cover
Contact Name
Iim Fahimah
Contact Email
jurnalmuasharah@gmail.com
Phone
+6285268535340
Journal Mail Official
jurnalmuasharah@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/pages/view/EDITORIAL%20TEAM
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Mu'asyarah
ISSN : 30315204     EISSN : 30260647     DOI : 10.29300/mua.v3i1.4908
MUASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 26 Documents
Budaya Syarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan Pada Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Fauzan Fauzan; Hidayat Darussalam; Arif Alhafiz; Ahmad Sidiq Ridha; Muhammad Nikman Naser
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4900

Abstract

Tradisi Syarafal Anam merupakan sebuah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu. Tradisi ini sudah lama ada di lingkungan Suku lembak, hingga saat ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih jauh mengenai pemahaman, pengembangan, peristiwa, dan fenomena yang terjadi terhadap tradisi Syarafal Anam di lingkungan sekitar masyarakat lembak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui observasi, dan wawancara, selanjutnya akan didiskripsikan secara sistematis dan faktual tentang Syarafal Anam di masyarakat lembak kota Bengkulu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya, tradisi Syarafal Anam adalah tradisi yang memiliki unsur religius atau keagamaan. Khususnya umat muslim, tradisi ini adalah tradisi yang mengajak untuk mengingat Allah dimanapun kita berada serta mengingat kekasih Allah yaitu baginda Nabi Muhammad Saw. Karena dalam pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan melantunkan Dzikir dan Sholawat yang diiringi musik rabana. Sedangkan tinjauan hukum Islam tradisi Syarafal Anam sendiri menyangkut dengan `Urf.
Analisis Metode Penafsiran Hakim Dalam Memutus Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Undang-Undang No. 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg dan Undang-Undang No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla) Diana Farid; Hendriana Hendriana; Muhammad Husni Abdulah Pakarti
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 1 (2023): Maret
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v2i1.4910

Abstract

Artikel ini membahas terkait dengan metode penafsiran yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkawinan beda agama. Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam melarang praktek perkawinan beda agama, sehingga terjadi disharmonisasi hukum, dan penetapan perkawinan beda agama menjadi subjektifitas Hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penafsiran apa yang digunakan oleh Hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan no. 959/Pdt.P/2020/PN Bdg perkawinan beda agama yang dikabulkan menggunakan penafsiran letterlijk. Hakim yang menolak dalam penetapan no. 71/Pdt.P/2017/PN Bla menggunakan pendekatan penafsiran holistic.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah Jayusman Jayusman; Efrinaldi Efrinaldi; Hervianis Virdya Jaya; Andi Eka Putra; Mahmudin Bunyamin
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4896

Abstract

Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakatnya yang hendak menikah harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Surat pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan yang mencakup imunisasi TT, tes HIV/AIDS, IMS, dan Hepatisis yang dilakukan oleh puskesmas dan/rumah sakit setempat, kemudian hasilnya berupa Sertifikat Layak Kawin. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah tinjauan maslahah terhadap Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia? Penelitian ini berjenis library research dan bersifat deskriptif analitis. Data primernya Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 sedangkan data sekundernya terdiri dari literatut terkait. Penelitian ini menggunakan kajian teori maslahah dan pendekatan Ushul Fiqh. Analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Kesimpulannya, kebijakan ini merupakan upaya preventif, dalam rangka mencegah hal-hal seperti: penyebaran penyakit menular, perceraian, KDRT, kematian ibu dan bayi yang disebabkan karena faktor kesehatan, dan penyakit turunan. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Islam yang disebut dengan maqāsid syarī’ah yaitu demi hifz al-nafs (menjaga jiwa antar calon pengantin dari penyakit menular, menjaga jiwa bagi ibu hamil juga pada bayi yang dikandungnya). Kebijakan ini memberikan kemaslahatan bersama khususnya bagi calon pengantin dan anak keturunannya sebagai generasi penerus bangsa.
Pelangka Padang Pada Pernikahan Di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif ‘Urf Rohmadi Rohmadi; Badrun Taman; Ramlan Ramlan; Khairuddin Khairuddin
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 1 (2023): Maret
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v2i1.5074

Abstract

Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu melakukan tradisi membayar padang langka. Kedua, belajar dari sudut pandang “Urf” bagaimana masyarakat Desa Sri Kuncoro di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, melakukan prosesi adat untuk membayar padang langka tersebut.  Metode yang digunakan adalah pendekatan lapangan dengan pendekatan norma sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, tradisi membayar padang langka yang dilakukan oleh masyarakat desa Sri Kuncoro adalah dengan membayar sejumlah uang kepada lembaga adat yang ada di desa tersebut sebagai simbol penghormatan dari pihak mempelai pria. Di luar desa Sri Kuncoro. Dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Desa dan Adat Istiadat Desa Sri Kuncoro. Pengantin pria akan melakukannya langsung sesuai adat desa setempat. Waktu pembayaran uang adalah sebelum penandatanganan akad nikah, yaitu pada saat pesta perkawinan. Dampaknya, jika tidak membayar, Anda dianggap sebagai pendatang yang tidak menghargai adat istiadat dan tidak mendapat perhatian sosial di masyarakat. Pernikahan akan ditunda sampai pengantin pria membayar uang tradisional Padang yang langka. Keistimewaan uang adat Langka Padang adalah melambangkan rasa hormat terhadap pendatang baru (laki-laki) yang akan mengawini gadis desa Sri Kuncoro. Hal ini merupakan simbol penerimaan masyarakat terhadap seorang pria yang menikah dengan warga Desa Sri Kuncoro. Kedua, hukum adat Pangkalan Padang dimasukkan ke dalam “urf Shahih” karena maksud dan tujuan didirikannya Rangka Padang adalah sebagai simbol penghormatan terhadap pendatang dan penerimaan laki-laki pendatang oleh masyarakat desa. Tujuannya agar keputusannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum nasional yang ada di Indonesia.
Perkawinan Bleket Sebagai Penyebab Terputusnya Hak Waris Pada Masyarakat Suku Rejang Perspektif Hukum Islam Iim Fahimah; Tasri Tasri; Aziz Yanto; Risfiana Mayangsari
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4901

Abstract

Masyarakat Suku Rejang hingga saat ini masih banyak yang terikat hubungan perkawinan bleket. Bahwasannya dengan terjadinya kawin bleket, si perempuan dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, dengan ketentuan wajib si perempuan tinggal di tempat suaminya. Jika suami meninggal dunia, perempuan bleket tetap tinggal di rumah suami untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Seterusnya jika kedua mertuanya meninggal maka perempuan bleket mewarisi bersama-sama dengan iparnya dalam menerima harto pusako. Namun perempuan bleket harus melepaskan hak warisnya dikeluarga asalnya. Sedangkan sistem kewarisan dalam perkawinan bleket adat rejang yang dilakukan secara tidak murni yaitu tidak menyalahi hukum syara’ karena hal tersebut tidak terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket dengan keluarga asalnya. Oleh sebab itu boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik diantara ahli waris dan demi kemaslahatan.
Pernikahan dan Kehamilan di Luar Nikah Perspektif Hukum Dan Fiqih Burhanudin, Burhanudin
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2023): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v2i2.4920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pernikahan dan kehamilan di luar nikah dari dua sudut pandang utama, yaitu hukum dan fiqih (hukum Islam). Fenomena pernikahan dan kehamilan di luar nikah telah menjadi isu yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat modern. Studi ini akan menguraikan pandangan hukum dan fiqih terkait masalah ini dan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta dampaknya dalam konteks hukum dan agama. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, fatwa, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis ini mencakup pemahaman terhadap perspektif hukum positif dan hukum Islam terkait pernikahan di luar nikah, serta konsekuensi hukum dan agama yang mungkin timbul akibatnya. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan kehamilan di luar nikah, serta bagaimana pandangan ini memengaruhi tindakan dan kebijakan sosial. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan dan kehamilan di luar nikah dari perspektif hukum dan fiqih, serta memberikan wawasan yang berguna dalam mengatasi konflik yang mungkin muncul antara hukum positif dan nilai-nilai agama. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan terkait masalah ini, dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dan agama yang relevan.
Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Yusmita Yusmita; Iwan Romadhan Sitorus; Andika Andika Setiawan
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4897

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu. Kemudian menganalisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu perspektif hukum Islam dan hokum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research. Penelitian inii menggunakan metode dokumentasi, yaitu surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn sebagai perkara perceraian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu pada surat putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn dan 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn, Majelis Hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama dalam perceraian. Namun, harus ada ketidak rukunan dan perselisihan terlebih dahulu. Analisis terhadap putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, disimpulkan bahwa secara hukum Islam apabila suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya difasakh, dan secara hukum positif bahwa hukum di Indonesia sangat melarang pernikahan beda agama, jangan sampai hakim abai dengan menjadikan murtad bukan masalah utama dalam kasus tersebut.
Epistemologi Bayani Tentang Childfree Di Indonesia Abdulloh, Mochammad Sayyid; Soleh, Achmad Khudori; Wahyu, Wahyu; Sayyidin Panatagama, Ahmad Dzulfikar Sayyidin Panatagama Sayyidin
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2023): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v2i2.5076

