cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 189   190   191   192   193 
Deepfake Fraud dalam Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending: Implikasi terhadap Perlindungan Hukum bagi Lender di Indonesia Syahla Regita Sujiro; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Kasmawati; Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4362

Abstract

Usaha mikro memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, namun banyak yang masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi kewirausahaan dan kepemimpinan kewirausahaan terhadap keberlanjutan usaha mikro di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari 125 pemilik usaha mikro melalui kuesioner terstruktur. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha yang memiliki kompetensi kewirausahaan yang lebih kuat—seperti kemampuan mengenali peluang, berpikir strategis, mengelola sumber daya, dan memiliki komitmen usaha—lebih mampu menjaga keberlangsungan usahanya dalam lingkungan yang dinamis dan terbatas sumber daya. Sebaliknya, kepemimpinan kewirausahaan tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro, yang menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan formal kurang dominan dalam konteks usaha mikro di mana pemilik usaha terlibat langsung dalam aktivitas operasional sehari-hari. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan peran kompetensi kewirausahaan sebagai faktor internal utama dalam menentukan keberlanjutan usaha mikro, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.
Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Telekomunikasi Atas Praktik "Sedot Pulsa" Dan SMS Spam: (Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Privasi Data) Permana, Iwan Setiawan; Puput Marina Azlia Sari Putri Lestari; Dwi Arman Prasetya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4368

Abstract

Praktik penyedotan pulsa melalui layanan konten premium (premium content) dan intrusi SMS penawaran (spam) merupakan permasalahan klasik yang terus berulang dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi keabsahan klausula baku dalam perjanjian berlangganan serta merekonstruksi bentuk pertanggungjawaban perusahaan telekomunikasi pasca disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, mekanisme pendaftaran layanan konten otomatis tanpa affirmative consent merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang membatalkan perjanjian. Kedua, SMS spam bukan sekadar gangguan kenyamanan, melainkan bentuk pemrosesan data pribadi tanpa hak. Operator seluler sebagai Pengendali Data Pribadi memikul tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kegagalan sistem keamanan data dan kerugian finansial konsumen, sesuai mandat Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen juncto Pasal 47 UU PDP.
Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Islam Pada Era Reformasi : Era B.J. Habibie Hingga Joko Widodo Rangkuti, Chairil Irawan; Nurasiah; Faisar Ananda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4369

Abstract

Penelitian ini berangkat dari persoalan utama mengenai bagaimana konfigurasi politik pada era Reformasi memengaruhi arah pembentukan produk hukum Islam di Indonesia. Sejak jatuhnya Orde Baru, ruang politik terbuka secara drastis, muncul aktor-aktor baru, dan terjadi peningkatan tuntutan masyarakat Muslim terkait legislasi bernuansa syariah. Namun, hingga kini belum terdapat kajian komprehensif yang membandingkan dinamika lima pemerintahan Reformasi dalam menghasilkan regulasi Islam serta dampaknya terhadap relasi negara–agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan hukum Islam dari era BJ Habibie hingga Joko Widodo, dengan menelaah konteks politik, proses legislasi, dan penguatan kelembagaan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif berbasis analisis dokumen dan literatur, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, putusan Mahkamah Agung, riset akademik, laporan lembaga negara, dan publikasi ilmiah. Data historis-politik dipadukan dengan analisis kebijakan hukum (legal policy analysis) untuk memetakan kontinuitas dan perubahan setiap era. Sumber rujukan berasal dari buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta berita kredibel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) konfigurasi politik menentukan model legislasi syariah—mulai dari respons transisional (Habibie), inklusivitas keagamaan (Gus Dur), stabilisasi kelembagaan (Megawati), ekspansi legislasi syariah berskala nasional (SBY), hingga konsolidasi dan modernisasi tata kelola (Jokowi); (2) era SBY merupakan periode paling produktif dengan lahirnya regulasi strategis seperti UU Zakat, UU Wakaf, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan penguatan Peradilan Agama; (3) era Jokowi memperluas institusionalisasi syariah melalui BPJPH dan sistem sertifikasi halal nasional; dan (4) orientasi hukum Islam bergerak dari simbolisme ke teknokratis-kelembagaan yang lebih moderat.Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian pemetaan komparatif lintas pemerintahan yang menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak bersifat linear maupun ideologis, melainkan bersifat kombinatif: dipengaruhi kebutuhan masyarakat Muslim, dinamika politik, dan dorongan modernisasi institusi. Temuan ini memperkaya diskursus politik hukum Islam dan memberi kerangka analitis bagi studi kebijakan publik dan hubungan negara–agama di Indonesia.
Mekanisme Arbitrase Online Pada Lembaga Arbitrase Di Indonesia Dan China: Suatu Studi Perbandingan Mei Eriani Putri, Kadek; Artha Windari, Ratna; Dantes, Komang Febrinayanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4370

