cover
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles 260 Documents
Analisis Pengaruh Edukasi Terhadap Pengetahuan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Amar, Muh.; Kasmawati, Andi; Suyitno, Imam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.63503

Abstract

Edukasi adalah proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan konsep kepada seseorang, kelompok atau komunitas dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan perkembangan individu yang melibatkan berbagai metode seperti pengajaran, pelatihan, pembelajaran, untuk memberikan wawasan dan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang menggunakan jenis eksperimen semu (quasi eksperiment) dengan metode yang menggunakan satu kelompok perlakuan dan tidak menggunakan kelompok kontrol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh edukasi terhadap pengetahuan masyarakat nelayan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang berjumlah 26 nelayan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan tes serta dokumentasi pendukung dalam penelitian ini. Observasi terdiri dari observasi aktivitas nelayan dan tes terdiri dari pretest yang diberikan sebelum pelaksanaan edukasi dan posttest yang diberikan setelah pelaksanaan edukasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan uji Annova. Berdasarkan hasil analisis data dan uji Annova yang diolah menggunakan SPSS for windows diperoleh nilai rata-rata pengetahuan masyarakat nelayan di Kelurahan Untia setelah  pelaksanaan edukasi lebih tinggi dibanding sebelum pelaksanaan edukasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi terdapat pengaruh yang positif terhadap pengetahuan masyatakat nelayan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 dan jika dibandingkan dengan taraf signifikan (=0,05), maka dapat disimpulkan bahwa rumusan hipotesis pengaruh edukasi terhadap pengetahuan adalah H0 ditolak, H1 diterima. Jadi, terdapat pengaruh edukasi terhadap pengetahuan masyarakat nelayan.                Kata Kunci: Masyarakat Nelayan, Edukasi dan Pengetahuan
PENERAPAN TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL AND CONTEN KNOWLEDGE (TPACK) OLEH GURU PENDIDIKAN PANCASILA DI MADRASAH TSANAWIYAH Shaleha, Mar'ah; Suyitno, Imam; Mustari, Mustari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.63881

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan TPACK oleh guru Pendidikan Pancasila di MTs Negeri Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki pemahaman tentang Teknologi (TK) berupa pengetahuan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak teknologi. Pada dimensi Pedagogical Knowledge (PK), guru menunjukkan kemampuan dalam perencanaan pembelajaran serta dalam menyelesaikan permasalahan kesulitan belajar. Namun, pada dimensi Content Knowledge (CK), guru masing-masing menghadapi kesulitan dalam materi tertentu. Untuk dimensi Technological Pedagogical Knowledge (TPK), penelitian ini menemukan bahwa belum semua guru dapat memanfaatkan media pembelajaran secara optimal untuk mendukung proses pedagogi. Pada dimensi Pedagogical Content Knowledge (PCK), terdapat salah satu guru yang belum dapat menjelaskan alasan penggunaan metode tertentu untuk materi yang berbeda. Sedangkan pada dimensi Technological Content Knowledge (TCK), guru yang memiliki pemahaman mengenai aplikasi pembelajaran yang beragam dapat menyajikan materi secara lebih inovatif. Secara keseluruhan, belum semua guru Pendidikan Pancasila di MTs Negeri Gowa dapat menerapkan TPACK dengan maksimal.
OOPTIMALISASI SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 17 MAKASSAR: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN Salwia, Salwia; Nurlela, Nurlela; Hidayat, Ahmad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.66204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari diterapkannya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru terhadap kualitas pendidikan di SMAN 17 Makassar. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian terdiri dari guru dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi telah berjalan optimal, terdapat penurunan signifikan dalam kualitas pedidikan terutama dalam aspek prestasi, karakter, dan moralitas. Peserta didik yang diterima melalui sistem ini cenderung memiliki kemampuan kognitif dan motivasi belajar rendah sehingga menyulitkan guru dalam proses pembelajaran. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah mengimplementasikan kelas kejuruan di bidang kedokteran, kedinasan, dan bidang lainnya dengan harapan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan daya saing sekolah.
INTEGRASI KARAKTER (BERIMAN, BERTAKWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, DAN BERAKHLAK MULIA) PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI SMP NEGERi 26 MAKASSAR Fitriani, Fitriani; Suyitno, Imam; Bakhtiar, Bakhtiar; Najamuddin, Najamuddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.64995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana wujud integrasi pendidikan karakter beriman, bertaqwa terhadp tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan asesmen perilaku peserta didik dalam pembelajaran pendidikan pancasila di SMP Negeri 26 makassar. Peserta didik, kepala sekolah, wakasek kesiswaan, wakasek humas, wakasek kuruikulum, guru BK, guru pendidikan pancasila, guru agama, wali kelas, guru mapel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Integrasi karakter beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan pancasila yaitu: Religius, Saling menghargai, Kekeluargaan, dan Gotong-royong. Asesmen perilaku peserta didik sebagai  perwujudan karakter ini (terhadap indikator : akhlak agama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara) pergerakannya berada pada kategori “Sedang” hingga “Baik Sekali”
PENERAPAN LITERASI KEPADA ANAK NELAYAN MELALUI PERPUSTAKAAN KELILING Salim, Agus; Sailan, Manan; Sudirman, Muh.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.60834

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peranan perpustakaan keliling dalam meningkatkan minat baca anak nelayan di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. (2) faktor pendukung dan penghambat minat baca kepada anak nelayan melalui perpustakaan keliling di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan kualitatif terhadap Penerapan Literasi Kepada Anak Nelayan Melalui Perpustakaan Keliling di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peranan perpustakaan keliling dalam meningkatkan minat baca Anak Nelayan adalah sebagai penyedia bahan informasi, sebagai fasiliator dalam rangka mengembangkan minat baca, serta memberikan manfaat terhadap anak nelayan. (2) faktor pendukung dan penghambat minat baca kepada anak nelayan yaitu: faktor pendukung: tersedianya buku sebagai bahan bacaan, adanya anak nelayan sebagai sasaran perpustakaan keliling, ikut sertanya Pemerintah setempat, dan orang tua dari anak nelayan. Adapun Faktor Penghambat: buku bahan bacaan tidak terbaru, serta anak yang lebih memilih bermain game daripada membaca buku menurut anak nelayan membaca itu membosankan. Kata Kunci: 
KEDUDUKAN DAN HAK KREDITUR DALAM PROSES PKPU PASCA PUTUSAN PENGADILAN Hanafie, Nurharsya Khaer; Firmansyah, Firmansyah; Akmasari, Nanda Mayada; Fortuna, Dewi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.66451

Abstract

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism that allows debtors to restructure based on approval from creditors. based on the Bankruptcy Law and PKPU, provides legal protection to creditors during the debt restructuring process. This article examines in depth the position and rights of creditors during the PKPU process and after the court decision. The research method uses a normative juridical approach to provide descriptive descriptions based on legal literature, statutory regulations and related court decisions. The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis of legal literature, legislation, and related court decisions. The research findings show that creditors have significant rights in the PKPU process, including the right to file a PKPU petition, the right to vote in creditor meetings, and the right to receive payments according to the agreed-upon settlement plan. Additionally, creditors have the right to demand the implementation of the settlement plan or receive a portion of the proceeds from the liquidation of the debtor's assets in the event of bankruptcy. However, the exercise of these rights often faces various challenges, such as delays in court proceedings, lack of transparency in the execution of the settlement plan, and legal uncertainties that may disadvantage creditors. The research concludes that although creditors' rights are clearly outlined in the law, practical implementation still shows gaps between theory and practice. Efforts are needed to enhance the efficiency of court processes and transparency in the execution of settlement plans to ensure optimal protection for creditors. Recommendations include improving the capacity of human resources in judicial institutions, implementing information technology to expedite administrative processes, and increasing oversight of settlement plan implementation. This article aims to contribute to the understanding and handling of issues related to the position and rights of creditors in the PKPU process, and serve as a reference for legal practitioners, academics, and stakeholders in the field of bankruptcy law and PKPU in Indonesia.
TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI DUNIA PEKERJAAN Syam, Eka Pratiwi; Masliana, Masliana; Suhaeb, Firdaus W; Idrus, Idham Irwansyah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.60928

Abstract

Tantangan dan peluang kesetaraan gender di dunia pekerjaan menjadi fokus utama dalam era kontemporer ini. Meskipun kemajuan telah terjadi, kesenjangan gender tetap menjadi isu relevan dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang kesetaraan gender di tempat kerja serta menganalisis dampak globalisasi dan teknologi terhadap isu ini. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa perusahaan multinasional dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan inklusif yang diterapkan, diskriminasi dan stereotip gender masih menjadi hambatan signifikan. Pembahasan mengungkapkan bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan dampak ganda: di satu sisi, mereka membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih inklusif; di sisi lain, mereka juga memperkuat beberapa bentuk diskriminasi berbasis gender. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kebijakan inklusif, pelatihan kesadaran gender, dan peningkatan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan ini, kesetaraan gender di tempat kerja dapat menjadi kenyataan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
URGENSI DAN IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMOHON INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL Darwance, Darwance; Sari, Rafiqa; Ramadhani, Tiara
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.66642

Abstract

Indonesia memiliki keberagaman hayati, salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis yang berbeda, dan ini mengindikasikan banyak komoditas atau produk potensi indikasi geografis yang berpotensi untuk dilindungi. Dengan potensi yang dimiliki, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan indikasi geografis yang memadai. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon indikasi geografis diperluas meliputi di antaranya adalah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota, sebaliknya menghapus kelompok konsumen sebagai pemohon. Dijadikannya pemerintah daerah sebagai salah satu pihak yang dapat berperan sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis, tentu didasari dengan dasar dan pertimbangan. Di lain sisi, diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon, ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah indikasi terdaftar di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan dari sebelum diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah, sampai diberikannya kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dan implikasi diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai pemohon dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, sumber data berupa undang-undang sebagai bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder yang terdiri berupa undang-undang, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa naskah akademik, risalah rapat, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan data indikasi geografis yang terdaftar di DJKI, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, diberikannya kewenangan ini urgensinya adalah masyarakat lokal perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah agar lebih mudah mendaftarkan indikasi geografis sehingga jumlah indikasi geografis yang terdaftar meningkat pula. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada, tujuan pemberian kewenangan ini belum tercapai, meskipun hal ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif hukum masyarakat mulai terbangun ditandai dengan banyaknya indikasi geografis yang diajukan oleh masyarakat secara kolektif melalui MPIG.
KREATIVITAS GURU IPS DALAM INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL BUGIS PADA PEMBELAJARAN IPS Hasni, Hasni; Jumadi, Jumadi; Najamuddin, Najamuddin; Supriatna, Nana; Sapriya, Sapriya; Holilah, Mina
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.65965

Abstract

Teacher creativity in teaching character education values is very important, especially in local contexts that are rich in cultural wisdom. This study aims to determine the creativity of social studies teachers in integrating character education values based on Bugis local wisdom into learning. This type of research uses a qualitative approach with a case study method at SMP Negeri 2 Makassar. Data were collected through observation, in-depth interviews with social studies teachers, and document analysis related to learning based on Bugis local wisdom. The data source comes from SMP Negeri 2 Makassar which has a Bugis cultural background. The results showed that the creativity of social studies teachers in integrating character education values based on Bugis local wisdom into social studies learning is to use a variety of creative methods, such as the use of Bugis folklore, traditional simulations, research projects on local culture, the use of digital visual media, environmental contextual learning, and developing character attitudes and behaviors proved effective in this study. The conclusion is that social studies teachers play a key role in internalizing Bugis local wisdom values into learning. Therefore, it is important for schools and the government to continue to support the development of teachers' creativity in integrating local wisdom into the curriculum
MENGGALI AKAR PENYEBAB STUNTING DI INDONESIA Bakhtiar, Asri Ainun; Azzahra, Nindya Aulia; Idrus, Idham Irwansyah; Suhaeb, Firdaus W
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.60897

Abstract

Permasalahan stunting di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius. Tulisan ini membahas akar penyebab stunting di Indonesia dan memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama stunting dan mengusulkan strategi penanganan yang efektif. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dari berbagai jurnal ilmiah. Data menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia menurun dari 27,7% pada 2019 menjadi 21,6% pada 2022. Anak-anak berusia 3 hingga 4 tahun menyumbang sebagian besar kasus, dengan 6% dari total kasus. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih di atas standar World Health Organization (WHO) yang menetapkan prevalensi stunting harus kurang dari 20%. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 17% pada 2023 dan 14% pada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting memiliki beragam penyebab, dengan kurangnya asupan gizi pada ibu dan anak sebagai faktor utama. Kekurangan gizi yang dialami ibu sebelum dan selama kehamilan, serta selama 1000 hari pertama kehidupan anak, berdampak signifikan pada pertumbuhan mereka. Stunting memiliki dampak jangka pendek dan panjang yang serius, menegaskan pentingnya intervensi yang komprehensif. Rekomendasi yang diajukan mencakup penerapan solusi holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi penyebab utama stunting dan mempercepat penurunan prevalensinya.