Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PT. GARUDA INDONESIA TBK PADA TAHUN 2018 Simangunsong, Fredrik Seldani; Saidin, Saidin; Azwar, Keizerina Devi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2308

Abstract

Abstract: Members of the board of directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk were negligent in exercising their authority to manage the company based on the principles of good faith and prudence. The actions of the directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk can be said to be acts against the law. The regulation was then updated with decision no. KEP 17/PM/2002 by the Chairman of Bapepam regarding the obligation to submit financial reports periodically which came into effect for financial reports ending on 31 December 2002. In this decision it was stated that the annual financial report must be accompanied by an accountant's report with a general opinion and submitted to Bapepam no later than the end of the third month after the date of the annual financial report. The research methods in this research include normative legal types, with exploratory, descriptive and explanatory research characteristics, with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used in this research are primary data, data secondary and tertiary data. Data collection techniques for library research and field research are then analyzed deductively. The directors' responsibilities in managing the company can have consequences if the directors have bad faith in carrying out their obligations. Keywords: Accountability, Directors, Finance, PT. Garuda Indonesia Abstrak: Anggota direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk lalai dalam menjalankan kewenangannya untuk mengurus perseroan berdasarkan prinsip iktikad baik dan kehati-hatian. Tindakan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan keputusan No. KEP 17/PM/2002 oleh Ketua Bapepam tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala yang mulai berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2002. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatori, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (onceptual approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan field research), selanjutnya dianalisis secara deduktif. Tanggung jawab direksi dalam mengurus perseroan dapat menimbulkan konsekuensi apabila direksi beriktikad buruk (bad faith) dalam menjalankan kewajibannya. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Direksi, Keuangan, PT. Garuda Indonesia
PERBANDINGAN PUTUSAN SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL H.R. Gultom, Bambang; Saidin, Saidin; Azwar, Keizerina Devi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2350

Abstract

Abstract: The importance of a brand in terms of influencing business development in a good or service can be seen from the desire of the public who are buyers or consumers to use goods or services that have a well-known brand. Rapid developments in this era of globalization have increased buyer satisfaction not only seen from the quality of the goods or services used, but also seen from the satisfaction of a person's prestige in using a brand that is considered famous. What are the legal considerations of the judge? Regarding the registration status of trademarks which are substantially similar in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. The research method in this research includes normative legal types, with analytical descriptive research characteristics. The research approaches are the statutory approach, conceptual approach and statutory approach, with the data sources used in this research namely primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique is literature study and the data collection tool is document study, then analyzed qualitatively. Keywords: Brands, Verdicts, Disputes Abstrak: Pentingnya sebuah merek dalam hal mempengaruhinya perkembangan bisnis dalam suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya suatu keinginan dari masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan yang pesat di dalam era globalisasi ini membuat meningkatnya kepuasan pembeli tidak hanya dilihat dari kualitas suatu barang atau jasa yang digunakan, akan tetapi dilihat juga dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek yang dianggap terkenal.       Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang status pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yaitu pendeketan perundang-undangan (statute approach), pendekaan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan alat pengumpul data yaitu studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kata kunci: Merek, Putusan, Sengketa 
PELINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI ATAS PENGGUNAAN AI GENERATI DI BERBAGAI PLATFORM MEDIA SOSIAL Putri, Rizka Aminni; Saidin, Saidin; Leviza, Jelly
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4646

Abstract

Abstrack: The current development of information and communication technology has led humans to use the assistance of Generative AI (artificial intelligence) technology to produce various new works, including cinematographic works circulating on social media. However, the emergence of Generative AI has raised new legal issues, because in its use many works have the potential to violate copyright, especially when this technology is used to modify cinematographic works owned by other parties on social media platforms. This study aims to analyze legal certainty, the form of legal liability for the use of Generative AI, and review the form of legal protection for cinematographic works modified using Generative AI on social media without permission. This research is a normative juridical legal research with a descriptive analytical nature. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques and data were carried out through literature studies. Data analysis used normative analysis methods. The results of the study indicate that legal certainty in the use of Generative AI is currently still not achieved because the Copyright Law is still oriented towards humans as creators. The forms of legal liability that can be applied include civil, criminal, and administrative aspects, while legal protection is provided preventively through takedown mechanisms and repressively through compensation lawsuits and criminal sanctions. The conclusion of this study is that the protection of copyright in cinematographic works for the use of Generative AI on social media platforms creates legal uncertainty that needs to be addressed immediately through regulatory updates and strengthening copyright enforcement policies in the digital era. The formation of specific regulations regarding liability for works involving Generative AI technology is an important step towards realizing legal certainty, justice, and benefits for all parties involved.Keyword: Copyright, Cinematographic Works, Generative AI, Social Media, Legal Protection.Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat manusia menggunakan bantuan teknologi AI Generatif (kecerdasan buatan) dalam menghasilkan berbagai karya baru, termasuk karya sinematografi yang beredar di media sosial. Namun, kemunculan AI Generatif telah menimbulkan persoalan hukum baru, karena dalam penggunaannya banyak karya yang berpotensi melanggar hak cipta terutama ketika teknologi ini digunakan untuk memodifikasi karya sinematografi milik pihak lain di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum, bentuk tanjung jawab hukum atas penggunaan AI Generatif serta meninjau bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yang dimodifikasi menggunakan AI Generatif di media sosial tanpa izin. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian dekskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penggunaan AI Generatif saat ini masih belum tercapai karena dalam UUHC masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta. Bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan meliputi aspek perdata, pidana serta administratif, sementara perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui mekanisme takedown dan represif melalui gugatan ganti rugi maupun sanksi pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelindungan hak cipta karya sinematografi atas penggunaan AI Generatif di platform media sosial menimpulkan ketidakpastian hukum yang perlu segera diatasi melalu pembaruan regulasi dan penguatan kebijakan penegakan hak cipta di era digital. Pembentukan aturan khusus mengenai tanggung jawab atas karya yang melibatkan teknologi AI Generatif menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak terkait.Kata kunci: Hak Cipta, Karya Sinematografi, AI Generatif, Media Sosial, Pelindungan Hukum.
SENGKETA MEREK KANDUI DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Zuhri, Hanafi; Saidin, Saidin; Leviza, Jelly
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4656

Abstract

Abstract: The problem in this study stems from the existence of unfair business competition arising from trademark registration applications in bad faith. The element of good faith has an important role in the trademark legal system in Indonesia to prevent disputes in the future. This study specifically analyzes the trademark dispute in the Medan District Court Decision Number 4 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2019 / PN Niaga Medan, which involves the registration of the KANDUI and KANDUI VILLAS trademarks by the defendant, even though the trademark has been previously used by the plaintiff, even the defendant himself is a manager at the plaintiff's lodging business. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The issues studied include: (1) legal protection of trademarks according to the principle of good faith to prevent unfair business competition; (2) indications of unfair business competition practices in the KANDUI trademark dispute; and (3) the suitability of the judge's considerations in the decision with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of the study indicate that the judge in the decision only emphasized the first to file principle as regulated in Article 3 of Law Number 20 of 2016, but was inconsistent with his considerations which had acknowledged the relevance of the first to use principle. In addition, the judge did not thoroughly examine the defendant's bad faith as stated in the plaintiff's petitum. Thus, although the judge's decision was formally in accordance with regulations, there were still weaknesses in upholding the principle of good faith which is an important instrument to prevent unfair business competition in the trademark legal regime.Keyword: Business competition, Brand, Bad faith Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Unsur iktikad baik memiliki peran penting dalam sistem hukum merek di Indonesia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini secara khusus menganalisis sengketa merek pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan, yang melibatkan pendaftaran merekKANDUIdanKANDUI VILLASoleh tergugat, padahal merek tersebut telah lebih dahulu digunakan oleh penggugat, bahkan tergugat sendiri merupakan pengurus pada usaha penginapan milik penggugat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) perlindungan hukum terhadap merek menurut prinsip iktikad baik untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat; (2) indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat dalam sengketa merekKANDUI; serta (3) kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut hanya menekankan asasfirst to filesebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun tidak konsisten dengan pertimbangannya yang sempat mengakui relevansi asasfirst to use. Selain itu, hakim tidak secara mendalam mengkaji iktikad tidak baik tergugat sebagaimana petitum penggugat. Dengan demikian, meskipun putusan hakim secara formil sesuai dengan regulasi, namun masih terdapat kelemahan dalam menegakkan prinsip iktikad baik yang menjadi instrumen penting untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dalam rezim hukum merekKata Kunci : Persaingan usaha, Merek, Iktikad tidak baik
Co-Authors Abadi, Agung S. Abdullah, Muhammad Zein Adam, Aenal Fuad Adji Pratama, Rekha Adrian Tawai amir, muh Arjulan Arwan Arwan Asma, Siti Asriani Asriani, Asriani Aulida, Dinda Azwar, Tengku Keizerina Devi BR Napitupulu, Maria Darpin, Darpin Dedi Harianto Devi Azwar, T.Keizerina Edy Ikhsan Faradila, Desi Faris Bashel, Yasmin Fera Tri Susilawaty, Fera Tri Fitrianda, Widiya Glory, Ivania H.R. Gultom, Bambang Halika, La Ode Herman Harjudin, La Ode HASIM PURBA Hismayasari, Intanurfemi B. Husain, Muh. Najib I Gusti Ayu Budiadnyani Iman Supriatna Isma, As’ad Jailani, M.Syahran Jaya, Asrul Jelly Leviza Jumaidin, Laode Juwairiyah, Layli Keizerina Devi Azwar Kole, Hamid Kurniati, Agata La Iba, La La Ode Herman H La Tarifu, La Tarifu Maharany Barus, Utary Maswa, Sitti Muhammad Yamin Muhammad Zaki nasir, muh Nuraisyah Nuraisyah Pertiwi, Gaddis Plumbantoruan, Christopher Prajayanti, Vini Taru F. Prasetyo, Ade Jona Pratama, Arya Idil Prilsan, Al Razak Putri, Rizka Aminni R. Rusli Rahim, Sartika Ramadhan, Moh. Ricky rono, rono Rosnidar Sembiring Runtung , Runtung Saad Murdy Sayuti, Mohammad Shauqi, Saddam Siagian, Putri Rumondang Simangunsong, Fredrik Seldani SINAGA, HENRY Sinaga, Mohd Rizky Siregar, Namira Romaito Sriwangi, Sriwangi Sudirman, Faturachman Alputra Sunarmi Sunarmi Syamsul Alam, Syamsul Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Taufik Taufik Trohna, Dyona Rizky Utami, Sri Afrianti Wau, Hilbertus Sumplisius M. Winanda, Miftah Anggun Yati Sharfina Desiandri Yefrizawati Zuhri, Hanafi