cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,732 Documents
URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN Ketut Anantha Adi Saputra; Anak Agung Angga Primantari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/mp9ve022

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui tentang urgensi penerapan perjanjian perkawinan dalam melindungi hak-hak setiap pasangan, serta kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap pasangan suami istri. Penelitian karya ilmiah ini melalui metode penelitian normatif dengan dua teori pendekatan yaitu diantaranya secara perundang-undangan dan konseptual. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum preventif untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri, terutama terkait pembagian harta, utang, dan tanggung jawab rumah tangga. Penelitian normatif ini menelaah pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Hasil kajian menunjukkan perjanjian perkawinan tidak hanya efektif secara yuridis dalam memberikan kepastian hukum yang jelas, tetapi juga bermanfaat secara ekonomis sebagai manajemen risiko untuk mencegah kerugian finansial yang nantinya mungkin akan terjadi dan secara psikologis mendorong keterbukaan antar pasangan serta komunikasi yang baik antar pasangan suami dan istri. Hambatan utama penerapannya adalah rendahnya literasi hukum dan stigma sosial, sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk mengubah persepsi bahwa perjanjian ini merupakan bentuk perlindungan, bukan ketidakpercayaan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI I Putu Doddy Indra Pranata; Anak Agung Angga Primantari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/9ckkfq61

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran minuman keras ilegal dalam konteks legalisasi minuman beralkohol khas Bali, yaitu arak Bali. Fenomena legalisasi arak Bali menimbulkan dilema antara upaya pelestarian kearifan lokal dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun penelitian ini menggunakan Metode pendekatan fakta (the fact approach) berfokus atas fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui berita-berita yang terdapat di internet. Metode pendekatan perundang-undangan (the statute approach) berfokus untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permaslahan yang terdapat dalam jurnal ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legalisasi arak Bali belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme perlindungan konsumen yang memadai, baik dari aspek kualitas produk, standar keamanan, maupun pengawasan peredarannya. Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali, masih menunjukkan keterbatasan dalam mengantisipasi risiko yang ditimbulkan dari legalisasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan regulasi yang lebih komprehensif agar legalisasi arak Bali tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen serta tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hukum.
TINJAUAN YURIDIS  PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK: PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN OJK Ni Komang Diana Putri Yasua; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/zm61k396

Abstract

Sasaran utama penelitian ini ialah menganalisis ketentuan hukum mengenai kontrak baku dalam perjanjian kredit perbankan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta mengevaluasi validitas kontrak standar yang menyimpang dari ketentuan peraturan tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sah secara hukum selama tidak bertentangan dengan asas keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Klausula baku yang bertentangan dengan regulasi tersebut dinyatakan batal demi hukum dan PUJK yang melanggarnya dapat dikenai sanksi administratif. Dengan demikian, regulasi ini memberikan landasan yuridis yang kuat guna menciptakan kepastian hukum serta keseimbangan posisi antara pihak PUJK dan nasabah dalam praktik perbankan, sehingga hubungan kontraktual menjadi lebih adil dan transparan.
PENGARUH CASHBACK DAN DISKON TERHADAP MINAT BELI MAHASISWA STIE MAHARDHIKA SURABAYA DI PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE Akhmad Komaruddin; Shobikin; Sri Lestari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/hpq9az87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Cashback (X1), Diskon (X2) terhadap Minat Beli (Y) Mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner melalui Googleform. Sampel penelitian adalah Mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya dengan teknik pengambil sampel purposive sampling dengan 375 responden. Model uji yang menggunakan Software SPSS versi 21 yang terdiri dari uji instrumental (uji validitas dan uji reabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji moktikoleniaritas, dan uji heterokedastisitas), uji regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji t, uji f, dan uji determinasi), dimana bahwa secara parsial Cashback, Diskon berpengaruh signifikan dan positif terhadap Minat Beli Mahasiswa STIE Mahardhika Surabaya. Pada uji t simultan kedua variabel bebas yaitu Cashback , dan Diskon secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif pada peningkatan Minat Beli Mahasiswa dengan hasil uji t  = 0,025 : 375 – 2 – 1 = 1,966. Pada uji f simultan kedua variabel bebas yaitu Cashback, dan Diskon berpengaruh signifikan dan positif pada peningkatan Minat Beli Mahasiswa dengan hasil uji f = 2 : 375 – 2 = 3,02. Saran dari penelitian ini mendorong Shopee untuk meningkatkan efektivitas promosi dengan menyediakan Cashback yang lebih fleksibel seperti saldo ShopeePay atau potongan langsung, serta mengutamakan Diskon nominal yang lebih disukai mahasiswa. Penyesuaian bentuk dan waktu promosi diharapkan dapat meningkatkan minat beli dan loyalitas mahasiswa sebagai konsumen.
ANALISIS LEGALITAS PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Ni Putu Maista Mahadewi Jaya; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5ap2n348

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Pekerjaan Umum dengan meninjau kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari pemutusan kontrak sepihak terhadap asas kepastian hukum yang seharusnya melindungi kepentingan para pihak secara seimbang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP Pemutusan Kontrak secara nyata mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga pembatalan kontrak dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan. Mekanisme administratif melalui tiga kali surat peringatan dan pemberitahuan minimal empat belas hari sebelumnya menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, khususnya bagi penyedia jasa konstruksi, karena mengurangi hak untuk memperoleh perlindungan melalui litigasi. Kendati SOP mengatur pembayaran hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, ketidakseimbangan posisi tawar antara pemerintah dan penyedia jasa berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan asas keadilan kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi regulasi agar pemutusan kontrak tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sejalan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.
PELESTARIAN STUDI ETNOGRAFI METHI’ PADI SEBAGAI URGENSI DALAM MENUMBUHKAN KECINTAAN  ALAM DI MASYARAKAT  KALIPLOSO  BANYUWANGI Ma’rifatul Nur Latifah; Fina Zaidatul Istiqomah, M.Pd.
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xx13ss44

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik etnografi Methi’ Padi sebuah ritual tradisional dalam penanaman padi sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan identitas budaya masyarakat Kaliploso, Banyuwangi. Melalui pendekatan kualitatif studi etnografi dengan observasi partisipatif dan wawancara mendalam ke masyarakat Desa Kaliploso pada saat upacara methik padi dilaksanakan, penelitian ini mendokumentasikan bagaimana ritual ini merepresentasikan rasa syukur kepada alam serta mengandung kearifan ekologis lokal, selain itu untuk memahami sebuah makna yang tersirat pada adat methik padi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian praktik budaya semacam ini bukan hanya penting untuk keberlanjutan warisan budaya, tetapi juga mendesak untuk menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap lingkungan, khususnya di kalangan generasi muda.  Studi ini menekankan pentingnya integrasi pelestarian budaya ke dalam kebijakan pendidikan lingkungan di tingkat masyarakat, dan menganalisis perubahan kehidupan bersosial sebagai sebuah pengamatan bagaimana tradisi methik padi ini akan berubah dengan berjalannya waktu, seperti contoh dari aktivitas bersama menjadi aktivitas personal atau individual.
PENGARUH STRATEGI PROMOSI DAN DAYA TARIK WISATA TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG KE MUSEUM RAA ADIWIDJAJA KABUPATEN GARUT Diana Marliana; Nurjamilah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xx9bfw34

Abstract

Industri pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya daerah. Kabupaten Garut, sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat, memiliki berbagai objek wisata, termasuk Museum RAA Adiwidjaja yang menyimpan koleksi sejarah dan budaya bernilai tinggi. Namun, museum ini menghadapi tantangan rendahnya minat kunjungan akibat strategi promosi yang belum optimal serta daya tarik yang kurang dikembangkan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi promosi dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung ke Museum RAA Adiwidjaja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain survei, melibatkan responden yang pernah berkunjung ke museum. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan teknik analisis jalur (path analysis), uji korelasi, dan koefisien determinasi untuk mengukur hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi yang mencakup periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung, serta daya tarik wisata yang meliputi aspek budaya, sejarah, dan edukasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas promosi, khususnya melalui media digital, dan penguatan konten daya tarik yang relevan dapat meningkatkan minat dan jumlah kunjungan. Kesimpulannya, pengelola museum bersama pemerintah daerah perlu merumuskan strategi promosi yang kreatif, inklusif, dan berkelanjutan serta mengembangkan daya tarik wisata yang mampu memenuhi ekspektasi wisatawan modern, sehingga Museum RAA Adiwidjaja dapat berperan lebih optimal sebagai destinasi wisata budaya di Kabupaten Garut.
PENGATURAN KEGIATAN USAHA EKONOMI LAIN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS Ni Komang Krispa tripa Yanti; Putu Aras Samsithawrati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ct0pct49

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan hukum yang muncul akibat adanya kategori ekonomi lain dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan upaya untuk menegaskan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori “ekonomi lain” bersifat norma terbuka, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi iklim investasi, pengelolaan KEK, dan harmonisasi regulasi sektoral. Lebih lanjut hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembentukan parameter normatif yang jelas bagi pihak pengelola KEK, mencakup kesesuaian dengan tujuan KEK, rencana tata ruang dan lokasi, konsistensi dengan prinsip hukum dan regulasi sektoral, serta kelayakan ekonomi dan nilai tambah kegiatan usaha, menjadi langkah strategis untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan KEK. Dengan adanya parameter tersebut, KEK dapat berfungsi optimal sebagai instrumen untuk mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
FAKTOR PENGHAMBAT PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Taufik Sepdi Ariananda; Eko Raharjo; Muhammad Farid; Firganefi; Budi Rizki Husin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2ncwqc02

Abstract

Citra Kepolisian Republik Indonesia sering kali tercoreng akibat tindakan oknum anggota yang menyimpang dan melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi langsung. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi oleh Propam dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat utama, antara lain adanya tumpang tindih substansi hukum yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan aturan, serta perubahan peraturan yang sering terjadi sehingga menyulitkan adaptasi dan konsistensi penegakan hukum. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan organisasi juga turut mempengaruhi efektivitas kinerja Propam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan efektivitas peran Propam melalui penguatan regulasi yang jelas dan konsisten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penanganan faktor penghambat secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran Propam dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
REPRESENTASI RASISME DALAM FILM “PENGEPUNGAN DI BUKIT DURI” Ahmad Eka Muktiwibawa; Andiwi Meifilina; Hanik Amaria
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xeq3kb83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi rasisme dalam film “Pengepungan di Bukit Duri” karya Joko Anwar dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Film ini secara khusus mengangkat isu diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik verbal, fisik, simbolik, maupun struktural. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya mengungkap makna denotatif, konotatif, serta mitos yang terkandung dalam adegan-adegan film sehingga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pesan yang ingin disampaikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sembilan adegan utama yang merepresentasikan bentuk-bentuk rasisme, mulai dari overt racism, covert racism, hingga internalized racism, serta munculnya fenomena racist hate crime dan structural racism. Representasi tersebut diharapkan mampu memberi gambaran lebih luas mengenai praktik rasisme yang masih terjadi dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga menegaskan bahwa film sebagai media komunikasi massa tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, mengangkat isu-isu sosial yang kerap terpinggirkan, serta menyampaikan kritik terhadap dominasi kekuasaan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil.