Claim Missing Document
Check
Articles

Delineasi Landas Kontinen Ekstensi di Luar 200 Mil Laut melalui Penarikan Garis Hedberg dari Kaki Lereng Investigator Ridge Khomsin Khomsin; Muammar Khadafi Ashar; Arif Rahman
Jurnal Geosaintek Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.134 KB) | DOI: 10.12962/j25023659.v2i1.1228

Abstract

Indonesia, sebagai negara kepulauan (archipelagic state) menurut UNCLOS 1982 berhak untuk mengklaim wilayah maritim tertentu yang ditarik dari garis pangkal yang telah ditetapkannya. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 76 UNCLOS 1982, negara pantai berhak untuk melakukan pengajuan submisi untuk mengklaim batas terluar landas kontinen melebihi 200 mil laut atau yang biasa disebut dengan Landas Kontinen Ekstensi (LKE). Pengajuan klaim LKE harus berlandaskan pada metode yang telah diatur oleh CLCS (Commission on the Limits  of the Continental Shelf). Untuk itu diperlukan sebuah test/uji untuk menentukan apakah sebuah negara berhak untuk mengajukan klaim landas kontinen esktensi melebihi 200 mil laut. Pada kasus ini, data yang digunakan untuk mengajukan LKE adalah data batimetri global yang diperoleh dari Global (GEBCO) dengan akurasi 30 detik. Sedangkan data ketebalan sedimen yang digunakan adalah data sedimen global yang tersedia dalam software CARIS. Pada penelitian ini, lokasi yang diusulkan untuk studi kasus pengajuan LKE adalah sebelah barat daya Pulau Sumatera. Metode yang digunakan untuk penarikan batas LKE adalah metode Hedberg yang ditarik melalui kaki lereng Investigator Ridge. Hasil dari test yang dilakukan di wilayah ini membuktikan bahwa Indonesia dalam hal ini lokasi sebelah barat daya Pulau Sumatera berhak untuk mengajukan Landas Kontinen Ekstensi lebih dari 200 mil laut.
Delineasi Landas Kontinen Ekstensi di Luar 200 Mil Laut melalui Penarikan Garis Hedberg dari Kaki Lereng Investigator Ridge Khomsin Khomsin; Muammar Khadafi Ashar; Arif Rahman
Jurnal Geosaintek Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.876 KB) | DOI: 10.12962/j25023659.v2i1.1232

Abstract

Indonesia, sebagai negara kepulauan (archipelagic state) menurut UNCLOS 1982 berhak untuk mengklaim wilayah maritim tertentu yang ditarik dari garis pangkal yang telah ditetapkannya. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 76 UNCLOS 1982, negara pantai berhak untuk melakukan pengajuan submisi untuk mengklaim batas terluar landas kontinen melebihi 200 mil laut atau yang biasa disebut dengan Landas Kontinen Ekstensi (LKE). Pengajuan klaim LKE harus berlandaskan pada metode yang telah diatur oleh CLCS (Commission on the Limits  of the Continental Shelf). Untuk itu diperlukan sebuah test/uji untuk menentukan apakah sebuah negara berhak untuk mengajukan klaim Landas Kontinen Ekstensi melebihi 200 mil laut. Pada kasus ini, data yang digunakan untuk mengajukan LKE adalah data bathimetri global yang diperoleh dari Global (GEBCO) dengan akurasi 30 detik. Sedangkan data ketebalan sedimen yang digunakan adalah data sedimen global yang tersedia dalam software CARIS. Pada penelitian ini, lokasi yang diusulkan untuk studi kasus pengajuan LKE adalah sebelah Barat Daya Pulau Sumatera. Metode yang digunakan untuk penarikan batas LKE adalah metode Hedberg yang ditarik melalui kaki lereng Investigator Ridge. Hasil dari test yang dilakukan di wilayah ini membuktikan bahwa Indonesia dalam hal ini lokasi sebelah Barat Daya Pulau Sumatera berhak untuk mengajukan Landas Kontinen Ekstensi lebih dari 200 mil laut.
Sub Bottom Profiler Data Analysis to Identify the Thickness of Sediments (Study Case: Alur Pelayaran Timur Surabaya) M. Dwiki Amirullah; Khomsin Khomsin; Danar Guruh Pratomo
IPTEK Journal of Proceedings Series No 2 (2019): The 3rd Geomatics International Conference (GEOICON) 2018
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.218 KB) | DOI: 10.12962/j23546026.y2019i2.5302

Abstract

One of the acoustic instruments were used for the measurement of the seabed is the Sub Bottom Profiler. This instrument uses a low-frequency acoustic signal which has the ability to penetrate the layers of the ocean bottom up to a depth of several meters. The purpose of the survey using the Sub Bottom Profiler that is to conduct the investigation and identification of coating the ocean floor so that the retrieved information related to seabed stratigraphy. The location of research are on Alur Pelayaran Timur Surabaya. Secondary data is Raw data Sub bottom profiler, RAW data of single beam, SVP and tide data has been processed. The data retrieved from the District Navigasi kelas 1 Surabaya. The location of the research is classified as waters of the shallow waters. There are three layers of sediment. The pattern of seismic reflection data are parallel and subparallel. Thickness between the base of the sea surface with the first layer has a constituent sediments form the sandy mud. Thickness of the layer of sediment volume values the greatest there is between the first and second layers of 8.009.815.18 m³. The total volume of the thickness of the layer sediment 17,945,928.40 m³.
Identification of Coral Reef Conditions Using Hydro-Acoustic Technology in Giligenting Island, Sumenep Regency Indonesia Fauzan Syaikhu Islam; Danar Guruh Pratomo; Khomsin Khomsin
IPTEK Journal of Proceedings Series No 2 (2019): The 3rd Geomatics International Conference (GEOICON) 2018
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23546026.y2019i2.5303

Abstract

Coral reefs are one of the major ecosystems in the coastal region with high biodiversity and resource level. As productive ecosystems with high economic and ecological potential, the existence of coral reef ecosystems must be sustainably managed. One of the areas with high diversity of coral reefs is Giligenting Island located in Sumenep regency. This research was conducted by taking primary data in the form of tidal data, bathymetry data and Side Scan Sonar recordings. From the primary data and then processed until produces 3 dimensional model of seabed features that are then interpreted and analyzed to obtain information about healthy or damaged coral reefs, using underwater geo-tagged photos to validate. The 3-dimensional model has a maximum depth of 7.667 meters and 1.403 meters at minimum depth with an area of 100,536.097 m2. From the interpretation of Side Scan Sonar acoustic images it is found the area of sand feature is 30.79%; the area of mud feature equal to 29.94%; the healthy coral covering 35.75% of the survey area, consisting 10.09% of coral reef barrier reef feature, and 25.66% of small coral reef feature; and 3.52% of damaged coral reef feature from total 43,527.110 m2 Side Scan Sonar survey area.
Problem and Alternative Solutions: Impact of Changes in Law concerning Regional Government on the Law of the National Sea Khomsin Khomsin
Indonesian Journal of Geography Vol 54, No 2 (2022): Indonesian Journal of Geography
Publisher : Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/ijg.51237

Abstract

As one of the largest archipelagic countries in the world, Indonesia has an area of inland waters of 3.11 million km2 and a territorial sea area of 290,000 km2. Indonesia also has 17,504 islands, 34 provinces, and 514 cities/districts. For orderly administration, the government and parliament established Law No. 32/2004 amended by Law No. 23/2014 concerning regional governance. In both laws, there is little regulation on the management of marine areas in the provinces and districts/cities. Since the Law No. 32 of 2004 on amendments became Law No. 23 of 2014, some problems arose, namely vertical references, management authority, and archipelagic provinces or districts/cities. This paper describes the problems and alternative solutions to address the problems caused by the amendments to Law no. 32/2004 into Law no. 23/2014. The method used is to compare the vertical references used by Law no. 32/2004 namely LWL with Law. No. 23/2014 namely HWL. The results of this study recommend that to return to the vertical reference used, it must return to HWL by UNCLOS 1982. In addition, the authority for managing marine areas must also be returned to the district and city governments and there is recognition of districts/cities and archipelagic provinces that are not separated by the sea.
Pembuatan Basis Data Pertanahan HasilPembebasan Lahan Di Luar Wilayah Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo Teguh Hariyanto; Danar Guruh Pratomo; Khomsin; Cherie Bhekti Pribadi; Mohammad Rohmaneo Darminto
Sewagati Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Pusat Publikasi ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.256 KB)

Abstract

Bencana lumpur Lapindo telah melanda wilayah Porong, Sidoarjo selama lebih dari 11 tahun. Dariperistiwa ini, ribuan kepala keluarga harus kehilangantempat tinggal, aset dan kerugian material yang tidaksedikit. Sehingga muncul konflik finansial antara korbandengan PT. Lapindo Brantas mengenai penuntutan gantirugi akibat peristiwa tersebut. Berkaitan dengan hal ini,pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden yang berisi tentang area terdampak, ketentuan ganti rugi dan halteknis lainnya yang telah dikeluarkan sejak tahun 2007 dantelah diperbarui sebanyak lima kali hingga yang terbaru berupa Perpres No. 33 Tahun 2013 yang berisi Peta AreaTerdampak (PAT). Dari wilayah PAT tersebut didapatkan data yang cukup besar sehingga perlu dilakukan pengelolaan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugiyang belum selesai menggunakan metode Sistem InformasiGeografis (SIG). Hasil akhir dari pengelolaan inimerupakan SIG yang dapat melakukan proses updating, editing, dan penyimpanan data yang berfungsi sebagai inventarisasi. Dari hasil processing data,didapatkan Peta Inventarisasi Aset Pemerintah yang tersebar di 12 desa dengan luas 495.854 Ha. Dari total luas ini, sebesar 70.279 Ha wilayah tidak masuk dalam batas area terdampak sesuai PAT yang terlampir dalam Perpres No. 33 tahun 2013. Untuk inventarisasi asetnya, sebesar24.88% dari total jumlah aset telah tersertifikasi dan sudah terbayar, 21.08% dari total jumlah aset belum tersertifikasi dan sudah terbayar, dan sebesar 54.04% dari total jumlah aset belum terbayar.
ANALYSIS OF MARINE ZONE MANAGEMENT IN DISPUTED ISLAND TERRITORIES Khomsin, Khomsin; Pratomo, Danar Guruh; Zahra, Ayu Isnania
Journal of Environmental Science and Sustainable Development Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia has 17,204 islands registered, named, and coordinated by Geospatial Information Agency (BIG). The number of islands can threaten maritime boundary disputes between provinces, districts, and cities. One of the disputes is the claim over Pulau Tujuh, which is mutually contested for ownership by the Province of Bangka Belitung and the Province of Riau Islands. This study aims to analyze the marine management zone of the Pulau Tujuh claim. It is carried out using the cartometric method. This study of regional boundaries refers to the Regulation of The Minister of Home Affairs of The Republic of Indonesia 141 of 2017, where the withdrawal of sea boundaries uses a normal baseline. A province can claim 12 nautical miles of maximum sea area. Furthermore, the boundary is drawn using the median line principle if two areas face each other fewer than 24 nautical miles. Three scenarios determine marine management zones: Pulau Tujuh is status quo, Pulau Tujuh is included in Bangka Belitung and Riau Islands. The first scenario shows that the marine management zone of the Bangka Belitung has an area of 37,157.84 km2, and the Riau Islands have an area of 92,853.55 km2. The second scenario results in Bangka Belitung having 39,644.96 km2. In the last scenario, Riau Islands has an area of 95,340.67 km2 maritime management zone. Pulau Tujuh does not significantly influence the marine management zone of each province, whereas Bangka Belitung (6.27%) and Riau Islands (2.61%). General allocation funds or Dana Alokasi Umum (DAU) increase would be 3.36% for Bangka Belitung and 2.25% for Riau Islands if Pulau Tujuh included Rp 22,800,736,812. This result implies that each province wants to defend its argument that Pulau Tujuh falls under its administrative territory.
OPTIMASI JALUR TERBAIK KABEL BAWAH LAUT DARI PERSPEKTIF KEHIDROGRAFIAN Pratama , Pandu Yuri; Pratomo , Danar Guruh; Khomsin, Khomsin
GEOID Vol. 4 No. 1 (2008)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v4i1.1244

Abstract

Penerapan survei hidrografi dapat digunakan untuk menentukan jalur dan kedalaman pemendaman kabel laut. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan jalur terbaik rencana penggelaran dan perkiraan kedalaman pemendaman kabel laut guna mencegah kerusakan kabel dalam waktu singkat disepanjang jalur survei. Oleh karena itu diperlukan pemetaan dasar laut untuk menentukan jalur kabel laut yang aman, efektif dan efisien. Data pengamatan yang digunakan adalah data survei hidro-oseanografi perairan Batam-Bintan. Kajian data meliputi batimetri, aturan penggelaran kabel laut dan analisa kriteria pengamatan yaitu topografi dasar laut, kondisi lingkungan, investigasi dasar laut, aktifitas laut, aspek teknis, pengaruh kemiringan dan panjang jalur, keefektifan dan efisiensi serta faktor keamanan penggelaran kabel. Hasil dari penelitian ini adalah rencana jalur kabel laut yang optimum di perairan Batam-Bintan, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, faktor oseanografi dan nilai kedalaman rata-rata (24,24 meter) serta kedalaman maksimum (59,19 meter), maka diperoleh tiga rencana jalur yaitu rencana jalur A = 9673,965 meter, jalur B = 11363,750 meter dan jalur C = 9649,398 meter.
DETEKSI SEBARAN TUMPAHAN MINYAK (OIL SPILLS) DENGAN CITRA ASTER Khomsin, Khomsin; Pratomo , Danar Guruh
GEOID Vol. 4 No. 2 (2009)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v4i2.1264

Abstract

Salah satu sumber pencemaran laut adalah tumpahan minyak. Pencemaran dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas, karena akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masayarakat sekitar pantai dan sangat siginifikan merusak makhluk hidup di sekitar pantai tersebut. Selat Madura khususnya alur pelayaran yang terletak di antara Surabaya dan Bangkalan merupakan salah satu alur yang padat di Indonesia. Oleh karena itu, perairan ini diindikasikan telah tercemar oleh tumpahan minyak yang berasal dari bongkar muat kapal. Data spektrum tampak dan infra merah dekat dari satelit Terra ASTER dapat dilakukan deteksi dan monitoring terhadap pencemaran laut khususnya yang disebabkan oleh tumpahan minyak (oils spill). Karakteristik dari setiap sensor satelit dalam hal mendeteksi lapisan minyak, khususnya sensor VNIR (Visible Near Infra Red), absorbsi dan refleksi dari iluminasi cahaya menentukan karakteristik minyak tersebut dengan nilai reflektansi spektral gelombang elektromagnetik. Minyak mentah menunjukkan warna yang berbeda, dimana reflektansi spektralnya bervasi bergantung pada komposisi kimiawi minyak mentah tersebut. Perairan Selat Madura terutama di antara Surabaya dan Bangkalan telah terjadi pencemaran minyak (oil spills) sebesar 10 mg/lt – 50 mg/lt. Konsentrasi kandungan minyak dalam air laut di perairan yang paling besar terdapat di alur pelayaran ke arah pelabuhan tanjung perak. Hal ini disebabkan oleh aktifitas bongkar muat kapal dan aktifitas deballasting kapal tanker. Walaupun konsentrasinya kecil (<20 mg/lt), di tepi Pantai Pantai Utara Surabaya juga tercemar oleh minyak yang diakibatkan oleh pollutan yang berasal dari hulu sungai (bahkan dari industri yang ada di pesisir Surabaya) yang bermuara ke perairan Selat Madura.
DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM) ASTER UNTUK MENGHITUNG VOLUME LUMPUR LAPINDO Taufik , Muhammad; Khomsin, Khomsin
GEOID Vol. 4 No. 2 (2009)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/geoid.v4i2.1269

Abstract

Peristiwa semburan lumpur panas di lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi sejak 27 Mei 2006. Hal ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, dan mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Oleh karena semburan lumpur lapindo sampai sekarang belum bisa teratasi maka jumlah volume lumpur lapindo dari waktu ke waktu bertambah semakin besar. Hal ini memerlukan penanganan yang serius terkait dengan pembuangan lumpur. Untuk itu diperlukan suatu informasi yang cepat dan akurat tentang berapa jumlah volume semburan lumpur lapindo per hari Salah satu teknologi yang digunakan untuk menghitung volume lumpur lapindo dari waktu ke waktu (time series) adalah teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dengan memanfaatkan citra ASTER. Dengan citra ASTER, dapat diperoleh informasi secara visual, spasial, digital dan multi temporal dari waktu ke waktu sehingga monitoring dan evaluasi kondisi lingkungan wilayah genangan lumpur dapat dilakukan secara cepat. Hasil perhitungan volume melalui data citra ASTER tanggal 1 Juli 2006 dan 3 September 2006 menunjukkan bahwa volume semburan lumpur Lapindo pada kurun waktu tersebut adalah sebesar 145 ribu m3/hari
Co-Authors Achmad Faizuddin Akbar Adi, Fajar Setio Adireta Dwi Witantono Adireta Dwi Witantono, Adireta Dwi Aditya Nugraha ADITYA NUGRAHA Agung Budi Cahyono Akbar , Achmad Faizuddin Akbar Kurniawan Andhika Prastyadi Nugroho Andi Rahmadiansah Andi Rahmadiansah Anggun Aprilia Sari Aninda Nurry Aninda Nurry, Aninda Anjasmara , Ira Mutiara Anjasmara, Ira Mutiara Anwar, Nadjadji Ardi, Muhammad Maulana Arif Rahman Ashar, Muammar Khadafi Atika Sari Bramiasto Fakhruddin Eko Putranto Budisusanto , Yanto Budisusanto, Yanto Busro, Fathoni Cahyadi , Mokhamad Nur Cahyadi, M. Nur Cheri Bhekti Pribadi Dany Okta Dewantara Dewangga Eka Mahardian Dewantara, Dany Okta Dody Pambudhi Eko Artanto Eko Artanto, Eko Fajar Setio Adi Fathoni Busro Fathur Rohman Fauzan Syaikhu Islam Felik Dwi Yoga Fikri Bamahry Handoko, Eko Yuli Happy Ary Wahyu Marantika I. K. Arimbawa Ira Mutiara Anjasmara Ira Mutiara Anjasmara, Ira Mutiara Irfan Maulana Yusuf Joni Efendi Kamila Akbar Khariz Syaputra Krisma Hutanti Krisna, Trismono Candra Kurniawan, Akbar M Dwiki Amirullah M. Dwiki Amirullah Mahardian , Dewangga Eka Marantika, Happy Ary Wahyu Melisa Ayuningtyas Miftakhul Ulum Mila Widyasari Mohammad Rohmaneo Darminto Mokhamad Nur Cahyadi, Mokhamad Nur Muammar Khadafi Ashar Muammar Khadafi Ashar Muammar Khadafi Ashar, Muammar Khadafi MUHAMMAD TAUFIK Nasution, Annio Indah Lestari Nugroho, Andhika Prastyadi Nur Rahman Nur Rahman, Nur Pambudhi, Dody Pandu Yuri Pratama Prasetyo, Haris Hakim Prasetyo, Haris Hakim Pratama , Pandu Yuri Pratomo , Danar Guruh Pratomo, Danar Guruh Pratomo, Danar Guruh Pribadi , Cherie Bhekti Pribadi, Cheri Bhekti Pribadi, Cherie Bhekti Purwanti , Renita Putra Nur Ariffianto Rafli Maulana Rahimmatussalisa Rahimmatussalisa, Rahimmatussalisa Rahman, Arif Rainhard S. Simatupang Renita Purwanti Ria Widiastuty Ria Widiastuty, Ria Ristanto, Wahyu Rizky Romadhon Rohman, Yoga Arif Sari , Atika Separsa, G Masthry Candhra Simatupang, Rainhard S. Susilo Susilo Talif, Musdiyana Taufik , Muhammad Teguh Fayakun Teguh Fayakun, Teguh Teguh Hariyanto, Teguh Titiarni , Mariska Titiarni, Mariska Torana Arya Gasica Trismono C. Krisna Trismono Candra Krisna Ulum , Miftakhul Wahyu Ristanto Yoga Arif Rohman Yuwono Yuwono Yuwono Yuwono Yuwono Yuwono Zahra, Ayu Isnania