Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.043
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian UNDIKMA KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Recht Studiosum Law Review Joong-Ki CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Jurnal Ragam Pengabdian Joong-Ki Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
La Ode Muhamad Sulihin
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Kepada Aparat Pemerintah Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Demaq, La Ode Muhammad Kaisar; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Purnama, Yan Fathahillah; Saputra, La Ode Muhammad Saleh; Rosidin, Ayib
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 7 (2024): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i7.1394

Abstract

Kegiatan ini merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat Pemerintah Desa Lamomea terkait tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa. Metode yang digunakan pada pelaksanaan pelatihan ini meliputi ceramah dan dialog disertai pelatihan secara langsung kepada Aparat Pemerintah Desa tentang teknis penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Adapun hasil yang dicapai dalam pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa Lamomea adalah pelatihan yang berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti. Pelatihan ini telah menambah pengetahuan aparat pemerintah desa dalam bidang peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penyusunan peraturan desa sehingga telah mengiplementasikan Undang-Undang Desa dengan kesiapannya untuk menghadirkan peraturan desa yang aspiratif, responsif dan taat asas demi terciptanya tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional. Begitu pula dengan adanya draft rancangan Peraturan Desa Lamomea tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang memuat bagian Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan dapat disahkan  menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Melalui Peraturan Desa tersebut diharapkan dapat mendukung segala program, upaya, kegiatan Pemerintah Desa Lamomea dalam rangka mewujudkan desa yang bersih, indah, tertib dan sehat.
Pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif Di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Sulihin, La Ode Muhamad; Abdullah, Sitti Aisah; Sirjon, Lade; Sanib, Safril Sofwan; Arfa, Arfa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 8 (2024): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i8.1440

Abstract

Pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan sarana kedaulatan rakyat yang ada di daerah. Dalam setiap pemilihan, ragam pelanggaran masih kerap terjadi. Proses pengawasan merupakan usaha untuk memastikan pemilihan berlangsung secara berkualitas. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang substansi salah satunya dengan ikut serta dalam mengawasi tahapan pemilihan. Rendahnya tingkat kesadaran masayarakat menimbulkan sikap acuh dari masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi yang pada akhirnya pelanggaran dianggap sebagai hal yang biasa saja. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan langsung, dimana mahasiswa tim pengabdian turun langsung ke masyarakat khususnya pemuda melalui sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Pada rangkaian akhir kegiatan, dilakukan pembentukan forum warga pengawasan partisipatif yang dengan sasaran pemilih pemula. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pemuda diantaranya tingkat partisipasi pemuda dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, pengetahuan para pemuda khususnya pemuda tentang perbuatan yang dilarang dalam pemilihan kepala daerah, belum adanya kelompok-kelompok pemuda yang bergerak dalam bidang pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Urgensinya partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah sama urgennya dengan usaha pendalaman proses demokrasi pada masyarakat secara utuh. Barometer kualitas demokrasi adalah adanya partisipasi warga dalam pemilihan. Sebagai bentuk penerapan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Panwascam Ranomeeto bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakat membentuk forum warga pengawasan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat kepada pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran pidana Pemilu dalam pemilihan.
Raising Legal Awareness on the Importance of Trademark Registration for Household Product Protection Hasima, Rahman; Tatawu, Guasman; Sulihin, La Ode Muhamad; Isnayanti, Isnayanti
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v5i1.28271

Abstract

This writing aims to enhance the legal awareness of home industry actors in Tombawatu Village, Konawe Regency, regarding the importance of trademark registration for legal protection and certainty. Despite being a tourism area with many home industry businesses, the awareness of trademark registration among entrepreneurs remains low. The objectives of this community service activity were to improve the understanding of business actors about trademark registration and its legal benefits. The methodology employed in this study involved several stages. The first stage was the preparation phase, which included a location survey and determining the target audience. The second stage was the implementation phase, which consisted of a pre-test, delivery of material through lectures and discussions, followed by a post-test to assess the level of understanding of the participants. The community service activities used a lecture and discussion method conducted through direct face-to-face interaction with the community. The results showed a significant improvement in legal awareness among the participants regarding trademark registration and its procedures. Before the legal counseling, 80% of the participants had low legal awareness. After the counseling session, 60% of participants demonstrated a high level of understanding, while 20% showed a very high level of understanding, and none had a low level of understanding. This indicates a successful increase in legal awareness and understanding of trademark registration among the home industry entrepreneurs in Tombawatu Village.
Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe Fuad Nur; La Ode Muhamad Taufiq Afoeli; Herman Herman; Lade Sirjon; La ode Muhamad Sulihin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1722

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN Handrawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Muhammad Iqbal Tahrir
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.90

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum tindak pidana pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normatif law research). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Serta penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukan ASN dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis,menggunakan kewenangan dalam jabatan, seperti mendukung calon tertentu, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, atau melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan politik. Pelanggaran batasan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,Undang Undang No. 5 tahun 2014 dan Undang Undang No. 10 tahun 2016 . Untuk memastikan kepatuhan, diperlukan pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan pemahaman ASN tentang pentingnya netralitas dalam menjaga demokrasi dan pelayanan publik yang adil. Penegakan hukum terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tindak pidana pemilihan bahwa tindak pidana pemilihan, khususnya ketidaknetralan ASN, memiliki dampak serius terhadap proses demokrasi yang adil dan transparan. Dalam Putusan PN Andoolo, tindakan ASN yang memposting dukungan kepada pasangan calon dianggap sebagai pelanggaran, yang kemudian dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk sanksi untuk menjaga integritas pemilihan. Sebaliknya, dalam Putusan PN Pinrang, meskipun terdakwa diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, perbuatannya dinilai bukan sebagai tindak pidana, sehingga dilepaskan dari tuntutan hukum. Sehingga Perbedaan hasil putusan ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan batasan pelanggaran ASN terhadap aturan pemilu. Penting bagi seluruh pihak, termasuk ASN, untuk memahami secara jelas batasan perilaku yang dapat mengarah pada ketidaknetralan, guna mencegah kerugian yang lebih besar terhadap stabilitas sosial dan demokrasi. Di sisi lain, konsistensi penegakan hukum dan interpretasi yang tegas terhadap peraturan diperlukan untuk menjaga marwah pemilihan dan menjamin keadilan.
Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari Nur, Fuad; Setiawan, Risman; Faisal, Fitriah; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Saputra, La Ode Muhammad Saleh
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 8 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i8.3236

Abstract

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis dan akademik peserta didik, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Data Komnas HAM Republik Indonesia menunjukkan 80 persen pelajar di Indonesia pernah mengalami bullying, namun mayoritas korban memilih untuk diam. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah bebas bullying melalui kesadaran hak asasi manusia di MAN 1 Kendari. Kegiatan dilaksanakan pada 17 Mei 2025 menggunakan metode ceramah dan dialog yang melibatkan narasumber, siswa, guru, dan juga dihadiri mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pencegahan bullying memerlukan pendekatan berbasis HAM melalui empat strategi utama: (1) pengembangan kebijakan anti-bullying; (2) edukasi dan kesadaran HAM; (3) pendidikan karakter berbasis empati dan toleransi; dan (4) sistem pelaporan anonim serta pengawasan rutin dari sekolah. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi seluruh elemen sekolah meliputi siswa yang berani melaporkan, guru yang responsif, orang tua yang komunikatif, dan sekolah yang konsisten menerapkan sanksi yang edukatif. Penyuluhan ini diharapkan menjadi fondasi kesadaran hukum dalam mewujudkan MAN 1 Kendari sebagai sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman.
Penyuluhan Hukum Tentang Politik Uang Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilih Cerdas Sulihin, La Ode Muhamad; Abdullah, Sitti Aisah; Sirjon, Lade; Sanib, Safril Sofwan; Arfa, Arfa
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 5 No. 4 (2024): November
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v5i4.13173

Abstract

This service activity aims to increase legal knowledge about money politics for high school students as an effort to create intelligent voters. This activity was carried out at SMA Negeri 2 South Konawe and Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalbi Ranomeeto. The method of implementing this community service used interactive counseling with evaluation instruments, namely pre-test and post-test. Furthermore, the data analysis technique for this community service was analyzed descriptively. The results of this community service showed that there was an increase in students' understanding of the criminal law aspect of money politics practices. Through insight into criminal regulations on money politics practices, it could guide students in acting in society in accordance with legal provisions so that it has implications for the realization of smart voters.
Community Legal Education for Post-Covid-19: Economic Recovery and Crime Prevention Awareness (Case of Mokoau, Kendari Indonesia) Herman, Herman; Dewa, Muhammad Jufri; Tatawu, Guasman; Rizky, Ali; Sulihin, La Ode Muhamad; Fikri, Hamdan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 1 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i1.61370

Abstract

Crime prevention is an effort to provide protection to the community and realize the welfare of the community. The phenomenon that occurs in the people of Kendari City is not only the high number of street crimes, but also the potential for conflict in society. The high level of crime will greatly affect economic recovery efforts, especially after the Covid-19 pandemic. This community service aims to increase people's knowledge and understanding of the importance of preventing and overcoming crimes that occur in society. This service is carried out in two stages. First, identify legal problems that occur in the community, namely in Mokoau Village. As a result, the crime of theft and the behavior of consuming alcohol are crimes that often occur. Second, direct socialization to the community and conduct legal counseling related to crime prevention policies. At this stage, the public is given an understanding of the modus operandi of theft crime, strategies to prevent theft crime and the impact of alcohol consumption behavior in particular and the impact of crime in society in general. The results of this service show an increase in public knowledge and awareness of responsibility in preventing and overcoming crime. Residents who have very high understanding increased from 13% to 65%. Meanwhile, residents' low understanding of obligations and responsibilities in crime prevention and overcoming decreased from 47% to 13%. That all communities have the same roles and responsibilities in realizing peace and comfort in the community environment.
The Position of Article 23 of the Corruption Criminal Act After the Enactment of the National Criminal Code Sirjon, Lade; Yan Fathahillah Purnama; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Risma Yulestari
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v52.28429

Abstract

Enforcing criminal law against corruption in Indonesia faces significant challenges due to the dynamics of legal change, particularly following the enactment of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code. This study aims to analyze how the principles of legality and lex favor reo, as applied to the interpretation of criminal provisions, affect the consistency of law enforcement, particularly in the context of Article 23 of the Law on the Eradication of Corruption, which refers to several provisions of the old Criminal Code. Using a normative legal research method with a conceptual approach and a comparative analysis of court decisions, data are collected through literature reviews and regulatory analysis. The research findings indicate that changes in the normative reference of primary norms in the National Criminal Code have led to significant differences in the criminal threats and criminal provisions referenced in Article 23 of the Law on the Eradication of Corruption. The application of the lex favor reo principle becomes crucial, as the most lenient provisions are applied not only to the defendant but also in the context of the National Criminal Code, where the terminology is expanded to include the concepts of the perpetrator, accomplice, suspect, defendant, and convict. The consistency of the Supreme Court in adhering to a material theory limited to the interpretation of "changes in legislation" underscores the protection of individual rights. A comprehensive harmonization and synchronization between the National Criminal Code and the Law on the Eradication of Corruption is essential to prevent normative conflicts and to ensure legal certainty in the implementation of Article 23 of the Law on the Eradication of Corruption.
Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kendari Abdullah, Sitti Aisah; Sulihin, La Ode Muhamad; Rustam, Dewi Ratnasari; Widiasih, Ni Putu Sri; Fauzia, Mulia Tie
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 3 (2026): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.915

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Kota Kendari, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatannya, serta merumuskan strategi pembinaan kesadaran hukum yang efektif dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam kerangka Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo (PKMI-UHO) Tahun 2025 melalui pemberian penyuluhan hukum interaktif sebagai kegiatan utama yang disesuaikan dengan karakteristik anak binaan, dengan melibatkan pihak LPKA dan mahasiswa sebagai pendamping. Sebagai kegiatan pendukung, dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, proses pelaksanaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kesadaran hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum anak binaan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pemahaman hukum yang komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan tujuan hukum. Faktor institusional, metode pembinaan, serta lingkungan sosial anak menjadi unsur penting yang memengaruhi peningkatan kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan hukum yang sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial guna mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang humanis, adil, dan berkeadilan sosial.
Co-Authors Abdullah, Sitti Aisah Abul Mufakhir, La Ode Adfiyanti Fadjar Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Ali Rizky Alif Talib Amin Tunda Andi Khaedhir K. Petta Lolo Ansar Arfa Arfa, Arfa Aryuni Salpiana Jabar Asri Sarif Awaluddin, Awaluddin Charen Aprisia Rere Demaq, La Ode Muhammad Kaisar Desy Kumalasari Dewa, Muhammad Jufri faisal, fitriah Fauzia, Mulia Tie Fikri, Hamdan Fuad Nur Golok Jaya, La Ode Muhammad Handrawan Handrawan Herman Herman Heryanti Heryanti Hidayat, Sabrina Ikrima Nurfikria Iksan Isnayanti Isnayanti, Isnayanti Jabalnur Jabalnur Jumiati Ukkas La Ode Efrianto La Ode Muhamad Taufiq Afoeli La Ode Muhammad Ichsan La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Ode Muhammad Saleh Saputra La Ode Muhammad Saleh Saputra La Ode Muhammad Taufiq Afoeli La Ode Muhammad Taufiq Afoeli La Patuju Lade Sirjon Lade Sirjon Lade Sirjon Lapatuju Muhammad Iqbal Tahrir Muhammad Ramadhan Kiro Muhammad Sabaruddin Sinapoy Muhammad Sabaruddin Sinapoy Nur Intan Nur Intan, Nur Nur, Fuad Purnama, Yan Fathahillah Rahman Hasima Risma Yulestari Risma Yulestari Risman Setiawan Rizky, Ali Rosidin, Ayib Rustam, Dewi Ratnasari Safril Sofwan Sanib Sanib, Safril Sofwan Saputra, La Ode Muhammad Saleh Sirjon, Lade Sitti Aisah Abdullah Sitti Hairani Idrus Syamsiar, Syamsiar Tatawu, Guasman Ukkas, Jumiati Waode Lusianai Widiasih, Ni Putu Sri Yan Fathahillah Purnama Yan Fathahillah Purnama