cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 260 Documents
 18   19   20   21   22 
PENERAPAN NORMA KESOPANAN DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI MADRASAH ALIYAH Bahtiar, Nur Lita; Kasmawati, Andi; Mustaring, Mustaring; Najamuddin, Najamuddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.64939

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Strategi yang dilakukan dalam menerapkan norma kesopanan melalui pembelajaran PPKn, (2) Faktor yang dapat mempengaruhi penerapan norma kesopanan dalam pembelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dicek keabsahaannya dengan menggunakan analisis data dengan teknik triangulasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Strategi yang dilakukan dalam menerapkan norma kesopanan melalui pembelajaran PPKn, terdapat strategi yang diterapkan oleh guru PPKn yakni: pembinaan, penyampaian nasihat, keteladanan, pembiasaan, pengawasan dan teguran. (2) faktor yang dapat berperan dalam penerapan norma kesopanan dalam pembelajaran PPKn, yakni karakter dan kepribadiaan siswa yang berbeda-beda, didikan orang tua, lingkungan bergaul, kebijakan sekolah yang mewajibkan perilaku sopan kepada siswa dan komitmen guru mata pelajaran lain yang membantu guru PPKn untuk selalu mengingatkan norma kesopanan pada siswa. Kata Kunci : Penerapan Norma Kesopanan, Pembelajaran PPKn Abstract: Instilling Politeness Norms in Civics Learning at Madrasah Aliyah. Makassar State University Postgraduate Program Social Sciences Education Study Program, Legal and Citizenship Education Specialty. Makassar State University Postgraduate Program. Supervised by Mrs. Andi Kasmawati, as supervisor I and Mr. Mustaring as supervisor II.This research aims to determine (1) the strategies used in instilling politeness norms through PPKn learning, (2) Factors that can influence the instilling of politeness norms in PPKn learning. This research uses a qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data obtained from the results of this research were processed using data analysis with triangulation techniques. The results of this research show that: (1) The strategies used in instilling politeness norms through PPKn learning, there are strategies implemented by PPKn teachers, namely: coaching, giving advice, example, habituation, supervision and reprimand. (2) factors that can play a role in implementing politeness norms in PPKn learning, namely the different characters and personalities of students, parental upbringing, social environment, school policies that require polite behavior towards students and the commitment of other subject teachers who help PPKn teachers to always remind students of the norms of politeness. Keywords: Application of Politeness Norms, Civics Learning 
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH Umar, Firman; Amin, Muhammad; Agus, Andi Aco
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.61369

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kewenangan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan bersih di Desa Pattallassang, Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum dan empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya anggaran desa, struktur birokrasi, dan partisipasi masyarakat mempengaruhi implementasi kewenangan kepala desa. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran desa yang transparan, struktur birokrasi yang efektif, dan partisipasi masyarakat yang aktif untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Simpulannya, keterlibatan aktif masyarakat dan pengelolaan anggaran yang baik sangat penting dalam mencapai pemerintahan desa yang bersih dan efektif.
IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE Siraj, Muhammad Luthfi; Aslinda, Aslinda; Syarifuddin, Syarifuddin; Seppa, Yusi Irensi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.68746

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bone, dengan fokus pada aspek komunikasi, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pejabat di Disdukcapil, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government telah berjalan dengan cukup baik dalam memfasilitasi layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP elektronik, akta kelahiran, dan akta kematian. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ada, khususnya dalam aspek komunikasi baik internal maupun eksternal, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang menangani layanan berbasis teknologi. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik analisis digunakan model interaktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Aspek pertama yang dianalisis adalah komunikasi eksternal antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun Disdukcapil telah melakukan upaya sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, masih terdapat hambatan dalam adopsi e-Government di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan di kalangan generasi yang lebih tua. Hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman dan rasa nyaman masyarakat terhadap teknologi baru. Dari sisi komunikasi internal, meskipun pegawai di Disdukcapil sudah memiliki kemampuan dasar untuk mengoperasikan sistem, tidak ada pelatihan formal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga berpotensi menghambat pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan teknologi. Aspek kedua yang menjadi fokus penelitian adalah sumber daya manusia. Meskipun Disdukcapil memiliki pegawai yang menangani layanan berbasis elektronik, pengembangan SDM secara formal belum dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyediakan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan pegawai dalam mengelola sistem digital.  Di sisi lain, dari segi sumber daya finansial, Disdukcapil telah mengalokasikan anggaran sekitar yang tergolong cukup besar dari anggaran pemerintah daerah untuk mendukung implementasi e-Government. Meskipun demikian, tantangan terkait keberlanjutan pembiayaan dan pengembangan infrastruktur teknologi masih perlu diperhatikan, mengingat kebutuhan akan sistem yang lebih canggih dan aman.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 Bakhtiar, Bakhtiar; Mustaring, Mustaring; Muis, Nurhasni
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.68839

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Informan penelitian dari unsur komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur dan siswa SMA Negeri 4 Luwu Timur yang telah berumur 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur dipengaruhi oleh faktor literasi politik, pengaruh media sosial, sosialisasi politik, kepercayaan terhadap institusi pemilu, dan akses informasi. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam memahami perilaku politik pemilih muda dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi muda pada pemilu mendatang dan Kabupaten Luwu Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
TRANSPARANSI AUDIT PAJAK TERHADAP KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK Mustari, Mustari; Hashfi, Hadyan; Desinta, Besse
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71138

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kepercayaan wajib pajak dalam sistem perpajakan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan penelitian normative, yang dimaksud untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian ini deskriptif sebab dalam penelitian ini data yang disajikan akan dipaparkan secara jelas dan pada akhir penjelasan akan ditarik hasil akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi audit pajak adalah salah satu elemen penting dalam membangun kepercayaan wajib terhadap sistem perpajakan suatu negara. Transparansi ini mengacu informasi mengenai proses, kriteria dan hasil audit pajak disampaikan secara terbuka, jelas, dan dapat dipahami oleh wajib pajak. Jadi secara simultan transparansi pajak ini meningkatkan kepecayaan wajib pajak dan kemudian akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak.
KONSEP AMANAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH: IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU PEJABAT EKSEKUTIF Haras Rasyid, Muh.; Sudirman, Muh.; Herawaty, Andi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71128

Abstract

Tema sentral dari tulisan ini adalah konsep amanah. Dengan kajian pendekatan sosial politik dan agama, dihubungkan pembahasannya dengan menekankan pada persoalan prilaku para oknum yang memangku jabatan dalam pemerintahan formal. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendalami bagaimana seorang pejabat mempraktikan konsep atau prinsip amanah dalam melaksanakan tugasnya. Sebab dalam mencermati prilaku pejabat khususnya di Indonesia saat ini,  sudah bukan rahasia lagi tidak sedikit pejabat dan yang bermitra dengannya terjerat oleh pelanggaran hukum, utamanya tindak pidana korupsi atau KKN. Konsep amanah dalam Islam, sangat dianjurkan bahkan wajib untuk diterapkan oleh siapapun pejabat atau pemimpin pada setiap tingkatan. Karena konsep ini asasnya adalah anugrah Allah swt. yang diamanahkan kepada manusia untuk dijalankan  sebagai pedoman yang sangat  esensi dalam mengarahkan hati, pikiran dan perbuatan para pejabat agar  berprilaku baik dan tidak ada niat untuk melakukan tindakan tercela, baik dilihat dari sudut pandang hukum negara maupun dari segi agama, sehingga mendorong terwujudnya “baldatun tayyibatu wa rabbun gafur”
PENCEGAHAN KEKERASAN MELALUI PEMENUHAN HAK ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN Heri, Ririn Nurfaathirany; Aswan, Muhammad; Junaeda, Siti; Tahir, Heri; Amri, Muhammad; Suliana, Andi; Azhari, Yudhistira
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.71674

Abstract

Anak bayak terlibat dalam tindak kekerasan, lingkungan sekolah yang terdiri dari anak, guru/pegawai, dan pihak lain yang terlibat dalam interaksi sehari-hari di sekolah memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, gabungan antara penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman pihak sekolah terhadap hak anak belum maksimal. Pemahaman anak terhadap tindak kekerasan dalam dunia pendidikan juga belum dipahami sepenuhnya. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan di Kota Makassar adalah dengan melakukan koordinasi secara berkala antara pihak terkait baik dalam interaksi formal maupun informal.
INTEGRASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DENGAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL Manda, Darman; Darmayanti, Dyan Paramitha; Arifin, Iqbal
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.67940

Abstract

Penelitian ini mengkaji integrasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan kearifan lokal dalam pendidikan multikultural di Polewali Mandar, daerah kaya budaya. Tujuan utama adalah menumbuhkan toleransi, penghormatan keberagaman, dan kebanggaan identitas lokal sesuai nilai Pancasila. Pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis melibatkan 16 informan: delapan guru, empat siswa, dan empat orang tua dari lima sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur. Hasil menunjukkan integrasi P5 melalui tradisi lokal seperti Sayyang Pattu’du (kuda menari) dan Mapande Banua (ritual membangun rumah) memperkaya pembelajaran dengan menghubungkan nilai Pancasila dan budaya lokal. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, pelatihan guru yang kurang, dan variasi pemahaman siswa terhadap budaya lokal, integrasi ini berdampak positif pada karakter siswa. Siswa lebih menghargai keberagaman budaya, memiliki identitas nasional yang kuat, dan keterampilan sosial yang meningkat. Guru dan orang tua melaporkan keterlibatan siswa yang lebih tinggi serta kebanggaan terhadap warisan budaya. Penelitian menekankan perlunya dukungan lebih, seperti pengembangan sumber daya lokal, pelatihan guru, dan keterlibatan orang tua. Penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dan membandingkan praktik di wilayah lain guna menemukan pendekatan terbaik integrasi kearifan lokal dalam pendidikan multikultural. Integrasi ini memperkuat karakter siswa dan identitas budaya Indsnesia di era global.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN KONTRAK STANDAR PERBANKAN MENURUT HUKUM PERJANJIAN KAITANNYA DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Husain, Raja; Tahir, Heri; Haris, Hasnawi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.70958

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan kontrak standar dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, (2) Untuk mengetahuai bagaimana bentuk keterlibatan nasabah dalam perjanjian kredit bank, (3) Untuk mengetahui bagaimana aspek perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penggunaan kontrak standar perbankan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kontrak standar yang digunakan pada perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sah dan berlaku menurut hukum. (2) Keterlibatan nasabah dalam proses perjanjian kredit dimulai dari tahap pra kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual. (3) Aspek perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penggunaan kontrak standar pada perjanjian kredit terbagi atas perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (preventif) dan perlindungan hukum yang bersifat penindakan (represif) dalam bentuk litigasi dan non litigasi.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA PADA ANAK PENGGUNA NARKOTIKA Rahma, Nediyan Fania; Siswanto, Heni; Fatonah, Rini
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.72554

Abstract

Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk bahwa UU Narkotika mengatur ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi pecandu narkoba dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103, terkait dengan Pasal 127 UU Narkotika. Terdakwa Rey Firansyah terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika” dan divonis 10 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung Dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan berguna kabupaten Pesawaran. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pemenuhan keadilan substantif pidana penjara terhadap anak pelaku pengguna narkotika dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk adalah Hakim dalam memberikan sebuah keputusan terhadap anak yang menggunakan narkotika harus mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat bagaimana pengaruh anak tersebut dikehidupan selanjutnya. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlidungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlidungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus

Page 20 of 26 | Total Record : 260

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue