Articles
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN DI POLRES LUWU ]]>
<![CDATA[Salmi, Salmi]]>;
<![CDATA[Rahman Nur, Abdul]]>;
<![CDATA[Zakiah Drajat, Ulfah]]>;
<![CDATA[Nasri, Nasri]]>
<![CDATA[ PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55678/prj.v13i1.1855
<![CDATA[In this case, the criminal act of extortion is committed by someone who feels he has the ability or power based on courage and claims in an area/territory that he has full authority. Perpetrators of criminal acts of extortion in this case in the Luwu area are termed thugs. Thugs carry out extortion because they think that they are someone who is brave (rewa) so they claim a place as their territory and anyone who carries out or seeks a livelihood in that place, is obliged to pay fees which in statutory regulations are called regional levies. The actions of these thugs are illegal because they are carried out by means of extortion accompanied by threats, unpleasant actions towards the local community, and irresponsibility. The fees collected by thugs are called thug quotas. This research was conducted with the aim of finding out the factors that cause the crime of extortion to occur and law enforcement efforts to overcome this problem.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALOPO (STUDI PENELITIAN POLRES PALOPO) ]]>
<![CDATA[Salmi, Salmi]]>;
<![CDATA[Djidar, Haedar]]>;
<![CDATA[Makmur, Muhammad Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Taslim, Taslim]]>
<![CDATA[ PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55678/prj.v13i1.1856
<![CDATA[Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah perlindungan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang sanksi Narkotika yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksinya berupa pidana penjara dan denda, serta yang paling utama adalah dikenakan ancaman pidana minimum dan adanya ancaman pidana mati Nomor menunjukkan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang tindak pidana narkotika. Untuk memerangi pelaku narkotika yang saat ini berada di wilayah hukum Polres Palopo, Satuan Reserse Narkoba sangat diperlukan dalam upaya melakukan tindakan lebih lanjut dalam proses penegakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya penyidik tindak pidana perlindungan narkotika di Kota Palopo serta faktor kendala yang dihadapi penyidik dalam upaya menanggulangi perlindungan narkotika di Kota Palopo. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya penyidikan tindak pidana kriminal narkotika di Kota Palopo serta untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi penyidik dalam upaya menanggulangi enkripsi narkotika di Kota Palopo. Kata Kunci : Penyayidikan , Penyalahgunaan , Tindak Pidana, Narkotika]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI DI KELURAHAN MANCANI KOTA PALOPO ]]>
<![CDATA[Andi Syawaluddin]]>;
<![CDATA[Haedar Djidar]]>;
<![CDATA[Salmi, Salmi]]>
<![CDATA[ Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara optimal mengenai chatbot untuk meningkatkan pelayanan konsumen di platform e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengeksplorasi penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam optimalisasi rantai pasok pada sektor e-commerce. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis literatur yang membahas bagaimana teknologi AI dapat meningkatkan pelayanan konsumen pada e-commerce. Berdasarkan hasil dari penelitian ini terdapat kekurangan dari adanya chatbot yaitu jika tidak menemukan kata kunci yang cocok, chatbot akan mengalihkan pertanyaan ke customer service. Disisi lain, chatbot masih sangat berguna untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien sehingga hal ini menjadi kelebihan dari adanya chatbot pada platform e-commerce yang bertujuan agar pelayanan konsumen semakin optimal.]]>
<![CDATA[Penggunaan Model Problem Based Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SDN 1 Sukarara ]]>
<![CDATA[Salmi, Salmi]]>
<![CDATA[ khatulistiwa Vol. 2 No. 1 (2021): TERBIT APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS TARBIYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study was to identify and describe the steps of implementing the PBL model in improving science learning outcomes for 5th-grade elementary school students. This type of research is Classroom Action Research (CAR) carried out in 2 cycles. Collecting data using test and non-test techniques, data were analyzed using descriptive techniques. The subject of the study was class 5 SDN 1 Sukarara totaling 16 students. The results showed that the cognitive learning outcomes that were completed from the pre-cycle of 7 students (44%) increased to 12 students (76%) in the first cycle and increased to 16 students (100%) in the first cycle. II. The effective learning outcomes in cycle I and cycle II showed that the average respect for 88 increased to 97, participation from 77 increased to 91, cooperation from 78 increased to 86, and responsibility from 83 increased to 89. Psychomotor learning outcomes in cycle I and cycle II averaged the average skill aspect of carrying tools and materials 72 increased to 89, operating tools 81 increased to 89, accuracy from 81 to 91, and demonstrating 83 increased to 97. The results of the study concluded that the application of the Problem Based Learning (PBL) model can improve science learning outcomes, both cognitive, affective, and psychomotor learning outcomes.]]>
<![CDATA[Pengalaman Penderita Hipertensi Dalam Penggunaan Tanaman Obat: Studi Fenomenologi ]]>
<![CDATA[Layal, Kamalia]]>;
<![CDATA[Salmi, Salmi]]>
<![CDATA[ REAL in Nursing Journal Vol 5, No 3 (2022): REAL in Nursing Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Fort De Kock Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32883/rnj.v5i3.2031
<![CDATA[AbstractHypertension is a degenerative disease and can cause various cardiovascular diseases such as stroke and heart failure which leads to morbidity and mortality.The treatment of hypertension takes a long time, one of the treatments that can help to manage hypertension is complementary alternative therapy using medicinal plants. The aim of this study was to explore the experience of hypertension sufferers in using medicinal plants. The design of this research is qualitative with a phenomenological approach. The participants in this study were 10 patients with hypertension who were diagnosed by a doctor and had used medicinal plants. Data were collected through in-depth interviews and field notes. Data analysis used an interpretive phenomenology approach of Diekelmann, Allen, & Tanner (1989). Four main themes were found: (1) beliefs in medicinal plants; (2) effectiveness and evidence of medicinal plants; (3) utilization of medicinal plants; (4) the supporting and obstacle factors to medicinal plants use. Furthermore, this research can be used as the basic for the furthere research in developing herbal based antihypertensive.Keywords: hypertension, medicinal plants, complementary alternative medicine.]]>
<![CDATA[Dampak Hukum Akta Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Hak Milik ]]>
<![CDATA[Reski, Sri]]>;
<![CDATA[Subair, Laola]]>;
<![CDATA[Salmi, Salmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 25 No. 1 (2025): Ecosystem Vol. 25 No 1, Januari - April Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/eco.v25i1.5778
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya mendaftarkan kepemilikan atas tanah dan membuat sertifikat atas tanah tersebut. Penelitian ini dibutuhkan agar dapat mengetahui kekuatan hukum dan akibat hukum yang timbul jika transaksi jual beli dilakukan tanpa sertifikat. Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan sudi literatur dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi tanah tanpa sertifikat memiliki kekuatan hukum yang sangat lemah, karena dengan tidak adanya sertifikat transaksi tersebut hanya dapat diakui sebagai perjanjian jual beli yang dapat menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli. Kesimpulan dari literatur dan aspek lain yang berkaitan dengan jual beli tanah tanpa sertifikat kepemilikan. This study aims to determine how important it is to register land ownership and make a certificate for the land. This study is needed in order to determine the legal force and legal consequences that arise if a sale and purchase transaction is carried out without a certificate. The type of research in this writing is a normative and empirical legal research method. Data collection techniques use literature studies and interviews. Based on the results of the study, land transactions without certificates have very weak legal force, because in the absence of a certificate, the transaction can only be recognized as a sale and purchase agreement that can cause losses between the seller and the buyer. Conclusions from the literature and other aspects related to the sale and purchase of land without a certificate of ownership.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEPOLISIAN NO.POL : 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLISI ( STUDI PENELITIAN POLRES PALOPO) ]]>
<![CDATA[Salmi, Salmi]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 3 No. 1 (2020): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.398
<![CDATA[Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara sidang disiplin anggota kepolisian resort Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif empiris. Penerapan peraturan pemerintah no.02 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri sudah dilaksanakan dengan baik di Polres Palopo, tetapi masih ada anggota polri yang melanggar pearturan tersebut yang diakumulasikan dari tahun 2017-2019.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DI BIDANG FOTOGRAPI DI KOTA PALOPO ]]>
<![CDATA[Salmi, Salmi]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 4 No. 1 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.749
<![CDATA[Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotogeafi sudah tidak menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk file digital yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-copy dan mencetak hasilnya. File digital tersebut sangat mudah untuk dimanfaatkan dalam berbagai Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam hal perlindungan Hak Cipta. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan undang-undang hak cipta bidang fotograpi di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) cara dalam penanganan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2004, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual, dan refresif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Potret. Selain itu juga terdapat Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di Kota Palopo adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya penegakan hukum.]]>
<![CDATA[PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DI KOTA PALOPO ]]>
<![CDATA[kamal, kasmad]]>;
<![CDATA[Salmi, Salmi]]>;
<![CDATA[Runi, Ishak]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.1887
<![CDATA[Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan dunia usaha dan menunjang kegiatan pembangunan di daerah. Menurut Parasuman, dkk, 2012, kualitas Pelayanan Publik dipengaruhi beberapa indikator Tangibles, Realibility, Responsivenss, Assurance, Emphaty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku (PDAM TM) Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancarra, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku (PDAM TM) Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Kota Palopo. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa dari lima indikator yang digunakan dapat dikatakan pelayanan PDAM Tirta Mangkaluku berjalan dengan baik dan cukup efektif walaupun belum maksimal pada indikator tangible.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Muh Rifqy]]>;
<![CDATA[Salmi, Salmi]]>
<![CDATA[ Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.64078/tociung.v4i2.2872
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi penerapan asas pencemar membayar dalam kasus lingkungan hidup melalui pendekatan penyelesaian keadilan restoratif. Asas pencemar membayar (polluter pays principle) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan dan mitigasi dampak dari pencemaran yang mereka lakukan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dimana dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip ini dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, khususnya ketika dikombinasikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kasus dan analisis hukum normatif terhadap berbagai kasus pencemaran lingkungan yang diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pencemar membayar melalui keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan kepentingan para pihak yang terlibat, termasuk masyarakat terdampak dan pelaku pencemaran. Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kerangka kerja keadilan restoratif untuk memastikan penerapan asas pencemar membayar yang lebih optimal dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia.]]>
