Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.852
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian UNDIKMA KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Recht Studiosum Law Review Joong-Ki Jurnal Ragam Pengabdian Joong-Ki Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
La Ode Muhamad Sulihin
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
The Position of Article 23 of the Corruption Criminal Act After the Enactment of the National Criminal Code Sirjon, Lade; Yan Fathahillah Purnama; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Risma Yulestari
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v52.28429

Abstract

Enforcing criminal law against corruption in Indonesia faces significant challenges due to the dynamics of legal change, particularly following the enactment of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code. This study aims to analyze how the principles of legality and lex favor reo, as applied to the interpretation of criminal provisions, affect the consistency of law enforcement, particularly in the context of Article 23 of the Law on the Eradication of Corruption, which refers to several provisions of the old Criminal Code. Using a normative legal research method with a conceptual approach and a comparative analysis of court decisions, data are collected through literature reviews and regulatory analysis. The research findings indicate that changes in the normative reference of primary norms in the National Criminal Code have led to significant differences in the criminal threats and criminal provisions referenced in Article 23 of the Law on the Eradication of Corruption. The application of the lex favor reo principle becomes crucial, as the most lenient provisions are applied not only to the defendant but also in the context of the National Criminal Code, where the terminology is expanded to include the concepts of the perpetrator, accomplice, suspect, defendant, and convict. The consistency of the Supreme Court in adhering to a material theory limited to the interpretation of "changes in legislation" underscores the protection of individual rights. A comprehensive harmonization and synchronization between the National Criminal Code and the Law on the Eradication of Corruption is essential to prevent normative conflicts and to ensure legal certainty in the implementation of Article 23 of the Law on the Eradication of Corruption.
Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Kendari Abdullah, Sitti Aisah; Sulihin, La Ode Muhamad; Rustam, Dewi Ratnasari; Widiasih, Ni Putu Sri; Fauzia, Mulia Tie
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 3 (2026): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.915

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Kota Kendari, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatannya, serta merumuskan strategi pembinaan kesadaran hukum yang efektif dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam kerangka Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo (PKMI-UHO) Tahun 2025 melalui pemberian penyuluhan hukum interaktif sebagai kegiatan utama yang disesuaikan dengan karakteristik anak binaan, dengan melibatkan pihak LPKA dan mahasiswa sebagai pendamping. Sebagai kegiatan pendukung, dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, proses pelaksanaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kesadaran hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum anak binaan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pemahaman hukum yang komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan tujuan hukum. Faktor institusional, metode pembinaan, serta lingkungan sosial anak menjadi unsur penting yang memengaruhi peningkatan kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan hukum yang sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial guna mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang humanis, adil, dan berkeadilan sosial.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari Risman Setiawan; Lade Sirjon; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Arfa; La Ode Muhammad Kaisar Demaq
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4tw3p411

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.
Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Fuad Nur; Risman Setiawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Jumiati Ukkas; Nur Intan; Isnayanti; Yan Fathahillah Purnama; Muhammad Ramadhan Kiro; Lapatuju; La Ode Muhammad Saleh Saputra
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025): Mei-Agustus "The Role of Community Service in Increasing Children's Educational
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/g8q4qe43

Abstract

Kegiatan sosialisasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kritis pemilih pemula di SMA Negeri 10 Kendari mengenai hak pilih sebagai hak fundamental dalam pemilihan umum termasuk pada pemilihan kepala daerah. Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia, namun seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang proses pemilu dan kerentanan terhadap manipulasi politik. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi melalui ceramah dan diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya berhasil mengedukasi siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di wilayah lain.
Uncertain Transition: Judicial Disparity and the Limits of Supreme Court Circular Letters in the Era of Criminal Law Codification Risma Yulestari; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Ichsan; La Ode Muhammad Saleh Saputra; Alif Talib
Recht Studiosum Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Volume 5 Nomor 1 (Mei - 2026)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v5i1.25190

Abstract

The simultaneous implementation of the National Penal Code (Law Number 1 of 2023) and the New Code of Criminal Procedure (Law Number 20 of 2025) on January 2, 2026 marks a fundamental transformation in Indonesia’s criminal justice system, while also creating significant challenges in ensuring consistency of legal application during the transitional period. This study aims to identify the forms of judicial disparity, evaluate the effectiveness of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026, and formulate an ideal model for ensuring legal certainty. The research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches, supported by limited case and comparative approaches. The findings reveal three main forms of disparity, namely regime disparity, sentencing disparity, and procedural disparity, which stem from the ambiguity of transitional norms and the absence of detailed operational guidelines. Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026 is found to be insufficiently effective as a disparity-prevention instrument due to its limited normative authority, substantive scope, and implementation. Therefore, this study proposes a three-pillar model for ensuring legal certainty, consisting of strengthening normative instruments through a Supreme Court Regulation, establishing an inter-institutional coordination forum, and enhancing judicial interpretive capacity through continuing legal education. This model is expected to reduce disparity and promote fair legal certainty during the transitional period.
Co-Authors Abdullah, Sitti Aisah Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Ali Rizky Alif Talib Amin Tunda Arfa Arfa Arfa, Arfa Aryuni Salpiana Jabar Demaq, La Ode Muhammad Kaisar Dewa, Muhammad Jufri faisal, fitriah Fauzia, Mulia Tie Fikri, Hamdan Fuad Nur Fuad Nur Golok Jaya, La Ode Muhammad Handrawan Handrawan Herman Herman Heryanti Heryanti Hidayat, Sabrina Ikrima Nurfikria Iksan Isnayanti Isnayanti, Isnayanti Jabalnur Jabalnur Jumiati Ukkas Kamri, Andi Khaedhir Kumalasari, Desy La Ode Efrianto La Ode Muhamad Taufiq Afoeli La Ode Muhammad Ichsan La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Ode Muhammad Saleh Saputra La Ode Muhammad Saleh Saputra La Ode Muhammad Taufiq Afoeli La Ode Muhammad Taufiq Afoeli La Patuju Lade Sirjon Lade Sirjon Lapatuju Mufakhir, La Ode Abul Muhammad Iqbal Tahrir Muhammad Ramadhan Kiro Nur Intan Nur Intan, Nur Nur, Fuad Purnama, Yan Fathahillah Rahman Hasima Rere, Charen Aprisia Risma Yulestari Risma Yulestari Risman Setiawan Risman Setiawan Rizky, Ali Rosidin, Ayib Rustam, Dewi Ratnasari Sanib, Safril Sofwan Saputra, La Ode Muhammad Saleh Sarif, Asri Setiawan, Risman Sinapoy, Muhammad Sabaruddin Sirjon, Lade Sitti Hairani Idrus Syamsiar, Syamsiar Tatawu, Guasman Ukkas, Jumiati Waode Lusianai Widiasih, Ni Putu Sri Yan Fathahillah Purnama Yan Fathahillah Purnama