Abstract

Perkembangan transaksi digital meningkatkan potensi perdamaian bisnis lintas wilayah, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian penyelesaian yang cepat, efisien, dan adaptif terhadap teknologi. Artikel ini membandingkan mekanisme arbitrase online di Indonesia dan Tiongkok melalui BANI dan Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) dengan metode hukum normatif (pendekatan peraturan-undangan dan pengukuran) berbasis studi kepustakaan. Hasil menunjukkan SCIA menjadikan proses elektronik sebagai jalur utama dengan prosedur rinci, meliputi verifikasi identitas, pengajuan dan pembuktian dokumen secara unggahan, penyiaran melalui sidang video, serta penandatanganan dan penyampaian eksekusi secara elektronik. Sementara itu, BANI telah mengakomodasi arbitrase online melalui aturan internal, namun penerapannya masih cenderung hybrid karena aspek pembuktian dan putusan masih membuka kebutuhan formalitas fisik. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan standardisasi prosedur di Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas arbitrase online.
Analisis Hambatan Polres Badung Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong Di Wilayah Hukum Polres Badung I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi; Sudika Mangku, Dewa Gede; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai standar (knalpot brong) serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Badung. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian sebagai sumber utama melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong dilakukan melalui upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas, serta upaya represif berupa penindakan tilang dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya modifikasi kendaraan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
Resistensi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bone: Studi Kritis Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah Lira Sopi Ema; Budiartirahman; Andi Tenripadang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4374

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian vital dari sektorekonomi informal yang memberikan kontribusi signifikanterhadap penyediaan lapangan kerja dan akses barang murahbagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, keberadaanmereka kerap menimbulkan permasalahan tata ruang kota, seperti kemacetan, gangguan estetika, dan konflik penggunaanruang publik. Di Kabupaten Bone, upaya pemerintah daerahmengatasi dilema ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pedagangkaki lima terhadap implementasi perda tersebut dari perspektifSiyasah Dusturiyah, sebuah konsep dalam tata kelola politikhukum Islam yang menekankan asas keadilan dan kemaslahatanpublik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif denganteknik pengumpulan data melalui observasi, wawancaramendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang, pejabatpemerintah, akademisi, serta masyarakat, penelitian inimenemukan bahwa sebagian besar PKL menunjukkan resistensiterhadap kebijakan tersebut. Ketidakpuasan ini dipicu oleh kurangnya sosialisasi, lokasi relokasi yang tidak strategis, sertaimplementasi program pemberdayaan yang tidak sesuaikebutuhan mereka. Temuan ini menyoroti adanya kesenjanganantara tujuan normatif kebijakan dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menunjukkan perlunya pendekatankebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis keadilansubstantif. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis terhadappenguatan integrasi nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam praktikkebijakan publik lokal, serta merekomendasikan perumusanregulasi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap pelaku ekonomi mikro.
Efek Mediasi Customer Trust dalam Memediasi Hubungan antara Affiliate Marketing TikTok dan Impulse Buying Pada Generasi Z di Kota Makassar Nadia Mawaddah; Andi Mustika Amin; Isma Azis Riu; Siti Hasbiah; Muhammad Ilham Wardhana Haeruddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis efek mediasi customer trust dalam memediasi hubungan antara affiliate marketing dan impulse buying pada Generasi Z di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah Generasi Z yang merupakan pengguna aktif media sosial TikTok dan pernah melakukan pembelian melalui tautan atau keranjang affiliate marketing di media sosial TikTok di Kota Makassar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 120 responden yang dipilih menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian ini memberikan implikasi bagi pelaku usaha dan pemasar digital untuk meningkatkan kualitas strategi affiliate marketing yang berfokus pada kredibilitas dan kepercayaan konsumen guna mendorong perilaku pembelian impulsif.
Relevansi Filsafat Ilmu Dalam Menghadapi Disrupsi Pengetahuan Di Era Digital Nadhrah, Fatiya; Harisman; Rambey, Guntur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran filsafat ilmu dalam menghadapi disrupsi pengetahuan di era digital, khususnya dalam menegaskan validitas dan otoritas pengetahuan hukum serta implikasinya terhadap teori dan praktik hukum. Kajian ini menggunakan landasan teori filsafat ilmu yang meliputi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai kerangka analisis utama, serta didukung oleh pemikiran filsafat hukum dan teori hukum transformatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa buku, jurnal ilmiah nasional berbahasa Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengklasifikasian, dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah realitas hukum, cara pengetahuan hukum dibentuk, serta orientasi nilai dalam praktik hukum. Filsafat ilmu berperan penting dalam menjaga rasionalitas, legitimasi, dan orientasi nilai hukum agar tidak tereduksi menjadi sekadar instrumen teknologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendekatan filosofis dalam pengembangan hukum digital merupakan prasyarat penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di tengah disrupsi pengetahuan era digital.
Kebijakan Hukum Penetapan Harga Kuliner di Destinasi Wisata: Antara Prinsip Kebebasan Berusaha dan Perlindungan Konsumen Harya, Gyska Indah; Gideon Setyo Budiwitjaksono; Utami, Rahayu Sri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4390