Abstract

Artikel ini membahas tentang epistemologi bayani tentang childfree di Indonesia, epistemologi bayani merupakan pemikiran khas orang arab yang menekankan teks (nash) secara langsung atau tidak langsung. Tujuan artikel ini untuk memberikan pemahaman terkait konsep childfree di Indonesia dari epistemologi bayani. Obyek penelitian ini adalah epistemologi bayani tentang childfree di Indonesia, yang secara spesifik meneliti childfree di Indonesia. Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Pustaka (library research), karena sumber datanya hanya bersal dari bahan-bahan tulisan yang di publikasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal dan sumber lainnya yang dianggap representative dan relevan. Hasil penelitian ini memberikan pandangan diantaranya : (1) Epistemologi bayani adalah pemikiran yang menekankan terhadap teks, sumber bayani adalah al-Qur’an dan hadist. (2) fenomena childfree di indonesia di sebabkan ada bebreapa faktor, faktor lingkungan hidup, filosofis, pribadi, ekonomi, medis. (3) di dalam al-Qur’an, Hadist ataupun UU di Indonesia memang tidak dijelaskan hukum childfree, dan juga tidak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-qur’an manapun, hanya menjelaskan anjuran untuk memiliki anak bagi seseorang yang telah menikah, karena itu merupakan fitrah manusia.
Tradisi Pembagian Waris Masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipun Kabupaten Muko Muko Perspektif ‘Urf Alamsyah, Andrea
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2023): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v2i2.5133

Abstract

Ada dua hal persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1). Bagaimana Proses pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko Perspektif urf ? (2). Bagaimana Tradisi pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif urf? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui Proses  pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif urf  (2).  Untuk mengetahui Tradisi pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif urf, Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif Deskriptif.  Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1). Proses Pembagian harta waris pihak perempuan yang mendapat harta waris  70% dan laki-laki hanya 30%. (2).  Tradisi Pembagian harta waris masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif urf  Hasil tinjauan ‘Urf menurut syarat dan macamnya, Tradisi Pembagian harta waris Masyarakat Desa Semundam menggunakan prinsip taawun (tolong menolong) maka muncul kemaslahatan yang baik dan manjamin kesejahteraan bagi perempuan selaku yang melahirkan generasi berikutnya serta laki-laki yang bertanggungjawab dan bekerja keras, namun hal ini juga bisa menimbulkan konflik terhadap pihak laki-laki yang mana seharusnya mereka mendapat 2:1 atau lebih banyak dari perempuan baik alasan beban tanggungan maupun syara’. Urf (Adat kebiasaan) jika memiliki nilai kemaslahatan, diakui dan diterima oleh masyarakat, berdasarkan musyawarah serta berlaku sejak lama tentu hal ini tradisi Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko diperbolehkan.
Implementasi Kafa’ah dalam Pernikahan Pada Masyarakat Kota Bengkulu: Studi Kasus Kecamatan Gading Cempaka Al Ichlas, M. Adul Usud
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2023): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v2i2.5134

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi masyarakat kota Bengkulu konsep pemilihan pasangan yang ada dalam pernikahan islam yaitu konsep kafa’ah. Mengenai hal ini timbul beberapa pertanyaan terkait pengimplementasian kafa’ah. Setidaknya akan ada dua masalah utama yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pemahaman Masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka tentang konsep kafa’ah dalam pernikahan. (2) Bagaimana implementasi konsep kafa’ah dalam penikahan pada Masyarakat Kecamatan Gading Cempaka. Penelitian ini akan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan informasi dan data terkait implementasi kafa’ah yang ada pada masyarakat kota Bengkulu dan akan menyelesaikan permasalahan ini secara mendalam dan kompetitif melalui kajian ilmiah. Dengan semua proses ini diharapakan menemukan solusi pada permasalahan ini, sehingga dapat dipaparkan, dianalisis dan dibahas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pemahaman masyarakat Kota Bengkulu mengenai konsep Kafa’ah masih terbilang sangat minim. (2) Implementasi Kafa’ah pada masyarakat Kota Bengkulu berlangsung cukup baik dimana kebanyakan aspek yang ada dari konsep Kafa’ah telah terjalankan dengan cukup baik.

Page 2 of 3 | Total Record : 26