Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari Risman Setiawan; Lade Sirjon; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Arfa; La Ode Muhammad Kaisar Demaq
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4tw3p411

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.
Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Fuad Nur; Risman Setiawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Jumiati Ukkas; Nur Intan; Isnayanti; Yan Fathahillah Purnama; Muhammad Ramadhan Kiro; Lapatuju; La Ode Muhammad Saleh Saputra
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025): Mei-Agustus "The Role of Community Service in Increasing Children's Educational
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/g8q4qe43

Abstract

Kegiatan sosialisasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kritis pemilih pemula di SMA Negeri 10 Kendari mengenai hak pilih sebagai hak fundamental dalam pemilihan umum termasuk pada pemilihan kepala daerah. Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia, namun seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang proses pemilu dan kerentanan terhadap manipulasi politik. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi melalui ceramah dan diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya berhasil mengedukasi siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di wilayah lain.
Uncertain Transition: Judicial Disparity and the Limits of Supreme Court Circular Letters in the Era of Criminal Law Codification Risma Yulestari; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Ichsan; La Ode Muhammad Saleh Saputra; Alif Talib
Recht Studiosum Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Volume 5 Nomor 1 (Mei - 2026)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v5i1.25190

Abstract

The simultaneous implementation of the National Penal Code (Law Number 1 of 2023) and the New Code of Criminal Procedure (Law Number 20 of 2025) on January 2, 2026 marks a fundamental transformation in Indonesia’s criminal justice system, while also creating significant challenges in ensuring consistency of legal application during the transitional period. This study aims to identify the forms of judicial disparity, evaluate the effectiveness of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026, and formulate an ideal model for ensuring legal certainty. The research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches, supported by limited case and comparative approaches. The findings reveal three main forms of disparity, namely regime disparity, sentencing disparity, and procedural disparity, which stem from the ambiguity of transitional norms and the absence of detailed operational guidelines. Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026 is found to be insufficiently effective as a disparity-prevention instrument due to its limited normative authority, substantive scope, and implementation. Therefore, this study proposes a three-pillar model for ensuring legal certainty, consisting of strengthening normative instruments through a Supreme Court Regulation, establishing an inter-institutional coordination forum, and enhancing judicial interpretive capacity through continuing legal education. This model is expected to reduce disparity and promote fair legal certainty during the transitional period.
Pemberdayaan Masyarakat yang Terdampak oleh Pengelolaan Pertambangan melalui Optimalisasi Program Corporate Social Responsibility Guasman Tatawu; Awaluddin; Sitti Aisah Abdullah; Adfiyanti Fadjar; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Lade Sirjon; Ansar; La Ode Muhamad Sulihin; Isnayanti
CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol 4 No 1 (2026): CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Indragiri (UNISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61672/cemara.v4i1.3534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang terdampak oleh pengelolaan pertambangan melalui optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan di Desa Puuwanggudu, Kabupaten Konawe Utara, dan Kelurahan Watusampu, Kota Palu. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka serta belum optimalnya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui penyuluhan hukum, observasi lapangan, dan interaksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Puuwanggudu menghadapi kerentanan ekologis yang berdampak pada sistem penghidupan, seperti banjir, kerusakan lahan, dan penurunan kualitas air, sedangkan Kelurahan Watusampu menghadapi permasalahan pada aspek tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk keterbatasan partisipasi masyarakat dan koordinasi kelembagaan. Kegiatan penyuluhan hukum terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan serta mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan program. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal sangat diperlukan. Dengan demikian, optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah terdampak pertambangan.
Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Lade Sirjon; Risman Setiawan; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; La Patuju; Yan Fathahillah Purnama; Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Arfa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hr281d94

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
EDUKASI HUKUM MASYARAKAT TENTANG KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA CIALAM JAYA KABUPATEN KONAWE SELATAN La Ode Muhamad Sulihin; Lade Sirjon; Safril Sofwan Sanib; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Asri Sarif; Charen Aprisia Rere; Desy Kumalasari
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i1.5900

Abstract

Illicit trafficking and narcotics abuse have reached all corners of Indonesia, including rural communities. One of the areas in Indonesia that is prone and still relatively high in narcotics abuse is the Province of Southeast Sulawesi. South Konawe Regency is one of the regencies that is a concern in eradicating narcotics trafficking and abuse because it is included in the red area. The villages in the South Konawe Regency area adjacent to the Lantari Jaya (Bombana) sub-district are meeting places between dealers and couriers. It's time to keep the village resilient against the threat of drug trafficking. This community service activity was carried out in Cialam Jaya Village, because there were several problems faced by the community, namely the low public awareness related to the prevention of narcotics trafficking and abuse as well as the lack of public knowledge and understanding of the modus operandi of narcotics distribution and the impact of drug abuse. narcotics. This community service activity is carried out in 3 (three) stages, namely Problem Identification, Resource Identification and Legal Counseling. Through this counseling, participants are able to increase their knowledge and understanding of the dangers of narcotics which not only affects users, individuals as users, but also as a whole, both society and the state. Through this action, the public is reminded that efforts to prevent drug trafficking and abuse cannot only be imposed on law enforcement officers, but must come from families and communities. This prevention effort cannot separate them from the responsibility to interfere in every crime.  Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjangkau seluruh pelosok wilayah di Indonesia termasuk masyarakat perdesaan. Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan dan masih tergolong tinggi dalam penyalahgunaan narkotika adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi perhatian dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena masuk dalam wilayah merah. Desa-desa di wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang berdekatan dengan Kecamatan Lantari Jaya (Bombana) merupakan tempat perjumpaan antara pengedar dan kurir. Saatnya untuk menjaga desa agar tetap tangguh terhadap ancaman perdagangan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cialam Jaya, karena terjadi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat yakni rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap modus-modus operandi dalam pengedaran narkotika serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yakni Identifikasi Permasalahan, Identifikasi Sumber Daya dan Penyuluhan Hukum. Melalui penyuluhan ini, peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap bahaya narkotika yang tidak hanya mempengaruhi penggunanya, individu sebagai pengguna, tetapi juga secara keseluruhan, baik masyarakat maupun negara. Melalui aksi ini, masyarakat diingatkan bahwa upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi harus berasal dari keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan ini tidak dapat memisahkan mereka dari tanggung jawab untuk ikut campur dalam setiap kejahatan.