Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.885
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Sociological Jurisprudence Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Prasada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial PERSPEKTIF Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi International Journal of Business, Law, and Education International Journal of Research in Community Services Jurnal Hukum Saraswati ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Budiana, I Nyoman
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Legal Protection for Automatic Exchange of Information Taxation in Indonesia: The Importance of Synergy with Cybersecurity Institutions Gde Wahyu Marta Gunadi; I Nyoman Budiana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.2488

Abstract

Every citizen who is the subject of taxes and already has a Taxpayer Identification Number (NPWP or NIK) must do tax reporting on his income. Such reporting ensures taxpayer property and income data validation while supporting good governance. Data automation support is needed from other agencies such as banks to find out the balance and ownership of deposits and bank securities, land bodies to know land ownership, stock exchanges to know share ownership and other institutions related to property ownership. Integration between these institutions will increase the validity of reporting property and income owned by government officials, ultimately improving integrity towards good governance. In reality, there is no automation of validation of annual notification letter (SPT) charging data on property ownership data in each institution due to the sectoral ego of each institution, and there is no real-time regulation of property validation. Automatic Exchange of Information (AEOI) enables the automated sharing of a set of information that has been previously defined by the tax authorities. AEOI is a plan of the G20 members and is initiated by the OECD. The AEOI system works through the exchange of financial data of foreign nationals living in a country. The exchange of financial data is carried out between the tax authorities in each country. Indonesia is prepared to put this into practice as a G20 member, as evidenced by the previous release of Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2017 (PMK 39), covering Procedures for Exchange of Information Based on International Agreements. Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties and Procedures for Management, Minister of Finance Regulation No. 213/PMK..03/2016 (PMK 213). As a result, in addition to the Automatic Exchange of Information (AEOI) regulation put out by the Organization for Economic Cooperation and Development, there needs to be legal protection (OECD). Furthermore, the author emphasizes the importance of cooperation and synergy with cybersecurity institutions to secure tax exchange data.
Peran JPN Kejaksaan Badung Dalam Perwalian Anak Yatim Piatu Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Juliani, Kadek Eni; Budiana, I Nyoman; Prasada, Dewa Krisna; Rusmana, I Putu Edi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1654

Abstract

This study aims to analyze and elaborate on the operational mechanisms and challenges faced by the State Attorney (JPN) of the Badung District Attorney’s Office in executing the guardianship function for orphans, based on the mandate of the Attorney General’s Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Other Legal Actions (THL). The method employed is normatif through a literature review. The findings indicate that the JPN has fulfilled its role, starting from asset identification, inventory, to accountability reporting, which legally provides certainty and protection over the children's assets. However, implementation faces significant constraints in cross-sectoral coordination with the Court and local government agencies, as well as challenges in managing complex assets. Therefore, it is recommended to enhance the JPN's human resource capacity in financial asset management and improve internal procedures through the development of detailed Standard Operating Procedures (SOPs), to realize a more efficient, transparent, and fully child-best-interest-oriented guardianship execution.
Penegakan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Parkir di Kota Denpasar Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Peraturan Wali Kota No. 64 Tahun 2023 Ni Kadek Lira Ayu Trisna; Ni Putu Sawitri Nandari; I Nyoman Budiana; Ni Putu Eva Ditayani Antari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2897

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam sistem parkir di Denpasar, terlebih terkait tanggung jawab pengelola parkir pada kehilangan kendaraan. Peningkatan pesat kepemilikan kendaraan di wilayah perkotaan seperti Denpasar menyebabkan permintaan yang semakin tinggi pada ruang parkir, tetapi juga meningkatkan risiko kehilangan kendaraan, terlebih di area parkir terbuka. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 terkait perlindungan konsumen dan tanggung jawab pengelola parkir dalam hal kehilangan kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan wawancara pada sejumlah pihak terkait, termasuk pengelola parkir, pengguna jasa, dan instansi yang berwenang. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun Perwali ini mengatur kewajiban pengelola parkir untuk memberikan karcis parkir dan memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan, implementasinya di lapangan masih belum konsisten. Banyak pengelola parkir yang tidak memberikan karcis, yang mengurangi posisi hukum konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peraturan ini dalam melindungi konsumen terbatas, terlebih sebab kurangnya penegakan hukum yang ketat dan pelatihan bagi petugas parkir.
Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko Oleh OJK Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Pada Platform Pinjaman Daring Ni Nyoman Nadiari; I Nyoman Budiana; Ni Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2969

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi mekanisme pengawasan berbasis risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring yang berizin. Dengan semakin berkembangnya fintech lending, pengawasan OJK tidak hanya difokuskan pada stabilitas keuangan, tetapi juga perlindungan informasi pribadi sebagai bagian dari risiko operasional. Melalui pendekatan risk-based supervision, OJK melakukan pemetaan, penilaian, dan prioritisasi terhadap potensi pelanggaran perlindungan data pada setiap penyelenggara sesuai tingkat risikonya. Regulasi seperti POJK layanan pendanaan berbasis teknologi dan aturan perlindungan konsumen menjadi landasan kewenangan OJK dalam menetapkan standar keamanan data, melaksanakan pemeriksaan kepatuhan, dan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pengawasan berbasis risiko telah meningkatkan tata kelola data pribadi penyelenggara fintech, terutama dengan penggunaan teknologi monitoring real-time dan aplikasi pemantauan aktivitas fintech lending. Namun, pengawasan ini masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas pengawas dan tantangan teknologi yang dinamis. Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis, transparansi pelaku usaha, serta kolaborasi lintas lembaga menjadi solusi yang direkomendasikan agar perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman daring lebih efektif. Pengawasan OJK juga didukung oleh kerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk memberantas fintech ilegal yang berpotensi menyalahgunakan data konsumen.
Analisis Normatif Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Penanganan Konflik Adat di Desa Adat Peliatan Made Arya Prasetya Wibawa; Dewa Krisna Prasada; I Nyoman Budiana; Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3129

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menyelidiki fungsi Hakim Perdamaian Desa (HPD) dalam menyelesikan sengketa adat di Desa Adat Peliatan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki landasan hukum yang melegitimasi kewenangan desa adat, tempat HPD dalam kerangka kelembagaan adat, dan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan norma-norma adat yang relevan. Pasal 18 ayat 2 UUD Republik Indonesia 1945 mengakui peraturan yang berkaitan dengan desa adat Peraturan ini dijelaskan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Berdasarkan kerangka aturan tersebut, HPD memiliki kewenangan untuk memediasi, memfasilitasi musyawarah, dan menetapkan keputusan adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial sesuai prinsip musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai Tri Hita Karana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran HPD memiliki dasar hukum yang kuat, namun terdapat beberapa persoalan yang masih memerlukan penguatan, seperti ketidakjelasan batas kewenangan HPD dalam perkara yang bersinggungan dengan hukum positif, potensi tumpang tindih antara keputusan adat dan peraturan perundang‑undangan, serta kebutuhan harmonisasi awig‑awig agar selaras dengan perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan desa adat guna memastikan peran HPD tetap efektif, adaptif, dan mampu menjaga stabilitas serta keharmonisan masyarakat adat.
Perlindungan Hukum Badan Keagamaan Atas Tanah Pelaba Pura di Bali Gusmana, I Putu Gede Radithya; Budiana, I Nyoman; Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu; Putri Sukadana, Dewa Ayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3149

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura, yang merupakan salah satu badan keagamaan di Bali. Tanah pelaba pura merupakan tanah yang peruntukannya secara khusus ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas keagamaan, khususnya bagi masyarakat umat hindu di Bali. Dengan berkembangnya regulasi pertanahan, status tanah pelaba pura yang sebelumnya berada di bawah penguasaan desa adat mengalami perubahan menjadi hak milik atas nama pura sebagai badan keagamaan. Pengaturan mengenai kewenangan kepemilikan tanah oleh badan keagamaan berpedoman pada UUPA, PP No. 38 Tahun 1963, serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986 yang menetapkan pura sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memiliki tanah. Dalam penelitian ini, oleh penulis digunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta kasus. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah pelaba pura oleh pura yang merupakan salah satu bagian dari badan keagamaan di Bali diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diberikan melalui regulasi yang mengatur mengenai kewenangan untuk memiliki tanah oleh pura sebagai badan keagamaan, seperti dalam UUPA, PP No. 38 Tahun 1963 serta SK Mendagri No. SK/556/DJA/1986. Sementara perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan, seperti contohnya dalam Putusan PN Tabanan pada nomor registrasi perkara 190/Pdt.G/2023/PN Tab yang menolak seluruh gugatan dari anggota keluarga Jero Marga Puri Kerambitan terhadap tanah Pelaba Pura Dalem Desa Pakraman Kelecung
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Outsourcing pada BUMN Sektor Kebandarudaraan Ayu Meitrisnawati, Ni Komang; I Nyoman Budiana; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Dewa Krisna Prasada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3151

Abstract

Studi ini menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penentuan kompensasi bagi pekerja kontrak outsourcing di sektor BUMN Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pekanbaru Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr. Masalah hukum muncul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akibat pengurangan kuota oleh perusahaan pemberi kerja (user) BUMN, yang sering kali mengabaikan masa kerja jangka panjang pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini di bawah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 menekankan perhitungan kompensasi secara ketat berdasarkan periode kontrak yang aktif, yang berpotensi mengabaikan akumulasi masa kerja pekerja yang telah dikontrak berulang kali. Analisis terhadap putusan pengadilan mengungkapkan bahwa meskipun kepatuhan hukum formal seringkali terpenuhi, keadilan substantif yang tercermin dalam asas proporsionalitas di mana kompensasi harus mencerminkan besarnya kontribusi pekerja dari waktu ke waktu masih menjadi celah kritis. Studi ini menyimpulkan bahwa penafsiran hukum harus meluas melampaui pembacaan tekstual untuk memasukkan prinsip-prinsip keadilan, memastikan bahwa pekerja outsourcing menerima kompensasi yang adil dan proporsional dengan durasi layanan aktual mereka, bukan hanya masa kontrak terakhir mereka.
Harmonisasi Regulasi Ekonomi Digital dan Internasional: Perlindungan Konsumen Online serta Tantangan Hukum FDI dan Pinjaman Luar Negeri Putri Ramadhani, Faradhina Zahra; I Nyoman Budiana; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Kadek Julia Mahadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3458

Abstract

Perkembangan ekonomi digital dan integrasi ekonomi internasional menuntut adanya harmonisasi regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi. Di satu sisi, maraknya transaksi jual beli online meningkatkan potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, terutama terkait perbuatan melawan hukum seperti ketidaksesuaian produk, penipuan, maupun wanprestasi. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan mendorong pemerintah memanfaatkan instrumen internasional seperti Foreign Direct Investment (FDI) dan pinjaman luar negeri, yang masing-masing memiliki implikasi hukum berbeda terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi regulasi antara perlindungan konsumen digital dan kerangka hukum pembiayaan internasional, serta mengkaji tantangan hukum yang muncul dalam praktik FDI dan pinjaman luar negeri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen online masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum dan kesadaran konsumen, sementara FDI menawarkan manfaat jangka panjang namun memerlukan kepastian regulasi, dan pinjaman luar negeri berisiko menimbulkan beban fiskal serta klausul hukum yang dapat membatasi kedaulatan negara. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan ekosistem ekonomi digital dan internasional berjalan secara seimbang, transparan, dan berkelanjutan.
Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Antar Lembaga Perkreditan Desa (LPD): Studi Putusan PN Denpasar Nomor 573/Pdt.G/2024/PN Dps Ni Kadek Nadya Putri Maharani; I Nyoman Budiana; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3819

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi yang melibatkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor/573/Pdt.G/2024/PN/Dps. Kajian ini didorong oleh semakin intensifnya kerja sama keuangan antar LPD yang memerlukan kepastian hukum, mengingat LPD beroperasi sebagai lembaga keuangan yang berbasis adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi LPD sebagai pihak kreditur serta menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan adanya wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama meliputi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi LPD sebagai kreditur diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk perjanjian simpanan berjangka yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan diperkuat oleh sistem tata kelola internal LPD. Perlindungan represif dilakukan melalui somasi, pengajuan gugatan perdata, proses pembuktian di persidangan, penerapan sita jaminan, serta putusan hakim yang mengembalikan hak kreditur. Majelis hakim menetapkan terjadinya wanprestasi melalui penilaian alat bukti, penerapan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, serta berlandaskan pada asas kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam perjanjian keuangan antar LPD.
Implementation of Teachers' Professional Allowance (TPG) Credit: A Case Study of Non-Performing Loans at PT BPR Aruna Nirmaladuta Gianyar Oktaviani. M, Masrianti; Kurniawan, I Gede Agus; Budiana, I Nyoman; Mahadewi, Kadek Julia
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 2 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i2.1271

Abstract

The development of Indonesia’s economy cannot be separated from the role of financial institutions, particularly Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat/BPR), which focus on financing the lower-middle-income sectors. One of BPR’s featured products is the Teacher Professional Allowance (TPG) credit, which uses teachers’ certification allowances as collateral for repayment. This study examines the implementation of TPG credit at PT BPR Aruna Nirmaladuta, analyzes the factors contributing to non-performing loans, and explores the legal measures taken to resolve them. The research employs an empirical legal method with statutory, conceptual, and field approaches through interviews and document studies. The findings indicate that TPG credit defaults are influenced by internal factors, such as inadequate creditworthiness analysis, and external factors, such as delays in the government’s disbursement of the TPG funds. Resolution efforts are conducted through restructuring, mediation, and litigation to ensure legal certainty and protection for both parties.
Co-Authors Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Gde Rahmadi Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Aptaningsih, Ni Made Indah Arif Budiman Lubis Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Christopher Estevan Warouw Desak Putu Rini Larashati Subagia Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Putu Adi Putra Dewa Putu Adi Putra Dewi Bunga, Dewi Disantara, Fradhana Putra Driptayanti, Ni Kadek Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gde Wahyu Marta Gunadi Gede Eka Rusdi Antara Giovanni Melianus T Gunadi, Gde Wahyu Marta Gusmana, I Putu Gede Radithya Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gede Agus Kurniawan I Gede Gatot Kasmariadi I Gede Putu Agus Wistama Putra I Gusti Agung Mas Triwulandari I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Abdi Jayantara I Made Warta I Made Warta I Made Wirya Darma I Nyoman Dharma Wiasa I Nyoman Subanda I Nyoman Sukarna Wijaya I Putu Edi Rusmana I Putu Wisnu Dharma Pura I Wayan Joniarta I Wayan Suderana Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juliani, Kadek Eni Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Leo Liusiana Made Arya Prasetya Wibawa Made Oka Cahyadi Wiguna Maria Safira Age Djaga Maria Safira Age Djaga Melianus T, Giovanni Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Ananda Putri Pramessy Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Putu Putri Prami Dewi Ni Luh Putu Rita Sukmawati Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Nadiari Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri Ni Putu Eva Ditayani Antari Ni Putu Sawitri Nandari Novi Mardihana Sari Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Oktaviani. M, Masrianti Pande Ketut Ratih Widhiadnyani Prasada, Dewa Krisna Purnamawan, I Gede Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ramadhani, Faradhina Zahra Putri Sukadana, Dewa Ayu Putu Aras Samsithawrati Putu Ardi Kumara Putu Divia Iswara Putu Eva Ditayani Antari Putu Rosa Paramitha Dewi R. A.T. Kuswardhani Rama, Bagus Gede Ari Riski Wahyudi, Anak Agung Ngurah Rusdi Antara, Gede Eka Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Sanjaya, Sang Putu Adi Scolastika, Sheanny Sheanny Scolastika Suardana, I Nyoman Alit Sukmawati, Ni Luh Putu Rita Veronika Frinka Rambo Warta, I Made Wesnala, I Made Andika