Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TEKNOLOGI IDENTITAS DIGITAL MELALUI SISTEM VERIFIKASI IDENTITAS BERBASIS BIOMETRIK Zahra, Nabilla; Hapsari, Recca Ayu; Safitri, Melisa
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.51062

Identitas digital merupakan sebuah refleksi dari diri seseorang yang dibuat dalam bentuk dan sistem digital. Di era digitalisasi yang saat ini berkembang pesat, sistem verifikasi identitas digital di dalam dunia teknologi juga ikut berkembang. Salah satunya adalah verifikasi identitas digital menggunakan sistem biometrik. Biometrik merupakan pengenalan individu yang berdasarkan karakteristik anatomi dan perilaku seperti sidik jari, wajah, iris, dan suara. Biometrik juga sangat relevan dengan teknologi karena biometrik digunakan untuk menganalisa fisik dan kelakuan manusia. Sistem verifikasi mempunyai tujuan untuk menerima atau menolak identitas yang diklaim sesorang. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jadi, Sistem verifikasi identitas digital berbasis biometrik ini merupakan salah satu solusi untuk keamanan verifikasi data pribadi seseorang karena cara penggunaanya hanya dapat terverifikasi oleh karakteristik anatomi seseorang sehingga sangat sulit untuk dipalsukan.KATA KUNCI: Teknologi, Sistem Verifikasi, Identitas Digital, Biometrik Digital identity is a reflection of one's self made in digital forms and systems. In the era of digitalization which is currently developing rapidly, digital identity verification systems in the world of technology are also developing. One of them is digital identity verification using a biometric system. Biometrics is the recognition of individuals based on anatomical and behavioral characteristics such as fingerprints, faces, irises, and voices. Biometrics is also very relevant to technology because biometrics is used to analyze human physique and behavior. The verification system aims to accept or reject the identity claimed by someone. The problem approach that will be used in this study is the normative juridical approach. So, this biometric-based digital identity verification system is one of the solutions for the security of verifying someone's personal data because the way it is used can only be verified by a person's anatomical characteristics so it is very difficult to fake.KEYWORDS: Technology, Verification Systems, Digital Identity, Biometrics

DINAMIKA KORUPSI MENGENAI TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Intan, Nur; Nangga, Amirah; Idrus, Idham Irwansyah; Suhaeb, Firdaus W
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.61353

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1985) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Penyebab Terjadinya Korupsi yaitu Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru, kompensasi pns yang rendah, pejabat yang serakah, law enforcement tidak berjalan, hukuman yang ringanterhadap koruptor, tidak ada keteladanan pemimpin, pengawasan yang tidak efektif, budaya masyarakat yang kondusif kkn. Langkah pemberantasan korupsi yaitu, membangun supremasi hukum dengan kuat, menciptakan kondisifitas nyata di semua daerah, eksistensi para aktivis, menciptakan pendidikan anti korupsi, dan sebagainya. Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah yang persisten di Indonesia, mempengaruhi efisiensi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artikel ini mengkaji dinamika korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia, menyoroti tantangan yang dihadapi serta menyajikan beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Berdasarkan analisis terhadap data dan literatur yang tersedia, artikel ini menyimpulkan bahwa korupsi dalam pelayanan publik disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk regulasi yang lemah, budaya korupsi yang persisten, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN PESERTA DIDIK MELALUI TATA TERTIB SEKOLAH Salata, Sri Astuti; Umar, Firman; Mustari, Mustari; Najamuddin, Najamuddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.61696

ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) Tata tertib secara substantif dapat membentuk karakter disiplin peserta didik, (2) Strategi yang dilakukan dalam pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui tata tertib sekolah. (3) Kendala yang dihadapi dalam melakukan pembentukan karakter peserta didik melalui tata tertib di SMA Negeri 1 Luwu. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian yaitu kepala sekolah, wakasek kesiswaan, wakasek humas, wakasek kuruikulum, koordinator 7K, guru BK, wali kelas, guru mapel, petugas keamanan serta enam orang peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tata tertib di SMA Negeri 1 Luwu secara substantif dapat membentuk karakter disiplin peserta didik, tata tertib berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik termasuk kewajiban, larangan, dan sanksi. (2) Strategi yang dilakukan dalam pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui tata tertib sekolah di SMA Negeri 1 Luwu yaitu pengawasan pihak sekolah, menjadi teladan, sosialisasi pengenalan tata tertib, pemberian sanksi, dan keterlibatan orang tua dalam merumuskan tata tertib. (3) Kendala yang dihadapi dalam melakukan pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui tata tertib di SMA Negeri 1 Luwu terdiri dari kendala internal yaitu kurangnya kesadaran peserta didik dalam mematuhi tata tertib sekolah. Kendala eksternal yaitu guru kurang memantau tingkah laku peserta didik pada jam jam istirahat, penerapan sanksi yang tidak objektif, dan jarak rumah ke sekolah. KATA KUNCI: Pembentukan Karakter, Disiplin, Tata Tertib Sekolah ABSTRACT: The study aims to find out: (1) Rules of conduct can substantively shape the disciplinary character of students, (2) Strategies carried out in the formation of student discipline character through school rules. (3) Obstacles faced in building the character of students through discipline at SMA Negeri 1 Luwu. Research uses qualitative types of research. The research informants were the principal, student wakasek, public relations wakasek, curriculum wakasek, 7K coordinator, BK teacher, homeroom teacher, maple teacher, security officer and six students. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data validity techniques use source triangulation. The results showed that: (1) The rules of conduct at SMA Negeri 1 Luwu can substantively shape the disciplinary character of students, the rules contain rules that must be obeyed by all students including obligations, prohibitions, and sanctions. (2) Strategies carried out in building the disciplinary character of students through school rules at SMA Negeri 1 Luwu, namely supervision of the school, being an example, socialization of the introduction of discipline, sanctioning, and parental involvement in formulating rules. (3) The obstacles faced in building the disciplinary character of students through the rules of conduct at SMA Negeri 1 Luwu consist of internal obstacles, namely the lack of awareness of students in complying with school rules. External constraints are that teachers do not monitor the behavior of students during recess, the application of sanctions that are not objective, and the distance from home to school. KEYWORDS: Character Building, Discipline, School Rules

PERAN WTO DALAM SENGKETA NIKEL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2019-2022 Candra, Ilham Agustian; Wibowo, Dody; Azizah, Fatihatur Rahmi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.57613

Dewasa ini, larangan ekspor nikel yang dilakukan oleh Indonesia mendapatkan respons yang serius dari Uni Eropa. Kondisi ini dianggap memengaruhi bentuk dependensi Uni Eropa terhadap pasokan nikel dari Indonesia; sehingga, sengketa ini diangkat ke tingkat World Trade Organization (WTO) untuk menghasilkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pengalaman historis, hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam hal perdagangan memang beberapa kali telah mengalami pasang surut. Tulisan ini berfokus untuk mendiskusikan tentang peran WTO dalam menanggapi sengketa terkait pembatasan ekspor nikel oleh Indonesia yang dianggap merugikan Uni Eropa. Metode kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Kerangka konseptual yang digunakan adalah konsep organisasi internasional. Melalui studi pustaka dengan menganalisis data-data yang bersumber dari dokumen resmi WTO dan literatur yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa WTO menunjukkan perannya dalam menjalankan fungsi dan tugas organisasi internasional terkait dengan komunikasi dan negosiasi. Hal ini dilihat dari upaya WTO menyelesaikan sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa melalui lima tahapan: 1) permintaan konsultasi; 2) permintaan panel; 3) pembentukan panel; 4) penyusunan panel; dan 5) penyebaran laporan panel. Meskipun demikian, WTO belum berhasil menindaklanjuti sengketa ini ketika terdapat banding atas hasil laporan panel.

PENGUATAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH ATAS Nur, Nahdatul; Umar, Firman; Gani, Andika Wahyudi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.61768

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Strategi yang efektif untuk memfasilitasi pembelajaran keterampilan berpikir kritis dan berpikir kratif peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 11 Makassar, dan (2) Apa faktor pendorong dan penghambat yang dapat mempengaruhi keterampilan berpikir kritis dan berpikir kratif peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 11 Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah strategi yang digunakan guru PPKn dalam penguatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif peserta didik, serta faktor pengdukung dan penghambat dalam penguatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan guru mata pelaran PPKn dalam penguasaan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kratif siswa adalah (1) pemilihan model pembelajaran yang tepat yaitu pembelajaran berbasis masalah Problem Based Learning , dikusi dan pembelajaran saintifik serta melakukan kegiatan observasi dan pembelajaran berbasis proyek. Kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif siswa dapat dilihat dari Pemilihan argumen yang logis, relevan dan akurat, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan melihat fakta yang ada, pengambilan keputusan yang tepat serta merangcang ide-ide baru yang ditemukan. (2) Sedangkan faktor pendukung dalam peningkatan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif siswa ialah motivasi belajar, kurikulum, dan dukungan orang tua. Termasuk faktor penghambat yang dihadapi guru dalam kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif siswa adalah lingkungan belajar, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN TANAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan; Sukmayanti, Made Sinthia; Juniarta, Ida Bagus Gede Angga
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.51589

Ketersediaan tanah di Indonesia memang sedikit dibandingkan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih lagi negara dalam hal ini harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun fasilitas umum salah satunya, tentunya erat kaitannya dengan fungsi sosial. Untuk memenuhi ketersedian tanah tersebut dengan cara melakukan pengadaan tanah. Pengadaan tanah mengedepankan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan keadilan bagi masyarakat. pro kontra pelaksanaan pengadaan tanah masih sering terjadi bahkan pengadaan tanah, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, maka perlu penyempurnaan apa yang dimaksud kepentingan umum serta pengadaan tanah dapat berlaku adil kepada masyarakat. UUCK menyempurnakan ketentuan pengadaan tanah, terutama berkaitan dengan pengertian kepentingan umum dan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah. Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan konsep, analisis dan perundang-undangan. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu, Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pasca UUCK terdapat 4 perubahan substansi yaitu konsultasi publik, penyelesaian status objek tanah, pelaksanaan langsung oleh instansi terkait untuk objek luas kurang dari 5 hektar dan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah.KATA KUNCI: Pengadaan tanah, UUCK, Kepentingan The availability of land in Indonesia is indeed small compared to the needs that must be met, moreover the state in this case must pay attention to the welfare of its people by building public facilities, one of which is of course closely related to social functions. To meet the availability of land by carrying out land acquisition. Land acquisition prioritizes development interests and community interests by paying attention to justice for the community. pro contract implementation of land procurement still occurs frequently, even land procurement, lack of communication between the government and the community, so it is necessary to improve what is aimed at the public interest and land procurement can be fair to the community. The UUCK regulates land acquisition provisions, especially those relating to the definition of public interest and the implementation of land acquisition stages. This research is normative research, using conceptual, analytical and regulatory approaches. The conclusion from this problem is, the public interest is the interest of the nation, state and society. After the UUCK there were 4 substantive changes, namely public consultation, finalization of the status of land objects, direct implementation by the relevant agencies for objects measuring less than 5 hectares and the time period for implementing land acquisition.KEYWORDS: Land acquisition, UUCK, Public InterestABSTRAK : Ketersediaan tanah di Indonesia memang sedikit dibandingkan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih lagi negara dalam hal ini harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun fasilitas umum salah satunya, tentunya erat kaitannya dengan fungsi sosial. Untuk memenuhi ketersedian tanah tersebut dengan cara melakukan pengadaan tanah. Pengadaan tanah mengedepankan kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan keadilan bagi masyarakat. pro kontra pelaksanaan pengadaan tanah masih sering terjadi bahkan pengadaan tanah, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, maka perlu penyempurnaan apa yang dimaksud kepentingan umum serta pengadaan tanah dapat berlaku adil kepada masyarakat. UUCK menyempurnakan ketentuan pengadaan tanah, terutama berkaitan dengan pengertian kepentingan umum dan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah. Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan konsep, analisis dan perundang-undangan. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu, Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pasca UUCK terdapat 4 perubahan substansi yaitu konsultasi publik, penyelesaian status objek tanah, pelaksanaan langsung oleh instansi terkait untuk objek luas kurang dari 5 hektar dan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. KATA KUNCI: Pengadaan tanah, UUCK, Kepentingan Umum ABSTRACT : The availability of land in Indonesia is indeed small compared to the needs that must be met, moreover the state in this case must pay attention to the welfare of its people by building public facilities, one of which is of course closely related to social functions. To meet the availability of land by carrying out land acquisition. Land acquisition prioritizes development interests and community interests by paying attention to justice for the community. pro contract implementation of land procurement still occurs frequently, even land procurement, lack of communication between the government and the community, so it is necessary to improve what is aimed at the public interest and land procurement can be fair to the community. The UUCK regulates land acquisition provisions, especially those relating to the definition of public interest and the implementation of land acquisition stages. This research is normative research, using conceptual, analytical and regulatory approaches. The conclusion from this problem is, the public interest is the interest of the nation, state and society. After the UUCK there were 4 substantive changes, namely public consultation, finalization of the status of land objects, direct implementation by the relevant agencies for objects measuring less than 5 hectares and the time period for implementing land acquisition.KEYWORDS: Land acquisition, UUCK, Public Interest

PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA GURU SEKOLAH MENENENGAH PERTAMA NEGERI (Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia) Mustari, Mustari; Sukmawati, Sukmawati; MS, Hadyan Hashfi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.62384

ABSTRAK: Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah persepsi guru terkait dengan perlindungan Kesehatan dan Keselamat Kerja bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Pelaksanaan perlindungan kesehatan dan kesemapatan kerja pada guru dalam menjalankan tugas profesinya di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi guru terkait dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan Kerja pada guru dalam menjalankan tugas profesinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket/ kuesioner kepada guru SMPN yang tergabung dalam kelompok MGMP PPKn. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden terkait dengan adanya aturan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya tergolong sedang. Persepsi guru terkait dengan perlunya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sangat baik dalam melaksanakan tugas profesinya, hanya saja bahwa perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja disekolah masih sangat terbatas, hanya dalam bentuk UKS. Oleh karena itu maka disekolah sangat diperlukan adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. (termasuk alat dan rambu-rambu yang harus ada dalam sekolah terkait dengan tindakan penyelamatan bagi jika terjadi musibah di sekolah.Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya perlu adanya kerjasama antara kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, karena hal itu merupakan keharusan dan tanggung jawab yang diamanahkan dalam undang-undang. KATA KUNCI : Perlindungan, Keselamatan Kerja, Kesehatan KerjaABSTRACT: The problem studied in this study is the perception of teachers related to the protection of Occupational Health and Safety for teachers in carrying out their professional duties. Implementation of health protection and job opportunities for teachers in carrying out their professional duties at school. The purpose of this study was to determine teacher perceptions related to the protection of occupational health and safety for teachers in carrying out their professional duties. To find out the implementation of occupational health and safety protection for teachers in carrying out their professional duties. The research method used is descriptive qualitative research. The research location is in Maros Regency. The data collection technique used is a questionnaire/questionnaire to private SMPN teachers who are members of the PPKn MGMP group. The results showed that the level of knowledge of respondents related to the existence of rules for protecting health and safety for teachers in carrying out their professional duties was classified as moderate. Teachers' perceptions related to the need for occupational health and safety protection are very good in carrying out their professional duties, it's just that the protection of occupational health and safety in schools is still very limited, only in the form of UKS. Therefore, it is very necessary in schools to protect occupational health and safety. (including tools and signs that must be present in schools related to rescue actions in the event of a disaster at school. Protection of occupational health and safety for teachers in carrying out their professional duties requires cooperation between school principals, school committees, education offices, because this is a necessity and responsibility mandated by law. KEYWORDS : Protection, Occupational Safety, Occupational Health

PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI TERHADAP ETIKA MORAL MANUSIA DARI OBJEK FILSAFAT AKSIOLOGI Ronaldi, Ronaldi; Andi, Emerentiana Tulak; Syukur, Muhammad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.59187

Sejak lahir manusia sudah diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan sebagai media yang menuntun manusia dalam berperilaku dan bertindak. Ilmu pengetahuan bisa memberikan dampak terhadap sikap etika, moral, spiritual, kecerdasan, kepintaran dan berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi peranan ilmu pengetahuan sangatlah besar dampaknya dan bisa dikatakan sebagai harta tertinggi manusia. Moral manusia berkaitan dengan tingkah laku hidup manusia dari berbagai pandangan hidup salah satunya adalah agama atau spiritual tertentu. Penyusunan jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah studi Pustaka, yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi bersumber dari Buku dan Jurnal yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan etika moral kemudian dianalisis dan dikutip sesuai dengan kaidah ilmiah. Nilai dapat dilihat dari hal-hal seperti baik dan buruk, indah dan tidak indah dan berbagai macam nilai yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. perkembangan ilmu pengetahuan seiring dan berada pada lintasan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan manusia diibaratkan dua sisi mata uang, ilmu pengetahuan menopang perkembangan peradaban manusia dan peradaban manusia menentukan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan. Etika dan moral manusia terlatak pada bagamaina manusia itu bisa menempatkan dirinya sesuai dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Perkembangan ilmu pengetahuan akan memberikan ancaman terhadap etika dan moral manusia. Dimana bahwa perkembangan ilmu pengetahuan akan lebih memudahkan manusia dalam mengakses dan mendapatkan segala sesuatunya.

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL Syah, Syawal Amirul; Said, Muhammad Fachri; Ramadhan, Muhammad Fauzi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.62862

Kejahatan penodaan agama dipandang dari sudut kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Demokratisasi yang telah melewati batas privat dalam diri setiap individu telah menjadikan penistaan agama sebagai sebuah dilema antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Menganalisis dan menjelaskan penerapan peraturan hukum dan undang-undang terkait penodaan agama melalui media sosial. (2) Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penodaan agama melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta lapangan yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian mencakup media sosial dan Polrestabes Kota Makassar. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer berupa hasil observasi langsung di lapangan, serta data sekunder berupa dokumen dan jurnal-jurnal ilmiah. Data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai aturan umum, serta Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus, telah dilaksanakan oleh penegak hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan sarana publik yang mempromosikan toleransi antar umat beragama berdasarkan Pancasila sebagai konstitusi negara secara serius dan bertahap.Disarankan agar pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi informasi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan penistaan agama melalui media online secara efisien dan efektif. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpikir dan berekspresi dengan baik dan benar. Pengawasan yang ketat dan edukasi yang tepat, diharapkan dapat mengurangi penodaan agama di media sosial dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

PERSPEKTIF PERAN FKPPI SEBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA Tengku Erwinsyahbana; Ramlan Ramlan; Muhammad Yusrizal
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.48514

Tulisan ini bertujuan menjelaskan formulasi kebijakan terkait peran FKPPI sebagai organisasi kemasyarakatan dan subjek pembangunan nasional. Jenis kajian ilmiah ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan data yang dianalisis adalah data sekunder melalui metode studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan tujuan FKPPI sebagai organisasi kemasyarakat, maka setiap pengurus dan anggota FKPPI perlu memainkan perannya sebagai subjek pembangunan, dengan cara: (1) meningkatkan iman dan taqwa; (2) meningkatan kesadaran kebangsaan; (3) menumbuhkan dan meningkatkan semangat pengabdian; (4) mendorong terciptanya perekonomian nasional sebagai usaha bersama; (5) mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang mandiri; (6) mendorong, mengembangkan dan meningkatkan terselenggaranya pendidikan, serta pelatihan ketenagakerjaan; (7) menciptakan, mempersiapkan dan meningkatkan kualitas untuk menjadi kader yang berdaya guna, serta berwawasan kebangsaan; dan (8) menjalin kerjasama dan menciptakan suasana kekeluargaan dengan sesama potensi Ormas. FKPPI adalah salah satu ORMAS di Indonesia, yang harus mendukung pelaksanaan kebijakan atau regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, dengan demikian perlu direkomendasikan bahwa FKPPI hendaknya dapat mengambil peran sebagai subjek pembangunan guna mewujudkan tujuan negara, selain tentunya harus berpedoman pula pada tujuan ORMAS yang disebutkan dalam UU ORMAS dan tujuan FKPPI yang telah ditentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI. This paper aims to explain policy formulations related to the role of FKPPI as a community organization and subject of national development. This type of scientific study is normative juridical, with a statutory approach, and the data analyzed is secondary data through the document study method, while data analysis is carried out qualitatively. The results of the analysis show that in order to realize the goals of the state and the objectives of FKPPI as a community organization, every board and member of FKPPI needs to play its role as a subject of development, by: (1) increasing faith and piety; (2) increasing national awareness; (3) cultivate and increase the spirit of devotion; (4) encourage the creation of the national economy as a joint effort; (5) develop an independent socio-economic order; (6) encouraging, developing and improving the implementation of education, as well as employment training; (7) creating, preparing and improving the quality to become effective cadres, as well as national-minded; and (8) establish cooperation and create a family atmosphere with fellow potential CSOs. FKPPI is one of the CSOs in Indonesia, which must support the implementation of policies or regulations that have been made by the government, thus it needs to be recommended that FKPPI should be able to take a role as a subject of development in order to realize state goals, besides of course it must also be guided by the objectives of CSOs mentioned in the Law on CSOs and the objectives of FKPPI that have been determined by the FKPPI Articles of Association and Bylaws.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Bakhtiar

Contact Email
supremasi@unm.ac.id

Phone
+6281354993337

Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Bakhtiar

Contact Email supremasi@unm.ac.id

Phone +6281354993337

Journal Mail Official supremasi@unm.ac.id

Editorial Address Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Bakhtiar

Contact Email
supremasi@unm.ac.id

Phone
+6281354993337

Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA