Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.885
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Udayana Journal of Law and Culture JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Sociological Jurisprudence Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Prasada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial PERSPEKTIF Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Analisis Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi International Journal of Business, Law, and Education International Journal of Research in Community Services Jurnal Hukum Saraswati ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Budiana, I Nyoman
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL: Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan Veronika Frinka Rambo; Ketut Elly Sutrisni; I Nyoman Budiana; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 In Progress
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i04.9801

Abstract

Hak atas kesehatan adalah fundamental HAM yang dijamin oleh UUD 1945 dan dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Namun, kenyataan geografis di 62 daerah tertinggal (Pegunungan, Pulau-pulau) menciptakan ketidakseimbangan struktural, yang mengakibatkan kegagalan perlindungan hukum yang tidak efektif. Peserta di daerah terpencil terhambat oleh ketiadaan infrastruktur komunikasi dan menanggung risiko serta biaya transportasi darurat yang ekstrim, yang tidak terkompensasi oleh sistem. Penelitian ini bertujuan mengkaji keadilan peraturan BPJS bagi peserta di daerah tertinggal dengan fokus pada kegagalan yang dipicu oleh kondisi geografis. Metode yang digunakan adalah hukum normatif (penelitian hukum normatif) dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Pengaduan dan Mediasi BPJS secara sistematis gagal. Mekanisme Pengaduan lumpuh akibat hambatan sinyal dan jarak fisik ekstrem, sedangkan Mediasi (Pasal 49) gagal secara substantif karena hanya bersifat represif kasus-per-kasus dan tidak mampu mengkompensasi kerugian biaya akses darurat. Kegagalan ini melanggar pemerataan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diusulkanlah rekonstruksi hukum yang menjamin transformasi fungsi Mediasi menjadi alat intervensi struktural. Mediasi harus diubah menjadi mekanisme yang wajib menghasilkan Kebijakan Kompensasi Khusus Biaya Akses dan BPJS wajib membentuk Dana Kompensasi Biaya Akses Darurat (DKBAD) untuk mencakup risiko geografis secara kolektif.
Perlindungan Hukum Terhadap Informan Pasif Undercover Buy Narkotika Yang Gagal Pande Ketut Ratih Widhiadnyani; I Made Wirya Darma; I Nyoman Budiana; A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.631

Abstract

Peran masyarakat sebagai informan pasif undercover buy narkotika yang gagal terbukti seringkali menimbulkan ancaman kriminalisasi akibat kurang tegasnya implementasi perlindungan hukum dari penegak hukum. Penelitian ini mengkaji norma kabur yang ditimbulkan pasal 106 huruf (e) undang-undang narkotika terhadap kerahasiaan data informan pasif dan penyempurnaan cakupan hak yang semestinya dijamin dengan perlindungan hukum karena menjalankan tanggungjawab berdasarkan amanat undang-undang. Penelitian ini mengaplikasikan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasilnya menunjukan bahwa perlunya pembenahan dan penyempurnaan implementasi perlindungan hukum yang diamanatkan pasal 106 Undang-Undang Narkotika berupa penjaminan kerahasiaan identitas informan pasif, pendampingan hukum, dan pemerataan standar operasional untuk menjamin kepastian hukum formal dan materiil dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kata Kunci: Undercover Buy Narkotika, Informan Pasif, Perlindungan Hukum.
Implikasi Pidana Terhadap Pergeseran Fungsi Tabuh Rah: Kajian Yuridis Kriminalisasi Perjudian Dalam Konteks Ritual Tabuh Rah di Bali Putu Divia Iswara; Ni Putu Sawitri Nandari; I Nyoman Budiana; Dewa Krisna Prasada
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.657

Abstract

Penelitian ini membahas konflik norma antara hukum positif dan hukum adat terkait pergeseran fungsi tabuh rah di Bali. Awalnya, tabuh rah merupakan ritual suci dalam upacara caru yang dilindungi UUD 1945 dan diatur dalam awig-awig desa adat, namun dalam praktik berkembang menjadi tajen yang mengandung unsur perjudian dan dikriminalisasi oleh KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2023. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya kekaburan norma akibat ketiadaan regulasi daerah yang menetapkan batasan yuridis yang jelas, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan memicu resistensi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang membedakan tabuh rah ritual dari perjudian serta penguatan kewenangan desa adat guna mewujudkan harmonisasi hukum yang adil.
Analisis Yuridis Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris Rumah Tinggal Berdasarkan Hukum Adat Bajawa, Nusa Tenggara Timur Maria Safira Age Djaga; Budiana, I Nyoman; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perempuan dalam memperoleh hak waris atas rumah tinggal menurut hukum adat Bajawa di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan membatasi hak waris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan sejarah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (mosalaki), tokoh agama, kepala desa, serta perempuan yang pernah menerima warisan rumah tinggal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bajawa menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan, khususnya anak perempuan pertama, sebagai penerus utama rumah tinggal keluarga. Perempuan memiliki hak genealogis atas rumah adat, sementara laki-laki berperan dalam pengelolaan dan perlindungan rumah adat tersebut. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dipengaruhi oleh faktor sosial seperti sistem stratifikasi sosial (rang), perkawinan endogami, pengakuan keluarga, serta legitimasi adat. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan anak di luar kawin dalam pewarisan rumah tinggal. Secara keseluruhan, hukum adat Bajawa memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap hak perempuan atas rumah tinggal, meskipun belum memiliki kepastian hukum formal karena tidak dikodifikasi secara tertulis.
Fighting Hoax and Hate Speech by Strengthening The Spirit of Pancasila in Preventing Disintegration of The Nation I Nyoman Budiana; I Made Warta
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 2 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.2.2.1195.101-107

Abstract

The notion of democracy is used by most of the countries in the world as a foundation in managing the country, it is also the choice of Indonesia after the reformation period in 1998 as stated in the amendment of the 1945 Constitution. Through democracy, people can control the government administration so that the government does not act arbitrarily. With democracy, people are also given the opportunity to participate in all aspects of development, guaranteed the freedom of association / assembly to express opinions on various matters in the government administration in accordance with the constitutional corridor. In practice, after 2 (two) decades of reformation, freedom in democracy has become an act that exceeds the limit. In the national life order in Indonesia today, there have been various hoaxes (false information), utterances of hatred on social media, anarchic behavior occurring in various places, even radicalism movements which allegedly want to destroy the ideology of Pancasila and replace it with other ideologies. In this study, there are two problems that will be discussed, namely legal policy in the prohibition of hoaxes and hate speech and the ideology of Pancasila in the prevention of hoaxes and hate speeches. Legal policies in the prohibition of hoax and hate speech are regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Prohibition of hoaxes and hate speeches is also carried out in various laws and regulations in other countries. Hoaxes and hate speeches threaten the integrity of Indonesia. Therefore, to guard and care for the Republic of Indonesia to remain based on the ideology of Pancasila, the nation's commitment to defend Pancasila as a state ideology must be able to actualize the noble values contained in the principles of Pancasila in life as well as possible and committed to fight hoax, utterances of hatred, anarchic actions and radicalism by strengthening the spirit of Pancasila for every Indonesian person and encouraging various government agencies to uphold the concept of the rule of law in preventing the disintegration of the nation.
Researching Social Change in Bali Indigenous Marriage Private I Nyoman Budiana; Made Oka Cahyadi Wiguna
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 4 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.4.2.2021.75-85

Abstract

This article wants to understand and analyze the phenomenon of Balinese customary life arrangements related to changes in marital procedures. To be able to produce accurate findings, social phenomena are examined in detail and in-depth through qualitative research, with a phenomenological paradigm. With this paradigm the results are obtained in the form of empirical data and in-depth understanding relating to variations in categories, properties, and attributes related to the changing phenomena of cultural traditions and adat ngerorod marriage. In detail the findings generated that in social reality, the indigenous Balinese have constructed changes in the pattern of marriage from the way of ngerorod or selarian (running together) to switch to the memadik or propose, because the pattern of memadik or ask is seen to better reflect equality and justice in society. The rationale that drives is the existence of a reaction to discriminatory customary norms; innovative faith-based constructive thinking; increasing the level of education and parental-bilateral kinship thinking. Memadik marriage by means of marriage or marriage, implies a marriage as a result of the construction of modern society.
Implementing the Authority of the State’s Attorney in Legal Assistance in Handling Covid-19 in Denpasar City I Nyoman Budiana; Leo Liusiana
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.6.1.2023.22-32

Abstract

The emergence of a disease outbreak, namely Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in most countries in the world, has caused various problems, not only in the health sector but also in the economic, political and socio-cultural fields. This study aims to analyze the attorney’s authority in providing legal assistance and examine various factors that support and hinder the handling of Covid 19 in Denpasar City. The research design used is a normative juridical approach with a statutory law approach, an analytical and conceptual approach and several facts collected from informants as support and qualitative descriptive juridical analysis was used to obtain adequate and accurate results. The result shows that the implementation of legal assistance to policies in the framework of accelerating the handling of Covid 19 and the National Economic Recovery program by the State’s Attorney of Denpasar District Attorney was carried out well and effectively. The factors that support the implementation of the legal assistance are the clarity of the legal basis used by the prosecutor’s office in carrying out its functions and the fast and active response from the applicant, namely some agencies in Denpasar City. While the inhibiting factors include the reporting process provided by the applicant to the attorney’s office is still slow, the limited number of members of the State’s Attorney with authority as public prosecutors must continue to be carried out within the framework of law enforcement.
Balinese Customary Law Perspective on The Existence of Adopted Children I Nyoman Budiana; I Gede Putu Agus Wistama Putra
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.2.2024.84-89

Abstract

This research was conducted to find out what the inheritance rights of adopted children are regarding the existence of the inheritance of their adoptive parents according to Balinese customary law and what the position of adopted children is in the adoptive parents’ family according to Balinese customary law. The method in this research is descriptive legal research. Secondary legal materials are obtained from the results of literature reviews, books, statutory regulations, archives, and other materials or sources supporting this research. The results of the discussion are: 1) the inheritance rights of adopted children over the inheritance of adoptive parents according to Balinese customary law, namely, if the adopted child has carried out the Yadnya ceremony with meperas, the adopted child has the same position as the biological child and the adopted child has the right to inherit in his adoptive family. 2) The adopted child’s position towards the adoptive parents’ family according to Balinese customary law that the adopted child has the right to inherit as an heir like a biological child. The adopted child has no right to inherit the property inherited from his biological parents because his family relationship was severed at the time of the pemerasan ceremony.
Revealing the Legal Protection of Patients Social Security Administration Agency of Health in Sanglah and Balimed Hospitals Denpasar RA Tuty Kuswardhani; I Nyoman Budiana
Jurnal Hukum Prasada Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.7.2.2020.102-110

Abstract

Social Security Administration Agency of Health has a National National Health Insurance formulary, but in reality patients do not get drugs according to the National Health Insurance National Formulary. Therefore, the aims of this study are to determine the legal protection of patients of the Social Security Administration Agency of Health for the elderly in curative therapy in hospitals according to the national formulary of National Health Insurance at Sanglah Hospital and Balimed Hospital, and to know the responsibilities undertaken by the Social Security Administration Agency of Health in fulfilling its obligations for patients the Agency for the Implementation of the Social Health Insurance of the elderly in curative therapy in accordance with the national formulary of the National Health Insurance. This study uses a participatory observational (empirical-observational) empirical legal research method. Sampling with purposive sampling and data collection techniques using triangulation techniques. In principle, legal protection must refer to legal certainty, fairness and benefits for the population participating in the Social Security Administration Agency of Health for the elderly so that it is not impressed that Balimed Hospital and Sanglah General Hospital and the Social Security Administration Agency of Health make a service to consumers who are not good. The legal responsibility that should be obtained by the participants of the Social Security Administration Agency of Health for the elderly in Balimed Hospital and Sanglah Hospital Denpasar which is currently not maximally received by patients participating in the Social Security Administration Agency of Health for the elderly at Balimed Hospital and Sanglah Hospital.
Regulation of Land Lease Rights Period for Foreign Citizens in Indonesia Putu Rosa Paramitha Dewi; I Nyoman Budiana
Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.8.1.2021.44-55

Abstract

Many foreigners have come and lived in Indonesia. This results in the increasing need for land and buildings for foreigners to be used as a residence. Foreigners are not allowed to have ownership rights over land in Indonesia, however, in this case, the law provides rights for foreigners to own land in Indonesia, but limited to Right of Use and Leaseholds for Buildings. This absence of UUPA has the potential to lead to smuggling of laws, because the lease period granted to foreign citizens is not limited so that foreign citizens can stay in Indonesia for a very long. If the land is fully controlled by foreign citizens or for a long period of time, it is feared that the people's welfare will decrease in the management of the land. Therefore, this study aims to analyze the legal of land right for foreign citizens in Indonesia and the regulation of the period of land lease right for foreign citizens in Indonesia. The type of research used is a normative juridical research through a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. A foreign legal entity wishing to have Building Use Rights (HGB) must fulfill two elements, namely that it is established according to Indonesian law and domiciled in Indonesia, must exist. Besides that, regulation for the period of land lease rights for foreigners have not been regulated in land-related regulations in Indonesia so that there is a vacuum of norms.
Co-Authors Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Gde Rahmadi Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Aptaningsih, Ni Made Indah Arif Budiman Lubis Ayu Meitrisnawati, Ni Komang Christopher Estevan Warouw Desak Putu Rini Larashati Subagia Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Putu Adi Putra Dewa Putu Adi Putra Dewi Bunga, Dewi Disantara, Fradhana Putra Driptayanti, Ni Kadek Fridayanthi, Putu Pande Nathasya Gde Wahyu Marta Gunadi Gede Eka Rusdi Antara Giovanni Melianus T Gunadi, Gde Wahyu Marta Gusmana, I Putu Gede Radithya Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gede Agus Kurniawan I Gede Gatot Kasmariadi I Gede Putu Agus Wistama Putra I Gusti Agung Mas Triwulandari I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Abdi Jayantara I Made Warta I Made Warta I Made Wirya Darma I Nyoman Dharma Wiasa I Nyoman Subanda I Nyoman Sukarna Wijaya I Putu Edi Rusmana I Putu Wisnu Dharma Pura I Wayan Joniarta I Wayan Suderana Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juliani, Kadek Eni Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Leo Liusiana Made Arya Prasetya Wibawa Made Oka Cahyadi Wiguna Maria Safira Age Djaga Maria Safira Age Djaga Melianus T, Giovanni Ni Kadek Lira Ayu Trisna Ni Kadek Nadya Putri Maharani Ni Ketut Ananda Putri Pramessy Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Luh Putu Putri Prami Dewi Ni Luh Putu Rita Sukmawati Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Nadiari Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri Ni Putu Eva Ditayani Antari Ni Putu Sawitri Nandari Novi Mardihana Sari Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Oktaviani. M, Masrianti Pande Ketut Ratih Widhiadnyani Prasada, Dewa Krisna Purnamawan, I Gede Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ramadhani, Faradhina Zahra Putri Sukadana, Dewa Ayu Putu Aras Samsithawrati Putu Ardi Kumara Putu Divia Iswara Putu Eva Ditayani Antari Putu Rosa Paramitha Dewi R. A.T. Kuswardhani Rama, Bagus Gede Ari Riski Wahyudi, Anak Agung Ngurah Rusdi Antara, Gede Eka Sabathian Poedjiarso, Benhard Okta Sadnyini, Ida Ayu Sanjaya, Sang Putu Adi Scolastika, Sheanny Sheanny Scolastika Suardana, I Nyoman Alit Sukmawati, Ni Luh Putu Rita Veronika Frinka Rambo Warta, I Made Wesnala, I Made Andika