cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,687 Documents
 159   160   161   162   163 
ANALISIS HUKUM MEREK DALAM KASUS KEMIRIPAN LOGO PT KAI DENGAN PTS POLANDIA Rinitami Njatrijani; Islamiyati Islamiyati; Khalista Rahma Nariswari
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52200

Abstract

Merek sebagai simbol atau identitas produk atau perusahaan yang mencerminkan kualitas, reputasi, dan nilai-nilai produsen. Merek bertujuan untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan, serta menunjukkan reputasi produk barang dan jasa. Namun, seiring dengan globalisasi dan keterbukaan informasi turut memicu pelanggaran merek, termasuk sengketa akibat kemiripan logo. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kemiripan merek/logo dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta perlindungan hukum terhadap kemiripan logo PT KAI dan PTS Polandia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemiripan visual signifikan antara logo PT KAI dan PTS Polandia, seperti bentuk panah melengkung dan kombinasi warna oranye-biru, yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen. Sesuai undang-undang, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. PT KAI sebagai pemilik merek terdaftar berhak memperoleh perlindungan hukum melalui langkah preventif maupun represif
KONDISI EKSISTING IMTN SEBAGAI LANDASAN HAK PENGUASAAN TANAH DI KOTA SAMARINDA Dimas Alan Yoga Pratama; Ana Silviana; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49068

Abstract

Inovasi kebijakan pertanahan oleh Walikota Samarinda melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) menjadi landasan hak penguasaan tanah negara dan berfungsi sebagai syarat administratif dalam proses pendaftaran tanah guna memperoleh sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting IMTN sebagai landasan hak penguasaan tanah di Kota Samarinda dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang IMTN terhadap gugatan atas tanah yang sama oleh pihak lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber dan jenis data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: (1) kondisi eksisting IMTN di Kota Samarinda telah berhasil memberikan kepastian dan kemudahan masyarakat untuk membuka/memanfaatkan tanah negara. (2) kehadiran IMTN telah menjamin perlindungan hukum bagi penerima izin tersebut terhadap gugatan atas tanah yang sama oleh pihak lainnya
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP JURNALIS ATAS PERAMPASAN PERANGKAT DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Fachreza Hardika Putra; Ratna Herawati; Novira Maharani Sukma
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51833

Abstract

Perampasan perangkat digital jurnalis, seperti ponsel dan laptop, menjadi ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kasus perampasan dan penghapusan data milik jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yunianto, oleh aparat saat meliput demonstrasi di Jakarta menunjukkan lemahnya perlindungan hukum meskipun sudah ada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap jurnalis yang dirampas perangkat digitalnya berdasarkan UU tersebut dan untuk mengetahui cara mengoptimalkan regulasi tersebut di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif melalui studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pers menjamin kemerdekaan pers, namun belum mengatur secara eksplisit soal perlindungan perangkat digital. Pembahasan menunjukkan perlunya pembaruan regulasi serta peningkatan pemahaman aparat hukum agar perlindungan terhadap jurnalis lebih efektif.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN HAKIM DALAM PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG (Studi Putusan No. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg) Della Putri Ramadhani; Marjo Marjo; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51864

Abstract

Hakim diberi kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) apabila suatu hukum tidak jelas. Dalam praktiknya,  Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang diajukan padanya yang putusannya tertuang dalam Putusan no. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam praktik Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam praktik Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama adalah mencari dan menggali serta menemukan hukumnya dengan bersandar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; menentukan metode-metode penemuan hukum yang logis dan masuk akal; menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum rasional dan dilandaskan pada dasar hukum positif; serta melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh perkara yang diajukan padanya
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI SEMARANG Sanca Rossi Soesatiyo; R.B. Sularto; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49483

Abstract

Penyidik kepolisian wajib mengedepankan asas equality before the law, bukan hanya diekspresikan dalam wujud peraturan perundang-undangan, namun juga sikap dan perilaku penyidik sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan, salah satunya pelaksanaan restorative justice sebagai perwujudan dari rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilakukan di 2 (dua) Kepolisian Sektor di wilayah hukum Kota Semarang, yaitu Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan. Analisis data dilakukan dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif, khususnya menggunakan teknik Sequential Explanatory Model. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian literatur. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tidak ada perbedaan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang. (2) Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan dalam menerapkan restorative justice, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA JENIS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 166/PID.B/2018/PN/DPK) Denita Salsabila Gunawan; Pujiyono Pujiyono; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52102

Abstract

Hukum pidana di Indonesia merupakan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta memiliki nilai norma yang berlaku di Indonesia sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Eksistensi gay dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah termasuk dalam penyimpangan seksual. Bahkan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan salah satunya pencabulan. Pornografi di Indonesia masih sulit untuk ditangani karena luasnya perkembangan internet dan teknologi. Pada kasus Nomor 166/Pid.B/2020/PN/Dpk merupakan kasus perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis dipublik dan diunggah pada platform twitter untuk tujuan komersil. Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan dan kesesuaian penerapan hukum. pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Simpulan dari penelitian ini para terdakwa diputus dengan pasal Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 5 (1) ke-1 KUHP  dan telah sesuai dengan penerapan hukum menurut hukum pidana di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA VIRTUAL DI KUDUS Juwita Lasari; Yuli Prasetyo Adhi; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51565

Abstract

Kewajiban notaris dalam menyusun akta notaris diatur oleh kode etik yang menekankan perlunya kesesuaian dengan peraturan dari pejabat berwenang. Pada tahun 2020, saat pemberlakuan PPKM darurat akibat pandemi Covid-19, notaris dihadapkan pada keadaan force majeure yang memaksa mereka untuk melaksanakan tugas dari rumah. Dalam situasi ini, notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menyusun dokumen publik guna memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen secara virtual. Notaris juga bertanggung jawab atas akta yang dibuat, terutama jika terdapat kelalaian dalam prosesnya. Meskipun terdapat pertentangan dengan UUJN dan KUHPerdata, kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan tanggung jawab notaris atas akta yang disusun secara virtual. Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode penelitian lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang disusun secara virtual oleh notaris tetap dapat dianggap sah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dianggap sebagai perjanjian yang valid. Namun, pelaksanaan akta notaris secara virtual masih belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang, sehingga diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur praktik akta notaris virtual agar dapat mengikuti kemajuan teknologi yang terus berkembang
PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN PT GUDANG GARAM TBK DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI TULUNGAGUNG DENGAN SISTEM BANGUN GUNA SERAH/ BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) Heru Yudha Pratama Bambang; Budi Santoso; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.48999

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung antara pemerintah dengan PT Gudang Garam Tbk., dengan sistem bangun guna serah/ build operatr transfer (BOT) serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung antara pemerintah dengan PT Gudang Garam Tbk., dengan sistem bangun guna serah/ build operatr transfer (BOT). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung antara pemerintah dengan PT Gudang Garam Tbk., dengan sistem bangun guna serah/ build operate transfer (BOT) dimulai dengan pendirian BUJT PT Surya Sapta Agung Tol (SSAT) yang merupakan anak perusahaan yang didirikan oleh Gudang Garam bersama PT Suryaduta Inevstama pada 12 Februari 2024 yang mana 99,99% sahamnya dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk. SSAT ditunjuk sebagai BUJT untuk proyek jalan Tol Kediri-Tulungagung setelah PT Gudang Garam Tbk ditetapkan sebagai pemenang pelelangan pengusahaan jalan tol pada 14 Desember 2023. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung antara pemerintah dengan PT Gudang Garam Tbk. dengan Sistem Bangun Guna Serah/ Build Operate Transfer (BOT) berupa permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) berupa harga ganti rugi yang ditawarkan, permasalahan perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas, adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, dan permasalahan pada proses pembayaran
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK Wahyu Hidayat; Irma Cahyaningtyas; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49913

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam perkara pidana dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam perkara pidana tidak memiliki kekuatan pembuktian. alam  kasus  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  anak  kualitas  pembuktian dalam memberikan keterangan sebagai saksi merupakan hal yang sangat penting. Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak yang dimana dalam melakukan pembuktian yang tanpa disumpah merupakan alat bukti tambahan, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan  merupakan  alat  bukti,  namun  apabila  keterangan  itu sesuai  dengan  keterangan  dari saksi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Bentuk perlindungan hukum bagi saksi anak dapat berupa upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial serta kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Saksi anak yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah singgah sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERJA NOMOR 7 TAHUN 2020 Andi Muhammad Yusuf Emilwan; Pujiyono Pujiyono; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53918

Abstract

Kejahatan luar biasa seperti korupsi tak hanya merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pemulihan aset merupakan metode penegakan hukum yang penting untuk mengembalikan kerugian negara. Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset oleh Kejaksaan Agung RI. Menggunakan metode yuridis-empiris, penelitian ini melibatkan wawancara dan data Badan Pemulihan Aset sebagai data primer. Hasilnya, implementasi Perja telah sesuai, namun belum optimal. Terdapat berbagai hambatan di setiap tahapan, sehingga terjadi ketimpangan antara aset yang dilacak dan yang berhasil dipulihkan.Untuk mengoptimalkan pemulihan aset, Kejaksaan perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, memperkuat sumber daya manusia dan sarana prasarana, memanfaatkan teknologi, dan melakukan sinkronisasi regulasi terkait

Page 161 of 169 | Total Record : 1687

 159   160   161   162   163 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026 Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026 Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue