Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian UNDIKMA KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Joong-Ki Jurnal Ragam Pengabdian Joong-Ki
La Ode Muhamad Sulihin
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SMA DI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN La Ode Muhamad Sulihin; Guasman Tatawu; Lade Sirjon; Jabalnur Jabalnur; Ali Rizky
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.963

Abstract

The high cases of sexual violence against children in South Konawe Regency have become a concern for various parties. Although physical sexual violence appears on the surface, non-physical sexual violence is still rife, especially in the school environment. The students were unaware that they were either perpetrators or victims of non-physical sexual violence. In the view of the students, non-physical sexual violence behavior is only a joke, but in the perspective of criminal law, the behavior is a criminal offense. Therefore, it is necessary to increase legal understanding to students related to sexual violence. This legal counseling is carried out at MAN 1 Konsel and SMAN 8 Konsel with direct legal counseling methods in the form of lectures and discussions. Through this service activity, the students learned about the criminal law regulations related to sexual violence. With that understanding, students understand that non-physical sexual violence is prohibited in criminal law and is threatened with criminal sanctions. The results of this legal counseling illustrate the leap in knowledge gained by students. With an understanding of criminal law regulations this will help in creating thoughts, behaviors based on legal norms
Community Legal Education for Post-Covid-19: Economic Recovery and Crime Prevention Awareness (Case of Mokoau, Kendari Indonesia) Herman Herman; Muhammad Jufri Dewa; Guasman Tatawu; Ali Rizky; La Ode Muhamad Sulihin; Hamdan Fikri
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 1 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i1.61370

Abstract

Crime prevention is an effort to provide protection to the community and realize the welfare of the community. The phenomenon that occurs in the people of Kendari City is not only the high number of street crimes, but also the potential for conflict in society. The high level of crime will greatly affect economic recovery efforts, especially after the Covid-19 pandemic. This community service aims to increase people's knowledge and understanding of the importance of preventing and overcoming crimes that occur in society. This service is carried out in two stages. First, identify legal problems that occur in the community, namely in Mokoau Village. As a result, the crime of theft and the behavior of consuming alcohol are crimes that often occur. Second, direct socialization to the community and conduct legal counseling related to crime prevention policies. At this stage, the public is given an understanding of the modus operandi of theft crime, strategies to prevent theft crime and the impact of alcohol consumption behavior in particular and the impact of crime in society in general. The results of this service show an increase in public knowledge and awareness of responsibility in preventing and overcoming crime. Residents who have very high understanding increased from 13% to 65%. Meanwhile, residents' low understanding of obligations and responsibilities in crime prevention and overcoming decreased from 47% to 13%. That all communities have the same roles and responsibilities in realizing peace and comfort in the community environment.
Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Nur, Fuad; Hidayat, Sabrina; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Mufakhir, La Ode Abul
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 3 (2024): Mei
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i3.892

Abstract

Kegiatan ini merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan membuka cakrawala dan wawasan masyarakat terkait Peraturan Desa sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi ceramah dan dialog disertai simulasi yang memungkinkan peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya dan menemukan solusi dari permasalahan penyusunan peraturan desa yang dihadapi. Adapun hasil yang dicapai dalam pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ahuawatu adalah pelatihan yang berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti. Kelancaran pelatihan ini dikarekan adanya dukungan dari seluruh stakeholder dalam membantu tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan pelatihan secara maksimal. Pada pelatihan ini, narasumber tidak hanya menyampaikan materi berikaitan urgensi Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi juga teknis penyusunan Peraturan Desa yang disertai simulasi yang terarah dan mudah dipahami oleh peserta, sehingga para peserta pada pelatihan ini dapat memahami teori dan juga praktek penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta pada kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk melahirkan Peraturan Desa yang berkualitas di Desa Ahuawatu.
Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Kepada Aparat Pemerintah Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Demaq, La Ode Muhammad Kaisar; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Purnama, Yan Fathahillah; Saputra, La Ode Muhammad Saleh; Rosidin, Ayib
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 7 (2024): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i7.1394

Abstract

Kegiatan ini merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat Pemerintah Desa Lamomea terkait tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa. Metode yang digunakan pada pelaksanaan pelatihan ini meliputi ceramah dan dialog disertai pelatihan secara langsung kepada Aparat Pemerintah Desa tentang teknis penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Adapun hasil yang dicapai dalam pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa Lamomea adalah pelatihan yang berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti. Pelatihan ini telah menambah pengetahuan aparat pemerintah desa dalam bidang peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penyusunan peraturan desa sehingga telah mengiplementasikan Undang-Undang Desa dengan kesiapannya untuk menghadirkan peraturan desa yang aspiratif, responsif dan taat asas demi terciptanya tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional. Begitu pula dengan adanya draft rancangan Peraturan Desa Lamomea tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang memuat bagian Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan dapat disahkan  menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Melalui Peraturan Desa tersebut diharapkan dapat mendukung segala program, upaya, kegiatan Pemerintah Desa Lamomea dalam rangka mewujudkan desa yang bersih, indah, tertib dan sehat.
Pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif Di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Sulihin, La Ode Muhamad; Abdullah, Sitti Aisah; Sirjon, Lade; Sanib, Safril Sofwan; Arfa, Arfa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 8 (2024): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i8.1440

Abstract

Pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan sarana kedaulatan rakyat yang ada di daerah. Dalam setiap pemilihan, ragam pelanggaran masih kerap terjadi. Proses pengawasan merupakan usaha untuk memastikan pemilihan berlangsung secara berkualitas. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang substansi salah satunya dengan ikut serta dalam mengawasi tahapan pemilihan. Rendahnya tingkat kesadaran masayarakat menimbulkan sikap acuh dari masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi yang pada akhirnya pelanggaran dianggap sebagai hal yang biasa saja. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan langsung, dimana mahasiswa tim pengabdian turun langsung ke masyarakat khususnya pemuda melalui sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Pada rangkaian akhir kegiatan, dilakukan pembentukan forum warga pengawasan partisipatif yang dengan sasaran pemilih pemula. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pemuda diantaranya tingkat partisipasi pemuda dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, pengetahuan para pemuda khususnya pemuda tentang perbuatan yang dilarang dalam pemilihan kepala daerah, belum adanya kelompok-kelompok pemuda yang bergerak dalam bidang pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Urgensinya partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah sama urgennya dengan usaha pendalaman proses demokrasi pada masyarakat secara utuh. Barometer kualitas demokrasi adalah adanya partisipasi warga dalam pemilihan. Sebagai bentuk penerapan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Panwascam Ranomeeto bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakat membentuk forum warga pengawasan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat kepada pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran pidana Pemilu dalam pemilihan.
Raising Legal Awareness on the Importance of Trademark Registration for Household Product Protection Hasima, Rahman; Tatawu, Guasman; Sulihin, La Ode Muhamad; Isnayanti, Isnayanti
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v5i1.28271

Abstract

This writing aims to enhance the legal awareness of home industry actors in Tombawatu Village, Konawe Regency, regarding the importance of trademark registration for legal protection and certainty. Despite being a tourism area with many home industry businesses, the awareness of trademark registration among entrepreneurs remains low. The objectives of this community service activity were to improve the understanding of business actors about trademark registration and its legal benefits. The methodology employed in this study involved several stages. The first stage was the preparation phase, which included a location survey and determining the target audience. The second stage was the implementation phase, which consisted of a pre-test, delivery of material through lectures and discussions, followed by a post-test to assess the level of understanding of the participants. The community service activities used a lecture and discussion method conducted through direct face-to-face interaction with the community. The results showed a significant improvement in legal awareness among the participants regarding trademark registration and its procedures. Before the legal counseling, 80% of the participants had low legal awareness. After the counseling session, 60% of participants demonstrated a high level of understanding, while 20% showed a very high level of understanding, and none had a low level of understanding. This indicates a successful increase in legal awareness and understanding of trademark registration among the home industry entrepreneurs in Tombawatu Village.
Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe Fuad Nur; La Ode Muhamad Taufiq Afoeli; Herman Herman; Lade Sirjon; La ode Muhamad Sulihin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1722

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN Handrawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Muhammad Iqbal Tahrir
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i1.90

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hukum tindak pidana pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (normatif law research). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Serta penelitian hukum normatif yang ditentukan atas suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukan ASN dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis,menggunakan kewenangan dalam jabatan, seperti mendukung calon tertentu, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, atau melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan politik. Pelanggaran batasan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,Undang Undang No. 5 tahun 2014 dan Undang Undang No. 10 tahun 2016 . Untuk memastikan kepatuhan, diperlukan pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan pemahaman ASN tentang pentingnya netralitas dalam menjaga demokrasi dan pelayanan publik yang adil. Penegakan hukum terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tindak pidana pemilihan bahwa tindak pidana pemilihan, khususnya ketidaknetralan ASN, memiliki dampak serius terhadap proses demokrasi yang adil dan transparan. Dalam Putusan PN Andoolo, tindakan ASN yang memposting dukungan kepada pasangan calon dianggap sebagai pelanggaran, yang kemudian dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk sanksi untuk menjaga integritas pemilihan. Sebaliknya, dalam Putusan PN Pinrang, meskipun terdakwa diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, perbuatannya dinilai bukan sebagai tindak pidana, sehingga dilepaskan dari tuntutan hukum. Sehingga Perbedaan hasil putusan ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan batasan pelanggaran ASN terhadap aturan pemilu. Penting bagi seluruh pihak, termasuk ASN, untuk memahami secara jelas batasan perilaku yang dapat mengarah pada ketidaknetralan, guna mencegah kerugian yang lebih besar terhadap stabilitas sosial dan demokrasi. Di sisi lain, konsistensi penegakan hukum dan interpretasi yang tegas terhadap peraturan diperlukan untuk menjaga marwah pemilihan dan menjamin keadilan.
EDUKASI HUKUM MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA CIALAM JAYA KABUPATEN KONAWE SELATAN Sulihin, La Ode Muhamad; Sirjon, Lade; Sanib, Safril Sofwan; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin; Sarif, Asri; Rere, Charen Aprisia; Kumalasari, Desy
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i1.5900

Abstract

Illicit trafficking and narcotics abuse have reached all corners of Indonesia, including rural communities. One of the areas in Indonesia that is prone and still relatively high in narcotics abuse is the Province of Southeast Sulawesi. South Konawe Regency is one of the regencies that is a concern in eradicating narcotics trafficking and abuse because it is included in the red area. The villages in the South Konawe Regency area adjacent to the Lantari Jaya (Bombana) sub-district are meeting places between dealers and couriers. It's time to keep the village resilient against the threat of drug trafficking. This community service activity was carried out in Cialam Jaya Village, because there were several problems faced by the community, namely the low public awareness related to the prevention of narcotics trafficking and abuse as well as the lack of public knowledge and understanding of the modus operandi of narcotics distribution and the impact of drug abuse. narcotics. This community service activity is carried out in 3 (three) stages, namely Problem Identification, Resource Identification and Legal Counseling. Through this counseling, participants are able to increase their knowledge and understanding of the dangers of narcotics which not only affects users, individuals as users, but also as a whole, both society and the state. Through this action, the public is reminded that efforts to prevent drug trafficking and abuse cannot only be imposed on law enforcement officers, but must come from families and communities. This prevention effort cannot separate them from the responsibility to interfere in every crime.  Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjangkau seluruh pelosok wilayah di Indonesia termasuk masyarakat perdesaan. Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan dan masih tergolong tinggi dalam penyalahgunaan narkotika adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi perhatian dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena masuk dalam wilayah merah. Desa-desa di wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang berdekatan dengan Kecamatan Lantari Jaya (Bombana) merupakan tempat perjumpaan antara pengedar dan kurir. Saatnya untuk menjaga desa agar tetap tangguh terhadap ancaman perdagangan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cialam Jaya, karena terjadi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat yakni rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap modus-modus operandi dalam pengedaran narkotika serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yakni Identifikasi Permasalahan, Identifikasi Sumber Daya dan Penyuluhan Hukum. Melalui penyuluhan ini, peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap bahaya narkotika yang tidak hanya mempengaruhi penggunanya, individu sebagai pengguna, tetapi juga secara keseluruhan, baik masyarakat maupun negara. Melalui aksi ini, masyarakat diingatkan bahwa upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi harus berasal dari keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan ini tidak dapat memisahkan mereka dari tanggung jawab untuk ikut campur dalam setiap kejahatan.
Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Fuad Nur; Risman Setiawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Jumiati Ukkas; Nur Intan; Isnayanti; Yan Fathahillah Purnama; Muhammad Ramadhan Kiro; Lapatuju; La Ode Muhammad Saleh Saputra
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/g8q4qe43

Abstract

Kegiatan sosialisasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kritis pemilih pemula di SMA Negeri 10 Kendari mengenai hak pilih sebagai hak fundamental dalam pemilihan umum termasuk pada pemilihan kepala daerah. Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia, namun seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang proses pemilu dan kerentanan terhadap manipulasi politik. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi melalui ceramah dan diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya berhasil mengedukasi siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di wilayah lain.
Co-Authors Abdullah, Sitti Aisah Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Ali Rizky Amin Tunda Arfa Arfa Arfa, Arfa Aryuni Salpiana Jabar Demaq, La Ode Muhammad Kaisar Fuad Nur Fuad Nur Guasman Tatawu Hamdan Fikri Handrawan Handrawan Herman Herman Herman Herman Heryanti Heryanti Hidayat, Sabrina Ikrima Nurfikria Iksan Isnayanti Isnayanti, Isnayanti Jabalnur Jabalnur Jumiati Ukkas Kumalasari, Desy La Ode Efrianto La Ode Muhamad Taufiq Afoeli La Ode Muhammad Saleh Saputra La Ode Muhammad Taufiq Afoeli Lade Sirjon Lade Sirjon Laode Muhammad Golok Jaya Lapatuju Mufakhir, La Ode Abul Muhammad Iqbal Tahrir Muhammad Jufri Dewa Muhammad Ramadhan Kiro Nur Intan Nur Intan, Nur Nur, Fuad Purnama, Yan Fathahillah Rahman Hasima Rere, Charen Aprisia Risman Setiawan Rosidin, Ayib Safril Sofwan Sanib Sanib, Safril Sofwan Saputra, La Ode Muhammad Saleh Sarif, Asri Sinapoy, Muhammad Sabaruddin Sirjon, Lade Sitti Aisah Abdullah Sitti Hairani Idrus Tatawu, Guasman Waode Lusianai Yan Fathahillah Purnama