cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,773 Documents
Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 06-K/PM.III-14/AD/III/2025 Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2960

Abstract

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui siding di pengadilan militer. Tujuan dari penulisan ini untuk menggali lebih dalam terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana desersi serta penjatuhan sanksi administrasi yang diterapkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan KUHPM dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan tujuan utama dalam pemeriksaan di pengadilan, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.
Analisis Pesan Kampanye Politik Dalam Perspektif Invited Behaviour Dan Politicized Collective Identity: (Studi Kasus Indonesia: Kampanye “DESAK ANIES” Pada Pilpres 2024) Dzakiyah, Annisa Nur; Wijanarko, Pendy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2962

Abstract

Pada pemilu tahun 2024 ini, strategi kampanye yang diusung calon lebih mengedepankan inovasi kreatif untuk menarik perhatian pemilih generasi muda. Salah satu tokoh yang mencuri perhatian dalam diskursus publik dan media adalah Anies Baswedan, ia mengusung program "Desak Anies" sebagai strategi kampanye politik interaktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis isi pesan melalui pendekatan psikologi politik diantara adalah Invited Behaviour dan Politicized Collective Identity. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian menemukan bahwa praktek invited behavior dalam strategi kampanye Anies Baswedan lewat forum “Desak Anies” berhasil menjangkau pemilih yang lebih luas diluar basis partai pendukung. Forum “Desak Anies” menciptakan persepsi bahwa Anies adalah kandidat yang berani, dialogis, dan berpihak pada pemilih rasional. Selain menjadi tempat bagi Anies untuk menerapkan strategi invited behavior, program “Desak Anies juga memfasilitasi terbentuknya identitas kolektif baru yaitu masyarakat yang diposisikan sebagai aktor politik yang sadar, vokal, dan teroganisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desak Anies sebenarnya menjadi strategi komunikasi politik yang efektif untuk menarik partisipasi masyarakat dalam kampanye politik Anies Baswedan, namun tim pemenangan Anies dan Muhaimin perlu menambah sasaran pemilih yang dapat menjangkau forum diskusi Desak Anies sehingga pasangan Anies dan Muhaimin bisa merebut potensi suara dari kubu lawan misalnya ceruk pemilih yang cerdas dan kritis dari pasangan Prabowo.
Analisis Normatif Antara Minimum Khusus Dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penuntutan Oleh Jaksa Julia Rahayu; Heni Siswanto; Dona Raisa Monica; Eko Raharjo; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2963

Abstract

Penerapan pidana minimum khusus dalam perkara kekerasan atau pelecehan seksual sering menimbulkan konflik normatif ketika pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Di satu sisi, ketentuan minimum khusus menuntut adanya kepastian hukum melalui batasan pidana yang tegas. Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak mewajibkan jaksa untuk mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan pembinaan, rehabilitasi, serta upaya pemulihan dibanding pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik normatif yang muncul antara kewajiban menerapkan minimum khusus dan kewenangan jaksa menggunakan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak pelaku tindak pidana seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan minimum khusus sering kali tidak selaras dengan prinsip peradilan anak karena berpotensi menghasilkan tuntutan yang tidak proporsional terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak. Dalam praktiknya, jaksa menghadapi dilema antara konsistensi penegakan hukum dan kebutuhan untuk memberi ruang pembinaan, sehingga diskresi penal menjadi instrumen penting untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis penuntutan anak diperlukan agar jaksa dapat menjalankan tugas secara konsisten tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak.
Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Pembuatan Konten Video Bermuatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Irma Widyastuti; Neza Aisyah Intani; Henricus Surya Simamora
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2964

Abstract

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), terutama dalam bentuk deepfake pornography, telah menjadi tantangan serius bagi perempuan di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan dampak penyalahgunaan AI dalam pembuatan konten pelecehan seksual non-konsensual terhadap perempuan, mengkaji efektivitas serta keterbatasan pengaturan hukum positif Indonesia khususnya UU No. 1 Tahun 2024  dan UU No. 12 Tahun 2022, dan merumuskan upaya perlindungan hukum yang ideal bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian melihatkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 12 Tahun 2022 dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, kedua regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan, seperti ketiadaan definisi eksplisit tentang deepfake dan penekanan pada aspek kesusilaan daripada unsur "non-konsensual" yang menjadi inti kejahatan ini. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat kompleks, mencakup trauma psikologis, kerugian sosial, dan kerugian ekonomi. Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif melalui reformulasi regulasi dan peningkatan literasi digital, maupun secara represif dengan penegakan hukum yang efektif dan pemenuhan hak-hak korban secara nyata.
Psikoedukasi Risiko Rendahnya Dukungan Psikososial Bagi Lansia Latar Layanan Komunitas Pada Komunitas Lansia Di Kabupaten Gresik Fahrizal Muhammad Kohar; Amherstia Pasca Rina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2968

Abstract

Lansia di komunitas “Sehat Selalu” menunjukkan berbagai tantangan psikososial yang berkaitan dengan perubahan peran, keterbatasan fisik, dan minimnya dukungan emosional dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika psikologis lansia serta merancang intervensi psikoedukasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Metode yang digunakan meliputi FGD, wawancara, dan home visit yang kemudian dianalisis untuk menyusun intervensi psikoedukasi berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia memiliki kepercayaan diri rendah, merasa kesepian, dan kurang mendapat dukungan emosional, meskipun tetap aktif dalam kegiatan komunitas. Observasi lingkungan juga mengungkap risiko keselamatan seperti pencahayaan kurang optimal dan struktur rumah yang tidak ramah lansia. Pelaksanaan psikoedukasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai komunikasi suportif, regulasi emosi, serta pencegahan risiko jatuh sekaligus memperkuat kohesi kelompok dan rasa percaya diri. Intervensi yang diberikan berdampak positif terhadap kesejahteraan psikososial lansia dan menunjukkan bahwa komunitas dapat menjadi sistem dukungan penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko Oleh OJK Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Pada Platform Pinjaman Daring Ni Nyoman Nadiari; I Nyoman Budiana; Ni Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2969

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi mekanisme pengawasan berbasis risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring yang berizin. Dengan semakin berkembangnya fintech lending, pengawasan OJK tidak hanya difokuskan pada stabilitas keuangan, tetapi juga perlindungan informasi pribadi sebagai bagian dari risiko operasional. Melalui pendekatan risk-based supervision, OJK melakukan pemetaan, penilaian, dan prioritisasi terhadap potensi pelanggaran perlindungan data pada setiap penyelenggara sesuai tingkat risikonya. Regulasi seperti POJK layanan pendanaan berbasis teknologi dan aturan perlindungan konsumen menjadi landasan kewenangan OJK dalam menetapkan standar keamanan data, melaksanakan pemeriksaan kepatuhan, dan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pengawasan berbasis risiko telah meningkatkan tata kelola data pribadi penyelenggara fintech, terutama dengan penggunaan teknologi monitoring real-time dan aplikasi pemantauan aktivitas fintech lending. Namun, pengawasan ini masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas pengawas dan tantangan teknologi yang dinamis. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, transparansi pelaku usaha, serta kolaborasi lintas lembaga menjadi solusi yang direkomendasikan agar perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring lebih efektif. Pengawasan OJK juga didukung oleh kerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk memberantas fintech ilegal yang berpotensi menyalahgunakan data konsumen.
Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Perundungan Anak di Kota Palopo Sunarding; Kahman, Hisma; Ramadhan, Muh. Rifqy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo, penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif- Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan untuk analisis hukum terhadap perlindungan korban perundungan anak pada intinya adalah untuk tercapainya perlindungan terhadap korban perundungan anak. Aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak yaitu aspek-aspek yang mendukung korban perundungan (bullying) serta penyebab bullying dari sisi pelaku. Penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Polres Kota Palopo yaitu melalui diversi dan melalui peradilan pidana anak.
Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP Hasmawati; Fachreza Harla, Muh. Chaezar; Hamidin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2972

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan awal oleh penyidik pada proses hukum acara pidana, dengan fokus pada implementasi ketentuan (KUHAP). Perlindungan tersangka merupakan bagian fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan, terutama terkait pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana tercantum dalam Pasal 50–68 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu menggabungkan kajian kepustakaan dengan data lapangan melalui observasi dan wawancara untuk menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan perlindungan hak tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak tersangka telah diatur secara jelas, implementasinya masih belum optimal. Terdapat kendala seperti lamanya masa penahanan, terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, tekanan psikologis maupun fisik dalam pemeriksaan, serta minimnya fasilitas untuk kunjungan keluarga. Faktor-faktor pemicu pelanggaran antara lain stres kerja penyidik, beban tugas yang berat, budaya kerja represif, serta lemahnya pengawasan internal. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan penyimpangan dari prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan profesionalitas aparat penyidik, optimalisasi pemberian bantuan hukum, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi tersangka dan keluarga. Komitmen penegak hukum dalam menerapkan KUHAP secara konsisten merupakan kunci tercapainya proses penyidikan yang manusiawi, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas ASN Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Palopo Tahun 2024 Surianto; Djidar, Haedar; Salmi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2973

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prinsip fundamental. Netralitas ASN diatur ketat dalam UU No. 20 Tahun 2023 dan PP No. 94 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan netralitas di Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif secara substantif akibat disfungsi pada tiga pilar: Substansi Hukum (sanksi ringan, ambigu di ruang digital), Struktur Hukum (keterbatasan kewenangan Bawaslu/KASN sebatas rekomendasi yang rentan intervensi PPK), dan Kultur Hukum (krisis etika, budaya patronase, dan impunitas). Rekomendasi mendesak adalah revisi PP 94/2021 untuk meningkatkan bobot sanksi dan memberikan kewenangan sanksi yang mengikat (obligatoir) bagi KASN/Bawaslu.
Kajian Komprehensif Teori Kepribadian dan Implikasinya dalam Pembelajaran Modern Siti Halimatus Saadah; Heriah Fitriani; Mhd Aidil Saputra; Ibrahim; Salmaini Yeli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2974

Abstract

Perkembangan pendidikan modern menunjukkan kebutuhan mendesak akan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika kepribadian peserta didik sebagai dasar pengembangan strategi pembelajaran yang efektif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif teori-teori kepribadian serta implikasinya terhadap proses pembelajaran pada konteks pendidikan kontemporer. Metode penelitian menggunakan studi pustaka (library research) dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap berbagai teori kepribadian klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori psikoanalisis menekankan pentingnya pemahaman konflik batin dalam perilaku belajar; teori behavioristik berimplikasi pada pembentukan kebiasaan melalui penguatan; teori humanistik menegaskan kebutuhan aktualisasi diri sebagai pusat motivasi belajar; teori kognitif menjelaskan proses mental dalam pengolahan informasi; dan teori trait memberikan kontribusi dalam memahami perbedaan individual yang berdampak pada gaya belajar. Integrasi berbagai teori tersebut terbukti memperkaya strategi pembelajaran modern yang lebih personal, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan psikologis peserta didik. Kesimpulan/implikasi: Pemahaman teori kepribadian menjadi fondasi penting dalam merancang pembelajaran modern yang holistik dan humanistik.