Abstract

Fenomena kenaikan harga makanan dan minuman yang tidak wajar di destinasi wisata saat musim liburan menimbulkan keprihatinan publik dan mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha sering memanfaatkan tingginya permintaan dengan cara yang mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Penelitian ini mengkaji disharmoni antara prinsip kebebasan berusaha, yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar, dan prinsip perlindungan konsumen, yang menjamin harga yang adil serta informasi yang benar. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah dasar hukum penetapan harga di sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya regulasi khusus mengenai batas kewajaran harga, meskipun prinsip dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan dasar normatif yang kuat bagi kebijakan hukum yang seimbang.
Peran Learning Agility Sebagai Moderator dalam Hubungan Burnout dengan Academic Engagement pada Mahasiswa Pekerja Kelly Angel Suripto; Bonar Hutapea
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran Learning Agility sebagai moderator dalam hubungan antara burnout akademik dan Academic Engagement pada mahasiswa pekerja. Mengacu pada Teori Involvement Astin (1999), tingkat keterlibatan mahasiswa ditentukan oleh besarnya investasi waktu, energi, dan perhatian yang diberikan dalam proses akademik. Pada mahasiswa pekerja, tuntutan pekerjaan dapat mengurangi kapasitas tersebut, sehingga meningkatkan risiko burnout akademik dan menurunkan academic engagement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Learning Agility memiliki peran moderasi yang signifikan terhadap hubungan burnout akademik dan Academic Engagement (Estimate = –0,0127; p < 0,001). Mahasiswa dengan tingkat Learning Agility yang lebih tinggi mampu merespons tekanan kerja–kuliah secara adaptif, sehingga dampak negatif burnout akademik terhadap academic engagement menjadi lebih kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa learning agility berperan signifikan dalam memoderasi hubungan antara burnout akademik dan academic engagement. Temuan ini mengindikasikan pentingnya pengembangan sumber daya personal mahasiswa pekerja dalam menghadapi tekanan peran ganda. Temuan ini menegaskan bahwa Learning Agility merupakan sumber daya psikologis penting yang membantu mahasiswa pekerja mempertahankan keterlibatan akademik meskipun berada dalam kondisi penuh tekanan. Program pengembangan Learning Agility direkomendasikan untuk meningkatkan ketahanan akademik dan mengurangi dampak burnout akademik.

Page 191 of 224 | Total Record : 2239

 189   190   191   192   193 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue