Articles
<![CDATA[KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[I Putu Wisnu Dharma Pura]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.496 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i1.238
<![CDATA[Along with the development of law and the community needs that developed rapidly, especially in the globalization era besides the enhancement of public demand for business development in accordance with good corporate governance principles, therefore on August 16, 2007 the Law No. 40 of 2007 was issued, which replace the Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies. Then the enactment of Government Regulation No. 29 of 2016 concerning Changes in Authorized Capital of Limited Liability Company, specifically for beginner entrepreneurs to establish a Limited Liability Company. The provisions of Article 1 paragraph (3) of Government Regulation Number 29 of 2016 regulate: the amount of authorized capital for Limited Liability Company as referred to in paragraph (1) which based on the agreement of the Limited Liability Company founders. Furthermore, in Article 32 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, regulate that the authorized capital of the Company is at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah). From the above provisions it can be said, there is a norms conflict that cause multiple interpretations and does not provide legal certainty for the parties. Furthermore, the norms regulated in the Government Regulation should be in line with the norms regulated by the law above it, In this case Law Number 40 Year 2007.Keywords : Authorized Capital, Limited Liability Company, Parties]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Konsumen Peserta BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Sanglah Denpasar ]]>
<![CDATA[I Nyoman Dharma Wiasa]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.728 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2206
<![CDATA[Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Undang-Undang Dasar 1945 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan semakin menguat dengan menempatkan jaminan kesehatan perlindungan sosial pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, juga menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Wujud keseriusan Pemerintah Indonesia untuk membangun jaminan kesehatan dan perlindungan sosial lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan, mengkaji dan menganalisis bentuk pelayanan kesehatan peserta BPJS, mengkaji dan menganalisis kendala yuridis yang dihadapi peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah sosiolegal research, dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar pada bulan Maret-April 2019. Informan dalam penelitan ini adalah keluarga/pasien BPJS, dokter, perawat, petugas rumah sakit di RSUP Sanglah Denpasar. Hasil penelitan didapatkan bahwa Perlindungan Hukum Preventif terhadap peserta BPJS dilakukan melalui pemberian informasi mengenai hak hak peserta BPJS, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus segera diperbaiki. Perlindungan Hukum Represif terhadap peserta BPJS sebagai konsumen didapatkan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan dan penyelesaian didalam pengadilam. Penyelesaian diluar pengadilan dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian didalam pengadian dilakukan apabila pengyelesaian diluar pengadilan tidak tercapai atau salah satu pihak tidak puas. Pelaksanaan aturan BPJS kesehatan terkesan mengutamakan kepastian hukum atau kepastian pelaksanaan aturan saja sehingga terkesan mengabaikan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Disarankan kepada steakholder dalam pelayanan kesehatan agar mengintensifkan pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS untuk memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif sehingga tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, BPJS, Pelayanan Kesehatan]]>
<![CDATA[Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.923 KB)
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4590
<![CDATA[Kain Tenun Cepuk merupakan salah satu warisan budaya Desa Tanglad yang bersifat komunal, memiliki nilai-nilai kebudayaan dan berkembang pada masyarakat pengemban. Dengan demikian pemerintah wajib melindungi sebagai objek EBT sesuai ketentuan UUHC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji pelaksanaan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUHC terkait inventarisasi EBT dan perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Cepuk di Desa Tanglad. Metode penilitian yang digunakan yakni yuridis empiris dengan menganalisis fenomena yang terjadi saat ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kemenkumham Bali, Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung dan Ngurah Galerry. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum terlaksananya penginventarisasian berdasarkan ketentuan UUHC dengan maksimal. Ini terlihat dari tindakan Dinas kebudayaan yang sebatas pendokumentasian berupa foto Kain Tenun Cepuk saja dikarenakan adanya beberapa faktor, yakni faktor kaidah hukumnya, sarana fasilitasnya, masyarakatnya serta budaya hkumnya. Adapun upaya perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Cepuk sebagai EBT yang dapat dilakukan, yakni perlindungan preventif dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham Bali kepada Dinas Kebudayaan selaku penyelenggaraan otonomi daerah dan masyarakat tradisional pengemban EBT terkait pentingnya menginventarisasi objek EBT. Serta perlindungan represifnya dengan menyelesaikan sengketa hak cipta dengan cara arbitrase maupun pengadilan yang sebelumnya terdapat pengaduan yang diajukan oleh sipemegang hak komunal.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kredit Bermasalah Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Penggunaan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa sebagai Jaminan Kredit di Bank Pembangunan Daerah Bali di Kabupaten Badung ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Putri Prami Dewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.568 KB)
