cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 111   112   113   114   115 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia Robby Alfahrizi; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; I Made Wirya Darma; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2938

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan hukum pidana Indonesia terkait tindak kekerasan seksual berbasis digital serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Kekerasan seksual berbasis digital mencakup tindakan seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pemerasan seksual melalui teknologi, pelecehan secara elektronik, dan manipulasi data pribadi yang memberikan dampak serius terhadap korban baik psikologis maupun sosial. Kajian normatif dilakukan terhadap undang-undang yang relevan yaitu UU ITE, UU TPKS, dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang saling melengkapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual digital, dengan UU TPKS sebagai instrumen utama yang berorientasi pada perlindungan korban. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada unsur kesengajaan dan ketentuan hukum yang berlaku, di mana ancaman pidana disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dan status korban, terutama jika korban anak atau rentan. Studi ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup untuk menjerat pelaku dan memberikan perlindungan secara proporsional terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital.
Model Model Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Subjek Akademik,Humanistik Dan Rekontruksi Sosial Agung Muhamad Bisri; Dedi Suari; Abdul Ghofur; Muhammad Zaironi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2939

Abstract

Penelitian ini menganalisis model-model kurikulum yang memiliki peran strategis dalam penguatan Pendidikan Agama Islam (PAI), dengan fokus pada tiga kerangka utama yaitu kurikulum subjek akademik, kurikulum humanistik, dan kurikulum rekonstruksi sosial. Ketiga model tersebut berakar pada landasan filosofis yang berbeda dan memberikan implikasi yang signifikan terhadap orientasi, perancangan, serta tujuan pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah literatur ilmiah, buku akademik, dan studi empiris yang diterbitkan pada rentang tahun 2021–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing model kurikulum memiliki keunggulan dan keterbatasan: kurikulum subjek akademik memperkuat penguasaan ilmu secara sistematis, kurikulum humanistik mendorong pengembangan peserta didik secara holistik, sementara kurikulum rekonstruksi sosial memosisikan pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu model kurikulum tunggal yang mampu mewujudkan tujuan PAI secara optimal, sehingga diperlukan integrasi harmonis ketiga paradigma tersebut agar PAI mampu berkembang secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sekaligus responsif terhadap tantangan zaman. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya perancangan kurikulum PAI yang fleksibel, kontekstual, dan transformatif sesuai kebutuhan perkembangan peserta didik dan realitas sosial kontemporer.
Keadilan sebagai Landasan Filsafat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Rachmaida, Jumala; Syakila, Sahnaz; Mirfa, Enny; Aldino, Hanri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2941

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian prosedural dengan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip keadilan dapat dijadikan pedoman operasional dalam setiap tahapan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis keadilan dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari nilai konstitusional yang menuntut keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi. Penerapan asas keadilan dalam hukum positif memerlukan proporsionalitas sanksi, perlindungan hak korban, transparansi alasan yuridis, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pendekatan normatif terbukti relevan dalam membangun hukum berkeadilan karena menyediakan kriteria teoretis untuk mengevaluasi kesesuaian norma dengan nilai keadilan substantif serta merumuskan indikator operasional yang terukur bagi pemantauan praktik penegakan hukum.
Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran Sosial dan Hukum Islam Rahmawati, Zanvita; Zein, Fuad Muhammad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2949

Abstract

Perubahan sosial dan ekonomi di era modern telah menyebabkan pergeseran peran di dalam rumah tangga, salah satunya adalah istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan dari perspektif teori peran sosial dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran peran istri di Desa Wonorejo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, serta meninjau pergeseran peran istri berdasarkan perspektif teori peran sosial dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor utama perubahan peran istri adalah kebutuhan ekonomi dan kondisi kesehatan suami. Temuan ini didukung hasil wawancara dengan lima pasangan suami istri, yang menampilkan peran yang dijalankan atas dasar kerelaan, dukungan, dan kesepakatan bersama suami. Pergeseran peran ini dianalisis menggunakan teori peran sosial, yang menghasilkan temuan bahwa peran diterima sebagai adaptasi yang bersifat fleksibel berdasarkan kemampuan dan kebutuhan, serta secara kolektif didukung oleh masyarakat. Menurut hukum Islam, perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan syarat menutup aurat, menghindari fitnah, mendapat izin suami, dan tidak meninggalkan kewajiban rumah tangga. Penelitian ini menegaskan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama bukanlah peran sosial yang menyimpang, melainkan kontribusi konstruktif dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
Psikoedukasi Komunikasi Interpersonal pada Pejabat Komunitas Mobil Pajero Indonesia One Chapter Sidoarjo Ahmad Ahsanul Wafiq; Rahma Kusumandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2950

Abstract

Layanan psikologi komunitas ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan fokus pada komunikasi interpersonal di antara pejabat komunitas Pajero Indonesia One Chapter Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan komunikasi interpersonal serta menerapkan intervensi guna meningkatkan efektivitas komunikasi dalam organisasi. Asesmen dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dan skala komunikasi interpersonal yang diadaptasi oleh Wicaksana (2018). Hasil menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi interpersonal dari 15 pejabat komunitas berada pada kategori “cukup”, dengan aspek empati memperoleh skor tertinggi dan dukungan terendah. Intervensi psikoedukasi berbasis seminar dan latihan peran (role play) diterapkan untuk memperkuat lima aspek utama komunikasi interpersonal, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif dan kesetaraan. Hasil pasca-intervensi menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh aspek terutama empati dan keterbukaan, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran komunikasi dan kualitas interaksi. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa psikoedukasi merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal pejabat komunitas, sehingga mampu memperkuat koordinasi, kerja sama, dan keharmonisan organisasi.
Penegakan Hukum Pidana atas Pemanfaatan Anak sebagai Sarana Endorsement Komersial di Media Sosial I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan; I Putu Edi Rusmana; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2951

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap praktik eksploitasi anak melalui endorsement komersial di media sosial, yang semakin marak seiring perkembangan teknologi digital dan tingginya aktivitas influencer. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum terkait perlindungan anak, menilai efektivitas penerapan ketentuan pidana, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kerap dijadikan komoditas digital demi keuntungan ekonomi, sehingga mengabaikan hak keselamatan, privasi, waktu tumbuh kembang, dan pendidikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang eksploitasi anak dan memberikan sanksi pidana, implementasi di lapangan belum berjalan optimal karena sulitnya pembuktian, ketiadaan regulasi teknis mengenai endorsement digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan pengawasan, serta peran aktif platform media sosial untuk memastikan perkembangan ekonomi digital tidak mengorbankan hak-hakf undamental anak.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Digital Pelaku Usaha di Era Transformasi Digital Angelia Laksana; Paula
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2952

Abstract

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental pelaku usaha memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan karya kreatif mereka. Karya digital seperti foto produk, video promosi, desain grafis, konten media sosial dan karya turunan kini menjadi instrumen utama dalam strategi bisnis modern. Namun, perkembangan ini juga diikuti dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan tanpa izin, peniruan konten, plagiarisme, pemotongan video, hingga komersialisasi karya orang lain tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya digital pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menganalisis peran dan efektivitas penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah menyediakan perlindungan yang jelas,adapun kendala dalam implementasinya termasuk lemahnya literasi hukum, kesulitan pembuktian bukti digital, keterbatasan sumber daya penegak hukum serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi digital, peningkatan kemampuan digital, penguatan sistem pengawasan karya digital dan edukasi hukum yang komprehensif bagi pelaku usaha.
Integrasi Corporate Social Responsibility dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Skema Public Private Partnership Ferdynan Sitompul; Sunaryo; Nenny Dwi Ariani; Kasmawati; M. Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2953

Abstract

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki posisi strategis dan vital dalam mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan, khususnya dalam proyek infratruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai persyaratan hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur skema public private partnership di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan peraturan dan konseptual, melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha, serta literatur akademik mengenai implementasi CSR dalam pengembangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam proyek KPS masih bersifat sukarela dan belum diinstitusionalisasikan dalam kerangka kontrak public private partnership (PPP). Kondisi ini menciptakan celah normatif dalam usaha perlindungan sosial dan lingkungan yang seharusnya sudah menjadi bagian integral dari kewajiban hukum para pihak. Implikasi hasil menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan klausul kontrak yang memasukkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan legitimasi proyek, serta pencegahan konflik masyarakat terdampak. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi dan kebijakan publik melalui gagasan normatif integrasi CSR dalam kerangka hukum PPP sebagai upaya menuju tata kelola infrastruktur berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Indonesia Aura Zahra Rizkillah Latif; Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Mohammad Arya Dharmaputra; Riyan Destra Dwi Ardianto; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2955

Abstract

  Penelitian ini membahas mekanisme dan prosedur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kajian difokuskan pada dinamika ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945, tantangan penyelesaian sengketa, serta masalah ketidakjelasan definisi lembaga negara konstitusional dalam konstitusi. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis perundang- undangan, penelitian menemukan bahwa prosedur MK dalam menangani sengketa meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pleno, hingga pengucapan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, keberadaan lembaga baru dengan kewenangan berbasis undang-undang menimbulkan kompleksitas dan sering kali menimbulkan penolakan permohonan oleh MK. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan pembatasan yang jelas terkait lembaga yang berwenang, serta pengembangan mekanisme penyelesaian alternatif untuk memperkuat fungsi MK sebagai pegawai konstitusi  
Perlindungan Data Pribadi dalam Protokol Notaris Elektronik: Analisis Pasca Berlakunya UU PDP Rendy Renaldy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2957

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan protokol notaris elektronik yang secara langsung bersinggungan dengan perlindungan data pribadi sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kajian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan protokol elektronik notaris terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta mengidentifikasi potensi risiko hukum yang muncul. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang melibatkan 35 literatur terakreditasi dan relevan, diseleksi berdasarkan reputasi jurnal dan tahun terbit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan protokol elektronik notaris telah memenuhi sebagian besar prinsip UU PDP, terutama pada aspek keamanan pemrosesan dan akurasi data. Temuan juga menunjukkan adanya ketidakterpenuhan pada aspek minimalisasi data dan pertanggungjawaban akibat kurangnya standar baku pemrosesan elektronik. Analisis memperlihatkan bahwa risiko kebocoran data meningkat pada sistem pencatatan digital yang belum mengenkripsi seluruh dokumen protokol. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi protokol elektronik notaris memerlukan penguatan kontrol teknis dan administratif agar selaras dengan prinsip legalitas dalam UU PDP

Page 113 of 178 | Total Record : 1773

 111   112   113   114   115 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue