Garuda - Garba Rujukan Digital

PERSPEKTIF PERAN FKPPI SEBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA Tengku Erwinsyahbana; Ramlan Ramlan; Muhammad Yusrizal
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.48514

Tulisan ini bertujuan menjelaskan formulasi kebijakan terkait peran FKPPI sebagai organisasi kemasyarakatan dan subjek pembangunan nasional. Jenis kajian ilmiah ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan data yang dianalisis adalah data sekunder melalui metode studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan tujuan FKPPI sebagai organisasi kemasyarakat, maka setiap pengurus dan anggota FKPPI perlu memainkan perannya sebagai subjek pembangunan, dengan cara: (1) meningkatkan iman dan taqwa; (2) meningkatan kesadaran kebangsaan; (3) menumbuhkan dan meningkatkan semangat pengabdian; (4) mendorong terciptanya perekonomian nasional sebagai usaha bersama; (5) mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang mandiri; (6) mendorong, mengembangkan dan meningkatkan terselenggaranya pendidikan, serta pelatihan ketenagakerjaan; (7) menciptakan, mempersiapkan dan meningkatkan kualitas untuk menjadi kader yang berdaya guna, serta berwawasan kebangsaan; dan (8) menjalin kerjasama dan menciptakan suasana kekeluargaan dengan sesama potensi Ormas. FKPPI adalah salah satu ORMAS di Indonesia, yang harus mendukung pelaksanaan kebijakan atau regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, dengan demikian perlu direkomendasikan bahwa FKPPI hendaknya dapat mengambil peran sebagai subjek pembangunan guna mewujudkan tujuan negara, selain tentunya harus berpedoman pula pada tujuan ORMAS yang disebutkan dalam UU ORMAS dan tujuan FKPPI yang telah ditentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI. This paper aims to explain policy formulations related to the role of FKPPI as a community organization and subject of national development. This type of scientific study is normative juridical, with a statutory approach, and the data analyzed is secondary data through the document study method, while data analysis is carried out qualitatively. The results of the analysis show that in order to realize the goals of the state and the objectives of FKPPI as a community organization, every board and member of FKPPI needs to play its role as a subject of development, by: (1) increasing faith and piety; (2) increasing national awareness; (3) cultivate and increase the spirit of devotion; (4) encourage the creation of the national economy as a joint effort; (5) develop an independent socio-economic order; (6) encouraging, developing and improving the implementation of education, as well as employment training; (7) creating, preparing and improving the quality to become effective cadres, as well as national-minded; and (8) establish cooperation and create a family atmosphere with fellow potential CSOs. FKPPI is one of the CSOs in Indonesia, which must support the implementation of policies or regulations that have been made by the government, thus it needs to be recommended that FKPPI should be able to take a role as a subject of development in order to realize state goals, besides of course it must also be guided by the objectives of CSOs mentioned in the Law on CSOs and the objectives of FKPPI that have been determined by the FKPPI Articles of Association and Bylaws.

PENGARUH EFIKASI DIRI, KEMANDIRIAN BELAJAR, PERAN ORANG TUA, DAN TEMAN SEBAYA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA Tisan Tisan; Muh. Ihsan Said; Rahmatullah Rahmatullah; Nurjannah Nurjannah; Ratnah Ratnah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i2.50287

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana respon murid SMA Negeri 2 Enrekang terhadap nilai belajar ekonomi ditinjau dari self-efficacy, kemandirian belajar, partisipasi orang tua, dan pengaruh lingkungan teman. Teknik penelitian kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, survei, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, 86 murid SMA Negeri 2 Enrekang yang mengikuti mata pelajaran ekonomi berpartisipasi sebagai responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dilakukan.Temuan menunjukkan korelasi substansial antara nilai belajar muriddan tes yang diberikan secara bersamaan oleh empat variabel independen. Self-efficacy bagaimanapun hanya sedikit mempengaruhi nilai belajar murid. Sebaliknya, tiga variabel lainnya yaitu kemandirian belajar, peran orang tua, dan lingkungan teman memiliki dampak yang cukup besar.In order to better understand how students at SMA Negeri 2 Enrekang learn about economics, this study will examine the effects of self-efficacy, independent learning, parental participation, and peer influence. The quantitative research methodology includes the collection of data through observations, surveys, and documentation. In this study, all 86 of the SMA Negeri 2 Enrekang's economics students who took economics courses participated. In order to analyze the data, multiple linear regression was performed. The research showed a strong relationship between the four independent variables' assessments, which were given simultaneously, and the student learning outcomes. Although the other three factors learning independence, the involvement of parents, and peer influence have a significant impact, self-efficacy has a negligible impact on student learning outcomes.

KONFLIK TERHADAP KLAIM CHINA ATAS WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA UTARA Andi, Emerentiana Tulak; Husma, Husma; Suhaeb, Firdaus W; Idrus, Idham Irwansyah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.60920

Laut Natuna Utara, sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi Saksi bisu pergolakan maritim akibat klaim Nine-Dash Line oleh Tiongkok. Penelitian ini mengkaji keabsahan klaim tersebut berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 dan mengkaji sikap Indonesia dalam menghadapi klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan peraturan-undangan (statuependekatan), sejarah (pendekatan sejarah), dan studi kasus ( pendekatan kasus hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Nine-Dash Line Tiongkok atas Laut Natuna Utara bertentangan dan tidak relevan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Analisis hukum menunjukkan bahwa klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok melampaui batas wilayah yang ditentukan UNCLOS 1982, sehingga menimbulkan tumpang tindih wilayah seluas 50.000 km setara dengan Indonesia. Klaim ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum laut internasional, termasuk kedaulatan dan hak atas wilayah laut. Indonesia, dalam menangani klaim ini, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada konflik teritorial dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Sikap ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah dan hukum yang kuat, di mana Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang sah atas wilayah tersebut. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategi bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara, antara lain: Memperkuat dokumentasi dan verifikasi data terkait kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, Meningkatkan patroli maritim di Laut Natuna Utara untuk menjaga keamanan wilayah.;Melakukan diplomasi maritim yang proaktif dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional untuk membangun aliansi dalam melawan klaim ilegal Tiongkok;Memperkuat penegakan hukum maritim untuk menindak tegas pelanggaran batas wilayah oleh pihak asing;Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga perlindungan maritim Indonesia .Konflik maritim di Laut Natuna Utara merupakan isu yang kompleks dan krusial bagi Indonesia. Upaya diplomasi, penegakan hukum, dan edukasi publik yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah maritimnya.Kata Kunci: Cina; Laut Natuna Utara; Sembilan Garis Putus-PutusLaut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau menjadi Saksi bisu gejolak maritim akibat klaim Nine Dash Line yang dilakukan Tiongkok. Penelitian ini mengkaji keabsahan klaim berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 dan mendalami sikap Indonesia dalam menghadapi klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan hukum-undangan, sejarah, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa klaim Sembilan Garis Putus Tiongkok atas Laut Natuna Utara bertentangan dan tidak relevan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Analisa hukum menunjukkan bahwa klaim Sembilan Garis Putus Tiongkok melebihi batas teritorial yang ditetapkan UNCLOS 1982 sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih wilayah. sekitar 50.000 kilometer persegi dengan Indonesia. Klaim ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum maritim internasional, termasuk kedaulatan dan hak maritim. Indonesia dalam menyikapi klaim tersebut dengan tegas menegaskan tidak ada konflik teritorial dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Pendirian ini didasarkan pada bukti sejarah dan hukum yang kuat, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yang sah atas wilayah tersebut. Kajian ini merekomendasikan beberapa langkah strategi bagi Indonesia untuk memperkuat posisi terhadap klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara, antara lain: memperkuat dokumentasi dan verifikasi data terkait aset dan hak aset Indonesia di Laut Natuna Utara; meningkatkan patroli maritim di Laut Natuna Utara untuk menjaga kedaulatan wilayah; terlibat dalam diplomasi maritim yang proaktif dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional untuk membangun kerangka melawan klaim ilegal Tiongkok; memperkuat penegakan hukum maritim untuk mengatasi secara tegas pelanggaran batas wilayah yang dilakukan pihak asing; dan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian maritim Indonesia. Konflik maritim di Laut Natuna Utara merupakan permasalahan yang kompleks dan krusial bagi Indonesia. Upaya diplomasi, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga kedaulatan dan hak kedaulatan Indonesia di wilayah maritimnya.Kata Kunci: Cina; Laut Natuna Utara; Sembilan Garis Putus-Putus

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID 19 Abdhika Salafi Wahid; Ronaldi Ronaldi; Idham Irwansyah Idrus; Firdaus W Suhaeb
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.60856

Kemampuan suatu negara untuk bersaing secara internasional sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonominya. Pelaku usaha UMKM merupakan salah satu kekuatan utama di belakang dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendapatan PDB Indonesia dan prospek lapangan kerja akan meningkat berkat UMKM di negara ini. Namun karena ketidakstabilan akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan perputaran pendapatan para pelaku UMKM di Indonesia, stabilitas perekonomian menjadi terganggu. Agar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia pulih dari pandemi Covid-19 bahkan melampaui keberhasilan sebelumnya, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus memperhatikan, mendukung, dan memberikan arah kebijakan yang tepat bagi peningkatan UMKM di Indonesia. . Dengan tetap berpegang pada standar ilmiah, pendekatan penulisan memanfaatkan studi literatur dengan meneliti jurnal dan website yang dikaitkan dengan judul artikel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dan mengetahui sejauh mana kontribusi pelaku UMKM di Indonesia terhadap pemulihan perekonomian negara pasca pandemi Covid-19.

EKSISTENSI DUIT PENGIKAT DALAM MENCEGAH PEMBATALAN KHITBAH Suriadi Suriadi; Syarifuddin Syarifuddin; Ali Murtadho Emzaed
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i2.50736

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi duit pengikat yang diberikan pada saat prosesi peminangan jika ditinjau dari perspektif urf dan maslahah, dan bagaimana peran duit pengikat beserta sanksi yang menyertainya dalam mencegah pembatalan khitbah di Desa Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. Hasil penelitian menunjukan pada masyarakat di Desa Bangkuang pemberian duit pengikat beserta syarat dan sanksi yang terdapat di dalamnya menjadi sebuah upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadinya suatu pembatalan peminangan yang dapat menyakiti berbagai pihak yang terlibat, dan juga sebagai upaya menjaga hak-hak kedua belah pihak agar terhindar dari sikap yang dapat merugikan apabila ternyata nantinya terjadi sebuah pembatalan peminangan. Melihat daripada pelaksanaan adat di masyarakat memiliki fungsi agar tercapainya kemaslahatan dan menolak kemudaratan, sehingga dalam hukum Islam memandang selama adat termasuk urf shahih sebab tidak bertentangan dengan dalil syara dan mendatangkan sebuah kemaslahatan bagi mereka yang melaksanakannya maka hukumnya adalah boleh untuk dilaksanakan.

SMART CITY: MODELING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH Andika Wahyudi Gani; Bakhtiar Bakhtiar; Muhammad Luthfi Siraj
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.63144

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengembangan sistem layanan di Kota Makassar berbasis smart city sebagai wujud pelayanan yang efektif dan adaptif. Metode penelitian yang digunakan ialah berjenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan policy. Penelitian ini diokasikan di Kota Makassar dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data digunakan model interaktif kualitatif. Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting bagi pemerintah Kota Makasar sebagai pengambil kebijakan terpusat untuk melakukan pengkajian analisis serta evaluasi dari berbagai model program yang telah diinovasikan untuk merekontrusialiasi pembangunan lingkungan bersih, pelayanan dan juga pereknomian masyarakat Makassar. Hasil penelitian model kebijakan Kota Tanpa Kumuh di Kota Makassar sebagai upaya dalam mewjudkan Kota Smart City dinilai terimplementasi kurang baik, hal ini ditandari Kondisi lingkungan kurang baik, hal tersebut dari segi fisik, adanya capaian dalam pengurangan kawasan kumuh diberbagai kelurahan seperti yang kawasan yang cukup kumuh yaitu daerah Pannampu. Faktor yang menjadi penghambat implementasi program kotaku kelurahan di Makassar yaitu adanya ego sektoral masyarakat yang ingin menjadikan daerahnya sebagai titik pelaksanaan kegiatan. Selain itu, ada masyarakat yang merasa dilibatkan atau tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program kotaku. Hal ini dikarenakan, masyarakat yang merasa tidak dilibatkan tidak berusaha untuk mengikuti perkembangan program kotaku mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program kotaku.

TINJAUAN KELEMBAGAAN KOMNAS HAM SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HAM DI INDONESIA Anisa, Nisa; Yuliana, Aliza; Yohanista, Maria
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.60696

Komnas HAM merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, kemudian tugas dan fungsinya ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Komnas HAM dengan menggunakan tinjauan kelembagaan, mengenai apakah Komnas HAM telah menjalankan tugas dan fungsinya yang diamanatkan sebagai lembaga penegak HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan peraturan hukum yang menjadi dasar pembentukan Komnas HAM, Hasil penelitiannya, Komnas HAM belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, karena kewenangan yang diberikan kepada Komnas HAM masih belum memadai untuk menjangkau para pelanggar HAM, khususnya yang melibatkan pejabat negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui legislasi untuk memperkuat Komnas HAM.

PERAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 (KASUS DI SMAN 3 BARRU) Sari, Futri; Rifdan, Rifdan; Najamuddin, Najamuddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.63418

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) orientasi politik siswa SMAN 3 Barru mengenai pemahaman dan persiapan dalam memilih calon presiden. (2) pemahaman pemilih pemula terhadap media sosial Instagram. (3) kendala yang di hadapi oleh pemilih pemula terhadap penggunaan media sosial Instagram dalam partisipasi politik. (4) peran media sosial Instagram terhadap orientasi politik pemilih pemula siswa SMAN 3 Barru pada pemilu 2024. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu venomologi dimana pendekatan ini merupakan usaha untuk mengungkap fakta mengenai apa saja alasan dari para siswa dalam memilih kanidat tersebut, apa yang melatarbelakangi para pemilih pemula menentukan pilihannya. Adapun prosuder pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi Teknik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) orientasi politik siswa sman 3 barru mengenai pemahaman dan persiapan dalam memilih calon presiden terdiri dari beberapa poin penting yakni: edukasi politik, mengakses informasi. (2 Pemahaman siswa siswi SMAN 3 Barru mengenai media sosial Instagram cukup beragam. Salah satunya pemilih pemula memahami bahwa media sosial Instagram merupakan salah satu sumber dalam memperoleh beragam informasi. yakni informasi politik yang terdapat didalamnya. (3) Kendala yang di hadapi oleh pemilih pemula terhadap penggunaan media sosial Instagram dalam partisipasi politik yakni disinformasi dan hoax, kurangnya kredibilitas sumber, kurangnya partisipasi aktif. (4) Peran Instagram terhadap orientasi politik pemilih pemula cukup besar/cukup efektif. Instagram sebagai platform media sosial yang sangat populer, memiliki potensi untuk memengaruhi pemikiran, pandangan, dan orientasi politik pemilik akun Instagram, termasuk pemilih pemula.

ANALISISI FAKTOR PENYEBAB GUGAT CERAI DI KOTA MAKASSAR (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar) Sudirman, Muh.; Umar, Firman; Suyitno, Imam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.67150

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis data. Fokusnya meliputi: 1) hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama lantai 1 Makassar, dan 2) sudut pandang hakim ketika mengadili perkara perceraian di pengadilan yang sama. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang proses pengambilan keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam perkara perceraian. Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Pemrosesan data melibatkan beberapa langkah: meninjau (mengedit) data, memberi label (mengkodekan), restrukturisasi, dan mengatur informasi. Analisisnya mengikuti pendekatan sistematis yang meliputi: 1) reduksi data, 2) pemeriksaan data (penyajian), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) alasan utama seorang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar adalah karena perselisihan dan konflik yang sedang berlangsung. Konflik tersebut mungkin timbul karena berbagai faktor, antara lain perjudian, masalah keuangan, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, dan kepentingan pribadi lainnya yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. 2) Dalam perkara bernomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mks, 1791/Pdt.G/2024/PA.Mks, dan 1875/Pdt.G/2024/PA.Mks, pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan pihak ketiga mencakup aspek filosofis, yuridis, dan non-yuridis (meta-yuridis), meliputi dimensi psikologis, sosiologis, dan etika. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim didasarkan pada konsep shiqaq yang menjadi landasan hukum mendasar dalam mengambil keputusan dalam perkara perceraian. Setelah menelaah secara mendalam fakta-fakta hukum yang dipaparkan dalam persidangan, majelis hakim mengambil keputusan atas hal tersebut.

PERAN STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) ATAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK Astuti, Dinar; Haris, Hasnawi; Herman, Herman; Najamuddin, Najamuddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.63886

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan memperoleh data tentang bentuk peran strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar atas korban kekerasan seksual pada anak. 2) Mengetahui dan memperoleh data tentang upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar atas korban kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitastif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah peran strategis yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk peran strategis yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Pserempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar atas korban kekerasan seksual ialah adanya layanan Pengaduan Masyarakat yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, Penjangkauan Korban dilakukan sebagai upaya tindak lanjut utnuk melindungi dan menyelamatkan korban yang beresiko karena mengalami kesulitan dalam mengakses layanan di UPTD PPA Kota Makassar, Pengelolaan Kasus untuk menindaklanjuti tindakan apa yangs sesuai dengan kebutuhan layanan yang akan diterima oleh korban, Penampungan Sementara memberikan akses perlindungan sementara terhadap korban agar terhindar dari kemaungkinan yang akan membahayakan diri dan nyawa korban, Mediasi tidak diberikan layanan untuk pelaku maupun korban oleh pihak UPTD PPA Kota Makassar karena dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap korban, Pendampingan Korban diberikan kepada individu yang menjadi korban untuk membantu mereka pulih dan mendapatkan dukungan yang mereka perlukan, ditambah dengan Rekomandasi nikah (untuk anak dibawah umur) diberikan kepada anak yang memang betul-betul membutuhkan dengan proses yang panjang dan rumit. 2) Upaya yang dilakuakn oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar atas korban kekerasan seksual pada anak yaitu upaya prefentif melalui kegiatan Sosialisasi,dan Seminar. Serta upaya represif melalui intervensi mengawal proses hukum, memberikan layanan konseling dan rehabilitasi, serta melakukan advokasi dan sosialisasi di Masyarakat agar tercita lingkungan yang lebih aman untuk anak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Bakhtiar

Contact Email
supremasi@unm.ac.id

Phone
+6281354993337

Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Bakhtiar

Contact Email supremasi@unm.ac.id

Phone +6281354993337

Journal Mail Official supremasi@unm.ac.id

Editorial Address Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Bakhtiar

Contact Email
supremasi@unm.ac.id

Phone
+6281354993337

Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA