Articles
<![CDATA[Dekriminalisasi Eutanasia pada Praktik Medis dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wijaya, Yudi Susanto]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 2 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21450
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eutanasia dapat dekriminalisasi dan untuk menganalisis mengkaji kebijakan hukum pidana tentang dekriminalisasi eutanasia. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach) dan Pendekatan komparatif (comparative approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa eutanasia dapat dekriminalisasi di Indonesia. Meskipun saat ini eutanasia merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ruang hukum dekriminalisasi eutanasia perlu diatur, sebagaimana yang telah dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia seperti Belanda dan Belgia dan bahkan di negara Anglo Saxon seperti Amerika dan Australia telah memberikan ruang hukum dekriminalisasi eutanasia. Oleh sebab itu konsep dekriminalisasi eutanasia dapat saja diwujudkan melalui pendekatan perbandingan hukum. Dekriminalisasi eutanasia hanya dapat diwujudkan apabila ada permohonan sungguh-sungguh dan terus menerus dari pasien dan secara medis tidak dapat disembuhkan berdasarkan kesimpulan dokter. Kebijakan hukum pidana tentang dekriminalisasi eutanasia yaitu Dekriminalisasi eutanasia hanya dapat dilakukan terhadap pasien yang dalam keadaan menderita terus menerus, tak tertahankan dan tidak dapat disembuhkan, Dekriminalisasi eutanasia dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian medis terpadu. Eutanasia dapat dilakukan apabila permintaan untuk mati harus dilakukan secara sukarela, independen dan terus menerus dan hanya dapat diterapkan berdasarkan penetapan Mahkamah Agung. Pada akhirnya, dekriminalisasi eutanasia hanya dapat diterapkan dengan alasan kesehatan bukan alasan usia, alasan keluarga dan alasan psikis.]]>
<![CDATA[PERAN MEDIA DALAM MENCEGAH KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE DI SITUASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA KENDARI ]]>
<![CDATA[Abdullah, Sitti Aisah]]>;
<![CDATA[Nggawu, La Ode]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (933.079 KB)
|
DOI: 10.52423/anoa.v2i3.22055
<![CDATA[Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara tumbuh dan berkembang sebagai kota perdagangan dan industri bagi Sulawesi Tenggara serta menunjukan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Perkembangan Kota Kendari memiliki dampak positif dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. Namun demikian, Kota Kendari juga memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi seperti kejahatan prostitusi. Banyak faktor penyebab terjadinya perilaku prostitusi diantaranya tidak tegasnya dalam penjatuhan sanksi, rendahnya nilai-nilai agama, faktor ekonomi, lingkungan keluarga dan faktor sosial menjadi penyebab perilaku prostitusi mengalami peningkatan meskipun di situasi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). Olehnya itu, perilaku prostitusi perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat meskipun banyak pihak yang beranggapan bahwa perilaku prostitusi ini tidak dapat dihapus dan dimusnahkan. Fakta yang dijumpai bahwa pelaku kejahatan prostitusi bukan saja orang dewasa tetapi anak juga dijadikan sebagai korban sekaligus sebagai pelaku prostitusi itu sendiri. Untuk mencegah perilaku prostitusi, pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi. Namun peraturan tersebut tidak efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan prostitusi meskipun telah ada sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan prostitusi di Kota Kendari.]]>
<![CDATA[Sosialisasi dan Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Administrasi Desa dalam Menghadapi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Kadir, Ishak]]>;
<![CDATA[Yamin, Muh]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Ma’ruf, Annas]]>;
<![CDATA[Aksara, La Ode Muhammad Bahtiar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Vokasi Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.068 KB)
|
DOI: 10.33772/jpmit.v2i2.15185
<![CDATA[Desa Ameroro merupakan desa yang cukup besar di Kabupaten Konawe. Namun untuk penyampaian informasi desa kepada masyarakat belum maksimal, terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini. Penguatan sistem informasi dan pengelolaan administrasi desa sangatlah penting. Selain mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat desa, hal ini juga dapat menarik perhatian masyarakat selain masyarakat Desa Ameroro. Dengan adanya penguatan sistem informasi, dapat memperkenalkan desa ke masyarakat luas dan secara tidak langsung menunjukkan potensi desa. Pengabdian ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan solusi untuk penguatan sistem informasi dari Desa Ameroro. Pengabdian ini dilakukan dengan tahap-tahap berikut : (1) metode pelaksanaan kegiatan; (2) memberi materi pelatihan penggunaan sistem; (3) rencana evaluasi penggunaan; (4) jadwal pelaksanaan kegiatan. Sistem yang ditawarkan adalah dalam bentuk website resmi Desa Ameroro. Website ini akan diisi dengan informasi mengenai profil desa dan kegiatan-kegiatan yang terlaksana di Desa Ameroro. Dalam pengabdian ini akan mengajarkan penggunaan dan pengelolaan dari website tersebut agar bisa dioperasikan dengan baik oleh aparat desa dan bermanfaat bagi Desa Ameroro.Kata kunci : covid-19, sistem informasi, websiteAbstract]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pelaksanaan Peradilan Perkara Pidana di Masa Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Sriwahyuni, Nani]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23001
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan peradilan pidana di masa Pandemi COVID-19. Menganalisis kendala pelaksanaan peradilan pidana Virtual di masa Pandemi COVID-19. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan peradilan pidana di masa Pandemi COVID-19 dilaksanakan secara Virtual berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020 guna mencegah penyebarluasan COVID-19 2) Kendala persidangan Virtual meliputi Kendala substantif dan kendala teknis. Kendala substantif: persidangan secara elektronik tidak bersifat mandatory, relatif tertutup; dan sulitnya pembuktian. kendala teknis: keterbatasan sarana-prasarana dan SDM IT; rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum atas IT.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pembobolan Kartu ATM Melalui Skimming ]]>
<![CDATA[Abidin, Mohamad Arsan]]>;
<![CDATA[Hidayat, Sabrina]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23003
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan pembobolan kartu ATM melalui skimming dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pembobolan kartu ATM melalui skimming. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan pembobolan kartu ATM melalui skimming yaitu membangun pencegahan/pertahanan anti malware di seluruh server bank, keamanan jaringan, melindungi jaringan dari serangan, memonitor dan tes kontrol, membuat aplikasi unit untuk melaporkan setiap kejadian cybercrime khususnya mengenai skimming dan Meningkatkan kerja sama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime khususnya mengenai skimming. 2) Pertanggungjawaban pidana atas pembobolan kartu ATM melalui skimming didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana skimming dapat dikenakan Pasal 30, Pasal 46, Pasal 32, Pasal 48 UU ITE mengingat adanya asas lex specialis derogate legi generali. Namun dalam penerapannya belum dapat diterapkan sendiri untuk menindak pelaku skimming, sehingga harus diterapkan bersamaan dengan hukum pidana konvensional yaitu Pasal 362 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 263 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penyertaan). Selain itu, tindak pidana skimming tidak mengatur tentang batas minimal sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Pemidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi ]]>
<![CDATA[Rizky, Ali]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Yusup, Ahmad]]>;
<![CDATA[Yusuf, Haris]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v6i1.24589
<![CDATA[Korporasi merupakan subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka korporasi dapat dituntut di sidang pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) dengan menggunakan analisis preskriptif. Korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana uang pengganti sebab secara formil, surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan, apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tindak pidana itu tidak didakwakan dalam surat dakwaan maka putusan harus berupa bebas (vrijspraak). Korporasi yang tidak didakwa, otomatis tidak memiliki surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan terdakwa tidak termuat di dalam surat dakwaan. Putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa, maka putusan tersebut batal demi hukum, karena dalam putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu putusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena tidak memenuhi syarat sahnya putusan, maka putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) KOPERASI TKBM KMB NUNULAI KABUPATEN KONAWE BERDASAR HUKUM PENGANGKUTAN ]]>
<![CDATA[Jabalnur, Jabalnur]]>;
<![CDATA[Saputra, Idris]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Ukkas, Jumiat]]>;
<![CDATA[Yusuf, Haris]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024): ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48034
<![CDATA[The port has an important role, for example in trade. Merchant ships that load or deliver goods will stop at the port, this certainly requires adequate human resources and support these activities. In the port, the most visible activity besides transporting passengers is the activity of unloading or loading goods, which means that business entities in the field of sea transportation are needed, in order to be able to encourage the running of loading and unloading activities properly and not cause losses. Loading and unloading activities are the activities of transferring transportation goods both from the transport vessel to the port / dock or vice versa (regulated in Minister of Transportation Regulation Number 152 of 2016 concerning the Implementation and Operation of Loading and Unloading from and to Ships). Article 1 of Ministerial Regulation Number 152 of 2016 concerning the Implementation and Business of Loading and Unloading from and to Ships, states that at the Port which has an influence on the smooth transportation process is the loading and unloading of goods. The services to carry out this activity are carried out by a company as a legal entity called a Loading and Unloading Company or PBM, and cannot be carried out by individual services, one of which is TKBM KMB Nunulai which is engaged in the provision of loading and unloading labor services at the port of Morosi where in the initial survey the implementation is still far from the provisions of what is regulated in transportation and labor law.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Mengenai Bullying Sebagai Bentuk Upaya Preventif Terhadap Perilaku Bullying Pada Remaja ]]>
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Zuliarti, Wa Ode]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Tarta, Ahmad Firman]]>;
<![CDATA[Widyastuti, Endah]]>;
<![CDATA[Saputra, Idris]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024): ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48978
<![CDATA[This community service is based on the prevalence of bullying behaviour among teenagers, especially in the school environment, which can come from peers, seniors and even other parties in the school environment, such as teachers. Lack of understanding regarding what constitutes bullying, lack of understanding regarding the effects and legal consequences of bullying. Relevant parties make policies regarding bullying in the school environment. The aim of this community service activity is to increase understanding of the law through legal counseling regarding bullying as a form of preventive effort against bullying behaviour in teenagers. . This activity was carried out at SMAN 1 Kendari as one of the favorite schools in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. Legal counseling is carried out by means of question-and-answer discussions. The results achieved in this community service activity are that participants in community service activities are able to understand and know about what is categorized as bullying behaviour, how to prevent and report this behaviour. This can be seen from the enthusiasm of the students or activity participants which is characterized by positive responses and actively asking questions and answers to the presenters regarding bullying and prevention efforts as well as parties who can be involved in the problem solving process.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045 ]]>
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Nur, Fuad]]>;
<![CDATA[Pratama, Aman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 2: MEI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss2.art9
<![CDATA[The urgency of this research is highly necessary in order to alter the paradigm of corruption criminalisation based on punishment towards recovery. The formulation of the problem in this research is whether the shift in the spirit of corruption criminalization from retributive justice to restorative justice can guarantee the realisation of national economic recovery towards the Indonesia Emas 2045 vision and how the reconstruction of restorative justice through the approach of categorizing state losses in the criminalization system in Indonesia. This research uses a normative legal research type that is prescriptive. The results of this study indicated that (1) The teachings of retributive justice in legal practice in other countries such as the Netherlands have been abandoned and adopted the teachings of restorative justice. This teaching is in line with the ideology of Pancasila, so it is very important to be applied in the corruption criminalization system in Indonesia. (2) Restorative justice reconstruction based on state loss categories includes: Category 1 state losses below 200 million plus 1/4, Category 2 state losses of at least 200 million to a maximum of 1 billion plus 1/3, Category 3 state losses of at least 1 billion and a maximum of 5 billion plus 1/2, Category 4 state losses of 5 billion but not more than 100 billion plus 2/3, Category 5 state losses above 100 billion plus 100%. This study concluded that the restorative justice categorisation approach in handling corruption cases will realize efforts to restore the national economy towards the Indonesia Emas 2045 vision.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Sosialisasi Potensi Pemanfaatan Buah Mangrove dalam Mendukung Ketahanan Pangan Lokal di Desa Tanjung Bunga Konawe Utara ]]>
<![CDATA[Fatmawati, Fatmawati]]>;
<![CDATA[Haslianti, Haslianti]]>;
<![CDATA[Oetama, Dedy]]>;
<![CDATA[Permatahati, Yustika Intan]]>;
<![CDATA[Hasuba, Tezza Fauzan]]>;
<![CDATA[Hidayat, Herlan]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Bakti Masyarakat Manajemen Vol 5, No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Malahayati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33024/jbmm.v5i2.23303
<![CDATA[Mangrove menyimpan banyak potensi tidak hanya sebagai penyangga ekosistem tetapi juga sebagai bahan baku produk pangan fungsional. Buah mangrove memiliki nilai gizi yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat. Masyarakat di Desa Tanjung Bunga, Konawe Utara belum memanfaatkan buah mangrove secara optimal yang dapat disebabkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan tentang nilai ekonomis buah mangrove. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2025 yang bertujuan untuk mensosialisasikan potensi pemanfaatan buah mangrove sebagai produk pangan fungsional untuk mendukung ketahanan pangan lokal. Metode yang digunakan adalah pemaparan materi yang meliputi jenis-jenis buah mangrove yang dapat dimanfaatkan, kandungan nilai gizi buah mangrove, dan produk hasil olahan buah mangrove, kemudian dilakukan diskusi interaktif dengan masyarakat. Kegiatan ini memberikan peningkatan pengetahuan dan wawasan baru kepada masyarakat tentang peluang usaha yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian ekosistem mangrove secara terpadu.Kata Kunci: Buah Mangrove, Desa Tanjung Bunga, Pangan Fungsional ]]>
