Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.5

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Hukum Prasada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial PERSPEKTIF Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi International Journal of Business, Law, and Education International Journal of Research in Community Services Jurnal Hukum Saraswati Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum

Budiana, I Nyoman

Universitas Pendidikan Nasional

Author-ID : 1073968

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

MENELISIK DAN RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA KELURAHAN SERANGAN DENGAN PT. BTID SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA Budiana, I Nyoman; Aptaningsih, Ni Made Indah
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v16i1.3016

The agreement in the agreement that allows a change in terms of the economy, especially for the community, including fishing groups in the village of Serangan with all the support efforts made by PT. BTID in order to achieve an optimal agreement. Various negotiations have returned to find agreement on what has been promised, because of that various interesting issues arise to be investigated regarding the implementation and response of both parties to the agreement on Serangan Island. This study discusses two problem formulations (1) How is the implementation of Agreement Number: 046/BTID-MOU/1998 between PT. BTID with Serangan Village about conservation and development of tourism area on Serangan Island, (2) What are the legal consequences of violations committed by one of the parties in Agreement Number: 046/BTID-MOU/1998 between PT. BTID with Serangan Village. This research uses empirical juridical method (field research) with the type of sociological legal research. The results of the first research the implementation of the agreement between PT. BTID and Serangan community have not been running optimally including turtle exhibition, fish market, public transportation stops, labor recruitment, education and social facilities, community participation, melasti ceremonies, tourist canals, repellent bridges, fishing facilities. The results of the second research carried out deviations by PT. BTID and its people have legal consequences on the consequences called defaults. Fulfillment of achievements is done by coordinating deliberations on the part of the tourism canal agreement, land loans and bridges repelling reinforcements. The choice of deliberation on the existence of bargaining power to reach an agreement which will be the basis for both parties to continue the implementation of the agreement by forming a harmonizing team if there are obstacles in the process of implementing the part of the agreement will be handled by the harmonization team.Perjanjian diantara masyarakat Kelurahan Serangan dengan PT. BTID menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian dilaksanakan dengan berbagai cara kesepakatan, segala daya upaya dukungan PT. BTID guna tercapainya perjanjian yang optimal. Berbagai perundingan kembali untuk bisa menemukan kata sepakat tentang apa yang telah diperjanjikan, karena itulah muncul berbagai persoalan yang menarik untuk diteliti terkait dengan implementasi dan respons kedua belah pihak terhadap perjanjian di Pulau Serangan. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan dari Perjanjian Nomor: 046/BTID-MOU/1998 antara PT. BTID dengan Kelurahan Serangan tentang pelestarian dan pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Serangan, (2) Bagaimanakah akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak pada Perjanjian Nomor: 046/BTID-MOU/1998 antara PT. BTID dengan Kelurahan Serangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (field research) dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian pertama pelaksanaan perjanjian antara PT. BTID dengan masyarakat Kelurahan Serangan belum berjalan secara optimal diantaranya turtle exhibition, pasar ikan, pemberhentian kendaraan umum, rekrutmet tenaga kerja, pendidikan dan fasilitas sosial, partisipasi dari masyarakat, tempat upacara melasti, kanal wisata, jembatan penolak bala, fasilitas nelayan. Hasil penelitian kedua tindakan yang dilaksanakan menyimpang oleh PT. BTID dan masyarakatnya berakibat hukum pada konsekuensi yang disebut wanprestasi. Pemenuhan prestasi yang dilakukan dengan musyawarah koordinasi pada bagian perjanjian kanal wisata, pinjaman lahan dan jembatan penolak bala. Pilihan musyawarah adanya daya tawar untuk pencapaian kesepakatan yang nantinya menjadi dasar kedua belah pihak melanjutkan pelaksanaan perjanjian dengan dibentuk tim harmoninasi tujuan bila terjadi hambatan dalam proses pelaksanaan bagian perjanjian maka akan ditangani oleh tim harmonisasi.

MENGUJI TAJI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNGENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Sukmawati, Ni Luh Putu Rita; Budiana, I Nyoman
PERSPEKTIF Vol 9, No 1 (2020): PERSPEKTIF, Januari
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v9i1.3102

This article aims to review, describe and analyze the implementation of the grant aid policy, find out what factors influence the policy of providing grant assistance and find out the effects of providing grant assistance to community groups in Badung Regency. To achieve this goal several methods and techniques are used. The method used is descriptive qualitative research type. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The informant determination technique used was purposive sampling with the number of informants determined. This study concludes that the provision of grant assistance to community groups in Badung Regency has been implemented very well in accordance with the principles of justice, the principle of propriety, the principle of rationality, the principle of transparency, the principle of accountability and the principle of benefits for the community. There are several factors that influence the policy of granting aid to community groups, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The policy of providing grant assistance to community groups in Badung Regency has two impacts namely positive and negative impacts. Both impacts depend on how the Badung Regency community groups react to it.

Implementasi kebijakan sistem peringatan dini tsunami di Provinsi Bali Sanjaya, Sang Putu Adi; Budiana, I Nyoman
SOROT Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang tugas, peran serta prosedur standar pengambilan keputusan lembaga Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di dalam implementasi kebijakan Sistem Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS) di Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dan teknik analisis data mengunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan Pusdalops PB mempunyai tugas dalam menganalisa informasi dan diseminasi informasi. Mempunyai wewenang mengaktivasi sirine InaTEWS, memberikan arahan evakuasi, mengarahkan seluruh potensi lembaga dan masyarakat, serta mengatur dan mengawasi implementasi kebijakan. Prosedur pengambilan keputusan arahan evakuasi yang disebarkan kepada masyarakat adalah berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Keputusan yang diambil tersebut, kemudian harus diteruskan kepada Gubernur dan atau Musyawarah Pimpinan Daerah Bali.This study aims to find out and explain the tasks, roles and standard procedures of the Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) decision-making agency in implementing the Tsunami Early Warning System (InaTEWS) in Bali. This study uses descriptive qualitative methods and inductive approaches to data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data validity checking techniques use the credibility test and data analysis techniques using an interactive model that is data collection, data reduction, data display, and conclusions/verification. The results showed that Pusdalops PB has the task of analyzing information and information dissemination. Has the authority to activate InaTEWS sirens, provide evacuation directions, direct all institutional and community potentials, and manage and oversee policy implementation. The decision-making procedure for evacuation directives distributed to the public is based on information from the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency. The decision taken must then be forwarded to the Governor and or the Bali Regional Leadership Conference.

Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida yang Terjadi di Rwanda dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional Riski Wahyudi, Anak Agung Ngurah; Budiana, I Nyoman
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31466

This study aims (1) to analyze and find out the efforts to resolve genocide disputes from the perspective of international criminal law, (2) to determine the comparison of resolving genocide disputes that occurred in Rwanda and Myanmar. This type of research uses normative legal research, namely literature study, rules and literature related to genocide, and uses an argumentative descriptive approach. The results of this study explain the efforts and comparisons of resolving genocide disputes that occurred in Rwanda and Myanmar from the perspective of international criminal law. Genocide is an international crime that aims to eliminate ethnicity, ethnicity, race and religion in a systematic and structured manner. Efforts to resolve disputes are carried out in an international criminal manner and are handled by the International Criminal Court. The International Criminal Court is the highest judicial institution, and has the authority to handle international cases. comparative law is a method of investigation with the aim of obtaining deeper knowledge about certain legal materials. Comparative law is not a set of rules and legal principles and is not a branch of law, but is a technique for dealing with foreign legal elements from a legal problem.Â Court. The International Criminal Court is the highest judicial institution, and has the authority to handle international cases

PERAN DESA ADAT (PAKRAMAN) DALAM PELESTARIAN BAHASA DAN SASTRA DALAM KERANGKA PENGUATAN KEBUDAYAAN BALI i nyoman budiana; tini rusmini gorda
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRAKKeberadaan desa adat (pakraman) di Bali sebagai desa yang memiliki hak otonom dalam mengurus kepentingan desanya masing-masing memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan tersebut tidak hanya dilihat dari sistem pemerintahan tradisionalnya, tetapi masing-masing desa adat tersebut memiliki adat kebiasaan, kebudayaan, dialek bahasa termasuk seni serta prosesi ritual keagamaan yang diyakininya juga menunjukkan perbedaan antara satu desa dengan yang lainnya. Sekalipun demikian halnya, secara universal segala aktivitas berkebudayaan dan berkeagamaan yang dilakukan dapat dipandang sebagai pengewantahan dari ajaran agama Hindu yang dianutnya serta dijiwai oleh falsafah Tri Hita Karana.Berbagai peran telah diberikan kepada desa adat tersebut, karena dalam realitasnya hingga saat ini sejumlah aktivitas pembangunan nasional selalu melibatkan keberadaannya baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik, dengan hasil yang sangat membanggakan. Sebagai bukti perlu dikemukakan beberapa contoh di antaranya, pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup berbasis desa adat, pembangunan keluarga yang bahagia dan sejahtera berbasis desa adat serta penanggulangan kenakalan remaja dan kejahatan narkotika pun berbasis desa adat. Di samping itu dalam kerangka penguatan kebudayaan melalui kegiatan pelestarian bahasa dan sastra juga telah dilakukan secara berkesinambungan, baik kegiatan dalam bidang sastra daerah maupun sastra nasional.Dalam pelestarian bahasa dan sastra Bali, desa adat telah membangun suatu sistem penghayatan sastra melalui seni makekidung, makekawin, macepat yang sering dikenal dengan kegiatan Utsawa Dharma Gita, lomba penulisan sastra Bali dalam lontar, puisi dan sastra serta menuangkan pelajaran bahasa daerah Bali dalam setiap kurikulum kegiatan pasraman baik untuk tingkat anak-anak, remaja dan dewasa. Keseluruhan aktivitas tersebut bermuara kepada penguatan budaya daerah dan sekaligus mengarah kepada penguatan budaya nasional, karena budaya nasional adalah merupakan puncak-puncak dari budaya daerah.Kata kunci : desa adat, bahasa dan sastra, pelestarian dan kebudayaan.

Menguji Taji Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Badungentasi Kebijakan Publik Ni Luh Putu Rita Sukmawati; I Nyoman Budiana
PERSPEKTIF Vol 9, No 1 (2020): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v9i1.3102

Formulation of Customary Criminal Law in Future Criminal Code and Legal Enforcement in Indonesia Gede Eka Rusdi Antara; I Nyoman Budiana; Ida Ayu Sadnyini
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 4 No 2 (2021): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v4i2.149

The pros and cons were debated in limiting national legal substance with full recognition of Customary Criminal Law in the bill of Criminal Code and its future enforcement. On the other hand, there are arguments against the inclusion of Customary Criminal Law in the Criminal Code and the resulting disparities in legal enforcement caused by some Judges’ ignorance of judging customary criminal cases settled with the imposition of customary sanctions, which resulted in an unjust situation. This article aims to serve as a legal academic framework for establishing, identifying, and analyzing the formulation of Customary Criminal Law into the Indonesian Criminal Code, as well as to contribute to the discussion of judges’ roles in sentencing customary criminal cases, which they should determine and judge based on customary law. This article demonstrated the use of normative legal research in conjunction with statutory law, legal conceptual, and philosophical approaches to law. This article discovered that: first, several issues concerning the formulation of Customary Criminal Law into several national Bills of Criminal Code were debatable; second, it also cannot be enacted due to conflicting contexts with Criminal Law principles, unwillingness, and an ambiguous law-making process. Furthermore, the prospect of including the Customary Criminal Law in the Bill of Criminal Code is based on various justifications and legal needs that reflect the diverse local genius that still exists and adheres to Pancasila law principles. Additionally, it relates to a proposed new paradigm that Judges and other legal enforcers should adopt when enforcing Customary Criminal Law in any criminal customary case.

Legitimacy of the Dissolution of Beliefs by Community Organizations I Nyoman Budiana
International Journal of Research in Community Services Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Research Collaboration Community (RCC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijrcs.v3i1.182

Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution states "Every person shall be free to choose and to practice the religion of his/her choice, to choose one’s education, to choose one’s employment, to choose one’s citizenship, and to choose one’s place of residence within the state territory, to leave it and to subsequently return to it.” In paragraph (2), everyone has the right to the freedom to believe in his/her beliefs, to express his/her views and thoughts, according to his/her conscience. The constitutional guarantees for believers can also be seen in Article 29 of the 1945 Constitution stating that the state shall be based upon the One and Only God and the State guarantees all persons the freedom of worship, each according to his/her own religion or belief. The Constitutional Court affirms that the right to adhere to a religion or belief in God Almighty is a citizen's constitutional right, not a gift from the state. Therefore, the state is obliged to protect and guarantee the fulfillment of the rights of it’s the citizens to embrace a belief other than the six religions developed in Indonesia. However, in practice the dissolution of beliefs is actually carried out by community organizations. In this study, two things will be discussed namely: 1) What is the legal position of adherents of belief in the national legal system? 2) Do community organizations have the authority to dissolve religious beliefs? This research is normative juridical research, in which the problems in this research are analyzed qualitatively.

Revealing the Legal Protection of Patients Social Security Administration Agency of Health in Sanglah and Balimed Hospitals Denpasar RA Tuty Kuswardhani; I Nyoman Budiana
Jurnal Hukum Prasada Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Social Security Administration Agency of Health has a National National Health Insurance formulary, but in reality patients do not get drugs according to the National Health Insurance National Formulary. Therefore, the aims of this study are to determine the legal protection of patients of the Social Security Administration Agency of Health for the elderly in curative therapy in hospitals according to the national formulary of National Health Insurance at Sanglah Hospital and Balimed Hospital, and to know the responsibilities undertaken by the Social Security Administration Agency of Health in fulfilling its obligations for patients the Agency for the Implementation of the Social Health Insurance of the elderly in curative therapy in accordance with the national formulary of the National Health Insurance. This study uses a participatory observational (empirical-observational) empirical legal research method. Sampling with purposive sampling and data collection techniques using triangulation techniques. In principle, legal protection must refer to legal certainty, fairness and benefits for the population participating in the Social Security Administration Agency of Health for the elderly so that it is not impressed that Balimed Hospital and Sanglah General Hospital and the Social Security Administration Agency of Health make a service to consumers who are not good. The legal responsibility that should be obtained by the participants of the Social Security Administration Agency of Health for the elderly in Balimed Hospital and Sanglah Hospital Denpasar which is currently not maximally received by patients participating in the Social Security Administration Agency of Health for the elderly at Balimed Hospital and Sanglah Hospital.

Regulation of Land Lease Rights Period for Foreign Citizens in Indonesia Putu Rosa Paramitha Dewi; I Nyoman Budiana
Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Many foreigners have come and lived in Indonesia. This results in the increasing need for land and buildings for foreigners to be used as a residence. Foreigners are not allowed to have ownership rights over land in Indonesia, however, in this case, the law provides rights for foreigners to own land in Indonesia, but limited to Right of Use and Leaseholds for Buildings. This absence of UUPA has the potential to lead to smuggling of laws, because the lease period granted to foreign citizens is not limited so that foreign citizens can stay in Indonesia for a very long. If the land is fully controlled by foreign citizens or for a long period of time, it is feared that the people's welfare will decrease in the management of the land. Therefore, this study aims to analyze the legal of land right for foreign citizens in Indonesia and the regulation of the period of land lease right for foreign citizens in Indonesia. The type of research used is a normative juridical research through a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. A foreign legal entity wishing to have Building Use Rights (HGB) must fulfill two elements, namely that it is established according to Indonesian law and domiciled in Indonesia, must exist. Besides that, regulation for the period of land lease rights for foreigners have not been regulated in land-related regulations in Indonesia so that there is a vacuum of norms.

Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Gde Rahmadi Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Aptaningsih, Ni Made Indah Arif Budiman Lubis Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Desak Putu Rini Larashati Subagia Dewa Putu Adi Putra Dewi Bunga, Dewi Disantara, Fradhana Putra Driptayanti, Ni Kadek Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gde Wahyu Marta Gunadi Gede Eka Rusdi Antara gorda, tini rusmini Gunadi, Gde Wahyu Marta Gusmana, I Putu Gede Radithya Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gede Agus Kurniawan I Gede Gatot Kasmariadi I Gusti Agung Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Made Warta I Made Warta I Made Wirya Darma I Nyoman Dharma Wiasa I Nyoman Subanda I Putu Edi Rusmana I Putu Wisnu Dharma Pura I Wayan Joniarta I Wayan Suderana Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juliani, Kadek Eni Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Leo Liusiana Made Arya Prasetya Wibawa Made Oka Cahyadi Wiguna Maria Safira Age Djaga Melianus T, Giovanni Narwadi, N Agus Adyatma Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Ananda Putri Pramessy Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Putu Putri Prami Dewi Ni Luh Putu Rita Sukmawati Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Nadiari Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri Ni Putu Eva Ditayani Antari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Novi Mardihana Sari Nur Anisa Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Oktaviani. M, Masrianti Pande Ketut Ratih Widhiadnyani Prasada, Dewa Krisna Purnamawan, I Gede Putri Ramadhani, Faradhina Zahra Putri Sukadana, Dewa Ayu Putu Aras Samsithawrati Putu Divia Iswara Putu Rosa Paramitha Dewi R. A.T. Kuswardhani Rama, Bagus Gede Ari Riski Wahyudi, Anak Agung Ngurah Rusdi Antara, Gede Eka Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Sanjaya, Sang Putu Adi Scolastika, Sheanny Suardana, I Nyoman Alit Sukmawati, Ni Luh Putu Rita Veronika Frinka Rambo Warta, I Made Wesnala, I Made Andika

Title

Found 55 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 55 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 55 Documents
Search