cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 109   110   111   112   113 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang melalui Mediasi dan Arbitrase: Efektivitas dan Kendala di Indonesia Nugraha, Karindra Alvian; Sidi Ahyar Wiraguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2899

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas serta kendala dalam penerapan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), khususnya melalui mediasi dan arbitrase dalam perkara Hutang-Piutang di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana mekanisme ADR mampu memberikan solusi hukum yang cepat, efisien, dan berkeadilan, serta mengidentifikasi hambatan normatif, struktural, dan sosiologis yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dikombinasikan dengan analisis empiris terhadap praktik ADR di lembaga mediasi dan arbitrase nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi dan arbitrase telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaannya belum optimal. Faktor-faktor penghambat antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, biaya arbitrase yang tinggi, kurangnya mediator dan arbiter profesional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga hukum. Selain itu, paradigma masyarakat yang masih berorientasi pada penyelesaian melalui pengadilan turut memperlambat penguatan sistem ADR. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum, digitalisasi proses ADR, serta pembentukan lembaga pengawasan independen untuk menjaga integritas mediator dan arbiter. Dengan perbaikan sistemik tersebut, ADR diharapkan dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial di Indonesia.
Hak Perempuan dalam Deklarasi Kairo dan DUHAM: (Tantangan Implementasi di Indonesia) Nurul Safitri; Nur Amanda Jaya; Amirah Zahra Maulidyah; Kurniati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2900

Abstract

Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak perempuan dalam Deklarasi Kairo dan Deklarasi Universal HAM, tantangan implementasi hak perempuan di Indonesia serta solusi penguatan terhadap implementasi hak perempuan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif komparatif dengan sumber data dari dokumen, buku, serta artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, meskipun secara hukum telah didukung oleh ratifikasi CEDAW dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM namun masih menghadapi berbagai hambatan seperti kuatnya budaya patriarki, diskriminasi gender, dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Dalam mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melakukan berbagai strategi seperti menerapkan kebijakan Pengarusutamaan Gender, meningkatkan penegakan hukum, serta sosialisasi, pendidikan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang kesetaraan gender.
Kampanye yang Merusak: Analisis Pelanggaran Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Boalemo Fadhly Muhaimin Moyiu; Fence M. Wantu; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2902

Abstract

Penelitian ini mengkaji kegagalan implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pepohonan di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Berdasarkan data Bawaslu 2024, terdapat 202 APK yang dipasang secara ilegal di pepohonan, menunjukkan pelanggaran sistemik yang mengancam integritas ruang publik dan kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan hukum yuridis-empiris, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama kegagalan: (1) regulasi yang tidak dilengkapi sanksi tegas; (2) fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah; serta (3) rendahnya kesadaran masyarakat akibat budaya politik patron-klien dan minimnya edukasi lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa larangan hukum yang jelas tidak cukup tanpa mekanisme penegakan yang koheren, partisipasi publik yang aktif, dan integrasi nilai keberlanjutan dalam tata kelola pemilu. Studi ini menyerukan perlunya reformasi sistemik yang mengubah kampanye politik dari praktik eksploitatif menjadi bentuk partisipasi demokratis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Kepuasan Pasien Rawat Jalan terhadap Pelayanan Pendaftaran di Rumah Sakit Setia Mitra Tahun 2025 Iis Sumiyati; Ananda Fitrianti Fauziyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2903

Abstract

Pelayanan pendaftaran merupakan tahapan awal dalam proses pelayanan di rumah sakit yang mempunyai fungsi krusial untuk membentuk kesan pertama pasien terhadap kualitas layanan secara keseluruhan. Kesan awal yang positif dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang ada. Kepuasan pasien menjadi indikator penting dalam menilai mutu pelayanan kesehatan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik. Terdapat lima dimensi dalam menilai kepuasan yaitu tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Tujuan penelitian untuk mengetahui kepuasan pasien rawat jalan terhadap pelayanan pendaftaran di Rumah Sakit Setia Mitra yang diamati dari lima dimensi kualitas pelayanan menurut model Servqual. Desain penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam kajian ini yakni 96 responden, yang diperoleh melalui teknik incidental sampling. Pengambilan data dilangsungkan melalui kuesioner berbasis Google Form yang terdiri dari 20 pernyataan sesuai dengan lima dimensi Servqual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien pada konteks menyeluruh yakni sejumlah 88%. Dimensi dengan kepuasan tertinggi adalah empathy (98%), kemudian assurance (97%), reliability (96%), responsiveness (95%), dan yang terendah adalah tangibles (85%). Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan pendaftaran di Rumah Sakit Setia Mitra sudah cukup memuaskan, terutama dalam aspek sikap petugas dan perhatian terhadap pasien, meskipun masih diperlukan perbaikan pada aspek fisik layanan.
Paradoks Yudisial Omnibus Law: Analisis Komparatif Putusan Uji Formil Dan Uji Materiil Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Hertanto, Yudhi; Chaeru, Yana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2905

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) melalui metode omnibus law memicu kontroversi dan penolakan dari lima organisasi profesi kesehatan utama, yang berujung pada pengujian yudisial di Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini menganalisis sebuah paradoks yudisial yang muncul dari hasil pengujian tersebut. Di satu sisi, MK menolak seluruh permohonan uji formil (Putusan 29 Februari 2024), menyatakan proses legislasi yang dikritik minim partisipasi tersebut sah secara konstitusional. Di sisi lain, MK justru mengabulkan sebagian uji materiil (Putusan Perkara 49/PUU-XXII/2024) terhadap Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan, dengan alasan ketiadaan aturan peralihan telah menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Analisis teoretis menggunakan teori sistem autopoietik Gunther Teubner dan standar meaningful participation dari Putusan MK sebelumnya (No. 91/PUU-XVIII/2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan uji formil merefleksikan operasionalisasi sistem hukum yang tertutup (autopoietik), yang memvalidasi kepatuhan formal-prosedural. Sebaliknya, putusan uji materiil secara implisit memvalidasi kegagalan partisipasi substantif, karena MK terpaksa melakukan koreksi bedah terhadap substansi UU yang cacat. Paradoks ini mengekspos tegangan fundamental antara legitimasi prosedural yang formalistik dan keadilan substantif dalam praktik legislasi omnibus law di Indonesia, yang berimplikasi pada "perampasan legal" kewenangan organisasi profesi dan terjadinya "kekosongan norma" di level praktik
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengelolaan Barang Sitaan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Ni Komang Diah Afsari Devi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2906

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap keuangan negara dan integritas pemerintahan, alhasil pengelolaan barang sitaan menjadi elemen penting dalam upaya penegakan hukum. Barang hasil sitaan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang membuktikan terdapatnya kerugian keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan aset. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana KPK menangani aset sitaan yang diasumsikan sebagai bukti korupsi dan apa yang seharusnya dilakukan KPK untuk melindungi aset tersebut dari korupsi. Strategi analisis deskriptif yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, KPK bertanggung jawab secara hukum karena konsep hukum lex specialis derogat legi generalis, yang menurut KUHAP dan UU Tipikor, memungkinkan KPK untuk melakukan penyitaan tanpa persetujuan pengadilan. Secara administratif, KPK berkewajiban melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan barang sitaan melalui Direktorat Labuksi serta bekerja sama dengan DJKN. Tantangan seperti kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai barang ditangani melalui kebijakan pelelangan dini berdasarkan PP No. 105 Tahun 2021. Secara keseluruhan, pelaksanaan tanggung jawab ini memperkuat proses pembuktian, mendukung pemulihan aset, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPK.
Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, Moralitas Individu, dan Pengetahuan Fraud terhadap Pencegahan Fraud pada BPR Sisca Mawar Prianty; Sri Anik
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2908

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, moralitas individu, serta pengetahuan tentang fraud terhadap upaya pencegahan kecurangan (fraud prevention) pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan BPR, yang meliputi jajaran Direksi, unit audit internal, kepatuhan, manajemen risiko, kredit, operasional, dan akuntansi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, dengan jumlah responden sebanyak 120 orang, sehingga seluruh populasi penelitian dijadikan sampel. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS (Statistical Product and Service Solution). Pengujian data meliputi uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, serta uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang kuat, penerapan prinsip good corporate governance yang konsisten, moralitas individu yang tinggi, serta pemahaman yang baik mengenai praktik dan modus fraud berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara sistem pengawasan, budaya etika, dan peningkatan kompetensi karyawan dalam menciptakan lingkungan perbankan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.
Membedah Hakikat Ilmu Hukum dalam Paradigma Sanksi Pidana Mati dan Pidana Seumur Hidup Setiawan, Ady Nur; Ahmad Al Farobi Gomila Putra; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2909

Abstract

Penerapan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum Indonesia terus memunculkan perdebatan karena berkaitan dengan aspek moral, nilai kemanusiaan, dan orientasi pemidanaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dasar normatif serta rasionalitas dari kedua jenis sanksi tersebut dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pemidanaan kontemporer. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggabungkan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan, dengan KUHP lama dan KUHP baru sebagai rujukan utama yang dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP Baru mengalami perubahan penting melalui pengaturan masa percobaan dan peluang pengubahan pidana, sehingga menjadikan penerapannya lebih berorientasi kemanusiaan. Adapun pidana seumur hidup dipandang lebih selaras dengan nilai kemanusiaan karena tetap membuka peluang pembinaan dan rehabilitasi, meskipun unsur pembalasannya masih dipertahankan. Perbandingan kedua sanksi tersebut mengindikasikan adanya perubahan paradigma pemidanaan menuju titik temu antara kepentingan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan antara pidana mati dan pidana seumur hidup perlu mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, serta penghargaan terhadap hak untuk hidup.
Konseptualisasi Peradilan Agama Sebagai Family Court Dalam Sistem Peradilan Indonesia Mohammad Arya Dharmaputra; Ahmad Zangim; Rosita Adelia Putri; Nian Puspita Permatasari; Nanda Patmawati; Nicholas Adi Kusuma; Siska Habibah; Dida Oktavian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2911

Abstract

Penelitian ini mengkaji Konseptualisasi Peradilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga (Family Court) dalam Sistem Peradilan Indonesia. Dengan menyoroti urgensi pembentukan peradilan keluarga terpadu akibat tingginya volume dan kompleksitas perkara keluarga, serta tumpang tindih yurisdiksi antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri yang berdampak pada kepastian hukum dan konsistensi putusan. Secara empiris, Peradilan Agama telah menunjukan kapasitas kelembagaan yang matang melalui putusan - putusan terkait perceraian, hak asuh anak, status anak, waris, dan nafkah yang mampu mengisi kekosongan regulasi dan mendorong perkembangan hukum keluarga islam. Secara normatif landasan pembentukan Family Court sudah terakomodir dalam UUD 1945, UU Kehakiman, dan UU Peradilan Agama. Disebutkan bahwa peradilan harus berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa transformasi Peradilan Agama menjadi Family Court dapat memperkuat integrasi sistem peradilan. Serta, meningkatkan profesionalitas aparat melalui kebutuhan kompetensi khusus dalam penanganan perkara keluarga. Konsep ini juga memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui pendekatan multidisiplin, layanan ramah anak, mediasi keluarga, dan penerapan prinsip the best interest of the child. Secara keseluruhan pembentukan Family Court berbasis Peradilan Agama sebagai langkah evolutif yang logis dan mendesak terciptanya penyelesaian perkara keluarga yang lebih fokus, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Optimalisasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak Hasrinda Rizqi Pramassari; Vanesa Alexandra Caniago; Rajwa Al Imtiyaz; Adinda Berliana Rizkita Anjani; Tedy Irawan; Rafli Akbar Rafsanjani; Muhammad Razaq Firdaus; Diah Ajeng Pangestu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2912

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan ex-officio oleh hakim di Pengadilan Agama Indonesia dalam perkara hukum keluarga dengan fokus pada perlindungan hak perempuan dan anak. Studi ini menyoroti tantangan dalam penerapan kewenangan tersebut secara konsisten akibat perbedaan penafsiran prinsip hukum acara, khususnya asas ultra petita, yang sering membatasi tindakan hakim di luar permohonan formal para pihak. Selain itu, penelitian menyingkap kesenjangan antara keadilan prosedural formal dan keadilan substantif, dengan menekankan pentingnya judicial activism untuk melindungi kelompok rentan pasca perceraian. Penelitian ini mengusulkan penerapan konsep Family Court sebagai model holistik yang mengintegrasikan dukungan hukum, sosial, dan psikologis untuk meningkatkan penegakan dan monitoring putusan pengadilan. Pendekatan terpadu ini, didukung oleh reformasi kelembagaan dan tenaga profesional, berpotensi meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta mengubah Peradilan Agama menjadi sistem peradilan keluarga yang responsif.

Page 111 of 178 | Total Record : 1773

 109   110   111   112   113 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue