Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.91
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Infotama Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Unes Law Review Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS) Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi Law Development Journal JIFI (Jurnal Ilmiah Farmasi Imelda) Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) HUKMY : Jurnal Hukum JISPE Journal of Islamic Primary Education Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi Heca Journal of Applied Sciences Leuser Journal of Environmental Studies Journal of Educational Management and Learning Infolitika Journal of Data Science Grimsa Journal of Science Engineering and Technology Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Society and Development Indonesian Cyber Law Review
Lala, Andi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

 1 
PENGAWASAN KESEHATAN TENAGA KERJA MENURUT PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3 Lala, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.745 KB)

Abstract

Kecelakaan kerja merupakan salah satu masalah yang ada pada sektor ketenagakerjaan, untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja tersebut untuk mengakomodir hak pekerja atas perlindungan saat bekerja. Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kecelakan kerja. Dalam pelaksanaannya agar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut berjalan dengan baik perlu diadakan sebuah pengawasan.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada dasarnya pengawasan SMK3 merupakan sub bagian dari pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun terdapat perbedaan yang mendasar terletak pada pengawasan SMK3 dilakukan juga oleh auditor SMK3. Audit SMK3 dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal audit dilaksanakan oleh perusahaan/pengurus sedangkan pada audit eksternal dilakukan oleh Badan Auditor yang dilakukan minimal 3 tahun sekali. Kata kunci: Kecelakaan Kerja, Pengawasan, Perlindungan Tenaga Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DAN SANKSI BAGI PELAKU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Lala, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.707 KB)

Abstract

Di dalam Pancasila khususnya pada sila pertama, Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh warganya untuk menganut dan/atau menjalankan agama sesuai aturan yang telah ditentukan. Selain di dalam Pancasila, kebebasan dalam hal beragama juga dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa tiap warga negara mempunyai kebebasan dalam hal memeluk dan/atau menjalankan agama yang diyakininya. Meskipun kebebasan tentang beragama telah terjamin dalam Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya permasalahan-permasalahan di masyarakat yang bertalian dengan agama masih terjadi, seperti halnya penghinaan, merendahkan kepercayaan suatu kelompok hingga masalah yang bertalian dengan tempat ibadah suatu agama. Sebagai upaya guna mencegah serta menanggulangi hal tersebut, pemerintah memberikan payung hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan agama yang termaktub dalam pasal 156, 156a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang mengenai pidana penistaan agama. Kata Kunci: Penistaan Agama
PRO DAN KONTRA PASAL TENTANG OUTSORCING DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Lala, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.614 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pro dan kontra undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian hukum ini merupakanpenelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian normatif yangdapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti denganmenggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saatsekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. MetodePenelitian ini menggunakan studi naskah atau umumnya dikenal dengan pustakalibrary, dengan studi kasus pada UU tenaga kerjaan. Penelitian yang mengkajipada ruang lingkup hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian doctrinal.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktinya, sistem outsourcing yangselama ini sudah berjalan, ternyata menimbulkan gejala konflik dan masalah yangmelibatkan antara pihak buruh/pekerja dengan perusahaan. Adanya sistem iniadalah karena sebelumnya telah ditetapkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun2003. Menurut penelaahan peneliti, dalam UU tersebut masih banyak kelemahandi dalamnya, seperti tidak adanya kebijakan yang mengatur dan menjelaskanpelaksanaan sistem outsourcing. Di dalamnya hanya menjelaskan tentang legalitasdari praktik tersebut. Kemudian, peneliti juga tidak menemukan perlindungan hakpara pekerja/buruh, dan hal ini menjadi bagian terpenting mengapa UU tersebutmenjadi persoalan bagi sebagian kalangan.Kata Kunci : Pro dan Kontra, Outsorcing, udang-undang Nomor 13 tahun 2003.
IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL Lala, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.53 KB)

Abstract

Pendidikan Pancasila adalah proses transfer pengetahuan dan nilai, bertujuanmemnciptakan karakter positif individu selaras dengan nilai-nilai yang terdapatdalam isi kandungan Pancasila, menciptakan karakter bangsa yang positif gunaterarahnya seseorang dengan baik dan mampu mengetahui baik atau tidaknya.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif denganpendekatan kualitatif. Penelitiian ini menggambarkan bagaimana implikasi nilainilai keadian dalam penerapan adab dalam penerapan hukum pidana Pancasia.Penyegaran hukum pidana nasional dengan cara disusunnya Rancangan KitabUndang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pada misi (1) Dekolonisasi melalui“rekodifikasi” yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsaIndonesia (2) Demokratisasi hukum pidana bertujuan untuk melindungi HAM daripenyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) (3) Konsolidasi hukum pidana yangmenghasilkan unifikasi hukum dan untuk menghindari benturan norma (antinomynormen) (4) Adaptasi dan harmonisasi hukum pidana dengan beberapa perubahanhukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan hukumpidana maupun pengembangan nilai-nilai, standar norma yang diakui bangsabangsa beradab di dunia internasional.Kata Kunci: Nilai Kemanusiaan, Hukum Pidana
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Arbitrase Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Abdullah, Abdullah; Lala, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.175 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v5i2.919

Abstract

Perselisihan hubungan industrial bisa dibereskan lewat jalur pengadilan (litigasi) serta di luar pengadilan (non litigasi). Para pihak bebas untuk memutuskan alternatif penyelesaian yang hendak dipakai dalam menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial tersebut. Tujuan penelitin ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perselisihan diluar jalur hukum atau sering disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan psutaka atau sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan cara menganalisis dan menulusuri berbagai literatur kajian hukum yang berkaitan. Dalam menyelesaikan sengketa permasalahan kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara bipartit. Namun apabila proses penyelesaian secara biaprtit tidak berhasil dan belum menemui kesepakatan, maka penyelesaiannya bisa dilakukan baik oleh kedua pihak yang bersengketa atau salah satunya untuk menempuh jalur alternatif secara tripartit yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, serta arbitrase atau dapat memberikan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang lumrah dikatakan penyelesaian wajib (compulsory arbitration). Kata kunci: Penyelesaian Hubungan Industrial, ADR dan UU No.13 Tahun 2003
REKONTRUKSI UNDANG-UNDANG BPJS DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 DAN 34 UUD 1945 Lala, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.663 KB)

Abstract

Bentuk perlindungan jaminan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat salahsatunya adalah Jaminan Sosial. Setiap masyarakat berhak atas pelayanankesehatan yang diberikan. Hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusiadiatur dalam undang-undang hak asasi manusia. Secara lebih jelas jaminan sosialdapat diartikan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial dari pemerintah yangmenjamin warga masyarakat dengan merata sesuai dengan standar kebutuhanyang layak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah denganmenggunakan penelitian deskriptif kaulitatif dengan pendekatan studi kepustakanyang mengkaji dari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan, kemudiandigabungkan dengan kajian teori-teori hukum yang ada. Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah lembaga atau badan hukum yang telahdibentuk dalam rangka menjalankan misi dan program jaminan sosial kesehatanuntuk masyarakat. untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJSadalah gabungan dari badan 4 (empat) badan lainnya yaitu 1) PT JAMSOSTEK, 2)PT TASPEN, 3) PT ASABRI, dan 4) PT ASKES yang kemudian menjadi satulembaga. Pada program BPJS ini kemudian dibagi menjadi dua jenis kelompokyaitu:1)Kelompok masyarakat mampu dan 2) Kelompok masyarakat kurangmampu.Kata Kunci: Jaminan Sosial, Kesehatan, BPJS
URGENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG K3 BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA Lala, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.922 KB)

Abstract

Pembangunan Nasional yang semakin meningkat dengan segala resiko dantantangan yang dihadapinya tidak lepas dari perngaruh karyawan dalamperanannya. Oleh karena itu, buruh atau karyawan dalam hal ini membutuhkanperlindungan hak dibidang kesejahteraan, pemeliharaan serta perlindungan dasardalam kebutuhan hidup minimum bagi tenaga kerja. Jenis penelitian ini adalahpenelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu kajian penyelidikanmengenai masalah yang di jelaskan melalui kata-kata, bahasa atau data deskriptiftentang suatu kejadian fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian memilikimaksud untuk mendalami dan mengkaji urgensi dari penerapan PP UU No 1Tahun 1970 mengenai K3 bagi tenaga kerja di Indonesia. Secara konkrit bentukperlindungan hak buruh dalam masalah kesejahteraan serta masalah kebutuhandasar hidup lainnya. Bentuk perlindungan tersebut terwujud dalam jaminankesehatan, sosial yang berbasis pada usaha bersama, bentuk kerjasama ataugotong royong serta usaha yang berbasis pada kekeluargaan. Hal tersebutsebagaimana dijelaskan dasar UUD 1945. Pada intinya progam jaminan socialberdampak pada keberlangsungan kepastian penerimaan penghasilan sebagaibentuk kompensasi dari keuntungannya yang hilang. Penanggulangan terhadapresiko-resiko kerja yang terjadi dapat menciptakan ketenangan dalam kerjasehingga produktivitas dalam bekerja meningkat.Kata kunci: Perlindungan Tenaga Kerja, UU Nomor1 tahun 1970, Jaminan Sosial.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DAN SANKSI BAGI PELAKU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Lala, Andi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.044 KB)

Abstract

Di dalam Pancasila khususnya pada sila pertama, Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh warganya untuk menganut dan/atau menjalankan agama sesuai aturan yang telah ditentukan. Selain di dalam Pancasila, kebebasan dalam hal beragama juga dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa tiap warga negara mempunyai kebebasan dalam hal memeluk dan/atau menjalankan agama yang diyakininya. Meskipun kebebasan tentang beragama telah terjamin dalam Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya permasalahan-permasalahan di masyarakat yang bertalian dengan agama masih terjadi, seperti halnya penghinaan, merendahkan kepercayaan suatu kelompok hingga masalah yang bertalian dengan tempat ibadah suatu agama. Sebagai upaya guna mencegah serta menanggulangi hal tersebut, pemerintah memberikan payung hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan agama yang termaktub dalam pasal 156, 156a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang mengenai pidana penistaan agama. Kata Kunci: Penistaan Agama
Co-Authors Abas, Abdul Hawil Abdiansyah, Zeldi Abdul Fatakh, Abdul Abdullah Abdullah Abdullah Abdullah Akbar, Zulhiddin Aprianto . Arrahman Arrahman Azhar, Fauzul Dharma, Dian Budi Diah, Muhammad Emran, Talha Bin Erkata Yandri Fajri.S, Muhammad Farida Nugrahani Fatimah, Cut Ghazi Mauer Idroes Gunawan Gunawan Hanan, Dafif Handayani, Sri Harianti, Evi Harsya, Rabith Madah Khulaili Hewindati, Yuni Tri Idroes, Ghalieb Mutig Idroes, Ghifari Maulana Irsan Hardi Irvanizam, Irvanizam Ismail Ismail Juansen, Monsya Julianda, Eka Junaedi Junaedi Junia, Wiyana Khairan Khairan Khairuddin - Khairullah, Khairullah Khalijah Awang Khudori, Abdullah Kosim Kosim Kusumo, Fitranto M. Yogi Riyantama Isjoni Manalu, Paris Marlina Marlina Marwan Marwan Maulana, Aga Maulydia, Nur Balqis Mayureza, Guntur Ma’ruf, Rahmat Arif Mifthahul Jannah Misbullah, Alim Mohamed Yusof, Nur Intan Saidaah Muhammad Gunawan Muhammad Yusuf Mursal Mursal Muslem Muslem, Muslem Musvira, Intan Nizamuddin Nizamuddin Nurul Azmi, Nurul Piski Razief Perucha Fauzie Afidh Rinaldi Idroes Rivansyah Suhendra Rohyana, Hadi Salsabila, Athaya Samud Samud, Samud Saputra, Tri Dian Souvia Rahimah Sugianto Sugianto Suhendra , Rivansyah Suhendra, Rivansyah Surya Ade Saputera Taufiq Karma Teuku Rizky Noviandy TRINA EKAWATI TALLEI Ulhaq, Muhammad Zia Zahriah, Zahriah Zuchra Helwani, Zuchra Zulkarnain Jalil