaan Negeri Karawang dalam mengaktualisasikan good governance dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, kepatuhan pada hukum, mekanisme pengawasan publik, serta daya tanggap dan kesetaraan dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja lembaga penegak hukum di tingkat daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan wawancara naratif dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kejaksaan Negeri Karawang dalam mengaktualisasikan good governance dapat dilihat sebagai berikut: Kejaksaan Negeri Karawang telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui sistem pelaporan berjenjang yang ketat, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, penggunaan media sosial, serta layanan pengaduan berbasis digital yang mudah diakses masyarakat. Ketiga, efektivitas terlihat dari penyelesaian perkara yang tepat waktu tanpa penundaan, serta peran aktif intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keempat, kepatuhan terhadap aturan hukum dijalankan secara konsisten berdasarkan undang-undang dan SOP yang berlaku, sehingga menegaskan integritas dalam setiap proses hukum. Dan yang terakhir, mekanisme pengawasan publik diterapkan melalui partisipasi masyarakat, koordinasi dengan aparat keamanan, serta pengawasan aktif terhadap dinamika sosial.
Membentuk Sumber Daya Manusia Unggul Melalui Motivasi Berprestasi Sa’idahtul Akmala Yusuf; Siti Hayati Nufus; Syf. Miftahul Rahmah; Nuriyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2935

Abstract

Motivasi berprestasi ialah aspek krusial untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, produktif, dan profesional. Studi ini bermaksud menganalisis aspek-aspek psikologis dan organisasional yang memengaruhi motivasi berprestasi, serta bagaimana motivasi tersebut berkontribusi dalam peningkatan kualitas SDM. Metode yang digunakan adalah studi literatur melalui penelaahan teori-teori motivasi semacam Teori Dua Faktor Herzberg, Expectancy Theory Vroom, serta Teori Motivasi Berprestasi McClelland. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwasanya motivasi berprestasi dipengaruhi oleh aspek psikologis berupa kebutuhan dasar, harapan, self-efficacy, dukungan sosial, dan emosi positif, sementara faktor organisasional meliputi budaya organisasi, sistem penghargaan, kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja, serta desain pekerjaan yang bermakna. Sinergi kedua faktor tersebut mendorong terbentuknya SDM unggul yang memiliki orientasi mutu, disiplin tinggi, serta kemampuan untuk terus berkembang. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan SDM yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem kerja yang memfasilitasi motivasi berprestasi secara berkelanjutan.
Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Memberi Pendampingan Hukum Tentang Pengelolaan Aset Pemkab di Pelabuhan Ambarita Rotua Febriyanti Turnip; Janpatar Simamora
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2937

Abstract

Pengelolaan aset milik pemerintah daerah itu penting banget buat bikin pemerintahan yang bagus, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Aset-aset ini dibiayai dari uang rakyat dan dimaksudkan buat kepentingan umum, jadi harus dikelola sebaik mungkin supaya bisa mendukung layanan masyarakat dan perkembangan daerah. Tapi di lapangan, sering ada masalah rumit seperti soal kepemilikan, penggunaan yang kurang optimal, sampai perselisihan hukum. Nah, di situ dibutuhkan campur tangan dan bantuan dari lembaga yang punya wewenang serta keahlian hukum yang cukup. Kedepannya, untuk membentuk sistem pengelolaan aset daerah yang taat aturan dan berkelanjutan, JPN berdasarkan undang-undang dan surat kuasa, adalah perwakilan resmi negara atau pemerintah dalam urusan perdata dan administrasi. Kewenangan ini didasarkan pada pearturan  dan surat kuasa resmi, yang mencakup berbagai layanan seperti bantuan hukum, penegakan hukum, nasihat hukum, layanan hukum, dan langkah-langkah penting lainnya. JPN secara politis bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum buat mempercepat penyelesaian pengelolaan aset pemerintah daerah. Penelitian ini mau mengkaji dalam-dalam peran dan seberapa efektif Kejaksaan Negeri dalam memberikan dukungan hukum khusus buat percepatan pengelolaan aset pemerintah daerah di area Pelabuhan Ambarita, plus mengidentifikasi faktor-faktor yang jadi penghalang penyelesaian pengelolaan aset oleh pemerintah daerah di sana.

Page 112 of 178 | Total Record : 1773

 110   111   112   113   114 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue