cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 186   187   188   189   190 
Deformalisasi Cessie dalam Praktik Perbankan: Benturan Antara Kepastian Hukum Pasal 613 KUHPerdata dan Efisiensi Pasar Kredit Sekunder Simanjuntak, Rosida; Sunaryo; Dwi Ariani, Nenny; Yennie Agustin; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4290

Abstract

Praktik perbankan modern, khususnya dalam pasar kredit sekunder dan sekuritisasi aset, semakin menuntut mekanisme pengalihan piutang (cessie) yang cepat dan efisien demi menjaga likuiditas pasar keuangan. Namun, persyaratan formalitas kaku yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang mewajibkan adanya notifikasi formal atau persetujuan tertulis dari debitur, seringkali dianggap sebagai hambatan birokratis yang signifikan dalam mempercepat arus transaksi finansial berskala besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan yuridis yang muncul antara prinsip kepastian hukum yang melekat pada KUHPerdata dengan prinsip efisiensi ekonomi yang mendorong praktik "deformalisasi" cessie dalam operasional perbankan kontemporer. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk mengevaluasi praktik perbankan saat ini terhadap kerangka hukum perdata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak bank seringkali mengabaikan prosedur notifikasi formal demi mempercepat transaksi sekuritisasi, sehingga memicu fenomena deformalisasi hukum yang sistematis. Praktik ini menciptakan posisi hukum yang rentan bagi kreditor penerima (assignee), karena tanpa notifikasi yang sah, debitur secara hukum tetap berhak melakukan pembayaran kepada kreditor asal (assignor). Selain itu, terdapat disharmoni regulasi yang nyata antara hukum perdata materiil dengan peraturan teknis otoritas jasa keuangan yang cenderung lebih mengutamakan kecepatan transaksi dan kegunaan ekonomi. Studi ini membuktikan bahwa pengejaran efisiensi pasar seringkali mengorbankan perlindungan hukum bagi debitur serta melemahkan asas publisitas dalam hukum kebendaan yang sangat penting untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Diperlukan adanya rekonseptualisasi komprehensif terhadap kerangka hukum cessie agar dapat mengharmonisasikan kebutuhan pasar keuangan global yang dinamis dengan prinsip dasar perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh KUHPerdata.
Juridical Analysis of the Crime of Illegal Cigarette Distribution According to the Excise Law Putra Nurdiansyah, Nanda; Dudik Djaja Sidarta; Dedi Wardana Nasution
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4291

Abstract

This study is titled “Juridical Analysis of the Crime of Distributing Illegal Cigarettes According to Law on Excise” and is motivated by the widespread distribution of cigarettes without excise stamps or with counterfeit stamps, which causes state losses and disrupts economic order. The main issues examined are, first, how the legal regulations regarding excise and illegal cigarettes are according to Law Number 39 of 2007, and second, what forms of criminal liability apply to perpetrators of illegal cigarette distribution under this law. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, relying on primary legal materials in the form of regulations related to excise, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and other scientific documents. The results of this study indicate that Law No. 39 of 2007 has clearly regulated criminal sanctions for violations in the field of excise, particularly through the provisions of Articles 54 and 56, however, its implementation still faces challenges in terms of supervision and law enforcement. This research is expected to serve as a reference for improving policies to combat the circulation of illegal cigarettes and enhancing the effectiveness of excise law enforcement.
Tanggung Jawab Hukum Produsen Farmasi Terhadap Konsumen Atas Peredaran Sirup Terkontaminasi Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Sunanto; I Putu Diatmika; Umu Istiharoh; Rahayu Sri Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4292

Abstract

Peredaran sirup obat yang terkontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol hingga menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap keamanan produk farmasi serta memperlihatkan lemahnya perlindungan konsumen di sektor kesehatan. Kondisi tersebut menuntut kajian hukum yang komprehensif terkait pertanggungjawaban produsen farmasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum produsen farmasi terhadap konsumen serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian akibat peredaran sirup terkontaminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen farmasi memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata melalui prinsip tanggung jawab mutlak, tanggung jawab pidana atas pelanggaran standar keamanan dan keselamatan produk, serta tanggung jawab administratif berupa sanksi dari otoritas pengawas. Mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta jalur litigasi melalui pengadilan, termasuk gugatan perdata dan class action. Pengaturan tersebut secara normatif telah memberikan dasar perlindungan hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan teknis. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan konsumen di bidang farmasi sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, penguatan pengawasan, serta akses konsumen terhadap mekanisme pemulihan hak yang adil dan berkeadilan.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar’iyah Nurhikmah; Rahmiati; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4293

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meskipun regulasi mengenai netralitas ASN telah diatur secara tegas, praktik di Kabupaten Gowa masih menunjukkan adanya pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan netralitas ASN dalam perspektif siyasah Syar'iyah. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumemtasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan netralitas ASN dilakukan melalui tahap pencegahan, pengawasan langsung, dan penindakan. Namun pelaksanaanya masih terkendala oleh rendahnya Pemahaman ASN, keterbatasan alat bukti, tekanan politik, serta keterbatasan kewenanagan pemberian sanksi. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, netralitas ASN mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan, sehingga pelanggaranya bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan.
Hambatan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Kabupaten Klungkung Parami Cintiya, Ida Ayu; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4297

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, pemberian perlindungan hukum kepada korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban meliputi keterbatasan substansi hukum yang masih berorientasi pada pelaku, kendala aparat penegak hukum dalam pembuktian dan pendampingan korban, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kondisi psikologis korban yang mengalami trauma dan rasa takut. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing Dalam Menghadapi Diskriminasi Di Tempat Kerja: : Study Kualitatif Atas Implementasi UU Ketenagakerjaan Dan UU HAM Wasito; Hartanto; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4299

Abstract

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia yang di satu sisi dikaitkan dengan kebutuhan investasi dan alih teknologi, namun di sisi lain memunculkan praktik pembatasan jabatan, disparitas upah, penahanan paspor, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang berpotensi diskriminatif. Rumusan masalah tesis ini adalah: (1) bagaimana implementasi UU Ketenagakerjaan dan UU HAM dalam memberikan perlindungan terhadap TKA dari diskriminasi di tempat kerja; dan (2) bagaimana kesenjangan antara norma hukum nasional dan standar internasional (Konvensi ILO) dengan realitas perlindungan TKA di lapangan serta implikasinya bagi penguatan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, secara normatif TKA ditempatkan sebagai subjek hukum yang seharusnya menikmati perlindungan yang sama dengan pekerja lokal, namun implementasinya masih didominasi logika pengendalian administratif sehingga perlindungan terhadap TKA baru terlihat kuat ketika sengketa sampai ke pengadilan. Kedua, terdapat kesenjangan normatif dan implementatif dengan standar ILO, terutama terkait ketiadaan larangan eksplisit diskriminasi berbasis kewarganegaraan, pembatasan jabatan yang bersifat struktural, lemahnya mekanisme pengaduan ramah TKA, serta praktik yang mendekati kerja paksa. Tesis ini menyimpulkan perlunya penguatan norma anti- diskriminasi, reformulasi kebijakan TKA, dan penguatan kelembagaan pengawasan agar perlindungan TKA selaras dengan prinsip keadilan substantif dan rule of law. Rekomendasi diarahkan pada revisi UU 13/2003 dan regulasi turunannya, peningkatan kapasitas pengawas, serta koordinasi ketenagakerjaan–keimigrasian– HAM dalam penanganan kasus TKA secara terpadu.
Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Putri Linni Febrina Harahap; Rini Fathonah; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4302

Abstract

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum khusus, terutama ketika mereka menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak restitusi, yang merujuk pada hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian fisik, psikologis, dan materiil yang diderita akibat kejahatan tersebut. Namun, dalaam praktiknya, pemenuhan hak restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun implementasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan untuk meneliti implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh materi hukum primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa hak restitusi bagi anak korban telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan instrumen hukum terkait lainnya. Meskipun demikian, implementasi restitusi masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman di kalangan petugas penegak hukum, rendahnya kepatuhan pelaku dalam memenuhi kewajiban restitusi, dan kelemahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penguatan peraturan, peningkatan peran otoritas penegak hukum, dan pembentukan mekanisme penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan restitusi untuk memastikan restitusi.
Implementation of Good Corporate Governance Towards Investment Decision-Making: A Case Study of Koperasi Wanita Anggrek Bulan in Bandar Lampung Relifidi Audrey; Prakarsa Panjinegara; Nindytia Puspitasari Dalimunthe
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4303

Abstract

Urgensi implementasi tata kelola yang kredibel dalam memitigasi risiko pengambilan keputusan investasi menjadi determinan utama bagi keberlanjutan organisasi berbasis kerakyatan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam proses pengambilan keputusan investasi, sekaligus menganalisis dinamika hambatan serta perumusan strategi penguatan tata kelola pada Koperasi Wanita Anggrek Bulan di Bandar Lampung. Fokus kajian ini dititikberatkan pada mekanisme keputusan kredit yang diposisikan sebagai instrumen investasi strategis dalam menjaga stabilitas portofolio lembaga. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Data dihimpun melalui teknik triangulasi yang mencakup wawancara mendalam terhadap delapan informan kunci yang merepresentasikan struktur organisasi, observasi partisipatif, serta analisis dokumentasi internal. Proses pengolahan data dilakukan secara sistematis menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 15, melalui tahapan reduksi, kodifikasi, dan visualisasi data guna memastikan objektivitas dan validitas temuan. Hasil penelitian mengungkap bahwa Koperasi Wanita Anggrek Bulan telah mengasimilasi lima pilar GCG—Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran—ke dalam ekosistem pengambilan keputusan investasinya. Strategi mitigasi risiko dilakukan melalui seleksi keanggotaan yang rigit dan analisis kapasitas finansial yang presisi sebagai upaya preventif terhadap risiko kredit macet. Meskipun dihadapkan pada tantangan fluktuasi jumlah anggota dan restrukturisasi administratif, koperasi mampu mempertahankan keberlangsungan organisasinya melalui optimalisasi teknologi informasi dan penguatan kepercayaan anggota melalui keterbukaan informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penerapan kerangka GCG bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi strategis dalam mewujudkan kesehatan finansial dan daya saing koperasi di masa depan.
Penerapan Konsep Strict liability dalam Hukum Pidana Kontemporer Riala, Zum Noversa; Jumanudin; Fahlevi, Anugrah Ryandra; Rianse, Muhammad Suriyadarman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4306

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep strict liability dalam hukum pidana kontemporer serta relevansinya terhadap asas fundamental geen straf zonder schuld yang menegaskan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan. Perkembangan kejahatan modern yang bersifat teknis, kompleks, dan berisiko tinggi menyebabkan pembuktian unsur mens rea sering kali sulit dilakukan sehingga mendorong hadirnya model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan sebagai alternatif mekanisme perlindungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah dasar normatif, karakter delik, serta batasan penerapan strict liability dalam berbagai regulasi sektoral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strict liability tidak bertentangan secara prinsipil dengan asas geen straf zonder schuld, sepanjang diterapkan secara selektif pada delik yang berorientasi pada keselamatan publik dan disertai mekanisme pengawasan serta ruang pembelaan seperti due diligence defense. Dengan demikian, strict liability berfungsi sebagai pengecualian yang dibenarkan secara normatif untuk mencapai penegakan hukum yang lebih efektif tanpa menghapus kedudukan asas kesalahan sebagai prinsip utama sistem pemidanaan.
Literatur Review: Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan terhadap Penyakit Hipertensi Bachtiar Safrudin; Kartika Setia Purdani; Rahayu; Namira Abiyah Juliyanti; Nur Khaylila Ramadhanti; Hana Putri Pratiwi; Rurun Kamila; Rifky Adhytia Abdillah; Reylah Sephia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4307

Abstract

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi yang memerlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran kesehatan terhadap hipertensi menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan kerangka PRISMA. Sepuluh artikel publikasi tahun 2023-2026 dianalisis secara komprehensif mencakup berbagai pendekatan metodologis. Hasil menunjukkan partisipasi masyarakat melalui edukasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemberdayaan komunitas menghasilkan peningkatan pengetahuan 28-40% dengan perubahan perilaku preventif pada 75-80% partisipan. Faktor fasilitatif meliputi pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, dan tenaga kesehatan, sedangkan hambatan mencakup minimnya edukasi, sosialisasi terbatas, dan akses geografis. Peningkatan kesadaran mentransformasi perilaku pengendalian tekanan darah melalui pemeriksaan rutin, modifikasi konsumsi, dan aktivitas fisik berkelanjutan. Program partisipatif berbasis komunitas dengan pendekatan integratif, keterlibatan tokoh masyarakat, dan adaptasi konteks lokal terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat. Implikasi penelitian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan keberlanjutan program untuk pengendalian hipertensi. Penelitian lanjutan diperlukan mengeksplorasi efektivitas jangka panjang program partisipatif dalam menurunkan prevalensi hipertensi pada berbagai setting populasi.

Page 188 of 224 | Total Record : 2239

 186   187   188   189   190 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue