Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum International Journal of Law Reconstruction Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Hukum Prasada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial PERSPEKTIF Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi International Journal of Business, Law, and Education International Journal of Research in Community Services Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Budiana, I Nyoman
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Utilitarianism Versus Communalism: A Legal Theory Analysis of Intellectual Property Rights Ethics in Global North and South Kurniawan, I Gede Agus; Samsithawrati, Putu Aras; Disantara, Fradhana Putra; Budiana, I Nyoman; Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v8i1.450

Abstract

The development of the idea of ​​intellectual property has become a separate debate related to countries in the Global South and countries in the Global North. Global South and Global North are concepts used to distinguish between developed and developing countries in social, economic, and political contexts. This study aims to analyze the views of utilitarianism versus communalism in understanding intellectual property rights in Global North and Global South countries. This study is a normative legal study that prioritizes conceptual, historical, and philosophical approaches. The results of the study confirm that the differences in views between Global North and Global South countries on intellectual property reflect global economic and political inequality. Global North countries support strict intellectual property protection to maintain their economic and technological dominance, while Global South countries want a more flexible system to ensure fair access to technology, medicines, and protection of traditional knowledge. Global North countries see IP protection as a driver of innovation and economic growth, based on the theory of utilitarianism, while Global South countries prioritize the principle of communalism to ensure fair access to technology and knowledge. To achieve balance, inclusive policies, international cooperation in research and development, and integration of communal values ​​in IP policies are needed, in order to create social justice and redistribution of global wealth
PERAN DESA ADAT (PAKRAMAN) DALAM PELESTARIAN BAHASA DAN SASTRA DALAM KERANGKA PENGUATAN KEBUDAYAAN BALI budiana, i nyoman; gorda, tini rusmini
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jids.v1i2.197

Abstract

ABSTRAKKeberadaan desa adat (pakraman) di Bali sebagai desa yang memiliki hak otonom dalam mengurus kepentingan desanya masing-masing memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan tersebut tidak hanya dilihat dari sistem pemerintahan tradisionalnya, tetapi masing-masing desa adat tersebut memiliki adat kebiasaan, kebudayaan, dialek bahasa termasuk seni serta prosesi ritual keagamaan yang diyakininya juga menunjukkan perbedaan antara satu desa dengan yang lainnya. Sekalipun demikian halnya, secara universal segala aktivitas berkebudayaan dan berkeagamaan yang dilakukan dapat dipandang sebagai pengewantahan dari ajaran agama Hindu yang dianutnya serta dijiwai oleh falsafah Tri Hita Karana.Berbagai peran telah diberikan kepada desa adat tersebut, karena dalam realitasnya hingga saat ini sejumlah aktivitas pembangunan nasional selalu melibatkan keberadaannya baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik, dengan hasil yang sangat membanggakan. Sebagai bukti perlu dikemukakan beberapa contoh di antaranya, pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup berbasis desa adat, pembangunan keluarga yang bahagia dan sejahtera berbasis desa adat serta penanggulangan kenakalan remaja dan kejahatan narkotika pun berbasis desa adat. Di samping itu dalam kerangka penguatan kebudayaan melalui kegiatan pelestarian bahasa dan sastra juga telah dilakukan secara berkesinambungan, baik kegiatan dalam bidang sastra daerah maupun sastra nasional.Dalam pelestarian bahasa dan sastra Bali, desa adat telah membangun suatu sistem penghayatan sastra melalui seni makekidung, makekawin, macepat yang sering dikenal dengan kegiatan Utsawa Dharma Gita, lomba penulisan sastra Bali dalam lontar, puisi dan sastra serta menuangkan pelajaran bahasa daerah Bali dalam setiap kurikulum kegiatan pasraman baik untuk tingkat anak-anak, remaja dan dewasa. Keseluruhan aktivitas tersebut bermuara kepada penguatan budaya daerah dan sekaligus mengarah kepada penguatan budaya nasional, karena budaya nasional adalah merupakan puncak-puncak dari budaya daerah.Kata kunci : desa adat, bahasa dan sastra, pelestarian dan kebudayaan.
Rekrutmen Terbuka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Berbasis Sistem Merit Pada Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Keadilan Budiana, I Nyoman; Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta; Joniarta, I Wayan; Nandari, Ni Putu Sawitri
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i10.61782

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan di suatu negara. Penyelenggaraan manajemen ASN di Indonesia menggunakan prinsip meritokrasi atau sistem merit. Melalui penetapan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana prinsip meritrokrasi sebagai dasar penyelenggaraan manajemen ASN. Prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN diatur bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas yang salah satunya adalah keterbukaan. Asas keterbukaan adalah penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan juga digunakan pada seleksi jabatan pimpinan tinggi yaitu dalam mengawasi proses pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai “perubahan besar” di dalam mewujudkan prinsip meritrokasi. Namun dalam pembobotan dalam sistem seleksi terbuka dalam pengisian Jabatan Tinggi pada ASN berpotensi terjadi subyektifitas dalam pengisian jabatan tinggi tersebut. Prinsip meritrokasi sangat erat dengan keadilan, sehingga dalam penelitian ini untuk mengkaji terpenuhi atau tidaknya sistem seleksi terbuka dalam pengisian jabatan tinggi berkenaan dengan asas-asas dalam keadilan.
Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida yang Terjadi di Rwanda dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional Riski Wahyudi, Anak Agung Ngurah; Budiana, I Nyoman
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31466

Abstract

This study aims (1) to analyze and find out the efforts to resolve genocide disputes from the perspective of international criminal law, (2) to determine the comparison of resolving genocide disputes that occurred in Rwanda and Myanmar. This type of research uses normative legal research, namely literature study, rules and literature related to genocide, and uses an argumentative descriptive approach. The results of this study explain the efforts and comparisons of resolving genocide disputes that occurred in Rwanda and Myanmar from the perspective of international criminal law. Genocide is an international crime that aims to eliminate ethnicity, ethnicity, race and religion in a systematic and structured manner. Efforts to resolve disputes are carried out in an international criminal manner and are handled by the International Criminal Court. The International Criminal Court is the highest judicial institution, and has the authority to handle international cases. comparative law is a method of investigation with the aim of obtaining deeper knowledge about certain legal materials. Comparative law is not a set of rules and legal principles and is not a branch of law, but is a technique for dealing with foreign legal elements from a legal problem. Court. The International Criminal Court is the highest judicial institution, and has the authority to handle international cases
Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Terkait Konten Berita yang Memuat Informasi Dugaan Tindakan Melawan Hukum Wesnala, I Made Andika; Budiana, I Nyoman
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i0 3.p06

Abstract

The aim of this research was to analyze the legal protection of sources regarding news content that contains information about alleged unlawful acts. The research method used is a normative research method. The results of the research show that legal protection and the urgency related to ensuring legal protection for sources for information containing alleged unlawful acts are provided and ensured as part of the right or freedom of opinion and freedom of the press so that no one can make efforts to limit or prevent a source. who sees, hears and/or knows important information related to an event that contains information about alleged unlawful acts. Furthermore, based on this, the procedure that can be carried out to anticipate acts of spreading false news or containing elements of pollution can be carried out by reporting to the press council through a request for examination of journalistic works or activities that are suspected of violating the provisions governing the press and/or the Journalistic Code of Ethics.
Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko Transformasi Digital Pada Government Service Gunadi, Gde Wahyu Marta; Budiana, I Nyoman
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.817 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i12.11266

Abstract

Era digital saat ini memaksa semua pihak untuk melakukan perubahan dan transformasi, termasuk pemerintah. Pemerintah dalam pelayanannya terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dari yang semula pelayanan dilakukakan secara tatap muka dan datang langsung atau yang biasa disebut dengan luring (luar jaringan) bertransformasi menjadi pelayanan secara daring (dalam jaringan) dengan hanya menggunakan media elektronik seperti komputer, laptop, dan ponsel pintar. Transformasi digital memiliki beberapa risiko yang dapat terjadi seperti kebocoran data, penyalahgunaan data, penyalahgunaan akun, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Government Service dari aspek hukum dan Mitigasi Risiko Digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui eksplorasi jurnal, buku, undang-undang dan informasi lain yang relevan dengan kajian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada aspek hukum dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah di Indonesia adalah perlunya perlindungan hukum preventif sebagai pencegahan atas berbagai risiko. Salah satunya yakni Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pada aspek mitigasi risiko transformasi digital pada layanan pemerintah adalah dengan standarisari keamanan informasi pada perangkat TIK resmi untuk menghindari atau memperkecil atas terjadinya risiko kebocoran dara, penyalahgunaan data, serta penyalahgunaan akun.
Urgensi Lembaga Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Adat di Bali Budiana, I Nyoman; Gunadi, Gde Wahyu Marta; Driptayanti, Ni Kadek
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i2.16916

Abstract

Lembaga mediasi adalah lembaga yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral, independen, dan profesional, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela, tanpa mengikat, dan tanpa menggantikan keputusan para pihak. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa adat di Bali. Untuk mengetahui bentuk, fungsi, dan peran lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa adat di Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan studi pustaka. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga mediasi dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat adat Bali, yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan rekonsiliasi, daripada litigasi, yang bersifat konfrontatif, kompetitif, dan win-lose. Lembaga mediasi dapat memberikan solusi yang lebih menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat adat, yang seringkali terabaikan atau dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga mediasi dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat adat, lingkungan, dan pembangunan, daripada solusi yang bersifat sementara, pragmatis, dan berdampak negatif. Bentuk lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa adat di Bali dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Mediasi Adat, Lembaga Mediasi Independen, Lembaga Mediasi Profesional.
Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Bali Suardana, I Nyoman Alit; Budiana, I Nyoman
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem in this research is why the implementation of Article 21 paragraph (2) letter a of law number 5 of 1990 has not been optimally implemented regarding living natural resources and their ecosystems in Susut District, Bangli Regency. The purpose of this study was to obtain data and analyze the factors causing the non-optimal implementation of Article 21 paragraph (2) letter a of Law Number 5 of 1990 in the case of eagle rearing by residents in Susut District, Bangli Regency, to find out and analyze the efforts made by the government. in optimizing the implementation of these regulations. The method used is descriptive with the type of normative legal research that is descriptive analysis. The technique of collecting legal materials is by studying literature, rules and literature related to the title of the study, and using a descriptive argumentative approach. The analysis uses descriptive with the theory of legal effectiveness. The results of the study indicate that the implementation of Article 21 Paragraph (2) Letter a of Law Number 5 of 1990 has not been maximized. It was found that there are still residents who keep eagles, this is caused by several factors including weak law enforcement, limited personnel on duty in the field, lack of funds provided by the government, lack of legal awareness among the community. Meanwhile, efforts that have been made by the government include conducting education and training for personnel capacity, conducting socialization of laws, conducting monitoring and investigations, managing, utilizing and preserving conservation areas, collaborating with other institutions/agencies in conservation efforts of living natural resources and their ecosystems. Efforts will be made by the government is to form a non-governmental group.
FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana; Dewa Krisna Prasada; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2147

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dari perspektif hukum internasional dan praktik di berbagai negara. Masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pengakuan atas hak mereka di tengah arus globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Prinsip FPIC dan hak ulayat telah diakui dalam hukum internasional, khususnya melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169, yang menekankan partisipasi aktif dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam keputusan terkait tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Meskipun kerangka hukum internasional cukup kuat, implementasi di tingkat nasional masih jauh dari ideal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi literatur, analisis peraturan, dan telaah praktik negara yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik di lapangan, di mana FPIC kerap direduksi menjadi konsultasi formal tanpa substansi. Ambiguitas mengenai hak veto memperburuk efektivitas prinsip ini. Di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya diikuti dengan legislasi dan kelembagaan yang memadai, sehingga menimbulkan konflik tanah dan marginalisasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan FPIC melalui interpretasi yang jelas, legislasi nasional yang selaras dengan standar internasional, penyederhanaan formalisasi hak ulayat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan masyarakat adat
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Laundry Terhadap Kerusakan Pakaian Berdasarkan Nota Laundry Sebagai Bukti Perjanjian Jasa Fridayanthi, Putu Pande Nathasya; Rama, Bagus Gede Ari; Budiana, I Nyoman; Nandari, Ni Putu Sawitri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1578

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibility of laundry service providers for damage or loss of consumer clothing, as evidenced by the laundry receipt as proof of the service agreement. The receipt serves as written evidence containing the agreement between the service provider and the consumer. The research uses a normative legal method, with primary legal sources such as the Civil Code (KUHPerdata) and the Consumer Protection Law (UUPK), along with secondary and tertiary sources. The analysis is conducted descriptively by comparing the applicable legal provisions. The findings show that the legal responsibility of laundry service providers arises from the service agreement, as stated in Article 1239 of the Civil Code and the principle of unlawful acts in Article 1365. Providers are obligated to compensate if proven negligent, in accordance with Article 19 of the UUPK. The application of the principles of justice and consumer protection forms the basis for the laundry service agreement, ensuring consumer rights are protected.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Gde Rahmadi Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Aptaningsih, Ni Made Indah Arif Budiman Lubis Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Desak Putu Rini Larashati Subagia Dewa Putu Adi Putra Dewi Bunga, Dewi Disantara, Fradhana Putra Driptayanti, Ni Kadek Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gde Wahyu Marta Gunadi Gede Eka Rusdi Antara gorda, tini rusmini Gunadi, Gde Wahyu Marta Gusmana, I Putu Gede Radithya Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gede Agus Kurniawan I Gede Gatot Kasmariadi I Gusti Agung Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Made Warta I Made Warta I Made Wirya Darma I Nyoman Dharma Wiasa I Nyoman Subanda I Putu Edi Rusmana I Putu Wisnu Dharma Pura I Wayan Joniarta I Wayan Suderana Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juliani, Kadek Eni Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Leo Liusiana Made Arya Prasetya Wibawa Made Oka Cahyadi Wiguna Maria Safira Age Djaga Melianus T, Giovanni Narwadi, N Agus Adyatma Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Ananda Putri Pramessy Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Putu Putri Prami Dewi Ni Luh Putu Rita Sukmawati Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Nadiari Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri Ni Putu Eva Ditayani Antari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Novi Mardihana Sari Nur Anisa Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Oktaviani. M, Masrianti Prasada, Dewa Krisna Purnamawan, I Gede Putri Ramadhani, Faradhina Zahra Putri Sukadana, Dewa Ayu Putu Aras Samsithawrati Putu Rosa Paramitha Dewi R. A.T. Kuswardhani Rama, Bagus Gede Ari Riski Wahyudi, Anak Agung Ngurah Rusdi Antara, Gede Eka Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Sanjaya, Sang Putu Adi Scolastika, Sheanny Suardana, I Nyoman Alit Sukmawati, Ni Luh Putu Rita Veronika Frinka Rambo Warta, I Made Wesnala, I Made Andika Widhiadnyani, Pande Ketut Ratih