Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.153
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Berdaya ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Fundamental Justice Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Jurnal Kolaboratif Sains Private Law Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Journal of Innovation Research and Knowledge Trunojoyo Law Review Commerce Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
khalid, Nakzim
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kedudukan Hukum Simpanan Nasabah Non-Muslim Terhadap Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah: Non-Muslim Consumer Savings Law Position Against Conventional Bank Transformation into Sharia Bank Nakzim Khalid Siddiq; Adinda Mutia Gani; Tri Wahyudi Kasimillah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i10.4106

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum simpanan nasabah non-muslim dari perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah serta kedudukan hukum dari dana nasabah non-muslim pada Bank Syariah yang semulanya merupakan Bank Konvensional yang telah melakukan konversi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu normative dengan melakukan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan adapun bahan hukum yang diperoleh ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian hasilnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum simpanan atau dana nasabah non-muslim dari perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah dapat diketahui melalui perjanjian antar nasabah dan bank ketika melanjutkan untuk menjadi nasabah bank syariah, kemudian hubungan ini dapat dilandasi dengan asas konsensualisme pada pasal 1320 KUH Perdata serta asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUH Perdata mengenai kedudukan hukum simpanan nasabah non-muslim setelah terjadi konversi yaitu tidak ada undang-undang yang menjelaskan secara detail mengenai hal itu namun untuk pengaturan umumnya dapat mengacu pada POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
EFFICIENCY OF CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY IN CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT IN INDONESIA Siddiq, Nakzim Khalid; Wahyuddin, Wahyuddin; Rahmatulloh, Johan
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v4i2.18615

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal protection of consumers by BPSK and the role of BPSK in consumer dispute resolution. This research is normative research, namely legal research that puts the law as a building norm system. The enactment of Law Number 8 of 1999, State Gazette of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) is a very significant development in the development of consumer protection law in Indonesia to create a just and prosperous society that is evenly material and spiritual in this era economic democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the provisions of Article 45 paragraph (2) of the UUPK above, consumer dispute resolution can be pursued through the courts or out of court based on the voluntary choice of the disputing parties. Legal protection for consumers is important in maintaining the balance of legal relations between producers and consumers, so it is necessary to have principles of legal protection for consumers that can be a reference in protecting consumers. The results of the settlement of consumer disputes by means of consolidation, mediation, and arbitration are made in a written agreement signed by the consumer and the business actor concerned, further strengthened by the decision of the Assembly signed by the Chairman and members of the Assembly.
Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Bimarasmana, Muhammad; Mandala, Opan Satria; Siddiq, Nakzim Khalid; Yusuf, Maula Syekh
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 2 September 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i2.3175

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyak nya masyarakat atau pelaku usaha di Kota Mataram yang masih belum mengurus perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Mataram yang memberikan kemudahan secara faktanya belum dapat meberikan kemudahan dalam proses izin usaha berbasis risiko, Metode penelitian yang penulis terapkan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pelaksanaan perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mataram belum dapat memenuhi aturan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Kesimpulan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Mataram pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak mendaftarkan usahanya.
Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia Yusuf, Maulana Syekh; Gani, Adinda Mutia; Siddiq, Nakzim Khalid
Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v5i1.3476

Abstract

Penilitian ini bertujuan mengetahui dan menganal Perseroan Terbatas dan perkembangannya di Indonesia. Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (library research). Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan memerlukan pemahaman legislasi dan regulasi secara hierarkis, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga materi muatannya. secara historis pengaturan hukum perseroan pertamakali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Kedudukan Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sejak saat itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendudung hak dan kewajiban bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka. PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pada era reformasi kemudian disahkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Denda Damai: Hukuman Tanpa Pembuktian | Peace Fines: Punishment Without Proof Siddiq, Nakzim Khalid; Tresna D, Lalu Panca
Indonesia Berdaya Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251130

Abstract

Abstrak. Pada prinsipnya dalam penegakan hukum, tidak seorangpun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimnana keberlakuan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam hukum acara pidana.  Tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mengkaji  denda damai termasuk sebagai hukuman dan dasar kewenangan Jaksa Agungmenjatuhkan denda damai. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah penelitian  hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sejalan dengan konsep pidana denda, upaya optimalisasi penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif (restorative justice), melalui perubahan undang-undang kejaksaan terbaru, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi. Denda dami merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, denda damai merupakan hukuman finansial yang diberikan oleh kejaksaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Jaksa memiliki kewenangan mutlak untuk menggunakan denda damai atas dasar prinsip Restorative Justice. Hal ini jika disandingkan dengan teori kewenangan, maka dapat dianalisis bahwa kewenangan jaksa agung dalam memberlakukan denda damai atas dasar keadilan restoratif merupakan bentuk kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Abstract. In principle, within the enforcement of law, no individual may be subjected to criminal punishment without proven fault that has been legally and convincingly established by a court decision with permanent legal force, in accordance with the presumption of innocence principle in criminal procedural law. The aim of this research is to examine whether peace fines constitute a form of punishment and to explore the legal basis for the Attorney General’s authority to impose such fines. The research method applied is normative legal research, utilising both statutory and conceptual approaches. The findings of this study indicate that, in line with the concept of criminal fines, efforts to optimise the enforcement of criminal law oriented towards restorative justice, through recent amendments to the prosecution law, have vested the Attorney General with the duty and authority to apply peace fines in economic crimes. A peace fine is a means of terminating a case outside of court by paying a fine agreed upon by the Attorney General. Thus, a peace fine constitutes a financial sanction imposed by the prosecution on an individual who has committed an economic crime, as a form of application of the discretionary principle held by the Attorney General. The Attorney General possesses absolute authority to employ peace fines based on the principle of restorative justice. When juxtaposed with the theory of authority, it can be analysed that the Attorney General’s authority to implement peace fines on the grounds of restorative justice represents a form of attributional authority, namely authority derived from positive law or statutory regulations.
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen E-liquid Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan : (Studi di Vape Store di Kota Mataram) Wahyu Putra, Wahyu Septianto; Siddiq, Nakzim Khalid
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3012

Abstract

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan (Studi Kasus Di Vape Store Di Kota Mataram).. Alasan diajukan judul ini ialah untuk mengkaji Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap konsumen e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum para pihak jika konsumen mengalami kerugian akibat e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan . Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian Hukum normatif empiris, metode pendekatan yang digunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) Hasil penelitian ini didapat jawaban Bentuk perlindungan hukum preventif dalam kasus perlindungan konsumen E-Liquid yang tidak memberikan informasi dampak penggunaan terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen jenis ganti rugi yang digunakan secara penggantian biaya, dimana ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugkan dalam hubungan kontrak tersebut
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Tidak Mampu Membayar Pelunasan Kredit Rumah Hadi, Sahrul; Siddiq, Nakzim Khalid
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3061

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan analisa hukum terhadap tanggung jawab pihak Bank sebagai penyelenggara kredit pemilikan rumah terhadap konsumen dan pengaturan perlindungan konsumen kredit pemilikan rumah di Indonesia. Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi menggunakan penelitian Hukum Empiris, yaitu mengkaji data hukum yang bersumber dari data sebagai suatu pertimbangan hukum khususnya pelaksanaan perjanjian KPR di Bank BTN Mataram. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak ada pengaturan mengenai kedudukan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap BUMDes LKM didalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.Bentuk perjanjian kredit antara pihak bank sebagai penyelenggara kredit pemilikan rumah dengan konsumen sama dengan perjanjian pada umumnya. Dan Upaya perlindungan hukum pada konsumen kredit pemilikan rumah yang macet dapat melalui beberapa alternatif upaya antara lain Alternatif penanganan kredit bermasalah melalui rescheduling, Alternatif penanganan kredit bermasalah melalui reconditioning dan Alternatif penanganan kredit bermasalah melalui restructuring.
Penguatan Prinsip ESG dalam Reformasi Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha di Indonesia Khalid Siddiq, Nakzim; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7180

Abstract

Penerapan konsep Environmental Social and Governance (ESG) menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia. ESG mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam pengambilan keputusan, menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. ESG dipandang sebagai kerangka penting dalam mewujudkan perizinan yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Pendekatan normatif-konseptual digunakan dalam menelaah regulasi nasional, studi literatur, dan praktik terbaik internasional. Temuan menunjukkan bahwa implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disharmonisasi regulasi, lemahnya kelembagaan pengawas, hingga rendahnya kesadaran pelaku usaha. Penyusunan standar ESG nasional, peningkatan kapasitas daerah, serta digitalisasi perizinan berbasis ESG untuk memperkuat tata kelola investasi yang inklusif, transparan, dan bertanggung jawab. Integrasi ESG diyakini menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing investasi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Implikasi Pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perusahaan Waralaba (Franchise) Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah; Siddiq, Nakzim Khalid
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7240

Abstract

Sistem waralaba menjadi salah satu bentuk pengembangan usaha yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis modern. Namun, keberadaannya menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait pengecualian dalam Pasal 50 huruf b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pasal tersebut terhadap perusahaan waralaba yang menjalankan usahanya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh data sekunder berupa regulasi, literatur hukum, dan pedoman KPPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian waralaba dikecualikan dari penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999, namun dalam praktiknya terdapat potensi penyalahgunaan klausul perjanjian yang dapat menghambat persaingan usaha. Apabila terbukti melanggar prinsip persaingan usaha sehat, pelaku usaha waralaba tetap dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap perjanjian waralaba guna memastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil.
PENERAPAN KONSEP ESG DALAM REGULASI DAN PRAKTIK HUKUM DI SEKTOR ENERGI Siddiq, Nakzim Khalid; Mulada, Diman Ade; Rahman, Arief
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 1 (2025): Volume 8 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i1.2473

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran penting Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sektor energi dan tantangan implementasinya di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada implikasi hukum dari kegagalan kepatuhan terhadap ESG dan regulasi lingkungan, sertatantangan dalam harmonisasi regulasi lingkungan dengan standar ESG. Melalui analisis regulasi lingkungan Indonesia, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang 1992 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi lokal danstandar ESG internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadapstandar ESG dapat mengakibatkan sanksi finansial berat, tuntutan hukum, dan kerusakanreputasi perusahaan. Tantangan utama dalam harmonisasi meliputi perbedaan regulasiantarnegara, ketidakselarasan antara regulasi lingkungan dan standar ESG, serta kesulitandalam implementasi dan penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukanpenguatan kerangka regulasi melalui pembentukan unit penegakan hukum khusus,peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan, dan standardisasi pelaporan ESG untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor energi
Co-Authors Achmad Fathoni, Lalu Aci Ositha Utami Adinda Mutia Gani Ahmad Kamil Ana Rahmatyar Arief Rahman Aris Munandar Asyri Febriana Bimarasmana, Muhammad Dedi Aprianto Diman Ade Mulada, Diman Ade Hadi, Sahrul Heru Apriandi heru I Nyoman Miyarta Yasa Jayadi Jayadi Kusuma Wardani, Nizia Lalu Achmad Fathoni Lanang Sakti Luh Gede Anastasya Maharani M Sofian Assaori Muhammad Rosikhu Muhammad Sood Opan Satria Mandala Pahru Rizal Prandy Arthayoga Louk Fanggi Prandy Arthayoga Louk Fanggi Putra, Wahyu Septianto Putri Raodah Radha Oktarini Rusma Rahmatulloh, Johan Raodah, Putri Saparudin Efendi Suheflihusnaini Ashady Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Taufik, Zahratulain Tresna D, Lalu Panca Tri Wahyudi Kasimillah Vergi Rezki Amalya Vergi Rezki Amalya Wahyu Kamil Syarifaturrahman Yusuf, Maula Syekh Yusuf, Maulana Syekh Zainudin Abdussamad Zevia Tristania Budi