cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,118 Documents
Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Pesantren Al-Umm ASWAJA Siti Hali Halabi; Indra Cahaya Kusuma; Didi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5719

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Pesantren Al-Umm ASWAJA serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Pedoman Akuntansi Pesantren berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi kas di pesantren masih bersifat manual dan sederhana, dengan pencatatan yang belum terstruktur serta adanya perangkapan fungsi oleh bendahara. Selain itu, pemisahan tugas dan sistem pengendalian internal belum berjalan optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa laporan keuangan belum sesuai standar karena belum diterapkannya kode rekening dan format laporan keuangan lengkap. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem melalui digitalisasi pencatatan, pemisahan tugas, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar pengelolaan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Guna Pemenuhan Hak Masyarakat Rima Weniastri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5720

Abstract

Tanggung jawab wajib pemerintah kabupaten atau kota adalah menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan di tingkat kabupaten atau kota beserta rujukannya, menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota beserta rujukannya, serta menerbitkan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Standar pelayanan kesehatan minimum merupakan bentuk standar mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara sebagai kebutuhan minimum daerah. Kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi indikator standar pelayanan kesehatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimum mencakup penyediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh oleh warga negara yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya serta penyediaan barang atau jasa kesehatan bagi warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatannya. Penelitian ini menggunakan metode normative juridical dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Diskresi Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Fikhruhu, Muhammad Dzaky; Sulastri, Dewi; Ridho, Muhammad Ilham; Kholik, Muhamad Abdul
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5725

Abstract

Penelitian ini mengkaji diskresi pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan batasan pertanggungjawaban pidana pejabat dalam perspektif hukum administrasi negara, dengan fokus pada ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan pasca-pandemi dan tuntutan kepastian hukum serta akuntabilitas keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis ruang lingkup diskresi ekonomi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 dan regulasi terkait, mengidentifikasi batasan normatif AUPB dalam penggunaannya, serta memetakan konstruksi pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi dalam rezim KUHP dan UU Tipikor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap peraturan, putusan PTUN, Pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, serta laporan lembaga pengawas keuangan dan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, ruang diskresi dalam kebijakan fiskal, moneter, dan APBN sangat luas tetapi tidak diimbangi mekanisme implementasi AUPB yang efektif, sehingga banyak kebijakan subsidi, tax holiday, dan refocusing anggaran beroperasi dalam grey area yang rawan penyalahgunaan. Kedua, batasan hukum diskresi yang secara normatif telah dirumuskan melalui asas kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, dan kewajiban berkonsultasi belum berjalan konsisten, tercermin dari temuan BPK/BPKP dan banyaknya pembatalan diskresi oleh PTUN. Ketiga, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan diskresi masih menghadapi disparitas antara sanksi administratif dan pidana serta kesulitan pembuktian unsur “melawan hukum”, sehingga sebagian besar kasus berhenti pada ranah disiplin, sementara hanya sebagian yang berlanjut sebagai tipikor, dengan implikasi negatif bagi iklim investasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi integratif hubungan HAN–pidana dan pembentukan kerangka normatif khusus diskresi ekonomi.
Peran Pemahaman Agama dan Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Anak Nur Rahmawati; Rizal Saepulloh Herawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5728

Abstract

Penelitian ini berangkat dari fenomena ketidaksinkronan antara nilai agama yang diajarkan di madrasah dengan praktik pengasuhan di rumah. Fenomena "dualisme akhlak"—anak patuh di madrasah tetapi agresif atau tidak jujur di rumah—menjadi indikasi adanya ketimpangan dalam internalisasi nilai. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran pemahaman agama orang tua dan pola asuh dalam pembentukan akhlak anak di Madrasah Diniyah Miftahussalam, Bandung. Metode kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, melibatkan 10 keluarga dan 12 santri melalui wawancara mendalam serta observasi partisipatif selama tiga bulan di kawasan transisi rural-urban Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menemukan tiga tipologi: pemahaman agama tinggi dengan pola asuh otoriter melahirkan kepatuhan semu; pemahaman agama rendah dengan pola asuh demokratis menghasilkan akhlak sosial yang baik namun hampa spiritual; sinergi pemahaman agama mendalam dengan pola asuh demokratis-humanis membentuk akhlak mulia yang stabil. Kesimpulannya, internalisasi nilai agama tidak cukup hanya dengan hafalan atau ancaman, melainkan memerlukan ruang dialog dan keteladanan konsisten di rumah. Implikasi penelitian ini adalah perlunya program pendampingan orang tua berbasis literasi keagamaan dan keterampilan pola asuh positif yang terintegrasi dengan madrasah diniyah
Pemanfaatan Teknologi sebagai Sarana Viktimisasi dalam Cyber Grooming Nurul Mutiara Aisyah; Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5731

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan kejahatan siber yang baru, seperti cyber grooming, yang memanfaatkan platform digital untuk mengeksploitasi anak-anak secara seksual. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis penggunaan teknologi sebagai sarana untuk memudahkan tindakan pemerasan, serta mengeksplorasi tahapan dan metode cyber grooming, kerentanan anak-anak, dampak yang dihasilkan, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dalam perspektif hukum dan kriminologi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (library research) melalui pendekatan kualitatif normatif, dengan mengkaji berbagai sumber literatur dalam bidang hukum, kriminologi, dan viktimologi. Temuan dalam pembahasan menunjukkan bahwa teknologi berperan sebagai penghubung utama dalam tindakan pemerasan melalui tingkat anonimitas, akses terhadap informasi pribadi, dan kurangnya pengawasan sosial dalam lingkungan digital. Proses grooming dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan manipulatif, mulai dari pendekatan emosional hingga kemudian melibatkan eksploitasi seksual. Anak-anak berada dalam posisi rentan akibat faktor psikologis dan rendahnya pemahaman tentang literasi digital, dan dampaknya dapat berupa trauma psikologis, isolasi sosial, serta pemerasan. Diperlukan upaya penanggulangan yang menyeluruh melalui penguatan regulasi yang spesifik, peningkatan literasi digital, dan pengawasan aktif dari orang tua. Sebagai kesimpulan, cyber grooming adalah tindak kejahatan yang bersifat,multidimensional, memerlukan pendekatan terpadu di bidang hukum, sosial, dan teknologi untuk menjaga keselamatan anak-anak.
Keadilan dalam Perdagangan Internasional: Evaluasi Perjanjian Dagang Indonesia – Amerika Serikat. Totok Handono Bin Sutari, Totok; Annie Myranika; Muhammad Rizki Azhari; Harry Sudhana; Dewi Rahayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5737

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam perdagangan internasional melalui evaluasi ketentuan mengikat dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana ketentuan dalam perjanjian tersebut mencerminkan keadilan substantif, keseimbangan kepentingan, serta perlindungan terhadap masyarakat domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian internasional, serta literatur ilmiah dalam kurun waktu 5 - 10 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ART secara formal mengedepankan prinsip kesetaraan (formal equality), dalam praktiknya terdapat ketimpangan struktural antara Indonesia sebagai negara berkembang dan Amerika Serikat sebagai negara maju. Ketimpangan tersebut berdampak pada sektor UMKM, tenaga kerja, serta keterbatasan ruang kebijakan nasional. Jika dibandingkan dengan kerangka World Trade Organization (WTO) dan perjanjian perdagangan bebas lainnya seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ART cenderung kurang mengakomodasi prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausul perjanjian dan penguatan posisi tawar Indonesia guna mewujudkan keadilan substantif dalam perdagangan internasional. Kata Kunci: keadilan perdagangan, perjanjian internasional, perlindungan masyarakat
Kecemasan Mahasiswa dalam Menghadapi Risiko Kritik Sosial di Media Sosial: Perspektif Ulrich Beck Anggraini, Dea; Putri, Anizzah Meisyah; Mahdi, Lazuardi Bim; Sununianti, Vieronica Varbi; Istiqoma; Kurniawan, Deni Aries
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5739

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial mahasiswa, di mana media sosial menjadi ruang utama untuk mengekspresikan diri dan membentuk identitas. Namun, kebebasan tersebut juga memunculkan tekanan sosial dan kecemasan akibat potensi kritik dan penilaian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecemasan mahasiswa dalam menghadapi risiko kritik sosial di media sosial dengan menggunakan perspektif masyarakat risiko Ulrich Beck. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan mahasiswa dipengaruhi oleh rasa takut terhadap penilaian negatif, perbandingan sosial, dan tuntutan untuk menampilkan citra diri yang ideal. Mahasiswa cenderung menunda posting, mengevaluasi ulang konten, serta membatasi ekspresi diri sebagai bentuk self-censorship. Kecemasan terjadi sebelum dan setelah posting, yang menunjukkan adanya evaluasi diri secara berkelanjutan. Dalam perspektif masyarakat risiko, media sosial menghadirkan risiko sosial dan psikologis baru yang memengaruhi kondisi mental mahasiswa. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran dan strategi adaptif dalam mengurangi kecemasan di ruang digital.
Implementasi Penanaman Nilai Pancasila Melalui Budaya Pembiasaan Pada Siswa Di SDN 1 Pakunden Dimas Putra Ramadhan; Bilqis Amin Nadhifa; Surayanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5740

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui budaya pembiasaan di SDN Pakunden 1 Kota Blitar, mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan pembiasaan yang diterapkan di sekolah, dan menganalisis perannya dalam membentuk karakter siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui berbagai kegiatan pembiasaan seperti upacara pengibaran bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, kegiatan kerja sama, dan mempraktikkan perilaku sopan santun dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui pengajaran kontekstual dan diskusi kelompok yang mendorong partisipasi siswa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa guru dan anggota sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan budaya sekolah yang positif melalui teladan dan bimbingan yang konsisten. Namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk pengaruh globalisasi dan menurunnya minat siswa dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembiasaan. Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai Pancasila melalui budaya pembiasaan dianggap efektif dalam mendukung pengembangan karakter, meskipun perbaikan dan inovasi berkelanjutan diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.
Urgensi Regulasi Baru UU ITE untuk Mengatasi Plagiarisme Karya AI Generatif Dinata, Gede Puja Darmadinta; Si Ngurah Ardhya; Ratna Artha Windari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5741

Abstract

Kecerdasan Buatan (AI) generatif menghadirkan peluang dan tantangan signifikan dalam perlindungan hak cipta karya digital di Indonesia, terutama karena belum adanya regulasi yang memadai dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), baik pada tahun 2008, tahun 2016, maupun tahun 2024. Teknologi ini memungkinkan penciptaan karya dengan kualitas setara manusia, namun memunculkan persoalan hukum terkait kepemilikan hak cipta, plagiarisme, dan penghargaan terhadap karya asli. Analisis ini mengeksplorasi ketimpangan regulasi yang ada, dampaknya terhadap inovasi, serta kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang adaptif. Pendekatan berbasis data menggarisbawahi perlunya integrasi antara perlindungan hukum dan inovasi teknologi untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan AI generatif di era digital. Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Regulasi
Penerapan Digital Forensik Oleh Unit Siber Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Berbasis Sextortion: Studi pada Kepolisian Daerah Lampung Natana Reyra Duani; Firganefi; Fristia Berdian Tamza; Heni Siswanto; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5744

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah sextortion yang merupakan tindak pidana pemerasan berbasis konten seksual melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digital forensik oleh Unit Siber Polda Lampung dalam pembuktian tindak pidana sextortion serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan pada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital forensik telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, pengamanan, pemeriksaan, dan analisis bukti digital dengan prinsip chain of custody, sehingga mampu mendukung pembuktian perkara dan memperkuat keyakinan hakim dalam mencapai kebenaran materiil. Namun demikian, efektivitas penerapan digital forensik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan perangkat dan sumber daya manusia, hambatan akses data dari platform digital, serta faktor korban dan pelaku yang memengaruhi kualitas alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi kerja sama lintas instansi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana sextortion.