cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,118 Documents
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia Emi Apriyani; Risma Sera Ananda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5745

Abstract

Pada masa digital dikala ini, kemajuan teknologi informasi terus tumbuh sehingga membawa perubahan besar dalam bermacam aspek kehidupan, termasuk munculnya berbagai jenis kejahatan siber, salah satunya cyberbullying. Penelitian ini melihat perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying dari sudut pandang hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya berbagai Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan perlindungan hukum kepada korban cyberbullying. Namun, dalam kehidupan nyata, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kasus. Ini termasuk tingkatan pelaporan yang rendah, kesusahan untuk melacak pelaku, serta penegakan hukum yang tidak mencukupi. Akibatnya upaya yang lebih luas diperlukan untuk mengurangi cyberbullying di Indonesia melalui literasi digital yang lebih baik, penguatan penegakan hukum, dan perlindungan korban. 
Manajemen Stakeholder dalam Pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya Khodijah, Nandea; Ariska, Iis; Pramadita, Catherine Felisha; Pratiwi, Vini Anggun; Yista; Fadillah, Yogi Alja'is; Kurniawan, Rudy; Sari, Kurnia Asni; Ilham, Ilal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5746

Abstract

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi yang banyak dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Desa Wisata Danau Biru yang terletak di Palem Raya. Keberhasilan pengelolaan desa wisata sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai stakeholder yang memiliki peran berbeda dalam mendukung aktivitas pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru Palem Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami peran dan hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat lokal, pelaku usaha lokal, serta wisatawan, serta stakeholder pendukung seperti pemerintah daerah dan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Danau Biru telah berjalan melalui koordinasi dan kolaborasi antar pihak yang terlibat. Pemerintah desa berperan dalam dukungan kebijakan dan koordinasi, pengelola wisata bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan wisata, sedangkan masyarakat dan pelaku usaha lokal berkontribusi dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Meskipun demikian, pengelolaan desa wisata masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas, keterbatasan pendanaan, serta promosi wisata yang belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan kerja sama antar stakeholder untuk mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.
Manajemen Stakeholder Waka Kesiswaan Sma Negeri 1 Indralaya Dalam Membangun Kolaborasi Eksternal Lidya Shela Agustin; Angga Aji Saputra; M. Rafli Dwi Mahesa; M. Budi Pratama; Putri Elya Jumiati; Rudy Kurniawan; Ilal Ilham; Kurnia Asni Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5747

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen pemangku kepentingan yang diterapkan oleh Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan di SMA Negeri 1 Indralaya dalam membangun kolaborasi dengan pihak eksternal. Fokus utama penelitian ini adalah pada identifikasi pemangku kepentingan, teknik komunikasi persuasif, dan pelembagaan kerja sama formal untuk mendukung disiplin dan prestasi siswa. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan, observasi lapangan, dan dokumentasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan menerapkan strategi "Undangan Elegan" sebagai bentuk manajemen kesan untuk mengurangi penolakan orang tua. Lebih lanjut, kolaborasi strategis dibangun melalui Nota Kesepahaman (MOU) dengan Unit Lalu Lintas Kepolisian Ogan Ilir Resort terkait peraturan lalu lintas dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pembentukan Duta Anti Narkoba di tingkat kelas. Secara sosiologis, strategi ini mewakili upaya untuk mengubah modal sosial menjadi instrumen kontrol sosial formal dan informal. Temuan ini menegaskan bahwa manajer tingkat menengah di sekolah memainkan peran penting sebagai jembatan antara kebijakan institusional dan dinamika sosial masyarakat.
Judi Online Sebagai Ancaman Ketahanan Rumah Tangga Analisis Perlindungan Hukum Istri Perspektif KHI Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara): Studi Kasus Masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara Nuryanti Surya Darma; Patima; Mutiarani Al Ghozali; Nila Hasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5748

Abstract

Fenomena judi online telah berkembang menjadi krisis sosial yang mengancam ketahanan keluarga Muslim Indonesia secara sistematis, khususnya di kalangan pasangan muda Generasi Z. Kecanduan judi online tidak hanya menguras harta keluarga, tetapi juga memicu penelantaran nafkah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum kecanduan judi online suami terhadap kewajiban nafkah dan perlindungan hak istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Maqashid Syariah, dengan menggunakan studi kasus masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara periode 2021–2025. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan melalui observasi serta wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online suami merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban nafkah dan prinsip hifz al-mal dalam Maqashid Syariah. Meskipun KHI dan UU PKDRT memberikan landasan perlindungan bagi istri, belum ada regulasi yang secara eksplisit menjadikan kecanduan judi online sebagai grounds perceraian yang mandiri. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi hukum keluarga Islam Indonesia yang responsif terhadap tantangan digital agar terwujudnya keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
Pengaruh Konflik Peran Kerja Keluarga dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Ni Made Ayu Ananda Alicia Putri; Komang Krisna Heryanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5751

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh konflik peran kerja–keluarga dan stres kerja terhadap kepuasan kerja perawat wanita berstatus PNS yang telah menikah di RSUD Kabupaten Buleleng. Kepuasan kerja menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kinerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan kepada pasien. Perawat wanita menghadapi tuntutan peran ganda sebagai tenaga kesehatan profesional sekaligus individu dengan tanggung jawab keluarga, sehingga berpotensi menimbulkan konflik peran dan stres kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Populasi penelitian berjumlah 126 perawat dengan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik peran kerja–keluarga dan stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini berarti semakin tinggi konflik dan stres kerja, semakin rendah kepuasan kerja perawat. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung keseimbangan kerja–kehidupan guna meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas pelayanan.
Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dengan Model Four Levers of Control pada Unit Usaha PAM Desa BUM Desa Sari Amerta Desa Gobleg Ni Kadek Yeni Okta Piyanita; Ni Wayan Yulianita Dewi; I Gusti Ngurah Agung Dananjaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5753

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada BUM Desa Sari Amerta Desa Gobleg dengan menggunakan pendekatan Four Levers of Control (Simons, 1995), yang meliputi Belief System, Boundary System, Diagnostic Control System, dan Interactive Control System. Fokus penelitian diarahkan pada unit usaha PAM Desa sebagai unit usaha utama yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan BUM Desa dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Metode yang digunakan adalah etnometodologi, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PAM Desa telah mengimplementasikan nilai-nilai lokal Tri Hita Karana dalam 1). Belief System sebagai landasan pengelolaan. 2). Boundary System diterapkan melalui aturan dan prosedur operasional yang mengatur perilaku pengelola. 3). Diagnostic Control System dilakukan melalui pencatatan keuangan, evaluasi kinerja, dan pelaporan rutin. Sementara itu, 4). Interactive Control System diwujudkan melalui komunikasi aktif antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan operasional. Penerapan keempat sistem tersebut mendukung keberlanjutan usaha serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa. Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dalam pengembangan konsep pengendalian manajemen berbasis nilai lokal serta implikasi praktis bagi pengelolaan BUM Desa.
Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat: Kajian Mekanisme dan Efektivitas di Kampung Negara Batin, Way Kanan Provinsi Lampung Rahayu, Septida; Zazili, Ahmad; Septiana, Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5754

Abstract

ABSTRAK Sengketa tanah merupakan perselisihan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dalam penguasaan atau pemanfaatan tanah, serta menjadi salah satu permasalahan hukum yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kampung Negara Batin. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di Kampung Negara Batin dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengaduan, musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat (penyimbang), hingga penguatan administratif oleh pemerintah kampung. Pembuktian didasarkan pada memori kolektif dan tanda batas alamiah yang diakui secara sosial melalui sistem kepangkatan adat Buay Pemuka Pangeran Raja Ilir. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat terbukti efektif karena mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, tuntas, dan diterima oleh para pihak tanpa menimbulkan konflik lanjutan, sekaligus menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa hukum adat tetap menjadi rujukan utama yang fungsional bagi masyarakat adat dalam mencapai keadilan substantif di tengah keterbatasan bukti formal pertanahan.
Pengaturan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasca Berlakunya Uu No 20 Tahun 2023 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Ikhsan, Nasriel; Sadidah, Qaulan; Daulay, Salsabilah Putri Maesa; Iskandar; hafizah, Desi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5757

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta menjaminnya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan sanksi yang represif menuju pembinaan yang bersifat rehabilitatif, dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai dasar teknis. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan berupa ketidakkonsistenan hukuman, disparitas perlakuan terhadap pelanggaran serupa, serta potensi multitafsir norma yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan regulasi dan implementasi konsistensi untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan profesionalitas ASN.
Kepastian Hukum dalam Transfer Data Lintas Negara: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Prastowo, Ari Andy; Algamar, Angga Faridi; Siahaan, Grace Yustisia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5760

Abstract

Perkembangan ekonomi digital global telah mendorong meningkatnya praktik cross border data transfer yang menimbulkan tantangan hukum, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan transfer data lintas negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta mengidentifikasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, serta memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengadopsi prinsip dan mekanisme global yang sejalan dengan standar internasional, khususnya melalui pendekatan adequacy, safeguards, dan consent sebagaimana dikenal dalam rezim perlindungan data Uni Eropa. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang signifikan, antara lain belum lengkapnya peraturan pelaksana, belum jelasnya kriteria penilaian tingkat kesetaraan pelindungan data, belum tersedianya instrumen operasional seperti standard contractual clauses dan binding corporate rules, serta belum berfungsinya secara optimal otoritas pengawas independen. Selain itu, fragmentasi regulasi sektoral dan keterbatasan yurisdiksi dalam penegakan hukum lintas negara turut memperkuat ketidakpastian hukum. Meskipun Indonesia telah berada pada jalur yang selaras dengan tren global, diperlukan penguatan dalam aspek regulasi turunan, kelembagaan, serta implementasi untuk mewujudkan kepastian hukum yang efektif dalam transfer data lintas negara.
Komunikasi Persuasif Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Kegiatan program Desa Sugih Waras Yuliati, Nita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5761

Abstract

Partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Sugih Waras menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi persuasif yang diterapkan oleh pengurus PKK serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan program desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori proses perubahan sikap dari Carl Hovland yang meliputi tahapan perhatian, pemahaman, penerimaan, dan pengingatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pengurus PKK berjalan cukup efektif melalui pendekatan interpersonal yang bersifat kekeluargaan, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta pemanfaatan media komunikasi seperti WhatsApp. Faktor pendukung meliputi penggunaan media komunikasi yang efektif, hubungan sosial yang baik antara pengurus dan masyarakat, interaksi yang aktif, serta kesesuaian program dengan kebutuhan warga. Adapun faktor penghambat meliputi kesibukan masyarakat, kurangnya minat sebagian anggota, kondisi lingkungan, serta adanya perbedaan pandangan terhadap program yang dilaksanakan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, secara keseluruhan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pengurus PKK Desa Sugih Waras tergolong berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yang ditunjukkan melalui meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan program desa.