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4712
<![CDATA[Bank BPD Bali merupakan bank pemerintah provinsi bali yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank BPD Bali memiliki produk kredit yaitu kredit produktif yang diperuntukkan bagi debitur yang memiliki usaha dagang dan produk kredit konsumtif diperuntukkan bagi debitur perorangan yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap, yang sumber pengembalian kreditnya berasal dari gaji atau penghasilan usahanya. Pinjaman kredit perlu adanya suatu jaminan kredit yang berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang nasabah terhadap bank. Jaminan dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan jaminan benda tidak bergerak seperti Tanah atau bangunan yang dilengkapi dengan Surat Hak Milik serta surat-surat sah lainnya. Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa merupakam jaminan benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit di Bank BPD Bali serta sebagai dasar hukum dalam penerimaan upah atau gaji setiap bulannya. Kendala yang dialami dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dikarenakan tidak bisa diperjual belikan seperti jaminan lain pada umumnya ketika terjadi kredit bermaslaah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa dan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredi bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah di Bank BPD Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menganalisis berdasarkan fenomena terjadinya kredit bermasalah dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dan berpedoman pada teori keadilan dan teori penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan di Cabang Pembantu (Capem) Bank BPD Bali di Kabupaten Badung dan Kantor Desa di Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu penyelesaian kredit bermasalah dengan penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) di Bank Pembangunan Daerah Bali serta dalam pemberian kredit perlu adanya monitoring langsung kepada perangkat desa yang mengalami kendala dalam pembayaran dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal seperti force mejure wabah covid-19 yang mempengaruhi pendapatan Perangkat Desa dan adanya keterlambatan pembayaran upah yang menyebakan Perangkat Desa megalami kendala dalam pemenuhan prestasinya.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Online ]]>
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>;
<![CDATA[I Gede Gatot Kasmariadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 1 (2024): JHS MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36733/jhshs.v6i1.8820
<![CDATA[law enforcement officers. Trials usually held face-to-face in the courtroom have changed to online via video conference due to the implementation of health protocols to maintain distance. The defendant and the defendant's legal advisor in several cases refused online trials. The problem in this research is the strength of evidence and legal certainty of the defendant's testimony in online trials. There are several things that form the basis, including the Criminal Procedure Code, criminal case evidence, criminal law evidentiary theory, legal certainty theory and online trials. This research chooses to use normative juridical research methods through a statutory approach (The Statute Approach). Legal materials come from secondary data collected using the Snow Balls Method and then sorted into primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research are that the evidence of the defendant's statement provided electronically has the same strength as an offline trial and the legal certainty of the defendant's statement in the online trial is guaranteed by statutory regulations. Online meetings provide an expanded interpretation of space that is not limited to direct physical face-to-face meetings but also face-to-face in cyber/virtual worlds, not limited by distance and place. The laws and regulations governing the Supreme Court provide space to establish Supreme Court Regulations to regulate Criminal Procedure Law when these provisions are not yet regulated in the Criminal Code.]]>
<![CDATA[Reflection On Strengthening Hindu Law in The Era of Globalization ]]>
<![CDATA[Budiana, I Nyoman]]>;
<![CDATA[Mahadewi, Kadek Julia]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v6i4.7719
<![CDATA[The development of the times has made several shifts that occur in life, one of the concerns that arise about local wisdom that occurs in society regarding the flow of globalization and the dependence of culture in society. The existence of Hindu law in a dynamically applicable society. The problem raised in the writing of this journal is how does Hindu law exist in the era of globalization? The research method in this journal uses a normative method, the approach uses a legislative approach, the legal sources are primary sources and secondary sources, the technique of collecting legal materials, the study of documents and the analysis technique uses descriptive. Hindu law and customary law in the national legal system have not yet been compiled into positive law (ius constitutum), because they have not been established as formal laws and regulations in accordance with Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. ]]>
<![CDATA[Legal Protection of Foreign Workers (TKA) in Indonesia ]]>
<![CDATA[Arif Budiman Lubis]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1370
<![CDATA[The primary objective of this study is to investigate the legal safeguards in place for foreign workers in Indonesia, also known as TKA. The study employed a normative legal research methodology, incorporating statutory, case-based, and conceptual approaches. Judges base their decisions on Article 62 of Labor Law Number 13 of 2003, ensuring that their rulings abide by the law to promote legal certainty and justice. Labor protection is a form of recognition of the rights of workers/laborers as human beings who must be treated humanely. In a country based on law (rechstaat), the mandate for the laws and regulations to be applied correctly is that judges must side with justice (moral justice).]]>
<![CDATA[Formulation of Customary Criminal Law in Future Criminal Code and Legal Enforcement in Indonesia ]]>
<![CDATA[Rusdi Antara, Gede Eka]]>;
<![CDATA[Budiana, I Nyoman]]>;
<![CDATA[Sadnyini, Ida Ayu]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 4 No 2 (2021): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33096/substantivejustice.v4i2.149
<![CDATA[The pros and cons were debated in limiting national legal substance with full recognition of Customary Criminal Law in the bill of Criminal Code and its future enforcement. On the other hand, there are arguments against the inclusion of Customary Criminal Law in the Criminal Code and the resulting disparities in legal enforcement caused by some Judges’ ignorance of judging customary criminal cases settled with the imposition of customary sanctions, which resulted in an unjust situation. This article aims to serve as a legal academic framework for establishing, identifying, and analyzing the formulation of Customary Criminal Law into the Indonesian Criminal Code, as well as to contribute to the discussion of judges’ roles in sentencing customary criminal cases, which they should determine and judge based on customary law. This article demonstrated the use of normative legal research in conjunction with statutory law, legal conceptual, and philosophical approaches to law. This article discovered that: first, several issues concerning the formulation of Customary Criminal Law into several national Bills of Criminal Code were debatable; second, it also cannot be enacted due to conflicting contexts with Criminal Law principles, unwillingness, and an ambiguous law-making process. Furthermore, the prospect of including the Customary Criminal Law in the Bill of Criminal Code is based on various justifications and legal needs that reflect the diverse local genius that still exists and adheres to Pancasila law principles. Additionally, it relates to a proposed new paradigm that Judges and other legal enforcers should adopt when enforcing Customary Criminal Law in any criminal customary case.]]>
<![CDATA[Phenomenon of Love Scam Cases in Legal Practice: Exploring Case Construction and Victim Responses ]]>
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>;
<![CDATA[Arsawati, Ni Nyoman Juwita]]>;
<![CDATA[Budiana, I Nyoman]]>
<![CDATA[ International Journal of Law Reconstruction Vol 9, No 1 (2025): International Journal of Law Reconstruction ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISSULA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/ijlr.v9i1.37085
<![CDATA[A new mode of online fraud is loving scamming, namely using social media or dating applications to commit fraud by building interpersonal relationships between the perpetrator and the victim. Love scammers will target victims and communicate continuously so that they have a love relationship. After an emotional bond, the perpetrator will ask for money with the mode of needing money for urgent needs. Three problems will be discussed: the analysis of love scams in the vortex of cybercrime, the construction of love scam cases in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024, and the victims' response and when they can report it. Love scam is a crime committed in cyberspace; therefore, electronic evidence is essential for uncovering cases when they reach the police. Not all gifts based on a love relationship can be reported. Several criminal provisions in Law Number 1 of 2024 can be used to ensnare perpetrators. In legal practice, not all victims want to report love scams that have happened to them. Some victims do not realize they are victims; some victims deliberately do not report because they are embarrassed and to avoid social judgment; some do not have evidence.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMIKIRAN POLITIK KE ARAH PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA (KAJIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA) ]]>
<![CDATA[Budiana, I Nyoman]]>;
<![CDATA[Warta, I Made]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v16i4.499
<![CDATA[Indonesia adheres to a representative democratic system that prioritizes the interests of citizens in decisions made by the government. In this study we will discuss the strategies of people's political thinking in the framework of affirmation and strengthening the presidential system in Indonesia. Data collection and analysis in this study uses a normative juridical approach by collecting legal material from various libraries, both in the form of principles, concepts and legal theories that are in accordance with the issues of constitutional law that are adopted. The analysis was conducted in a normative juridical reseach and the presentation of legal analysis was described descriptively qualitatively.Constitutionally, the presidential system is characterized by an equal position between parliament and the executive. The Indonesian constitutional system is in the transition phase of democracy which implements a presidential based multi-party democracy system. With the simplification of the party in elections, it can guarantee stability in executive and parliamentary relations in the administration of the State. The implementation of the electoral system with sound balance cannot form a formidable parliament quality. Political thinking in the framework of affirming and strengthening presidential systems in constitutional practice is part of the people's political rights guaranteed by human rights. ]]>
