cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 187   188   189   190   191 
Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan di Desa Melaya Ni Made Nia Septarini; Ni Komang Ayu Resiyanthi; I Dewa Agung Ketut Sudarsana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4314

Abstract

Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi kejadian stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian stunting pada balita usia 24–59 bulan di Desa Melaya. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan rancangan korelasional dan pendekatan cross-sectional. Sampel berjumlah 79 ibu yang memiliki balita dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner pengetahuan gizi serta lembar observasi status stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu memiliki tingkat pengetahuan cukup (51,9%), dan sebagian besar balita tidak mengalami stunting (78,5%). Hasil uji statistik menggunakan korelasi spearman rank diperoleh nilai p = 0,000 (p < 0,05) dan r = -0,724, yang menunjukkan adanya hubungan terbalik yang kuat dan signifikan antara pengetahuan ibu mengenai gizi dengan kejadian stunting yang artinya semakin baik pengetahuan ibu maka semakin rendah risiko balita mengalami stunting. Edukasi gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman ibu sehingga mampu menurunkan risiko kejadian stunting pada balita, sehingga upaya peningkatan pengetahuan gizi perlu menjadi bagian dari intervensi pencegahan stunting di masyarakat.
Pendekatan Behavioristik-Kognitif Sebagai Model Pembelajaran Efektif Pendidikan Agama Islam Wesil Arisih; Hidayatulloh; Muhammad Zaironi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4316

Abstract

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah masih menghadapi persoalan pedagogis, khususnya dominasi metode konvensional yang cenderung memisahkan antara penguatan perilaku dan pendalaman pemahaman keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendekatan behavioristik–kognitif dalam pembelajaran PAI serta kontribusinya terhadap pembentukan pemahaman dan sikap keagamaan peserta didik di MTs Raudlatul Ulum Putra Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan behavioristik dan kognitif diwujudkan melalui pembiasaan kegiatan religius yang disertai penguatan perilaku serta pemaknaan konseptual terhadap ajaran Islam. Pendekatan ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, kedisiplinan, motivasi, serta sikap religius peserta didik secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan behavioristik–kognitif merupakan model pembelajaran PAI yang efektif dan holistik dalam membentuk karakter religius peserta didik di madrasah.
Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen Atas Maraknya Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal Lalu Anugrah Nugraha; Christin Natalia Parhusip N; Wahyu Nur Chalamsah Setiawan; Rahayu Sri Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4322

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum bagi konsumen serta kerangka normatif perlindungan konsumen terhadap maraknya peredaran sediaan farmasi ilegal di Indonesia. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum diwujudkan, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, serta bagaimana penerapan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal dalam studi kasus konkret. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi konsumen diwujudkan melalui kewajiban izin edar sebagai jaminan keamanan, khasiat, dan mutu produk yang diawasi oleh BPOM. Perlindungan konsumen dilakukan melalui mekanisme preventif berupa kontrol pra-pasar dan mekanisme represif melalui kontrol pasca-pasar yang mencakup sanksi administratif hingga pidana. Penerapan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal dalam kasus yang diteliti menunjukkan adanya sanksi berlapis sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena produk tersebut dianggap sebagai objek terlarang yang membahayakan kesehatan publik.
Rekonstruksi Konsep Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Ayu Gita Lestari; Dessy Sasmita; Ansori; Muhammad Yusup
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4323

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep analisis lingkungan internal dan eksternal dalam perspektif manajemen sumber daya manusia (MSDM) agar lebih relevan dengan dinamika organisasi kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada penelaahan konseptual terhadap peran analisis lingkungan sebagai dasar perumusan kebijakan MSDM yang adaptif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah buku-buku rujukan dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema MSDM dan analisis lingkungan organisasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi konsep, serta interpretasi kritis terhadap temuan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis lingkungan internal dan eksternal memiliki peran strategis dalam MSDM, terutama dalam perencanaan SDM, pengembangan kompetensi, serta penyesuaian kebijakan terhadap perubahan lingkungan kerja. Pembahasan juga menegaskan bahwa konsep analisis lingkungan yang selama ini bersifat umum perlu direkonstruksi agar lebih spesifik dan aplikatif dalam konteks MSDM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi konsep analisis lingkungan internal dan eksternal dapat memperkuat posisi MSDM sebagai mitra strategis organisasi dalam menghadapi tantangan perubahan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu MSDM serta menjadi rujukan konseptual bagi penelitian selanjutnya.
Strategi Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Penguatan Kemitraan Stakeholder pada Lembaga Pendidikan Ayu Gita Lestari; Arawan; Iwan Aprianto; Mahdayeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4324

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen hubungan masyarakat (humas) dalam penguatan kemitraan stakeholder pada lembaga pendidikan dari perspektif teoretis dan konseptual. Lembaga pendidikan membutuhkan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan dengan berbagai stakeholder, termasuk siswa, orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, dan masyarakat luas. Manajemen humas berperan strategis dalam memastikan komunikasi yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan memperkuat citra lembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, melalui kajian literatur mendalam terhadap buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen relevan mengenai manajemen humas dan kemitraan stakeholder di lembaga pendidikan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan strategi humas yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen humas yang efektif meliputi perencanaan komunikasi yang terstruktur, pelaksanaan program humas partisipatif, pemeliharaan hubungan berkelanjutan, dan evaluasi rutin terhadap interaksi dengan stakeholder. Implementasi strategi ini meningkatkan dukungan masyarakat, memperkuat legitimasi lembaga, dan memfasilitasi kolaborasi yang produktif. Kesimpulannya, manajemen humas yang berbasis komunikasi dua arah, transparansi, partisipasi, dan kolaborasi strategis menjadi kunci dalam membangun kemitraan stakeholder yang produktif dan berkelanjutan pada lembaga pendidikan.
Pemanfaatan Electronic Public Relations dalam Pengelolaan Komunikasi Digital Organisasi Desy Sasmita; M. Syahid Anggi. ER; Iwan Aprianto; Mahdayeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4325

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemanfaatan Electronic Public Relations (EPR) dalam pengelolaan komunikasi digital organisasi di era perkembangan teknologi informasi. Kajian ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan organisasi terhadap strategi komunikasi yang mampu menjangkau publik secara luas, cepat, dan interaktif melalui media digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research (studi kepustakaan), yang bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan dengan konsep Electronic Public Relations dan komunikasi digital. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengklasifikasian, penelaahan kritis, serta sintesis terhadap berbagai sumber pustaka yang digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Electronic Public Relations berperan strategis dalam mendukung efektivitas penyampaian informasi, membangun citra positif organisasi, serta memperkuat hubungan antara organisasi dan publik melalui media digital. Selain itu, EPR mendorong terciptanya komunikasi dua arah yang lebih interaktif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Electronic Public Relations merupakan bagian penting dalam pengelolaan komunikasi organisasi di era digital dan perlu dikembangkan secara terencana serta berbasis kajian teoretis yang komprehensif.
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Aktifitas Di Wilayah Adat Sinung Karto; Waty Suwarty Haryono; Hartanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4326

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik kriminalisasi terhadap masyarakat adat ketika menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan kultural di wilayah adatnya sendiri, khususnya sejak ekspansi izin kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang tumpang tindih dengan hak ulayat, sehingga hukum pidana dan undang-undang sektoral kerap berfungsi sebagai instrumen pengamanan investasi alih-alih sarana perlindungan hak konstitusional. Rumusan Masalah 1. Mengapa masyarakat adat dikriminalisasi dalam aktivitasnya di wilayah adat; 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang beraktivitas di wilayah adatnya. Metode Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang diperkaya dengan data empiris konflik masyarakat adat di berbagai daerah. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang sektoral di bidang agraria, kehutanan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia, serta putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah dan laporan organisasi masyarakat sipil. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk mengungkap relasi antara konstruksi normatif dan praktik penegakan hukum. Kesimpulan menunjukkan bahwa kriminalisasi masyarakat adat berakar pada disharmoni regulasi sektoral, paradigma “hutan negara” yang mengabaikan hutan adat, lambannya pengakuan administratif wilayah adat oleh pemerintah daerah, serta bias struktural aparat penegak hukum yang cenderung berpihak kepada negara dan korporasi. Perlindungan hukum yang ideal menuntut penguatan pengakuan konstitusional dan administratif atas hak ulayat, harmonisasi undang-undang sektoral, pedoman penegakan hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, peradilan yang progresif dan responsif terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta integrasi peran lembaga adat dan organisasi masyarakat sipil dalam suatu model perlindungan yang bersifat konstitusional, administratif, sektoral, dan yudisial secara terpadu.
Transformasi Paradigma Pidana Mati Bersyarat dalam Tindak Pidana Narkotika: (Kajian Yurisprudensi Mahkamah Agung Pra–Pasca Reformasi 2026) Ilham Faturrahman Mohamad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4332

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi normatif pidana mati pasca-pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan fokus khusus pada harmonisasi lex specialis dalam kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, menggabungkan analisis perundang-undangan dengan studi kasus komparatif terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung sebelum dan sesudah reformasi 2026. Analisis konten dilakukan terhadap 50 putusan kasasi untuk mengukur pergeseran dalam penalaran hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma fundamental dari retributive justice menuju proportionate justice dan rehabilitasi. Putusan pra-2026 sebagian besar bergantung pada faktor objektif, seperti kuantitas narkotika dan general prevention, untuk menjustifikasi pidana mati absolut. Sebaliknya, yurisprudensi pasca-2026 mengintegrasikan mekanisme pidana mati bersyarat berdasarkan Pasal 100 KUHP Nasional, dengan memprioritaskan mitigating factors seperti peran terdakwa dan potensi rehabilitasi. Temuan empiris mengungkap peningkatan signifikan dalam konversi vonis mati menjadi pidana bersyarat, naik dari 12% pra-reformasi menjadi 65% pasca-reformasi, diiringi lonjakan penggunaan istilah yudisial "proporsionalitas" (35%) dan "rehabilitasi" (42%). Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun prinsip ultimum remedium semakin teroperasionalisasi, inkonsistensi dalam penafsiran "perilaku baik" masih terjadi, sehingga memerlukan pedoman yudisial yang terstandarisasi untuk menjamin kepastian hukum.
Penerapan Asas Lex Favor Reo terhadap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap: (Kajian atas Kontroversi Pasal 3 Ayat (7) KUHP Nasional) Melisa B. Daud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4333

Abstract

Transisi dari KUHP lama (WvS) menuju KUHP Nasional melalui Pasal 3 ayat (7) membawa revolusi doktrinal dengan memperluas penerapan asas lex favor reo hingga tahap pasca-inkracht, sehingga secara langsung menantang sakralitas finalitas putusan (res judicata) sebagai pilar kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis dialektika antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional serta merumuskan model prosedural penyesuaian pidana yang konstitusional dan operasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif terhadap KUHP Nasional, KUHP lama, KUHAP, serta putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait penerapan lex favor reo. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan sosiologis, disertai rekonstruksi ratio decidendi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan lex favor reo terhadap putusan inkracht secara filosofis selaras dengan paradigma pemidanaan humanis dan keadilan korektif, namun menimbulkan rechtsvacuum pada tataran hukum acara dan membuka potensi disparitas eksekusi, tsunami perkara, serta gesekan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan model hibrida penyesuaian pidana yang menggabungkan screening administratif di tingkat eksekutor dengan mekanisme judicial gatekeeping yang sederhana dan cepat, yang diatur secara rinci melalui Peraturan Mahkamah Agung atau regulasi teknis lintas lembaga. Dengan desain demikian, Pasal 3 ayat (7) berpotensi terimplementasi secara seragam, akuntabel, dan proporsional, sehingga mampu menyeimbangkan perlindungan hak terpidana dengan martabat finalitas putusan dalam negara hukum Pancasila.
Judicial Overreach MK dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022: (Kajian Batasan Kewenangan terhadap Masa Jabatan Pimpinan KPK) Sitisyukriyah M. Hubaib
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4334

Abstract

Penelitian ini menganalisis judicial overreach dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun dengan pemberlakuan surut, yang secara yuridis melanggar doktrin stare decisis, preseden open legal policy (Putusan MK No. 46/PUU-XIII/2015, No. 90/PUU-XX/2022), prinsip non-retroaktivitas, dan judicial restraint. Metode penelitian normatif-preskriptif menggunakan pendekatan statute approach, case approach, dan conceptual approach untuk menguji ratio decidendi mayoritas hakim terhadap dissenting opinion Saldi Isra, Suhartoyo, et al. Hasil analisis menunjukkan inkonsistensi fatal MK yang beralih dari negative legislator menjadi positive legislator, dengan argumentasi spekulatif tentang "pengaruh politis" tanpa bukti empiris, menciptakan konflik kepentingan bagi pemohon Nurul Ghufron yang masa jabatannya otomatis diperpanjang. Implikasi ketatanegaraan sangat serius: membuka Pandora's box intervensi yudisial terhadap kebijakan publik, membatalkan proses Pansel KPK 2024-2028 (waste of state resources), memutus rantai democratic accountability DPR-Presiden, dan mendorong Indonesia menuju juristocracy. Penelitian menyimpulkan bahwa Putusan 112/PUU-XX/2022 bukan sekadar judicial activism melainkan judicial overreach yang mencederai checks and balances dan menuntut reformasi konstitusional mendesak berupa pembatasan kewenangan MK pada open legal policy, penguatan mekanisme akuntabilitas hakim konstitusi, dan pengembalian supremasi konstitusi sebagai pengawal demokrasi representatif.

Page 189 of 224 | Total Record : 2239

 187   188   189   190   191 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue